JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Agung mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus Suap hakim PTUN Medan, Prof Otto Cornelis Kaligis. Mahkamah Agung mengurangi hukuman Otto yang sebelumnya dalam putusan kasasi divonis 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara.
Dalam putusan PK tersebut Hakim mengembalikan hukuman Otto pada putusan banding.
"PK-nya dikabulkan, yang artinya membatalkan kasasi. Mengadili kembali mengembalikan ke putusan pengadilan tinggi (PT)," ujar jubir MA, hakim agung Suhadi, Kamis (21/12).
Hanya saja Suhadi, tak bisa menjelaskan dasar pertimbangan lebih detail pengembalian hukuman OC Kaligis ke putusan banding. Selain divonis 7 tahun, OC Kaligis juga dikenakan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara.
"Jadi sudah jelas, PK dikabulkan yang dimaksud mengembalikan putusan terdakwa ke tingkat banding," jelas Suhadi..
Dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, OC Kaligis divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Desember 2015 hukuman selama 5,5 tahun penjara. Di tingkat banding, vonis itu diperberat jadi 7 tahun. Lalu dalam pengajuan kasasinya ke Mahkamah Agung lagi-lagi hukumannya diperberat menjadi 10 tahun. Belakangan ia mengajukan PK yang oleh majelis hakim PK-nya dikabulkan dan OC Kaligis mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun.
Keterlibatan OC Kaligis dalam kasus suap itu yang berawal dari ulahnya menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Iriato Putri dan dua anggota majelis hakimnya dalam rangka mengurus perkara korupsi Pemda Sumut yang ditanganinya. Aksi tersebut ternyata diendus KPK yang telah membuntuti aksi suap anak buahnya di pengadilan Tata Usaha Medan. Belakangan Jaksa KPK bisa membuktikan suap dilakukan atas peran dan otak pendiri firma hukum OC Kaligis & Associates, OC Kaligis. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah targertkan ruas tol Trans Jawa dari Merak ke Banyuwangi sepanjang 1.167 km akan tersambung pada akhir tahun 2019. Sedang unhtuk jalur Merak-Surabaya ditargetkan pembangunannya akan rampung pada akhir 2018.
Untuk saat ini dari 1.167 km panjang tol Trans Jawa, sepanjang 561 km sudah beroperasi, sementara 433 km masih dalam tahap konstruksi dan 172 km masuk dalam tahap lelang investasi.
"Kita dikejar oleh waktu karena persaingan antar negara semakin ketat. Negara berkembang yang menjadi negara maju adalah negara yang memiliki daya saing tinggi, yang efisien. Oleh sebab itu, mengapa kita pacu pembangunan jalan tol, pelabuhan, airport, pembangkit listrik, yang arahnya sekali lagi adalah daya saing bangsa," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat acara peresmian Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo), Selasa (19/12).
Peresmian jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) sepanjang 36,27 Kilometer (km) ini menambah panjang ruas tol di Jawa Timur menjadi 199 km. Tambahan ruas tol ini bagian dari ruas tol Trans Jawa (Merak-Banyuwangi) sepanjang 1.167 km.
Percepatan pembangunan jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan nasional merupakan langkah nyata mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa.
Tol Trans Jawa dibutuhkan guna meningkatkan kelancaran konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Tol Sumo sendiri menjadi tol yang kesebelas yang dioperasikan tahun 2017 sepanjang 156,6 km, dimana sembilan ruas diantaranya diresmikan oleh Presiden Jokowi. Tol yang telah diresmikan sebelumnya adalah Tol Akses Tanjung Priok, Kertosono-Mojokerto seksi 2, Semarang-Solo seksi 3, Palembang-Indralaya seksi 1, Medan-Binjai seksi 2-3, Medan-Kualanamu-Tebingtinggi seksi 1-6, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu seksi IB dan IC, dan Soreang-Pasirkoja. Dua ruas tol lainnya adalah Gempol-Pasuruan Seksi 1-A1 yang beroperasi pada 6 April 2017 dan Seksi 1-A2 beroperasi 3 Agustus 2017 dengan total panjang 15,7 km.
Tol Sumo terhubung dengan Tol Mojokerto-Kertosono (Moker) yang telah beroperasi sebelumnya, sehingga total Surabaya-Jombang-Kertosono 76 km dapat ditempuh hanya sekitar 1 jam saja, atau 2 jam lebih cepat dari jarak waktu yang harus ditempuh sebelumnya.
Kepmen PUPR No.916 tahun 2017 menetapkan tarif Tol Sumo sebesar Rp1.050 per km untuk tarif golongan I atau Rp38 ribu untuk jarak terjauh. Ruas tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono ini dalam waktu dekat akan tersambung dengan ruas tol lainnya dan ditargetkan operasional tahun 2018.
Untuk mengejar target Merak-Surabaya beroperasi akhir 2018 tengah diselesaikan kontruksi sejumlah ruas tol diantaranya ruas tol Pejagan-Pemalang untuk seksi Brebes Timur-Pemalang (38 km) ditargetkan operasi Maret 2018, Pemalang-Batang (39 km) operasi Juli 2018, Batang-Semarang (75 km) operasi Mei 2018, Semarang-Solo dari Salatiga-Kertosuro (33 km) operasi Juli 2018, Solo-Ngawi (90 km) operasi akhir Januari 2018, Ngawi-Kertosono (87 km) dari Ngawi-Nganjuk (50 km) operasi Januari 2018 dan untuk Saradan-Kertosono (37 km) operasi Desember 2018.
Diharapkan dengan tersambungnya seluruh tol akan menurunkan biaya logistik transportasi, mengurangi kemacetan di jalan arteri, mempersingkat waktu tempuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saya bertemu dengan pengusaha Jombang yang kini bisa lebih cepat mengantar produknya ke Surabaya. Sebelum ada jalan tol, Ia harus berangkat pagi dan tiba di Surabaya setelah tengah hari. Kini hanya 1 jam tiba di Surabaya sehingga bisa beberapa kali mengantar produknya ke Surabaya," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip setkab.go.id.
Lancarnya akses antara pusat kota dengan kawasan hinterland-nya akan mendorong munculnya kawasan perumahan baru di luar Surabaya yang akan menjadi kawasan hunian yang lebih tertata.
Selain dampak diatas, dampak lain yang terjadi dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut adalah para investor mulai banyak melirik daerah tersebut sebagai tempat pembangunan bagi perusahaan ataupun pabrik-pabrik mereka. (rm)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam mundur dari Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK di DPR. Ancaman itu akan direalisasi jika Pansus belum menyelesaikan kerjanya pada masa sidang berikutnya.
"PPP sejak masa sidang yang lalu telah meminta kepada pimpinan dan anggota Pansus agar Pansus menyelesaikan masa kerjanya paling lambat akhir masa sidang yang akan datang (pertengahan Februari)," kata anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PPP, Arsul Sani, Kamis (21/12).
PPP sejauh ini belum memutuskan akan menarik diri dari keanggotaannya di Pansus. Saat ini Pansus masih menyusun laporan akhir untuk memberikan rekomendasi kepada KPK selaku objek Pansus Angket.
"Kami sampaikan, kalau sampai masa sidang yang akan datang tidak selesai, ya kami akan mundur," sebut Arsul.
Keberadaan Pansus Angket KPK kembali dipertanyakan setelah Golkar memilih ketum baru, yaitu Airlangga Hartarto. Sebagai penyumbang anggota terbesar, Golkar akan menggelar rapat internal untuk menentukan sikap terkait Pansus.
"Kami akan adakan rapat internal karena, berdasarkan mekanisme, itu ada mekanismenya di dalam DPR. Nah, tentu masa sidang kan sebetulnya akan mulai. Golkar nanti menyampaikan posisinya dalam masa sidang tersebut," ucap Airlangga, Rabu (20/12) malam. (dtc/mfb)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih penghargaan sebagai "The Most Trusted Company" based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada ajang Indonesia The Most Trusted Companies Award 2017.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - PDIP mengumpulkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan se Jawa Tengah di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di Semarang. Mereka dikumpulkan dalam rangka untuk konsolidasi persiapan strategi Pilgub Jateng dan Pilkada Serentak 2018. Mereka merasa akan dikeroyok di Jawa Tengah.
"Intinya rapat ini, kita tidak bisa pandang enteng lawan ke depan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, kepada detikcom di kantor DPD PDIP, Jalan Brigjen Katamso, Semarang, Rabu (20/12) malam.
Dalam dinamika jelang Pilgub Jawa Tengah, lanjut Bambang, ada kemungkinan PDI Perjuangan akan dikeroyok oleh partai-partai yang berkoalisi. Hal itu juga yang menjadi pembahasan dalam rapat yang digelar di lantai 2 tersebut. "Kecenderungan seolah kita akan dikeroyok," tandasnya.
Koordinasi, lanjut Bambang, memang diperlukan mengingat bakal calon Gubernur Jawa Tengah yang sudah diusung merupakan tokoh nasional dan mantan menteri, yaitu Sudirman Said mantang menteri ESDM yang diusung Gerindra, dan mantan menteri desa, Marwan Jafar dari PKB.
"Ya seperti Pak Sudirman Said, ya dia kan bukan orang bodoh. Para mentor atau timnya pasti sudah diskusi panjang bagaimana bertempur di Jateng. Itulah kenapa malam ini intinya kita tidak anggap enteng lawan ke depan," terang pria yang akrab di sapa Bambang Pacul itu.
Salah satu ketua DPC PDI Perjuangan, Musthofa, dari DPC PDI Perjuangan Kudus mengatakan sebagai petugas partai dirinya siap menjalankan perintah. Menurutnya ketokohan ´lawan´ yang sudah terlihat saat ini dan merupakan mantan menteri tidak menjadi masalah.
"Kita hormati kalau semua punya cita-cita baik untuk Jawa Tengah. Kalau soal ketokohan, tidak ada masalah, mau dari Jakarta, lokal daerah, siapapun. Kepala daerah kan harus ada pengalaman, contoh Pak Presiden (Joko Widodo), jadi wali kota berhasil, gubernur sukses, kemudian jadi presiden," kata Musthofa.
Ia sendiri mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Pilgub Jateng 2018. Musthofa juga menjadi salah satu pihak yang menunggu rekomendasi ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk menjadi bakal calon Gubernur Jateng.
"Semua bakal calon sudah persiapkan diri, baik itu memperoleh rekomendasi atau tidak bagi petugas partai seperti saya, apapun keputusan maka tegak lurus," pungkas Musthofa.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP mengajak semua calon yang akan maju di Pilgub Jateng 2018 untuk menunjukkan komitmen dan integritasnya masing-masing. Seperti komitmen anti terhadap korupsi dan berkomitmen untuk membangun dan membawa Jawa Tengah lebih maju.
"Mari kita bareng-bareng menunjukkan komitmen kita soal integritas, soal anti korupsi dan soal membangun. Yang penting kontestasinya baik, sehat, tidak ada politik identitas yang berlebihan. NKRI harus kita jaga, kebhinnekaan harus kita jaga, biar adem," ucapnya.
Ganjar melanjutkan, sampai saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan surat rekomendasi siapa yang akan diusung untuk maju di Pilgub Jateng 2018. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu keputusan partai. "Kita (PDIP pengumumannya) bertahap. Ada hari ini (pengumuman calon) di beberapa provinsi dan insya Allah tanggal 4 Januari akan diumumkan," jelasnya.
Sementara terkait calon wakil gubernur yang kemungkinan akan mendampingi Ganjar bila ditunjuk kembali untuk maju, Ganjar memberikan sejumlah persyaratan. Seperti salah satunya yakni cawagubnya harus bisa diajak bekerjasama. "Satu bisa bekerjasama, kedua ngeklik, sehingga kita membawa visi misi program daerah itu seperti dalam sebuah perjalanan yang selalu sama, serasi, harmonis," pungkas dia. (dtc/mag)
Kini Golkar "baru" di bawah kendali ketua baru Airlangga Hartarto, akan mencoba menghapus citra itu, salah satunya dengan bersikap "ramah" terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyusun strategi menghadapi kampanye hitam terkait sawit RI di Eropa. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo menjelaskan masih menyusun strategi menghadapi kampanye hitam tersebut. Upaya ini juga akan melibatkan industri di eropa yang memakai produk sawit Indonesia.
"Kita masih menyusun strategi bagaimana menghadapinya tapi kita nggak bisa head sound gitu saja. Pertama kita harus mendapatkan industri yang memakai kelapa sawit di sana, jadi mereka juga harus bersuara karena ini menyangkut bisnis mereka," kata Iman di Jakarta, Rabu (20/12).
Lebih lanjut, pihaknya juga akan melihat persoalan tersebut dalam konteks lingkungan dan kesehatan. Sehingga pihaknya masih menyusun strategi menangkis kampanye hitam sawit. Iman mengatakan, penyusunan ini nantinya akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu juga para pelaku usaha kelapa sawit itu sendiri.
Iman menambahkan, kampanye hitam tersebut belum berpengaruh signifikan ke industri kelapa sawit Indonesia. "Sampai sekarang belum terlalu signifikan, tapi kita antisipasi jangan sampai babak belur baru kita bereaksi. Jadi sekarang masih duduk untuk menyusun narasi dan ke depannya akan lebih kuat," pungkas Iman.
Sementara itu,Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, datang ke Paris untuk menghadiri One Planet Summit 2017. Jonan juga sempat menyaksikan penandatanganan 3 Letter of Intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producers (IPP) asal Prancis.
Acara penandatanganan kerja sama dilakukan di sela-sela acara Renewable Energy Companies Commited to Climate, dalam rangkaian One Plannet Summit, di Kedutaan Besar Indonesia di Paris. Setelah menyaksikan penandatanganan kerja sama, Jonan pun memberikan sambutan.
Ada sambutan Jonan yang membuat para hadirin terdiam, yaitu soal isu sawit Indonesia yang selama ini ditolak Uni Eropa. "Saya sangat berterima kasih dan menghargai atas kerja sama yang akhirnya disepakati ini. Semoga kerja sama ini bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia," kata Jonan saat menyampaikan pidatonya.
"Ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke pemerintah Prancis, soal minyak sawit RI. Minyak sawit RI ini harus bisa diterima. Kalau Prancis tetap menolak maka bisa mengancam hubungan bilateral antara RI dengan Prancis," ujar Jonan yang disambut keheningan para hadirin di dalam ruangan.
Selama ini, sawit produksi RI selalu mendapat kampanye hitam dari Uni Eropa. Padahal, minyak sawit RI tidak pernah terbukti melanggar seperti yang selama ini diserukan Uni Eropa. Apalagi, lanjut Jonan, perusahaan migas asal Prancis, Total, berniat mengembangkan biofuel dengan menggunakan minyak sawit.
Indonesia sebagai produsen salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia ingin ambil bagian. "Tolong selesaikan isu ini ke pemerintah Anda. Menterinya cukup populer di sini kan? Isu ini harus dipertimbangkan dengan serius," kata Jonan kepada pihak Prancis.
Menteri yang dimaksud adalah Nicolas Hulot. Hulot adalah mantan wartawan dan aktivis lingkungan yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup Prancis. "Hubungan RI dengan Prancis tidak hanya di bidang energi saja, tapi di bidang lain. Saya waktu jadi Menteri Perhubungan menyaksikan salah satu pembelian terbesar Airbus di Toulouse. Jadi tolong pertimbangkan lagi isu ini atas nama hubungan pertemanan kita," tutup Jonan. (dtc/mag)
IdREN merupakan sebuah network tertutup (National Closed User) yang digunakan untuk sharing research antar perguruan tinggi dengan inisiatif 3S (Single Network, Sharing and Collaboration, Sustainable Platform) yang berfungsi sebagai platform research antar perguruan tinggi dan sebagai jembatan antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah, industri, media dan komunitas guna meningkatkan daya saing nasional di kancah global.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah memastikan akan memberikan subsidi terhadap tarif Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek sebesar 50 persen. Kepastian itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat acara Penandatanganan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (19/12).
"Berdasarkan feasibility study tarif LRT Jabodebek adalah Rp24.000-25.000, tapi kita kenakan tarif Rp 12.000 jadi sekitar 50 persennya itu kita subsidi," ujar Menhub Budi Karya Sumadi, seperti dikutip dephub.go.id.
Dengan pemberian subsidi itu Menhub memperkirakan nilai subsidi tarif LRT Jabodebek berkisar Rp1 - 1,2 triliun per tahun selama 12 tahun. Sehingga totalnya sekitar Rp14 Triliun selama 12 tahun.
Penandatanganan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri bersama dengan Direktur Utama PT. KAI (Persero), Edi Sukmoro disaksikan oleh Menhub.
Kesepakatan penandatanganan itu diapresiasi Menhub. Menhub melihat hal ini adalah sebuah kekompakan bersama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah.
"Kita berhasil menandatangi suatu skema yang menurut saya adalah suatu yang baik sekali untuk dunia transportasi. Karena saya melihat bahwasanya ini satu usaha, pemikiran dan kolaborasi yang tidak mudah, namun kita bisa mnyelesaikan dengan baik. Harapannya semua bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Menhub.
Menurut Menhub ada dua hal positif dari kegiatan penandatanganan ini. Pertama, LRT dapat memberikan suatu pelayanan yang baru bagi Jakarta. Kedua, adanya format baru bahwasanya transportasi itu tidak semata-mata menggunakan APBN.
Menhub meyakini, dengan suatu skema pembiayaan yang cukup solid dan juga dengan pola-pola yang inovatif akan memberikan optimisme baru bagi kita di dunia transportasi. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak," tambah Menhub.
Berdasarkan ketentuan UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, PP Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian, hak penyelenggaraan dapat diberikan kepada Badan Usaha Perkeretaapian melalui mekanisme penugasan.
Untuk itu, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah menugaskan PT. KAI (Persero) untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan prasarana LRT meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian.
Khusus terkait pembangunan prasarana diberikan penugasan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Sedangkan ruang lingkup penyelenggaraan sarana LRT diberikan kepada PT. KAI (Persero) antara lain pengadaan sarana, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian serta menyelenggarakan sistem tiket otomatis (automatic fare collection).
Nilai investasi Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana LRT Jabodebek itu sebesar Rp29,9 triliun. Investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan aset prasarana (jalur dan fasilitas pengoperasian), aset sarana, aset perawatan prasarana sebesar Rp25,7 triliun dan pembiayaan aset prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp4,2 triliun.
Pembiayaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. KAI (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk serta pinjaman perbankan. Pembayaran terhadap pembangunan prasarana kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan oleh PT. KAI sesuai dengan perjanjian tata cara pembayaran.
Untuk meringankan pembiayaan pembangunan prasarana dan Depo LRT, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang mengatur besaran tarif awal dan skema subsidi yang akan diberikan. Adapun besaran tarif awal yang ditetapkan sebesar Rp12.000,00.
Penandatanganan Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak dalam pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek. Hal lain yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain:
Dalam aturan itu disebutkan, masa penyelenggaraan dimulai sejak tanggal pengoperasian komersial hingga 50 (lima puluh) tahun kemudian. Dimana PT KAI dapat mengusahakan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan melaporkan secara berkala kepada Kementerian Perhubungan.
Penyelenggaraan pembangunan prasarana LRT Jabodebek mencakup lintas pelayanan Cawang – Dukuh Atas (11,05 Km), Cawang - Cibubur (18,49 Km) dan Cawang – Bekasi Timur (14,89 Km). Dialporkan progres pekerjaan LRT Jabodebek per 8 Desember 2017 telah mencapai 26,2% dengan rincian progres pekerjaan Cawang – Cibubur 46,85 %, Cawang – Dukuh Atas 12,36 % dan Cawang – Bekasi Timur 26,95 %. LRT Jabodebek ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2019.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri mengatakan dengan hadirnya LRT dilintasan tersebut akan mengatasi kepadatan dan kemacetan di wilayah perkotaan, mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengacara Setya Novanto menuding KPK telah sengaja menghilangkan nama-nama politisi PDI Perjuangan dalam surat dakwaan kliennya. Tudingan itu disampaikan tim pengacara Novanto saat membacakan eksepsi (nota keberatan) di sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Rabu (20/12).
Pengacara Novanto mempertanyakan hilangnya nama-nama orang tersebut yang sebelumnya masuk surat dakwaan terdakwa korupsi e-KTP lainnya.
"Ganjar Pranowo dinyatakan menerima fee USD 520 ribu, Yasonna Laoly USD 84 ribu, Olly Dondokambey dikatakan menerima fee USD 1,2 juta. Namun dalam surat dakwaan Andi Narogong dan dakwaan Setya Novanto nama-nama tersebut dihilangkan secara sengaja," ujar anggota tim penasihat hukum Novanto saat membacakan nota keberatan (eksepsi).
Pengacara Novanto juga menyoal adanya perbeda penerimaan duit dalam surat dakwaan terpisah. Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam dakwaan Novanto disebut menerima USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar. Namun dalam surat dakwaan Andi Narogong, Andi disebut menerima USD 1,499 juta dan Rp 1 miliar.
Selain hilangnya nama politikus PDIP, pengacara Novanto juga menyebut-nyebut nama mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tak masuk dalam surat dakwaan.
"Dalam dakwaan Irman (eks pejabat Kemendagri) Gamawan Fauzi menerima USD 4,5 juta dan Rp 50 juta. Dalam dakwaan Andi Narogong dihilangkan USD 4,5 juta menjadi hanya Rp 50 juta. Dalam dakwaan Setya Novanto, Gamawan Fauzi menerima Rp 50 juta ditambah ruko dan tanah," papar pengacara Novanto.(dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengakui dari 686 unit pembangkit listrik EBT yang dibangun selama kurun tahun 2011 hingga 2017, sebanyak 68 diantaranya mengalami kerusakan ringan dan berat. Total nilai proyek 686 unit pembangkit EBT itu mencapai Rp3,01 triliun, yang sumber pembiayaan berasal dari APBN bukan investasi swasta. Sedang yang mengalami kerusakan senilai Rp305 miliar.
Rida mengatakan dari kerusakan itu sebanyak 55 unit atau senilai Rp261 miliar mengalami kerusakan ringan, diantaranya karena kapasitas produksi pembangkit listrik menurun dari kemampuan daya optimum tetapi masih beroperasi. Hanya 13 unit dengan nilai kegiatan Rp48,85 miliar yang mengalami rusak berat atau tidak beroperasi. "Kerusakan berat itu diakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan petir," ujar Rida kepada wartawan di kantor Ditjen EBTKE, Senin (18/12).
Pihaknya meluruskan adanya isu tentang 142 kegiatan EBT yang disebut-sebut mangkrak.
Menurutnya penggunaan istilah mangkrak oleh media kurang tepat. "Mangkrak itu konotasinya kegiatan-kegiatan tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan pembangunannya. Faktanya seluruh kegiatan yang menjadi objek audit tersebut telah diselesaikan pembangunnya, namun beberapa diantaranya mengalami kerusakan dalam pengoperasiannya karena berbagai sebab," jelas Rida.
Ia menambahkan dari jumlah Pembangkit EBT yang dibangun itu diakui sebanyak 126 unit kegiatan senilai Rp1,044 Triliun belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah. Lokasi pembangkit itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya adalah daerah-daerah terpencil terisolasi, dan belum terjangkau aliran listrik PLN.
Rida mengatakan, pemerintah telah menginvetarisasi kegiatan-kegiatan pembangkit EBT yang mengalami kerusakan, untuk segera dilakukan perbaikan. "Kita tidak sekadar mendata, kita telah membuat program perbaikannya agar segera bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita sesuai rencana dan semangat pembangunannya," ujarnya, seperti dikutip esdm.go.id.
Bahkan pada Tahun Anggaran 2017, Kementerian ESDM secara bertahap telah menganggarkan biaya perbaikan sebesar Rp8,9 miliar. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada rekanan yang berminat untuk melaksanakan perbaikan pembangkit listrik EBT, sehingga dinyatakan gagal lelang.
"Untuk tahun 2018, kita anggarkan lagi biaya perbaikan sebesar Rp17,68 miliar yang pelaksanaannya sedang dikaji melalui kerjasama swakelola sehingga tidak terjadi lagi gagal lelang," tambah Rida. Dikatakanya anggaran perbaikan sengaja diperbesar agar perbaikan 68 unit kegiatan EBT yang rusak dapat tuntas diselesaikan sehingga dapat segera dioptimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat.
Rida menegaskan objek audit BPK yang ramai diberitakan akhir-akhir ini; yaitu 142 kegiatan adalah yang didanai oleh APBN. Sehingga tidak ada kaitannya dengan investasi swasta yang dilakukan oleh Independent Power Producer (IPP). "Tidak tepat jika dikatakan 142 kegiatan EBT yang dikabarkan mangkrak tersebut diakibatkan oleh peraturan menteri tentang tarif listrik pembangkit EBT dari IPP. Kedua hal tersebut tidak saling berhubungan," tandasnya.
Rida juga menampik anggapan bahwa Peraturan Menteri ESDM menjadikan investasi pembangkit listrik EBT oleh IPP tidak menarik. Ia merujuk data, tiga tahun terakhir penandatanganan kontrak pembangunan pembangkit EBT antara PLN dan IPP hanya sekitar 15 PPA per tahun. Namun dengan peraturan baru tentang tarif, pada pada tahun 2017 telah ditandatangani 68 PPA (Power Purchase Agreement) pembangkit EBT. Tiga LoI (Letter of Intention) EBT baru saja ditandatangani minggu lalu di Paris.
"Itu adalah bukti awal bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017 menarik bagi para pengembang EBT," tegas Rida. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hari ini, Rabu (20/12) sidang lanjutan perkara E KTP dengan terdakwa Setya Novanto bakal kembali digelar, dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak Novanto. Setya Novanto yang sudah hadir di ruang sidang, kali ini tampak sumringah, berbeda dengan sidang sebelumnya ketika dia lebih banyak diam.
Dalam sidang kali ini, pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya mengaku sudah siap membacakan eksepsi yang diajukan pihaknya dalam sidang dugaan korupsi proyek e-KTP. Dia menitikberatkan pada nama yang hilang dari dakwaan kliennya.
"Intinya berkaitan dengan kebenaran formal maupun substansi daripada dakwaan itu sendiri, yang selama ini muncul memang spekukasi tentang nama yang ada dan kemudian hilang ini menjadi bagian-bagian penting juga yang akan kami sampaikan dalam eksepsi ini," ungkap Firman Wijaya begitu tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).
Sebab, menurut pengacara ini dengan hilangnya sejumlah nama itu, ada peran yang hilang. Akibatnya, lanjut Firman, konstruksi perkara e-KTP tidak lengkap. Padahal nama-nama itu juga muncul dalam dakwaan terdakwa lainnya seperti Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
"Highlight kita lebih kepada nama-nama yang hilang itu, karena itu akan menentukan konsep peran serta, termasuk kerugian negara, itu berdasarkan putusan MK harus actual trust (nyata). Beberapa nama yang hilang ini tentu memberikan tidak hanya indikasi pertanyaan tentang kebenaran dakwaan ini, tetapi juga bisa mengandung persoalan-persoalan hukum yang agak serius, misalnya penetuan kerugian negara yang kemudian menjadi spekulatif, serba tidak pasti, karena nama hilang ini kaitannya dengan penerimaan yang didakwaan pada pada Irman, Sugiharto," ucapnya.
Nama yang dipermasalahkan menghilang dalam dakwaan itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Pihak kuasa hukum juga berharap adanya putusan sela. Sama halnya seperti proses praperadilan yang juga berjalan hingga sidang pokok digelar. "Semua proses kami harapkan ada putusan sela, sama dengan proses praperadilan kemarin. Hemat kami baik praperadilan maupun pokok perkara itu bagian yang tidak terpisahkan," kata dia.
Setya Novanto sendiri tampak siap menghadapi sidang itu. Novanto tampak sesekali tersenyum ke arah istrinya, Deisti Astriani Tagor, yang duduk di bangku pengunjung sidang. Saling sapa juga tampak antara Novanto dengan Deisti diiringi lambaian tangan. Deisti pun membalas senyum Novanto dan juga melambaikan tangan ke arah Novanto.
Untuk persidangan hari ini, majelis hakim mengagendakan pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum Novanto. Seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (19/12) kemarin, Novanto pun mengaku telah sehat. "Sehat," ujar Novanto sambil tersenyum saat itu. (dtc/mag)
