JAKARTA, GRESNEWS.COM - Para petinggi Partai Golkar menolak langkah sepihak Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR pengganti dirinya. Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga menyebut penunjukan itu bisa menimbulkan masalah baru.

"Itu bisa menjadi sumber konflik baru karena itu menabrak AD/ART pasal 19 tentang hakikat dewan kepemimpinan Partai Golkar yang berisifat kolektif. Dimana pengambilan keputusan startegis harus melalui rapat pleno," kata Andi di Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (10/12).

Andi juga mengatakan penunjukan tersebut dinilai melanggar hasil rapat pleno pada 21 November lalu. Dirinya menuturkan pembahasan mengenai Ketua DPR pengganti Novanto sebaiknya dilakukan usai sidang praperdilan berakhir.

"Yang kedua apa yang diputuskan Setya Novanto melanggar hasil rapat pleno pada tanggal 21 (November). Yang pertama soal ketua DPR yang kita minta penyelesaian nanti setelah sidang praperadilan baru akan dibahas," terangnya.

Andi belum melihat langsung isi dari surat yang diberikan Novanto ke DPP Partai Golkar. Dia berharap bila surat itu benar sebaiknya dibicarakan terlebuh dahuli secara bersama-sama di tingkat DPP.

"Sampai hari ini kita belum pernah melihat suratnya. Dan sampai hari ini penunjukan itu belum pernah dirapatkan di DPP Partai Golkar. Kita mengharapkan apabila benar surat itu ada sebaiknya itu dirapatkan dahulu di DPP Partai Golkar," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Daerah I Partai Golkar Nusron Wahid menyebut keputusan yang berkaitan dengan partai harus dibicarakan bersama-sama terlebih dahulu. "Saya sudah sampaikan bahwa yang pertama sejak tanggal 15 November tahun 2017, Pak Setya Novanto itu sudah menunjuk Plt ketua umum. Dan sudah dikuatkan di dalam rapat pleno tanggal 21 November," kata Nusron.

Nusron mengatakan pengambilan keputusan seharusnya mempertimbangkan pendapat dari ketua harian, ketua korbid dan pengurus lainnya. "Bahwa Plt ketua umum dalam mengambil keputusan itu harus berkoordinasi dengan ketua harian. Dengan ketua korbid dan sebagainya," terangnya.

Nusron menyebut penunjukan Aziz sebagai ketua DPR dituding keputusan yang sepihak. Dia menuturkan penunjukan tersebut layak dibawa ke Mahkamah Partai Golkar.

"Sejauh ini belum ada koordinasi maupun rapat pleno yang agendanya itu menentukan pergantian ketua DPR. Sehingga kalau itu dilakukan berarti ada surat DPP nya cacat secara hukum. Dan layak dimasukkan dalam Mahkamah Partai," tuturnya.

Sebelumnya, Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily juga menilai sikap Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR cacat prosedur. Oleh sebab itu, hal tersebut bisa diabaikan.

"Sebenarnya boleh-boleh saja Pak SN (Setya Novanto) mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar yaitu Rapat Pleno," kata Ace dalam keterangan tertulisnya.

Ace juga merujuk ke AD/ART Golkar pasal 27 ayat 2 yang menyatakan ´Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Alat kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia´. Yang dimaksud dengan DPP bukan hanya ketum melainkan bersifat kolektif.

"Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar," jelasnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aparat kepolisian dari satuan Densus 88 Antiteror bersama Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap 5 orang terduga teroris di Kabupaten, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Penangkapan ini hasil pengembangan terduga jaringan teroris pemasok senjata api yang telah ditangkap pada 2016 lalu.

"Benar ada penangkapan terduga teroris di wilayah kita (Sumatera Selatan), sampai saat ini sudah ada 5 orang yang diamankan Densus 88 Mabes Polri. Kita dari Polda Sumsel hanya sifatnya membantu saat penangkapan," terang Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara, Minggu (10/11).

Penangkapan dilakukan pada Minggu dini hari tadi di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan. Saat itu, dua terduga teroris berinisial AK (29) dan MS (27) yang merupakan warga Pulau Semambu, Ogan Ilir berhasil diamankan dari lokasi.

Dari kedua orang yang diamankan ini, Densus 88 bersama Polda Sumsel melakukan pengembangan dan menangkap 3 orang lainnya. Namun belum diketahui apa peran ketiga orang yang ikut diamankan ini.

"Keduanya pelaku yang ditangkap pertama itu diduga berperan sebagai pemasok senjata api rakitan pada jaringan teroris yang ditangkap di Oku Selatan 2016 lalu. Jadi dilakukanlah pengembangan dan mereka terlibat dalam pemasokan senjata api, termasuk sampai 5 orang yang diamankan hari ini itu hasil pengembangan," ucap Zulkarnain.

"Saat ini, kelima pelaku sudah diamankan di Mako Brimob Polda Sumsel dan Polres setempat dimana pelaku diamankan. Untuk barang bukti masih dalam proses pemeriksaan semua, karena sedang dalam pengembangan," imbuhnya.

Zulkarnain juga mengungkapkan, kelima pelaku yang diamankan diduga sebagai pemasok senjata dan dikenal selalu menutup diri dari lingkungan sekitar. "Mereka ini rata-rata setelah dilakukan penangkapan, saat ditanyakan pada warga ternyata mereka ini cenderung menutup diri dari lingkungan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat dan perangkat desa, kalau ada warganya yang ada aktifitas mencurigakan mohon diinformasikan," ujarnya.

Menurut Zulkarnain, tim Densus awalnya melakukan penangkapan terhadap 2 orang berinisial AK (29) dan MS (27) yang merupakan warga Pulau Madu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Keduanya diduga terlibat kasus pemasokan senjata api bersama terduga teroris Asep, yang telah ditangkap lebih dulu pada 2016 lalu di Ogan Komering Ulu (Oku) Selatan.

Saat dilakukan pengembangan tim berhasil menangkap 3 terduga teroris lain. Di mana saat ini 5 orang yang ditangkap sedang dilakukan pemeriksaan intensif dan belum ada penetapan status.

"Setahu saya sudah 5 orang yang ditangkap dan masih ada di Palembang, tapi belum tentu mereka nanti sebagai tersangka. Mereka ini pengembangan dari pemasok senjata api pada terduga teroris yang ditangkap setahun lalu di Oku Selatan," kata Zulkarnain.

"Kami hanya memberikan bantuan atau membackup, yang melakukan penangkapan itu tim Densus 88 Antiteror dari Mabes Polri. Kami memberikan bantuan baik dari Polres, Polsek dan Brimob," imbuhnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengimbau warga DKI Jakarta untuk tak ragu mengikuti program Outbreak Respon Imunization (ORI) untuk penyakit difteri. Sebab saat ini difteri di Jakarta telah berstatus kejadian luar biasa (KLB).

"Saya ingin mengimbau seluruh warga jangan ada keraguan ikut imunisasi difteri karena ini udah KLB. Udah kejadian luar biasa," kata Sandi, di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

Sandi berharap pelaksanaan program yang diawali di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara tersebut lancar. Ia juga mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program yang bertujuan untuk menekan penyebaran wabah difteri tersebut. "Sehingga kita bisa halau bahaya dan ancaman penyakit difteri," ujar Sandi.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan program Outbreak Respon Imunization (ORI) untuk wabah difteri, hari ini, Senin (11/12). Pencanangan program tersebut akan dilakukan di SMA N 33 Cengkareng, Jl Kamal Raya No. 54 Cengkareng, Jakarta Barat.

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan melakukan imunisasi serentak untuk penanganan terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Imunisasi itu akan dimulai serentak pada pekan depan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Kita imbau masyarakat untuk melaksanakan imunisasi dan KLB ini sebetulnya masih dalam tahap early warning belum sampai tahap wabah. Ini yang harus kita antisipasi jangan sampai mewabah, karena dengan kondisi seperti ini ya harus dilakukan respons Outbreak Response Immunization (ORI) itu harus dilakukan lagi," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi, Minggu (10/12).

Oscar menambahkan imunisasi difteri itu akan digelar mulai 11 Desember 2017 besok di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tiga wilayah ini menjadi prioritas karena pertimbangan kepadatan penduduk sehingga penularannya lebih cepat.

"Tahap pertama 11 Desember di 3 tempat Banten, Jawa Barat, dan DKI, karena prioritas melihat kepadatan penduduk, tingkat penularan bisa terjadi lebih cepat. Bukan berarti yang lain tidak tapi yang lain akan dilakukan setelah 2018," jelas Oscar.

Oscar menegaskan imunisasi masih cara yang ampuh untuk menangani difteri. Dia mengibau masyarakat jangan ragu untuk mendatangi Posyandu, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan imunisasi tersebut.

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphteriae dan dapat menyebabkan kematian terutama pada anak-anak. "Makanya kita harus cegah dengan imunisasi dulu nggak ada cara lain, harus lengkap, komplit dan tuntas. Datang ke Posyandu, Puskesmas, atau fasilitas kesehatan gratis kok," kata Oscar.

Hingga November 2017, sudah ada 11 provinsi yang melaporkan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat difteri. Kemenkes mencatat sudah ada puluhan orang meninggal akibat difteri. "32 korban meninggal akibat difteri, tersebar (di berbagai daerah) dari Januari sampai November," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Mohamad Subuh. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan, pada tahun 2019 nanti, seluruh nelayan di Indonesia yang berjumlah 2,6 juta jiwa sudah akan menerima jaminan asuransi. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja mengatakan bahwa tahun lalu, 196 ribu asuransi nelayan sudah tercapai dan tahun ini 500 ribu.

Dengan demikian total nelayan yang sudah memperoleh asuransi 996 ribu. Tahun depan, kata Sjarief akan tambah 500, sehingga total penerima asuransi sudah mencapai 1,5 juta jiwa.

"Tahun Depan sudah 1,5 juta. Sisanya setiap tahun. Tahun 2019 akan terselesaikan," kata Sjarief Widjaja pada ´Penyerahan bantuan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, premi dan klaim asuransi nelayan, bantuan permodalan nelayan serta dialog dengan nelayan´ di TPI Pantai Depok, Bantul, Minggu (10/12).

Menurutnya, nelayan mendapat dukungan pemerintah untuk tahun pertama. Tahun berikutnya diharapkan mereka sudah mandiri, karena sudah tahu manfaat dan aksesnya. "Dan harganya tidak mahal hanya sebatas 6 bungkus rokok. Mereka bisa memulai hidup lebih baik dan terlindungi," katanya.

Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp200 juta apabila meninggal dunia, Rp100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta.

Di pantai Depok Bantul ini diserahkan bantuan diantaranya untuk 203 orang debitur di Yogyakarta terfasilitasi dalam mengurus permodalan untuk kegiatan penangkapan ikan di laut. Selain itu, juga memberikan skim yang sangat menarik dengan ragam kemudahan kepada nelayan dengan bunga hanya 4%, jauh di bawah bunga perbankan.

Koperasi Inka Bantul VII dengan anggota 267 pelaku utama mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp1,5 miliar. Selain memberikan fasilitasi bantuan permodalan nelayan, pemerintah juga menyerahkan bantuan berupa 1.247 premi asuransi nelayan. (dtc/mag)

Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas kembali bersafari ke sejumlah daerah. Kali ini Anas mengunjungi Kediri dan Tulungagung bertemu komunitas anak muda hingga rapat konsolidasi partai pengusung.

"Ini bagian dari upaya semakin menyolidkan gerak tim pemenangan, baik dari teman-teman partai maupun para relawan. Sekaligus tentu bagian untuk meminta masukan dari semua elemen," ujar Anas yang diusung PDI Perjuangan dan PKB bersama Calon Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Minggu (10/12).

Dalam kesempatan bertemu sejumlah komunitas anak muda di Kediri, Anas menyampaikan sejumlah program pengembangan ekonomi kreatif untuk menggerakkan daerah.

"Ekonomi kreatif adalah jawaban bagi penguatan ekonomi rakyat, UMKM, kelompok perempuan, dan ekonomi perdesaan. Semuanya ditopang aspek digital," ujar Anas yang juga Bupati Banyuwangi tersebut.

Anas menekankan pentingnya perwujudan pemerintahan kolaboratif dengan menggandeng inovasi sosial yang dihasilkan kelompok muda kreatif. Seperti di Banyuwangi, GoJek diajak berkolaborasi mengantarkan obat bagi pasien miskin.

"Bulan ini Banyuwangi mulai kerja sama dengan salah satu startup teknologi pendidikan kelas dunia untuk pemerataan pendidikan di desa. Selama ini yang bisa dapat les tambahan hanya anak-anak dari keluarga mampu, nah dengan kolaborasi ini kami bisa mendorong anak-anak di desa lebih berdaya saing," jelas Anas.

Di Tulungagung, Anas menggelar rapat konsolidasi bersama ribuan kader partai pengusung. Anas membakar semangat ribuan orang yang datang dari 19 kecamatan se-Tulungagung tersebut.

"Mulai hari ini di Tulungagung teman-teman semua sudah bergerak serempak, hingga ada tim di tiap TPS," ujar Anas.

"Datangi masyarakat dengan sikap yang baik, dengan kreatif. Jangan sekali pun menjelekkan kandidat lain. Ingat pesan Presiden Jokowi, pilkada jangan sampai memecah belah bangsa kita. Persaudaraan di atas segalanya," imbuh Anas.

Anas lalu membeberkan sejumlah kinerja selama memimpin Banyuwangi. Di antaranya pendapatan per kapita warga yang melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun.

"Alhamdulillah kemiskinan terus turun, sudah satu digit di level 8 persen, di bawah rata-rata Provinsi Jatim dan nasional," kata Anas.

"Di Banyuwangi juga sudah ada Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan," pungkas Anas.
(dt/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah pimpinan organisasi masa underow Partai Golkar menggelang pertemuan di rumah Agung Laksono. Pertemuan sejumlah tokoh itu sebagai bentuk dukungan untuk adanya Calon Ketua Umum Baru pada Munaslub Partai Golkar.

Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 HR Agung Laksono, Ketua Umum Depinas SOKSI Ade Komarudin dan Ketua Umum DPP Ormas MKGR Roem Kono. Acara berlangsung sejak pukul 16.15 WIB, di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (10/12).

Agung Laksono dalam kesempatan itu menyatakan bahwa ketiga ormas yang saat ini berkumpul di kediamannya tersebut adalah tiga ormas yang mendirikan Golkar. Menurutnya ketiga ormas tersebut telah menyatakan dan memutuskan agar Partai Golkar melakukan munaslub.

"Ketiga ormas terpanggil untuk mendesak agar partai golongan karya mengadakan munaslub,"ujar Agung.

Sementara  Ade Komarudin Golkar meminta harus segera mengadakan rapat pleno dengan keputusan munaslub. "Kami mendesak untuk mengadakan rapat pleno dengan keputusan munaslub," seru Ade.

Menurut Ade, hal ini penting untuk solidaritas partai Golkar dalam menghadapi pemilu yang akan datang. "Demi kepentingan solidaritas partai Golkar dalam rangka memenangkan pilkada 2018, pileg dan pilpres," tandas Ade. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyarankan kepala desa agar mengoptimalisasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur jaringan internet, khususnya melalui Program Kementerian Kominfo yaitu Desa Broadband Terpadu. Tujuan penyediaan akses internet ini untuk mensejahterakan masyarakat desa  dengan memasarkan produknya melalui jaringan internet.

"Banyak sekali informasi yang bisa disampaikan dan sebarkan seperti informasi-informasi positif. Selain itu, adanya produk-produk lokal Tasikmalaya seperti membuat olahan susu ataupun hasil peternakan maupun hasil pertanian hingga promosi pariwisata lokal bisa dipasarkan melalui media sosial," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatia R. Niken Widiastuti dihadapan 351 kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya saat sosialisasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK di di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (10/12)

Namun demikian ia mengingatkan bahwa banyak informasi yang disebarkan melalui internet tidak selalu berupa informasi positif. Kepala desa juga diminta untuk lebih berhati-hati dan waspada menggunakan sosial media karena sejumlah oknum kerap menyebarkan hal-hal negatif seperti hoaks hingga ujaran kebencian. Untuk itu para kepala desa diminta untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat bahwa menggunakan internet khususnya penggunaan media sosial lebih diharapkan untuk hal-hal positif,” katanya dalam Pembukaan Sosialisasi di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (10/12/2017) pagi.

"Bapak/ibu juga perlu berhati-hati karena banyak aliran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD melalui media sosial tersebut,” ujarnya, seperti dikutip kominfo.go.id.

Acara Sosialisasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema “Membangun Desa, Desa Membangun” juga dihadiri beberapa pejabat antara lain Bupati Kab. Tasikmalaya, Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktur BP3TI, Ketua DPRD Kab. Tasikmalaya, Staf Khusus Kantor Staf Presiden dan  disaksikan  oleh 351 tamu undangan Kepala Desa sekitar Kab. Tasikmalaya. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat difteri yakni penyakit akibat kontaminasi Corynebacterium dinyatakan telah merenggut 32 nyawa di berbagai daerah  sejak Januari hingga November.

Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Mohamad Subuh, hingga November 2017, sudah ada 11 provinsi yang melaporkan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat difteri. Sementara daerah yang melaporan adanya serangan difteri ditemukan di 20 propinsi dan 95 kota/kabupaten dengan penderita mencapai 591 orang. Dari lokasi itu juga dilaporakan sudah ada puluhan orang meninggal akibat difteri.

"Sudah 32 korban meninggal akibat difteri, tersebar (di berbagai daerah) dari Januari sampai November," tutur Subuh, Minggu (10/12).

Namun demikian Subuh mengatakan  hingga saat ini difteri belum berstatus sebagai wabah. Dia mengacu pada Permenkes 1501 tahun 2010.

"KLB itu beda dengan wabah. KLB itu terjadinya peningkatan kasus atau kasus baru, sebagai warning untuk mencegah terjadinya wabah. KLB itu pengertiannya dalam upaya mencegah supaya tidak wabah," ujarnya.

Subuh mengatakan sebagai langkah pencegahan agar difteri itu tak mewabah, mulai Senin (11/12) besok akan ada imunisasi secara serentak di 3 provinsi. Provinsi itu diadalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tiga wilayah ini menjadi prioritas karena pertimbangan kepadatan penduduk sehingga penularannya lebih cepat.

Berikut data penderita dan korban meninggal akibat difteri per Januari-November 2017:

Aceh: 76 kasus, 3 kematian
Banten: 57 kasus, 3 kematian
Jawa Timur: 265 kasus, 11 kematian
Gorontalo: 1 kasus, 0 kematian
Babel: 3 kasus, 2 kematian
Kalimantan Barat: 3 kasus, 1 kematian
Kalimantan Tengah: 1 kasus, 0 kematian
Lampung: 1 kasus, 0 kematian
Sulawesi Selatan: 3 kasus, 0 kematian
Sulawesi Tenggara: 4 kasus, 0 kematian
Sulawesi Tengah: 1 kasus, 0 kematian
Riau: 8 kasus, 0 kematian
Sumatera Barat: 17 kasus, 0 kematian
Sumatera Selatan: 2 kasus, 0 kematian
Sumatera Utara: 2 kasus, 0 kematian
Jawa Tengah: 12 kasus, 0 kematian
DKI Jakarta: 13 kasus, 2 kematian
Jambi: 4 kasus, 0 kematian
Jawa Barat: 117 kasus, 10 kematian. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Di tengah maraknya kecaman terhadap pernyataan dan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, Jumat (8/12) kemarin empat perwakilan dari ormas Muslimat NU, LKKNU dan Wahid Foundation diterima oleh Dubes AS Joseph R. Donovan di kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta. Mereka tercatat sebagai ormas dan lembaga pertama yang diterima langsung oleh Dubes Donovan.

Kepada Donovan, keempat perwakilan-– masing-masing Mursyidah Tohir mewakili PP Muslimat NU, Alissa Wahid mewakili LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) dan Jaringan Gus Durian, serta Alamsyah Ja´far dan Tata mewakili Wahid Foundation-– menyampaikan secara khusus aspirasi umat Islam Indonesia terkait isu Palestina. Fokusnya, tentu saja kecaman terhadap kebijakan Presiden Trump yang telah melukai nalar dan hati umat Islam sedunia.

Mengutip Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, ada beberapa poin yang disampaikan kepada Dubes Donovan. Pertama, keberatan terhadap kebijakan AS atas Jerusalem, yang jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah resolusi PBB, seraya meminta Presiden Trump untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

"Kebijakan itu bakal memicu ketegangan di negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, di samping mengganggu proses perdamaian yang sedang terus diupayakan," ujar Yenny, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (10/12).

Kedua, menganggap keputusan tersebut sebagai langkah ceroboh dan tergesa-gesa, lantaran lebih didasarkan pada pertimbangan domestik AS ketimbang pertimbangan yang luas dan matang. Apalagi, kebijakan tersebut juga tidak mencerminkan dukungan luas dari masyarakat AS sendiri. Ketiga, menyampaikan kembali gagasan dan sikap Gus Dur terkait kemerdekaan Palestina dengan usulan two state solution (dua negara untuk dua warga) sebagai opsi solusi konflik Israel-Palestina.

Selain melakukan diplomasi langsung dengan menemui Dubes AS, Jumat kemarin warga NU juga menggelar aksi turun ke jalan untuk menegaskan keberpihakan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Ratusan warga NU bersama sejumlah elemen masyarakat yang lain, menggelar demo di depan Kedubes AS di Jakarta. Mereka membentangkan spanduk dan poster berisi kecaman terhadap pernyataan Presiden Trump yang telah melukai dan menyulut amarah umat Islam.

Menurut Yenny Wahid, aksi turun ke jalan dan pertemuan dengan Dubes Donovan hakikatnya merupakan strategi berlapis NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Aksi turun ke jalan diperlukan untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun, kami juga melakukan strategi ’informal diplomacy’,yakni bertemu langsung dengan Dubes AS untuk menyampaikan sikap dan keberatan atas keputusan Presiden Trump. Lewat pertemuan langsung dengan perwakilan resmi negara AS, kami memastikan bahwa suara mayoritas masyarakat Muslim Indonesia telah sampai ke Pemerintah AS," jelas Yenny.

Yenny Wahid sendiri tidak ikut bergabung dalam pertemuan dengan Dubes Donovan. Saat yang sama, ia sedang berada di Bahrain, diundang untuk menghadiri Manama Dialogue, sebuah event strategis yang membahas isu-isu terkini di Timur Tengah dan dunia. Termasuk perihal pernyataan kontroversial Trump terkait Jerusalem itu. "Saya rencananya akan satu panel dengan Menteri Luar Negeri Irak dan Pangeran Turki bin Faisal dari Saudi Arabia," tutur Yenny. (mag)

Beredar kabar, selain mengundurkan diri, "Papa" Setnov juga menunjukkan penggantinya, yaitu Aziz Syamsuddin.

JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur di ajang pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Prabowo mengingatkan Sudrajat agar menjalankan amanah masyarakat.

"Pesan dari para pimpinan masyarakat adalah tidak boleh korupsi, tidak boleh ingkar pengabdian kepada rakyat. Saya kira kita sudah yakin. Beliau ingin mengabdi kepada rakyat," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Hambalang, Bogor, Sabtu (9/12).

Atas pesan ini, Sudrajat dalam pernyataan berjanji akan menunaikan kewajibannya sesuai dengan aturan bila terpilih. Sudrajat juga masih ingat dengan pesan Prabowo saat di militer yakni ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Pada saat kita menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah kita maju, pada saat kita dilarang oleh Allah, kita mundur. Satu yang saya ingat, jadilah pemimpin yang bertakwa dari umat-umat yang bertakwa dan Insyallah saya akan menjadi pemimpin yang bertakwa," tutur Sudrajat.

"Insyaallah kita jauh dari korupsi, dan insyallah kita hantam semua yang mau menzalimi Jabar," tegas Sudrajat.

Terkait alasan penunjukan Sudrajat, Prabowo menyebut Sudrajat memiliki rekam jejak yang baik. "Beliau adalah putra Jabar asli. Orang tua Sumedang, Ibu Cianjur. Sekarang ada singkatan usa, urang Sunda asli," katanya.

Sudrajat menurut Prabowo juga alumni Akademi Militer terbaik. Karir Sudrajat di militer juga baik. "Pernah jadi jubir TNI di saat yang sulit, reformasi. Termasuk yang menggiring TNI keluar dari politik praktis," ujarnya.

"Alhamdulillah hari ini saya dapat dengan bangga dengan gembira mengusulkan dan mengajukan ke rakyat Jabar. Salah satu yang saya anggap terbaik dan mampu memimpin Jabar di saat-saat yang akan datang," tutur Prabowo.

Sebelum mengumumkan bakal cagub Jabar, Prabowo bertemu dengan pengurus partai, kepala daerah dari Gerindra dan ulama. Pertemuan dilakukan untuk mendengarkan masukan terkait Pilgub Jabar 2018.

"Kami minta nasihat dan pandangan karena peran cari para ulama sangat besar dan rakyat sangat mendengarkan pandangan para ulama, Gerindra pun selalu konsultasi dalam setiap pengambilan keputusan," katanya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi I DPR mendorong pemerintah menjadi inisiator di PBB agar ada resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengecam keras kebijakan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.  Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, langkah Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan soal Yerusalem ini sebagai bentuk tindakan tidak tepat.

Banyak pihak banyak yang mengkritik keras kebijakan Trump itu. "Amerika Serikat sudah kehilangan kredibilitas sebagai ´honest broker´ antara Israel dan Palestina. Donald Trump sudah merusak seluruh upaya negosiasi perdamaian yang dikerjakan oleh presiden-presiden AS sebelumnya melalui pertemuan-pertemuan trilateral seperti Camp David. Kini AS sudah tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai juru damai yang imparsial," ujar Charles kepada wartawan, Sabtu (9/12).

Menurut Charles, banyak pihak yang kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Trump ketika menyampaikan kebijakan tersebut. Dia menyebut langkah Trump itu hanya untuk kepentingan golongan semata, terutama pihak sponsornya.

"Tidak mudah untuk bisa mengerti isi kepala orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Analisa termudah adalah bahwa kebijakan tersebut diambil Trump untuk menyenangkan basis pemilih dan donatur besarnya pada pemilu lalu yang sangat pro-Israel," kata Charles.

Dengan kondisi AS yang tidak lagi bisa diharapkan untuk menjadi mediator imparsial, maka menurut dia, harapan berikutnya hanya tersisa melalui forum PBB. Charles mengatakan, Sidang Umum PBB sebenarnya sudah pernah menerbitkan Resolusi 181 tahun 1947 yang memandatkan berdirinya sebuah negara Arab dan sebuah negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina yang dahulu dikuasai Inggris.

"Dewan Keamanan PBB juga pernah mengeluarkan resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah yang diambilnya melalui perang. Sampai saat ini kedua resolusi tersebut masih belum direalisasikan," tambah politikus PDIP itu.

Charles pun meminta agar pemerintah Indonesia bisa berperan lebih melalui forum PBB terkait masalah Yerusalem itu. Dia berharap Indonesia bisa menjadi inisiator supaya PBB bisa mengeluarkan resolusi baru soal hal tersebut.

"Melalui forum PBB, Indonesia dapat menjadi inisiator agar Sidang Umum PBB bisa mengeluarkan resolusi yang memberikan penekanan pada resolusi-resolusi sebelumnya dan menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Resolusi Sidang Umum PBB tidak bisa di veto negara manapun," tutur Charles.

Sebagai anggota Komisi Bidang Hubungan Internasional yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri, Charles juga mengapresiasi langkah Menlu Retno Marsudi yang berperan aktif menentang kebijakan Trump soal Yerusalem.

Retno diketahui aktif melakukan komunikasi kepada dunia internasional agar tidak ada negara lagi yang mengikuti jejak AS memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Hal ini menjadi penting karena tanpa pengakuan komunitas internasional maka klaim Israel atas Yerusalem tidak akan berarti apa-apa," tegas Charles (dtc/mag)