Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani revisi Pergub tentang tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Pergub tersebut dituangkan dalam Pergub Nomor 187 tahun 2017.
Kedudukan TGUPP dalam revisi pergub secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara dalam pergub TGUPP yang lama, yakni Pergub No. 411 tahun 2016, TGUPP secara operasional hanya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang melibatkan wakil gubernur dalam mengelola TGUPP. Khususnya keterlibatan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Jakarta tersebut.
"Saya terimakasih ke Pak Anies bahwa saya ikut dilibatkan," kata Sandi, di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (3/12).
Ia pun memastikan akan bekerja keras untuk ikut mengelola tim gubernur tersebut. Sehingga nantinya tim tersebut akan dapat menghadirkan perencanaan, melakukan eksekusi, monitoring, dan evaluasi rencana-rencana program pembangunan Pemprov DKI.
"Dan insyaallah ke depan kita bisa pastikan delivery program dan gerakan yang diinisiasi oleh Balai Kota," ujarnya.
Hingga kini Pemprov DKI telah merevisi empat Pergub yang sebelumnya diundangkan. Pergub tersebut di antaranya, Pergub tentang Pengelolaan Kawasan Monas, Pergub tentang Pakaian Dinas, Pergub tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018, dan Pergub tentang TGUPP. (dtc/mfb)
Lembaga survei Indo Barometer melakukan survei terhadap penantang potensial Jokowi di Pilpres 2019. Hasilnya, Jokowi tetap unggul jika dibandingkan dengan nama calon lainnya. Indo Barometer juga merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik. Hasilnya PDIP unggul dengan jumlah suara 30,2%.
Survei dilakukan pada tanggal 15 hingga 23 November 2017 kepada 1.200 responden di 34 Provinsi. Survei diambil menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error +- 2,83%.
"Dari pertanyaan terbuka calon presiden, awareness pemilih yang tinggi terhadap Joko Widodo dengan dukungan 34,9%," kata Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei nasional ´Siapa Penantang Potensial Jokowi di 2019´, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (3/12).
Pada posisi ke dua, muncul nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan persentase 12,1%. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, nama Jokowi meningkat secara perlahan sejak 2015 hingga 2017. Lain hal, nama Prabowo selalu mengalami fluktuasi dalam rentang waktu yang sama, sempat naik di September 2015 dan melemah pada Oktober 2016.
Indo Barometer juga melakukan survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. 61,8% masyarakat menginginkan Jokowi untuk kembali menjadi presiden untuk periode 2019-2024. Lima alasan utama kepuasan publik tersebut karena meningkatnya pembangunan, dekat dengan rakyat kecil, sesuai dengan janji kampanye, bantuan pendidikan, dan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin.
Berikut hasil survei Indo Barometer terhadap elektabilitas Capres 2019 berdasarkan pertanyaan terbuka.
1. Jokowi 34,9%
2. Prabowo Subianto 12,1%
3. Anies Baswedan 3,6%
4. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 3,3%
5. Gatot Nurmantyo 3,2%
6. Ridwan Kamil 2,8%
7. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,5%
8. Megawati Soekarnoputri 2,0%
9. Tito Karnavian 1,8%
10. M Sohibul Iman 1,5%
11. Jusuf Kalla 1,0%
12. Tri Rismaharini 0,9%
13. Moeldoko 0,8%
14. UU Ruzhanul Ulum 0,6%
15. Deddy Mizwar 0,6%
16. Hary Tanoesoedibjo 0,5%
17. Ahmad Heryawan 0,5%
18. Sandiaga Uno 0,4%
19. Setya Novanto 0,3%
20. Ganjar Pranowo 0,3%
21. Ahmad Syaikhu 0,3%
22. Bima Arya Sugiarto 0,2%
23. Zainul Mutaqin 0,1%
24. Belum memutuskan 6,1%
25. Rahasia 4,6%
26. Tidak tahu atau tidak jawab 15,4%
Sementara untuk survei partai yang paling banyak dipilih adalah PDIP 30,2%, Golkar 12,5%, Gerindra 10,8%, Demokrat 7,7% dan PKB 6%. Qodari menyebut alasan utama tingginya hasil survei PDIP tersebut karena animo masyarakat terhadap tokoh dari PDIP cukup tinggi.
"Alasan utama masyarakat memilih partai politik adalah suka dengan tokoh partainya 18,6%, partai nasionalis 15,2%, ikut keluarga 11,9%, pilihan sejak dulu 9,6%, dan dekat dengan rakyat 9,6%," ujarnya.
Berikut hasil survei Indo Barometer terhadap partai politik melalui pertanyaan tertutup.
1. PDIP 30,2%
2. Golkar 12,5%
3. Gerindra 10,8%
4. Demokrat 7,7%
5. PKB 6,0%
6. PKS 5,0%
7. NasDem 3,8%
8. PPP 3,3%
9. PAN 2,0%
10. Hanura 2,0%
11. Perindo 1,5%
12. PSI 0,2%
13. Partai Berkarya 0,1%
14. Partai Garuda 0,1%
15. Tidak tahu atau tidak jawab 14,8% (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebanyak 52,1% masyarakat menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK baik. Hal itu tertuang dalam hasil survei yang dirilis lembaga survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Sementara dari survei itu sebanyak 18,3% menyatakan kinerja perintahan Jokowi-JK buruk.
Survei ini dilakukan sejak 6 hingga 20 November 2017 terhadap 1300 responden di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error +- 3%.
Responden dibatasi dengan kriteria penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun yang menjawab dengan pertimbangan pikiran (top of mind). Wawancara dilakukan secara langsung tatap muka dengan panduan kuisioner oleh surveyor yang tersebar di seluruh Provinsi.
"Kita bandingkan apa yang terjadi dari survei kita tahun lalu. Tidak hanya 38,3 persen saja yang bilang baik, sekarang mengalami kenaikan 52,1 persen. Ini menunjuka pemerintahan Jokowi-JK membaik," ujar Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatulloh saat menggelar konferensi di Gado-Gado Boplo, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (3/12).
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi-JK dinilai menjadi keunggulan Jokowi dengan persentase 37%.
Disebutkan Poempida penilaian publik terhadap pemerintah ini ada isu positif dan negatif. Sekitar 11% menyatakan janji Jokowi hampir terpenuhi, pembangunan infrastruktur merata 37%, kepemimpinan bagus 7%, dan pro rakyat 15%, ini positif. Namun ada juga suara berisi pesan kepada pemerintah supaya diperbaiki.
"Kalau ditotal, perbandingannya besaran tingginya menyatakan positif lumayan banyak. Tapi tren negatif harus benar-benar jadi perhatian pemerintah," ujarnya.
Beberapa penilaian positif diantaranya:
1. Janji-janji Jokowi hampir terpenuhi 11%
2. Pembangunan Infrastruktur 37%
3. Kepemimpinan bagus 7%
4. Pro rakyat 15%
5. Lainnya 30%
Sedangkan penilaian negatifnya diantaranya:
1. Tidak ada perubahan 16%
2. Harga masih mahal 6%
3. Menindas rakyat 2%
4. Dikendalikan asing 8%
5. Hutang makin besar 15%
6. Tidak sesuai janji kampanye 21%
7. Kinerja ekonomi buruk 17%
8. Lainnya 15%. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah kelapa sawit yang mengalami hambatan perdagangan ke luar negeri karena dihantam isu lingkungan. Kini giliran ekspor teh Indonesia yang mengalami hambatan perdagangan keluar negeri. Hingga volume ekspor teh Indonesia keluar negeri terus merosot.
Untuk itu pemerintah Indonesia bersama sejumlah pemangku kepentingan komoditas teh Indonesia harus terbang ke Eropa melakukan misi advokasi bertajuk Indonesia Tea Trade Mission (ITTM) ke Eropa. Delegasi akan mengunjungi Hamburg, London, dan Brussel selama empat hari dengan misi meminimalisasi hambatan ekspor teh Indonesia ke Uni Eropa
"Misi advokasi teh ini diharapkan dapat meminimalisasi hambatan ekspor teh Indonesia ke Uni Eropa, sehingga ekspor produk teh Indonesia di kawasan ini kembali berjaya," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.
Salah satu agenda misi advokasi, adalah melaksanakan konsultasi teknis dengan pemangku kepentingan teh Uni Eropa yaitu Tea & Herbal Infusion Europe (THIE). Delegasi juga diagendakan menjajaki kerja sama penelitian sampel teh dengan laboratorium Eurofins Scientific di Hamburg, Jerman.
Selain akan melaksanakan diskusi akses pasar dan preferensi pasar dengan pembeli/pemangku kepentingan teh di London, Inggris. "Delegasi juga akan berkunjung dan berkonsultasi ke Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE) Komisi Eropa di Brussel, Belgia," tambahnya.
Delegasi Indonesia juga akan mempresentasikan bukti saintifik yang merupakan hasil studi ilmiah Pusat Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan bersama peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dimana hasil studi menunjukkan bahwa ambang batas residu anthraquinone (AQ) yang dapat ditolerir manusia adalah 0,2 mg/kg dengan mempertimbangkan analisis risiko, lebih longgar dari yang ditetapkan Komisi Eropa.
"Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan riset ilmiah yang membuktikan bahwa ambang batas residu AQ daun teh kering sebesar 0,02 mg/kg dalam Peraturan Komisi Eropa Nomor 1146/2014 terlalu ketat," ungkap Oke.
Selain kunjungan itu, Delegasi Indonesia juga akan melakukan networking dan tukar pandangan dalam bentuk focus group discussion dengan International Tea Committee, pengemas teh, pedagang ritel teh, dan pengelola toko teh premium (tea specialty) di London. "Agenda ini adalah upaya meningkatkan pangsa pasar produk teh Indonesia dan menjadi kesempatan untuk menjajaki selera
konsumen teh di Eropa," tambahnya.
Diketahui Indonesia merupakan 10 negara produsen teh terbesar di dunia. Di Indonesia, teh merupakan pendukung ekonomi dan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Saat ini teh diproduksi baik oleh badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan petani kecil. Sekitar 44,4% dari luas area perkebunan teh di Indonesia adalah perkebunan rakyat. Setidaknya ada 500.000 orang bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ini.
Sementara berdasarkan data International Tea Committee, konsumsi teh secara global pada tahun 2010 melonjak 60% dibanding tahun 1993. Pertumbuhan signifikan komoditas ini diprediksi akan terus berlangsung karena masyarakat dunia semakin menyadari khasiat teh untuk kesehatan. (dtc/rm)
Ketua Setara Institute menyebut Reuni 212 yang digelar besok sebagai sebuah gerakan politik. Pembina Presidium 212 Kapitra Ampera tak menyanggah hal tersebut.
Dia mengatakan 212 sebagai sebuah gerakan politik. Menurutnya, gerakan yang dilakukan ini untuk menumbuhkan kesadaran politik.
"212 adalah gerakan politik, the real politic. Saya mau katakan, kehidupan ini dilingkupi dengan kehidupan politik. Sampai Kapolri dan Panglima TNI dan dipilih oleh lembaga politik. Semua kehidupan napas kita diatur oleh politik. Bangsa ini diatur oleh orang-orang politik, kekuasaan diperebutkan dalam politik," kata Kapitra, Jumat (1/12).
"Pertemuan ini, konsolidasi umat Islam agar menumbuhkan kesadaran politik umat Islam yang selama ini melupakan, memisahkan politik dengan agama," sambungnya.
Kapitra mengatakan kesadaran politik yang dimaksudnya ialah agar masyarakat berhak menentukan pemimpin mereka. Hal ini termasuk pemimpin yang ada di lingkup legislatif maupun eksekutif.
"Yang tidak dibolehkan merebut kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sah. Atau kudeta, atau makar. Itu perbuatan haram. Tapi menentukan pilihan lewat pilpres, pilkada, ini konstitusional betul. Kenapa tidak?" tuturnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan dibentuknya sebuah partai, Kapitra tak menjawab. Dia mengatakan yang terpenting ialah menimbulkan kesadaran politik di masyarakat untuk menentukan pemimpin.
"Yang penting menimbulkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat punya seleksivitas. Yang penting kesadaran politik itu jadi yang penting tak salah pilih. Misal tak karena satu karung beras atau satu bungkus indomie," ucap dia.
Terkait kemungkinan digelarnya acara reuni serupa pada tahun depan, Kapitra tak memberikan tanggapan. Dia mengatakan tahun depan sebagai tahun kompetisi untuk pemilihan di legislatif dan eksekutif.
"Untuk tahun ke depan, adalah tahun kompetisi. Untuk menentukan langkah-langkah bangsa ini ke depan, baik untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan eksekutif, pilpres," ujarnya.
"Di situlah tangan Tuhan bermain di atas tangan-tangan rakyat. Maka suara rakyat, vox populi vox dei. Suara rakyat jadi suara tuhan," sambung pria yang juga jadi pengacara Habib Rizieq ini. (dtc/mfb)
Ketua Setara Institute menyebut Reuni 212 yang digelar besok sebagai sebuah gerakan politik. Pembina Presidium 212 Kapitra Ampera tak menyanggah hal tersebut.
Dia mengatakan 212 sebagai sebuah gerakan politik. Menurutnya, gerakan yang dilakukan ini untuk menumbuhkan kesadaran politik.
"212 adalah gerakan politik, the real politic. Saya mau katakan, kehidupan ini dilingkupi dengan kehidupan politik. Sampai Kapolri dan Panglima TNI dan dipilih oleh lembaga politik. Semua kehidupan napas kita diatur oleh politik. Bangsa ini diatur oleh orang-orang politik, kekuasaan diperebutkan dalam politik," kata Kapitra, Jumat (1/12).
"Pertemuan ini, konsolidasi umat Islam agar menumbuhkan kesadaran politik umat Islam yang selama ini melupakan, memisahkan politik dengan agama," sambungnya.
Kapitra mengatakan kesadaran politik yang dimaksudnya ialah agar masyarakat berhak menentukan pemimpin mereka. Hal ini termasuk pemimpin yang ada di lingkup legislatif maupun eksekutif.
"Yang tidak dibolehkan merebut kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sah. Atau kudeta, atau makar. Itu perbuatan haram. Tapi menentukan pilihan lewat pilpres, pilkada, ini konstitusional betul. Kenapa tidak?" tuturnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan dibentuknya sebuah partai, Kapitra tak menjawab. Dia mengatakan yang terpenting ialah menimbulkan kesadaran politik di masyarakat untuk menentukan pemimpin.
"Yang penting menimbulkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat punya seleksivitas. Yang penting kesadaran politik itu jadi yang penting tak salah pilih. Misal tak karena satu karung beras atau satu bungkus indomie," ucap dia.
Terkait kemungkinan digelarnya acara reuni serupa pada tahun depan, Kapitra tak memberikan tanggapan. Dia mengatakan tahun depan sebagai tahun kompetisi untuk pemilihan di legislatif dan eksekutif.
"Untuk tahun ke depan, adalah tahun kompetisi. Untuk menentukan langkah-langkah bangsa ini ke depan, baik untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan eksekutif, pilpres," ujarnya.
"Di situlah tangan Tuhan bermain di atas tangan-tangan rakyat. Maka suara rakyat, vox populi vox dei. Suara rakyat jadi suara tuhan," sambung pria yang juga jadi pengacara Habib Rizieq ini. (dtc/mfb)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan menghindari praperadilan di kasus dugaan korupsi e KTP dengan tersangka Setya Novanto. Apalagi sebelumnya KPK telah kalah dalam praperadilan melawan Setya Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan berkas kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah selesai. Dia juga memberi sinyal kuat berkas itu akan dilimpahkan dalam waktu dekat.
"Kalau saya bilang dari awal sudah selesai. Cuma tinggal merapih-rapihkan aja kok. Penyidik dan penuntut sudah firm di situ. Mereka firm semua," kata Saut di sela acara ´Festival Anak Jujur di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (1/12).
Saut mengatakan berkas itu akan dilimpahkan secepatnya. KPK sudah menghitung segala kemungkinan terkait kasus Novanto, termasuk ´menghindari´ praperadilan.
"Kalau itu nanti kita sudah berkas kan berarti kita nggak main sidangnya. Berarti kan selesai," ujar Saut menjawab pertanyaan apa persiapan KPK menghadapi praperadilan.
Saut mengatakan keterangan terdakwa kasus e-KTP Andi Narogong dalam persidangan Kamis (30/11) kemarin menambah keyakinan KPK untuk menjerat Novanto. Penyidik dan penuntut KPK, jadi lebih firm soal kasus ini.
"Bukan hanya mempercepat, tapi paling tidak menjadi, kita lebih firm bahwa selama ini yang kita lihat itu sudah betul. Ini kan hanya dikonfirmasi saja, dikroscek ulang saja bahwa yang kita dengar selama ini ternyata betul. Dibenarkan sama yang bersangkutan (Andi Narogong, red)," ulas Saut.
Sebelumnya Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana menyebut permintaan KPK terkait penundaan sidang praperadilan kliennya mencederai proses hukum. Karena pihak KPK tidak hadir, sidang praperadilan Novanto ditunda hingga pekan depan.
"Tidak perlu direspons karena kami sudah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penundaan pada hari Kamis, 7 Desember 2017. Kita jalan saja sesuai kewenangan masing-masing," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/11).
Pihak Novanto menyebut KPK terkesan mengejar waktu melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan dibanding menghadapi praperadilan. Namun KPK menurut Febri memilah dua proses antara praperadilan dengan penyidikan.
"Perlu dipahami proses praperadilan dan proses penyidikan tentu hal yang berbeda dan berjalan secara paralel saat ini," kata dia.
Dalam penyidikan dugaan korupsi e-KTP, KPK sedang berupaya melengkapi berkas perkara 3 orang. Tiga orang tersangka itu antara lain Setya Novanto, Anggota Komisi V DPR Markus Nari, serta Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.(dtc/mfb)
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei terkait Pilgub Jawa Tengah 2018 pada Jumat (1/12). LSI Denny JA menyebutkan calon gubernur petahana Ganjar Pranowo menjadi cagub Jawa Tengah terkuat saat ini.
Dalam berbagai simulasi, mulai dari 23 calon hingga head to head, Gubernur Jawa Tengah petahana Ganjar Pranowo unggul jauh dari calon lain yang elektabilitasnya di bawah 10 persen. Elektabilitas Ganjar selalu di atas 50 persen.
"Dalam 12 calon, misalnya, GP (Ganjar Pranowo, red) kokoh di posisi 50,9 persen. Begitu juga pada simulasi 7 calon, GP konsisten unggul dengan 56,0 persen dan (simulasi) 5 calon unggul 57,5 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat.
Survei ini dilakukan pada 7 November-14 November 2017 lalu dengan menggunakan metode multi stage random sampling. Responden survei dipilih secara acak dengan jumlah 440. Para responden diwawancarai langsung dengan tatap muka. Margin of error survei sebesar 4,8 persen.
Toto menyebut beberapa nama calon lawan potensial Ganjar Pranowo di Pilgub Jateng 2018. Nama-nama tersebut mulai dari Ki Enthus Susmono, Bupati Kudus Musthofa, Waketum Gerindra Ferry Juliantono, eks Menteri ESDM Sudirman Said, hingga Kepala BNN Komjen Budi Waseso.
Yang menarik dari survei tersebut ialah head to head antara Ferry Juliantono dan Sudirman Said. Dua nama ini sedang berebut tiket maju Pilgub Jateng dari Gerindra. Siapa lebih unggul?
"Kandidat lain seperti Ki Enthus Susmono 7 persen, Musthofa 4,9 persen, Budi Waseso 4,9 persen. Bambang Sadono 4,8 persen, Ferry Juliantono 4,2 persen dan Rustriningsih 4,0 persen. Yang lainnya seperti Sudirman Said dan Marwan Jafar di bawah 4 persen," terang Toto.
Selain unggul dalam hal elektabilitas, Ganjar juga unggul di sektor lain. Terbukti dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya yang cukup tinggi, yakni di atas 70 persen.
"71,3 persen cukup puas dan 6,6 persen sangat puas," sebut Toto.
Meski demikian, Toto menyebut Ganjar bukan tanpa ancaman di Pilgub Jateng 2018. Toto mengatakan sebanyak 29,2 persen pemilih masih cair. Terbuka peluang Ganjar disalip lawan.
"Walaupun GP sudah cukup aman dengan angka 27 persen pemilih militannya, kedua tentu saja GP harus mewaspadai kemungkinan adanya gerakan yang bisa mendowngrade dirinya karena kasus tertentu seperti e-KTP yang menyeret-nyeret namanya," terang Toto.
Jika Ganjar diadu head to head dengan calon lawannya, hanya Ferry Juliantono yang cukup berpotensi. Ferry bisa menembus angka 10 persen.
"Dari 4 kandidat yang disimulasikan head to head melawan GP, yakni Budi Waseso, Ferry Juliantono, Sudirman Said, dan Marwan Jafar, hanya Ferry yang bisa tembus 10 persen melawan GP yang 59 persen. Yang lainnya di bawah 10 persen," ungkap Toto.
LSI Denny JA juga mensimulasikan kemungkinan pertarungan antara Ferry Juliantono dengan Sudirman Said. Duel ini diandaikan jika Ganjar tak jadi maju kembali di Pilgub Jateng.
"Persaingan cukup ketat, yaitu Ferry menang tipis dengan 12,0 persen dan Sudirman Said 10,6 persen. Namun, pemenangnya 77 persen swing voters," pungkas dia. (dtc/mfb)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Provinsi Jambi. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus suap pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018.
"Penggeledahan di tiga lokasi di Jambi yaitu kantor DPRD Jambi, kantor Gubernur Jambi, dan Kantor Setda Provinsi Jambi," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (1/12).
Febri menyebut kegiatan dilakukan tim di lapangan sejak pukul 13.30 WIB. Kemarin (30/11) KPK juga melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Jambi, yaitu di kantor PUPR Provinsi Jambi, rumah tersangka Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik di Jalan Cemara, serta rumah tersangka Plt Kadis PUPR Arfan di Jalan Kukuh.
"Untuk penggeledahan kemarin, penyidik menyita dokumen terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan," kata Febri.
Sebelumnya KPK melakukan OTT pada Selasa (28/11). Dari OTT diamankan uang sebesar Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar.
Suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit ´ketok´. Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018.
Sebab, sebelumnya diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018. Ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov soal duit pelicin itu.
KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifuddin. (dtc/mfb)
Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memantau proyek pembangunan tanggul pantai di Jakarta Utara. Proyek dengan total anggaran Rp 85 miliar ini direncanakan rampung Desember 2017.
"Sepanjang perjalanan yang kami lihat memang beberapa kendala yang tersulit adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini harus betul-betul di-maintenance," ujar Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Febri Ardiansyah, Kamis (30/11).
Proyek diharapkan selesai tepat waktu. Anggarannya Rp 21,6 miliar untuk fase Kali Kamal dan Rp 53,9 miliar untuk Kali Blencong.
"Harus sampai tepat waktu. Kemudian keuangan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak ada yang menguap ataupun dipermainkan dalam pelaksanaannya," ujar Febri.
Pengecekan dilakukan tim di proyek tanggul pantai Kali Kamal dan Kali Blencong. Proyek ini bertujuan menahan rob dan air laut yang selalu masuk sampai ke permukiman masyarakat.
"Ketika ada ini ya kita harapkan tidak seperti tahun-tahun lalu. Sedikit naik sudah masuk ke permukiman," ujar Febri.
Febri menjelaskan proyek tanggul pantai ini adalah proyek strategis nasional. Tim TP4D diberi tugas oleh dinas DKI Jakarta untuk mengawal dan mengamankan agar proyek ini selesai tepat waktu.
"Ini salah satu proyek strategis nasional, kami juga diberi tugas melakukan pengawalan dan pengamanan agar tepat waktu dan tidak ada masalah di dalam pelaksanaan," papar Febri. (dtc/mfb)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang tugasnya melakukan pengawasan tidak lagi di bawah menteri atau kepala daerah. Inspektorat harus bekerja secara independen hingga lebih optimal dalam mengawasi potensi terjadinya penyelewengan.
"Jadi KPK berharap, KPK sudah kirim surat kepada Presiden. Inspektorat itu lebih diberdayagunakan ya. Jadi kita menyoroti masalah pertama independensi ya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (30/11).
Menurutnya bila Inspektorat berada dibawah kementerian atau bupati fungsi pengawasannya menjadi tak optimal. "Oleh karena itu independensinya kalau di Amerika, Inspektorat Jenderal itu kan langsung masuk ke Presiden," ujarnya.
Selain soal independensi, KPK juga menyoroti soal kemampuan. Dia berharap Inspektorat tidak dikesankan sebagai tempat pembuangan. Inspektorat justru harus dapat menguasai berbagai kerja pengawasan.
"Jadi kemampuannya harus ditingkatkan. Ketiga, adalah anggarannya. Mudah-mudahan kalau kita menyentuh 3 hal itu inspektorat bisa berfungsi lebih baik," ucapnya.
Sebagai contoh, inspektorat jenderal dapat dintegrasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan internal sehingga terjadi check and balances.
"Kalau urusannya internal mustinya diintegrasikan ke BPKP, jadi supaya pengawasan internal itu tidak banyak, pengawasan internal itu bisa saja inspektorat diintegrasikan ke BPKP," terangnya.
"Karena selama ini kan gimana dia melakukan cek and balances kalau yang mengangkat Pak Bupati, atau Pak Gubenur. Itu yang penting," tegas Agus. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR hari ini melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto. Pemeriksaan dilakukan MKD di gedung KPK. Pemeriksaan ini terkait verifikasi terhadap dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR itu.
"Kita sudah melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Ada beberapa pertanyaan dalam rangka verifikasi yang kita ajukan, beberapa sudah Ketua DPR sampaikan kepada kita. Pertanyaan dijawab," ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di KPK, Kamis (30/11).
Pemeriksaan terhadap Setnov dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dasco dan Maman Imanulhaq dan Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding, dimulai sekitar pukul 10.20 WIB hingga pukul 11.50 WIB. Dasco mengatakan dari hasil verifikasi yang dilakukan kali ini masih diperluka konfirmasi kepada beberapa pihak terkait. Sehingga MKD pun akan melakukan konfirmasi ke beberapa pihak yang selanjutnaya akan kembali ditanyakan kepada Novanto.
"Kami harus melakukan konfirmasi ke beberapa pihak. Dan hasil konfirmasi itu akan konfirmasi ke sini. Sehingga ada pemeriksaan susulan akan kita lakukan," ujarnya.
Dasco menyebut pada pemeriksaan kali ini terbatas hanya 2 jam. "Karena penjadwalan hanya sampai jam 12. Karena ada penjadwalan jam kunjungan, dan ada jadwal pemeriksaan dari KPK. Kami dari pihak MKD menyelesaikan agenda," tutur dia.
Saat pemeriksaan dilakukan MKD ini Setnov tidak didampingi pengacaranya, Fredrich Yunadi. Fredrich hanya kembali menunggu di ruang tunggu KPK hingga MKD selesai memeriksa. (dtc/rm)
