Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyebut kemungkinan partainya mengubah rekomendasi Pilkada 2018 masih terbuka. Menurutnya perubahan bisa terjadi jika ada persoalan khusus.

"Keputusan institusional tentu tidak berubah dengan adanya perubahan pimpinan, kecuali ada persoalan khusus. Tetapi kemungkinan ada perubahan satu-dua apabila ada kasus," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Minggu (17/12).

Menurut Idrus, rekomendasi dari DPP untuk mendukung kepala daerah telah diambil secara demokratis dan berdasar pada survei. Ia juga menyebut perubahan tidak akan terjadi jika Golkar yakin calon yang diusung bisa menang.

"Kalau kita jamin bisa menang kompetitif dalam Pilkada, maka tentu tidak ada perubahan," ujar Idrus.

Sebelumnya, pengurus DPD Golkar Jabar akan memberikan rekomendasi ke DPP untuk mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil. Pengurus tingkat Jabar mengklaim keputusan DPP itu ditolak oleh sebagian besar kader di daerah.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang digelar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (15/12). Dalam rapat pleno tersebut hadir sejumlah pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sekretaris DPD Golkar Jabar Ade Barkah mengatakan rekomendasi pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien ini akan disampaikan pada Rapimnas Golkar di Jakarta pada Senin (18/12). Keputusan ini sudah tidak bisa diubah. (dtc/mfb)

Sudirman Said telah resmi diusung Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jateng 2018. Pertempuran Pilgub Jateng kian memanas.

Sejauh ini, sosok Sudirman telah didukung Gerindra, dan PAN. Serta dia berharap juga akan mendapatkan dukungan dari PKS. Terkait itu, pihaknya mengaku masih berkomunikasi dengan PKS, serta saat ini komunikasi mendekati final. Setelah nantinya PKS mendukungnya, Sudirman mulai akan mendekati masyarakat secara intensif.

Saat ini Sudirman Said dan partai pengusungnya belum menentukan calon yang akan mendampinginya atau calon wakil gubernur.

Muncul wacana untuk memasangan KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf dengan Sudirman Said sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jateng. Pasangan itu dinilai pas dan layak untuk maju meramaikan bursa Pilgub Jateng 2018.

Sudirman menanggapi wacana itu usai menerima rekomendasi dukungan terhadapnya oleh PAN di Grobogan, Sabtu (16/12/2017).

"Gus Yusuf itu orangnya baik. Beliau pengikutnya banyak. Pemimpin partai di Jawa Tengah. Tidak pernah punya catatan macam-macam," katanya menanggapi sosok Pengasuh Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salafi Tegalrejo, Magelang itu.

Bahkan Sudirman mengaku pernah berkomunikasi dengan Gus Yusuf hingga larut malam. Menurutnya, sosok Gus Yusuf merupakan salah satu tokoh yang dia harapkan bisa menjadi pasangannya maju di Pilgub Jateng.

Disinggung soal incumbent, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang tampak masih kuat. Sudirman menanggapi enteng. Sebab, sudah hal biasa incumbent di mana-mana mempunyai popularitas yang bagus. Namun dia tak gentar, mengingat banyak warga yang tetap mendambakan gubernur yang baru.

"Meski tingkat kepuasan masih tinggi (terhadap incumbent). Ternyata ketika ditanya apakah mau gubernur baru atau tidak. Kebanyakan mengatakan mau. Tinggal apakah orang seperti kita dikenal. Perlu proses. Insya Allah kita akan kerja keras menghadapi tantangan tadi," tambahnya.

Saat ini, pihaknya terus berkomunikasi dengan tokoh NU, PKB, PPP. "Politik itu, kan serba mungkin, ya. Dinamis juga. Jadi kita tunggu. Masih ada waktu. Batasnya kan setengah jam sebelum pendaftaran," pungkas Sudirman.

Ganjar sendiri memberi selamat pada Sudirman. "Selamat datang. Pak Sudirman Said orang hebat, orangnya bagus," kata Ganjar di sela acara Nitilaku Perguruan Kebangsaan 2017 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Minggu (17/12).

Ganjar mengajak semua calon yang akan maju di Pilgub Jateng 2018 untuk menunjukkan komitmen dan integritasnya masing-masing. Seperti komitmen anti terhadap korupsi dan berkomitmen untuk membangun dan membawa Jawa Tengah lebih maju.

"Mari kita bareng-bareng menunjukkan komitmen kita soal integritas, soal anti korupsi dan soal membangun. Yang penting kontestasinya baik, sehat, tidak ada politik identitas yang berlebihan. NKRI harus kita jaga, kebhinnekaan harus kita jaga, biar adem," ucapnya.

Ganjar melanjutkan, sampai saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan surat rekomendasi siapa yang akan diusung untuk maju di Pilgub Jateng 2018. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu keputusan partai.

"Kita (PDIP pengumumannya) bertahap. Ada hari ini (pengumuman calon) di beberapa provinsi dan insya Allah tanggal 4 Januari akan diumumkan," jelasnya.

Sementara terkait calon wakil gubernur yang kemungkinan akan mendampingi Ganjar bila ditunjuk kembali untuk maju, Ganjar memberikan sejumlah persyaratan. Seperti salah satunya yakni cawagubnya harus bisa diajak bekerjasama.

"Satu bisa bekerjasama, kedua ngeklik, sehingga kita membawa visi misi program daerah itu seperti dalam sebuah perjalanan yang selalu sama, serasi, harmonis," pungkas dia. (dtc/mfb)

Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan status keanggotaan Ahmad Doli Kurnia telah direhabilitasi. Menurutnya hal itu merupakan rekomendasi dari Mahkamah Partai.

"Rekomendasi dari Mahkamah Partai yang menyatakan proses pemecatan saudara Doli direhabilitasi," kata Airlangga usai rapat pleno DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (17/12).

Airlangga juga menyatakan rekomendasi itu telah dibahas dan disepakati dalam rapat pleno. Artinya, Doli tetap berstatus sebagai anggota partai Golkar.

"Sudah direhabilitasi oleh partai. Dengan demikian semenjak rapat pleno ini saudara Doli tetap menjadi anggota Partai Golkar," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengambil sikap tegas terhadap kadernya, yakni Ahmad Doli Kurnia karena dianggap bertentangan dengan partai. Golkar pun memecat Doli dari keanggotaan partai.

Alasan Golkar memecat Doli karena menuding ada lembaga lain yang ikut terlibat pembicaraan kasus e-KTP dengan Setya Novanto, salah satunya Ketua MA Hatta Ali. Padahal, kata Idrus, tak ada pembicaraan soal e-KTP saat Hatta bertemu Novanto di sidang doktoral Adies Kadir di Surabaya. (dtc/mfb)

Nama Ganjar Pranowo hilang dari daftar penerima uang kasus korupsi e-KTP. Gubernur Jawa Tengah itu memberi tanggapan.

"Lho kan bukan saya yang mendakwa. Lho yang nulis bukan saya," ujar Ganjar di sela-sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE-BSD City, Tangerang, Sabtu (16/12).

Nama Ganjar hilang dari dakwaan penerima uang kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto pada Rabu (13/12) kemarin. Dalam dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut ikut menerima duit.

"Ya mungkin soal pembuktian atau alat buktinya yang tahu mereka. Saya kan nggak tahu ini. Saya kan cuma disebut, tidak disebut," ucap dia.

"Kemarin yang katanya memberi, yang dituduh ngasih duit ke saya kemarin pleidoinya mengaku kan, tidak memberikan. Bahkan dari waktunya saja sudah berbeda toh," lanjut Ganjar.

Meski begitu, dia mengaku siap bila kembali dipanggil KPK terkait kasus ini. Ganjar menegaskan dirinya siap bersikap transparan.

"Kalau saya dipanggil setiap saat, siap. Wong saya waktu itu pimpinan komisi. Saya harus bertanggung jawab dong atas seluruh keputusan. Kita siap-siap saja setiap saat. Dan saya sangat transparan soal itu," tegas politikus PDIP tersebut.

Ganjar berjanji akan selalu datang bila dipanggil untuk memberi keterangan. Selama ini Gubernur Jateng itu memang selalu datang saat dipanggil KPK.

"Oh siap. Sudah berkali-kali. Saya akan datang terus, saya akan jelaskan satu per satu. Ini soal integritas ya. Saya kalau soal integritas berani bertaruh soal itu," ucap Ganjar.

Dia juga memastikan tidak terkait dengan kasus e-KTP. "Apa saya ada kaitannya? Mari kita tunjukkan. Kita buka satu per satu, dari seluruh kesaksian yang ada dari seluruh yang menyampaikan. Saya bertanggung jawab penuh soal itu," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, merasa heran atas adanya fakta-fakta dalam sidang terdakwa lain, namun hilang dalam dakwaan kliennya. Salah satunya soal nama-nama yang diduga menerima uang haram dari proyek e-KTP.

"Salah satu contoh fakta yang hilang, dalam perkara yang lain disebut sejumlah nama anggota DPR yang terima uang. Tapi di sini hilang, tidak ada lagi nama itu disebut. Salah satu contohnya adalah nama Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, di sini nggak ada lagi," ungkap Maqdir seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/12).

Nama Ganjar memang disebut saat sidang Novanto lalu. Dalam dakwaannya, eks Ketua DPR ini disebut pernah bertemu dengan Ganjar, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II.

Novanto bertemu dengan Ganjar sekitar akhir 2010 atau awal 2011 di Lounge Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dia saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar. Namun memang di dakwaan jaksa, Ganjar disebut menepis ´rayuan´ Novanto.

"Gimana, Mas Ganjar, soal e-KTP itu sudah beres. Jangan galak-galak, ya," kata Novanto saat itu. "Oh gitu ya.... Saya nggak ada urusan," jawab Ganjar sebagaimana dikutip dari surat dakwaan.

Pernyataan ini disampaikan karena Ganjar disebut mengkritik usulan atau konsep yang diajukan oleh pemerintah terkait pengadaan e-KTP. (dtc/mfb)

Dua menteri dalam Kabinet Kerja, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, telah dideklarasikan maju dalam politik. Namun Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap soal dua menterinya itu.

"(Kelanjutannya) nanti," ucap Joko Widodo di sela acara Rakornas 3 Pilar PDIP di ICE-BSD City, Tangerang, Sabtu (16/12/2017).

Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Pemilihan Airlangga berlangsung pada Kamis (14/12) lalu dalam rapat pleno DPP Golkar.

Kini statusnya tinggal menunggu waktu untuk dikukuhkan dalam Munaslub Golkar yang diselenggarakan pada 19-20 Desember. Secara otomatis, kini Airlangga memiliki jabatan ganda.

Sementara itu, dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Khofifah akan berduet dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur. Menteri Sosial ini sudah mengajukan surat permohonan petunjuk dari Presiden Jokowi terkait keputusannya terjun dalam kontestasi politik pilkada serentak di Jatim pada 2018.
(dtc/mfb)

Setya Novanto diharapkan ´bernyanyi´ membongkar semua pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP. Namun Novanto diyakini akan tutup mulut.

"Kalau bola di Setya Novanto, pilihannya SN nekat atau dia bisa dicelakai atau bisa dibunuh. Menurut saya risikonya ke sana, karena cuma dia satu-satunya yang bisa mengungkap kasus ini," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono dalam diskusi Polemik SindoTrijaya ´Setnov Effect´ di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Ferry meyakini kasus e-KTP ini akan berakhir antiklimaks. Dia yakin Novanto akan diam. "Saya menyimpulkan kasus e-KTP ini akan berakhir dengan hanya hukuman yang sangat ringan, karena KPK tidak cukup bukti, Novanto akan konsisten irit bicara. Menurut saya, kalau dilihat dari aspek hukumnya, sulit membuktikan aliran dana dan sebagainya," ujar Ferry.

ICW pun mendorong Setya Novanto buka-bukaan soal kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP. ICW berharap Novanto tak pasang badan untuk orang lain.

"Bernyanyilah Pak Setnov. Jadi kita minta Pak Setnov untuk ngomong siapa saja yang terlibat," kata Peneliti ICW Emerson Yuntho dalam acara yang sama.

Emerson menyinggung potensi ancaman kepada Novanto. Dia menyebut sejumlah kasus terdakwa diam tak mau buka-bukaan, di antaranya kasus cek pelawat dan kardus durian.

"Saya selalu mengambil contoh kasus kardus durian. Di kasus kardus durian, ketika didakwa ada nama pejabat penting Kemenakertrans, tapi ada saksi yang pasang badan, akhirnya apa, orang-orang itu lolos," ujar Emerson.

Emerson mengatakan kemungkinan ´bernyanyi´-tidaknya Novanto tergantung pengacaranya, Maqdir Ismail, yang juga ada dalam diskusi itu.

"Tergantung Pak Maqdir, Pak Setnov sendirian aja nih atau mau ngajak yang lain, kalau bicara soal ajak-mengajak. Artinya, ya saya selalu membaca tak ada makan siang yang gratis," ujar Emerson.

Maqdir Ismail lalu menanggapi. Dia yakin Novanto tak tahu apa-apa soal kasus e-KTP. "Saya khawatir beliau itu tidak punya pengetahuan. Mudah-mudahan saya salah, bahwa beliau tidak punya pengetahuan yang cukup. Kalau berharap banyak dari Pak Novanto saja, saya tidak yakin. Satu-satunya yang justru bisa membuka para pengusaha itu," ujar Maqdir.

Maqdir juga menanggapi soal sakitnya Novanto di persidangan perdana kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto saat itu mengaku sakit, tapi dokter menyatakan eks Ketua DPR itu sehat.

"Ya silakan begitu, makanya saya katakan dokter mengatakan dia sehat, tapi fakta seperti itu. Karena saya bukan dokter, jadi saya nggak tahu betul sehat atau tidak, saya percaya perkataan beliau bahwa sakit," kata Maqdir

Maqdir juga bicara soal dokter-dokter yang memeriksa Novanto dalam persidangan perdana pada Rabu (13/12) lalu. Dia menyinggung kasus yang pernah ditanganinya dan melibatkan pemeriksaan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Saya punya pengalaman lain mengenai keterangan dokter IDI, makanya saya katakan di persidangan, saya minta untuk diperiksa dari dokter yang lain. Ada satu perkara, keterangan dokter IDI menyimpulkan bahwa orang ini layak disidangkan, dia sehat. Ketika dibawa ke pengadilan, ternyata orang ini hanya bisa tiduran di ranjang. Diperiksa oleh doktor dokter IDI dan dokter lain menunjukkan orang ini tidak sehat," tutur Maqdir.
(dtc/mfb)

JAKARTA, BOGOR.COM - Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan bendungan Sukamahi dan Waduk Ciawi kelar pada 2019. Pembangunan bendungan yang berada di wilayah hulu Sungai Cisukabirus ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

"Kita ingin menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kita bekerja di hulunya. Jadi yang mau kita kerjakan sekarang ini adalah waduk Sukamahi dan waduk Ciawi. Sudah dimulai, pembebasan lahan sudah 22 persen," Kata Presiden, Jumat (15/12).

Menurut presiden beroperasinya waduk tersebut akan mampu mengurangi potensi banjir di Jakarta sebesar 30 persen.  "Dengan adanya dua waduk ini akan ada pengurangan jumlah air yang masuk ke Jakarta 30 persen. Artinya mengurangi banjir di Jakarta 30 persen," ungkapnya.

Sementara di wilayah hilir, yakni  Jakarta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat rutin mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi sungai mendesak dilakukan karena diketahui lebar sungai yang ada hampir seluruhnya telah semakin menyempit.

"Hulu dan hilir semua harus dikerjakan. Hulunya sudah untuk waduk Sukamahi dan Ciawi. Di hilirnya, di Jakarta, Kementerian PU terus mengerjakan pelebaran Sungai Ciliwung,” ujarnya, seperti dikutip setkab.go.id.

Kepala Negara juga mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama berupaya mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Ia berharap pemerintah provinsi fokus menangani hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian banjir tersebut.

"Kita harapkan juga pemerintah provinsi mengerjakan hal-hal yang berkaitan seperti drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Itu akan sangat mengurangi (bajir). Jadi waduk Sunter, Pluit, Melati, dan Setiabudi semuanya harus dibersihkan terus," tegas Presiden.

Diluar itu pemerintah pusat juga masih terus mengupayakan pembangunan sodetan Ciliwung. Sodetan itu direncanakan untuk mengalirkan air dari sungai ke Kanal Banjir Timur sehingga debit air yang masuk ke pintu air akan berkurang.

"Ini sebentar lagi selesai. Sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur. Itu akan sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta," jelasnya.

Presiden Jokowi meyakini, apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bekerja sama dalam melakukan pengendalian banjir Jakarta, maka bukan tidak mungkin persoalan yang menjadi momok bagi warga Jakarta itu akan dapat tertangani. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali masih berada dilevel  IV atau Awas.  Namun Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudy Suhendar menegaskan meski demikian Gunung Agung diluar radius  10 kilometer dinyatakan aman untuk dikunjungi. Masyarakat dinyatakan aman untuk beraktifitas secara nornmal.

"Badan Geologi menyampaikan yang terdampak hanya sekitar Gunung Agung saja dengan radius 8 hingga 10 km-an. Jadi kalau mau yang ke Denpasar, Danau Batur, Ubud, di luar radius 10 km, aman. Silahkan datang ke Bali. Adapun kalau terjadi erupsi sudah dilokalisir potensi bahayanya hanya terjadi di Gunung Agung saja. Kalau terjadi awan panas hanya di sekitar Gunung Agung, tidak sampai Denpasar dan kemana-mana," tutur Rudy, seperti dikutip esdm.go.id.

Diketahui beberapa pekan belakangan Gunung Agung mengalami erupsi, meski sempat reda, beberapa waktu lalau statusnya dinaikkan kembali akibatr peningkatan aktivitasnya ke Level IV (Awas) sejak tanggal 27 November 2017 pukul 06:00 WITA.

Pos-pos Pengamatan Gunungapi Agung milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM, terus memantau perkembangan kegiatan vulkanik dan senantiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak.

"Kami terus melakukan pengamatan setiap menitnya, melakukan analisis dari jam ke jam sampai hari ini, 24 jam setiap hari. Kita juga telah melakukan simulasi apabila terjadi awan panas, kemana sih awan panasnya itu? Hanya di sekitar Gunung Agung," tambah Rudy.

Menurut Rudy sejauh ini pPemantauan Gunung Agung dilakukan dengan peralatan yang sangat mumpuni, termasuk terlengkap di Indonesia, sebagaimana peralatan yang digunakan untuk memantau gunung api di seluruh dunia.

"Kita punya instrumen untuk memantau. Untuk visualnya ada CCTV, Digital dan Thermal Camera, alat seismik. Alat seismik untuk Gunung Agung terpasang 11 set, untuk Gunung Batur 4 set, karena ini bisa saling melengkapi. Untuk deformasi (perubahan bentuk) kita ada 5 set GPS dan 2 set tiltmeter. Kita punya 2 sensor temperatur untuk mengukur Gas ada DOAS Scanner dan MultiGAS. Kita juga menggunakan data-data satelit untuk mengukur deformasi, energi termal dan konsentrasi gas, untuk mengetahui setiap perubahannya, " paparnya.

Selain itu mereka juga menerbangkan Drone yang mampu mengambil foto, merekam video hingga mengukur gas magmatik. Untuk mendapat informasi rutin aktivitas Gunung Agung, kami juga punya aplikasi MAGMA Indonesia yang sudah bisa diakses dari seluruh dunia.
"Ini sangat lengkap. Alat-alat dan aplikasi yang digunakan sudah setara dengan pengamatan modern gunungapi di seluruh dunia, dengan ini upaya mitigasi bencana erupsi Gunung Agung menjadi lebih optimal" tutur Rudy. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan Tim Siaga Bencana Badan Geologi untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan di sekitar area terdampak gempa 6,9 skala reachter, yang terjad disekitar Tasikmalaya, Jawa Barat. Tim pendahuluan ini terdiri dari tiga pegawai PVMBG.

Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melaporkan telah terjadi gempa bumi pada hari Jumat, 15 Desember 2017, pukul 23:47 WIB. Pusat gempa bumi terletak di koordinat 108,11? BT dan 7,75? LS, dengan Magnitudo 6,9 SR pada kedalaman 107 km, berjarak 11 km barat daya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

"PVMBG segera mengirimkan tim untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan di sekitar area terdampak," ujar Kepala PVMBG, Kasbani, Sabtu (16/12).

Dijelaskan Kasbani, berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan analisis Badan Geologi, penyebab gempa bumi berasosiasi dengan aktivitas penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia dengan mekanisme sesar naik.

"Gempa bumi yang terjadi berpusat di kedalaman menengah dengan kekuatan yang cukup besar tersebut guncangannya akan dirasakan secara meluas. Intensitas guncangan gempa bumi terbesar akan dirasakan di wilayah yang berdekatan dengan pusat gempa," lanjut Kasbani, seperti dikutip esdm.go.id.

Dijelaskannya kondisi geologi daerah terkena gempa bumi secara umum disusun oleh batuan sedimen, batuan gunungapi, dan batuan berumur Tersier lainnya yang telah mengalami pelapukan. Di sebelah utaranya disusun oleh alluvium, batuan gunungapi dan batuan lainnya berumur Kuarter. Getaran gempa bumi akan terasa di daerah sekitar yang disusun oleh batuan gunungapi berumur Kuarter dan batuan sedimen berumur Tersier yang telah mengalami pelapukan sehingga bersifat urai dan memperkuat efek goncangan gempa.

Untuk itu Kasbani meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD. Serta tidak terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami.


"Masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa susulan, yang energinya lebih kecil dari gempa utama," jelas Kasbani. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dunia usaha menilai tahun 2017 merupakan tahun sengkarut regulasi di sektor ketenagalistrikan nasional. Hal itu ditandai dengan revisi program fasttrack 35ribu Mega Watt (MW), pembiaran terhadap kebijakan penumpukkan utang PLN, regulasi yang acap kali berubah, dan terbengkalainya pembangunan transmisi 35ribu MW serta semakin rendahnya minat investor berinvestasi di ketenagalistrikan.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Yaser Palito dalam keterangannya di Jakarta hari ini, me-review akhir tahun kebijakan di sektor ketenagalistrikan. "Tahun ini tahun sengkarut di sektor ketenagalistrikan, utamanya dihulunya, pengandaan listrik," ujar Yaser dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (16/12).

Yaser mengatakan, akar masalah utama sengkarut tersebut, terletak pada terlalu banyaknya aturan atau kebijakan baru, isi aturan yang salah, tidak konsisten, dan tidak kondusif bagi dunia usaha dan pengusaha lokal. "Tahun ini tahun panen regulasi. Itupun regulasi semakin tidak berpihak kepada iklim usaha," papar dia.

Dia mencontohkan terdapat tiga aturan kontroversial yang kemudian memunculkan perlawanan sengit independent power producer (IPP) yakni Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017, revisi atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dan Permen ESDM Nomor 45 tahun 2017. Kemudian revisi atas Permen ESDM 11/20117 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan terakhir, serta Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi kedua Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Selain itu, terdapat wacana dari Direktur Jenderal ESDM yang meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN meninjau ulang kontrak (Power Purchase Agreement/PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) swasta yang ada di Jawa. Hal ini tertuang dalam surat yang dikirimnya ke Direktur Utama PLN Sofyan Basir tertanggal 3 November 2017.

Yaser juga menyoroti kian kuatnya investasi asing di ketenagalistrikan, sedangkan pengusaha lokal semakin dipersulit dengan macam-macam aturan. "Misalnya banyak pengusaha lokal antusias masuk ke Energi Baru Terbarukkan (EBT). Namun regulasi di sektor energi baru dan terbarukan ini sering sekali berubah-ubah. Kita masih ingat di tahun 2009, Pemerintah menetapkan harga listrik feed in tariff untuk menarik investasi di EBT. Dan sampai sekarang sudah beberapa kali direvisi. Ini tentu menimbulkan ketidakpastian bagi investor," ucap Yaser.

Kementrian ESDM juga dinilai tahun ini gagal mengawasi utang PLN yang membesar dan membuat Menkeu Sri Mulyani Indrawati turun tangan mengingatkan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Surat itu terkait kekhawatiran soal utang PLN serta program 35.000 MW hingga berisiko pada keuangan negara akibat gagal bayar.

"Sebab PLN berambisi besar untuk membangun pembangkitnya sendiri-sendiri. Padahal, swasta siap membantu pemerintah membangun pembangkit agar bebannya terbagi, berikut risikonya. Nah, ESDM gagal melakukan pengawasan. Risiko utang PLN berdampak pada APBN," ujar Yaser.

Selain itu, terdapat juga salah kaprah kebijakan kelistrikan lainnya adalah dioperasikannya delapan pembangkit listrik bertenaga minyak mobile power plant (PLTG/MPP) total 500 MW dan menjadi bagian dari program 35.000 MW. Padahal, arah kebijakan energi nasional mestinya semakin meninggalkan energi fosil dan memperbesar porsi energi baru terbarukan. Namun, MPP ini berbahan bakar fosil yang sangat boros dan gas yang harganya terus melonjak.

Hipmi menilai, sengkarut regulasi inilah yang membuat target-target pemerintah di proyek 35ribu MW susah tercapai dan kemudian direvisi, termasuk rendahnya kemampuan PLN dalam membangun transmisi. "Beberapa pembangkit sudah bangun tapi transmisi tidak ada. Makanya kemudian diklaim jadi over supply, sebab ritelnya lambat. Diberbagai daerah byarpet masih jalan," papar dia.

Dengan kinerja kelistrikan ini, Hipmi menilai, ancaman kenaikkan tarif daftar listrik (TDL) tahun depan juga meningkat. Namun dia berharap, kenaikkan tersebut dikomunikasikan dulu ke parlemen, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ancaman kenaikkan ini sebagai dampak dari inefisiensi pembangkit-pembangkit fosil dan beban utang PLN yang akan dia bebankan ke konsumen dan IPP. Tapi, komunikasikan ke DPR dulu. Jangan asal naik saja," ucap dia.  

Yaser menilai, berbagai kontroversi regulasi di atas sebagai dampak dari kesalahan regulator membaca tren disektor energi, utamanya kelistrikan. Regulator justru melakukan pengetatan (tight policies) aturan disaat negara membutuhkan investasi swasta.  

"Energi fosil kian ditinggalkan ke EBT dan subsidi energi oleh negara terus menurun. Mestinya peran swasta diperbesar. Aturan mestinya mengalami relaksasi. Swasta itu kan sederhana rumus, kalau secara komersil tidak feasible dan banyak tetek bengek aturan, dia tidak masuk," ujar Yaser.

Hipmi mengatakan, awalnya, masuknya Jonan dan Archandra ke dalam ESDM memberi harapan baru bagi investasi kelistrikan. Namun berbagai regulasi yang dirilis dalam satu tahun ini membuat dunia usaha merasakan adanya anti klimaks dan melakukan wait and see lagi. "Reputasi keduanya bagus. Tapi entah kenapa di listrik kok jadi antiklimaks," tutup dia. (mag)

Namun, Airlangga harus tetap berhati-hati karena beberapa tokoh senior Golkar lain juga siap mengintip peluang untuk menantangnya menduduki kursi peninggalan Setnov itu.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diharapkan akan selesai pada pertengaan tahun 2019 mendatang. Jokowi menegaskan, bendungan di wilayah hulu Sungai Cisukabirus ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

"Ini kita ingin juga menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kita bekerja di hulunya. Jadi yang mau kita kerjakan sekarang ini adalah waduk Sukamahi dan waduk Ciawi. Sudah dimulai, pembebasan lahan sudah 22 persen," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12).

Pembangunan kedua waduk tersebut ditargetkan untuk dapat selesai pada pertengahan 2019 mendatang. Jokowi menyebut, beroperasinya waduk tersebut akan mampu mengurangi potensi banjir di Jakarta sebesar 30 persen. "Dengan adanya dua waduk ini akan ada pengurangan jumlah air yang masuk ke Jakarta 30 persen. Artinya mengurangi banjir di Jakarta 30 persen," tuturnya, seperti dikutip setkab.go.id.

Adapun di wilayah hilir, di Jakarta sendiri, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat rutin mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi sungai mendesak dilakukan karena diketahui lebar sungai yang semakin menyempit.

"Hulu dan hilir semua harus dikerjakan. Hulunya sudah untuk waduk Sukamahi dan Ciawi. Di hilirnya, di Jakarta, Kementerian PU terus mengerjakan pelebaran Sungai Ciliwung," ucapnya.

Selain itu, Jokowi mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama berupaya mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Ia berharap agar pemerintah provinsi fokus menangani hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian banjir ini.

"Kita harapkan juga pemerintah provinsi ini mengerjakan hal-hal yang berkaitan seperti drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Itu akan sangat mengurangi (bajir). Jadi waduk Sunter, Pluit, Melati, dan Setiabudi semuanya harus dibersihkan terus," katanya.

Jokowi mengatakan, pemerintah juga masih terus mengupayakan pembangunan sodetan Ciliwung. Sodetan itu direncanakan untuk mengalirkan air dari sungai ke Kanal Banjir Timur sehingga debit air yang masuk ke pintu air akan berkurang. "Ini sebentar lagi selesai. Sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur. Itu akan sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta," ungkapnya.

Dia meyakini, apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bekerja sama dalam melakukan pengendalian banjir Jakarta, maka bukan tidak mungkin persoalan yang menjadi momok bagi warga Jakarta itu akan dapat ditangani. "Pusat mengerjakan, pemerintah provinsi mengerjakan, semuanya harus konsisten mengerjakan. Insyaallah akan menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa pembangunan dua waduk yang berada di wilayah Jawa Barat tersebut telah direncanakan sejak tahun 2004/2005, saat dirinya menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. "Pemecahan masalahnya baru sekarang. Alhamdulillah, ini berkah karena saya juga Gubernur Jawa Barat," ucap Ahmad Heryawan. (mag)