JAKARTA, GRESNEWS.COM - Bambang Soesatyo (Bamsoet) diusulkan menjadi Ketua DPR RI menggantikan posisi Setya Novanto yang kini terjerat kasus korupsi e-KTP. Nama Bambang bahkan telah dikoordinasikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada Sekretaris Kabinet. Bamsoet yang kini merupakan anggota Komisi III DPR RI ini, dinilai mumpuni untuk bersaing dalam pencalonan ketua DPR.
"Kami telah berkoordinasi dengan sekretaris kabinet soal pencalonan tersebut. Bahkan, nama Bamsoet telah disodorkan ke meja Presiden Joko Widodo," ujar Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo, di TPA Sukoharjo, Pati, Minggu (24/12).
Menurut Firman penetapan nama Bambang Soesatyo memang bukan perkara mudah. Pihaknya telah melaui beberapa pertimbangan alot dalam pembahasan di internal demi memilih kriteria yang tepat.
"Bambang Susatyo merupakan sosok anggota dewan yang tidak berbau koruptif," jelasnya.
Firman mengatakan, dalam menentukan pengganti Setnov pihaknya telah menentukan kreteria calon Ketua DPR RI yakni dari kader muda, cerdas, mampu membangun komunikasi lintas fraksi, antar lembaga tinggi negara dan lebih khusus ke Presiden RI, serta tidak terjebak dalam kasus korupsi.
"Insya Allah, bulan Januari 2018 nanti ditetapkan melalui sidang paripurna DPR RI," tegasnya. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, mengaku siap jika dicalonkan oleh partainya, PDIP, untuk maju di ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. "Sebagai kader, kalau sifatnya penugasan ideologis untuk memajukan daerah, membangun sistem pemerintahan yang bersih, dan mewujudkan keadilan sosial, pasti siap," ujar Djarot, Sabtu (23/12).
Djarot membenarkan bahwa namanya masuk pertimbangan PDIP di Pilgub Sumut. Saat ini PDIP tengah mengkaji figur yang akan diusung. "Benar, aspirasi dari kader dan warga di Sumut disampaikan ke DPP. Saat ini lagi dikaji dan diperdalam," ucap Djarot.
Sebelumnya, PDIP menjaring figur dari kalangan internal dan eksternal partai maju ke Pilgub Sumut. Untuk kalangan internal, Djarot menjadi salah satu nama yang diajukan ke DPP PDIP.
Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto mengatakan nama Djarot muncul berdasarkan aspirasi dari masyarakat Sumut. "Saat ini masuk juga dalam radar DPD partai nama mantan Gubernur DKI Pak Djarot Saiful, masuk radar dalam beberapa hari, itu masuk radar dan pengkajian di DPP," kata Soetarto, Sabtu (23/12).
Soetarto menjelaskan nama-nama kader internal PDIP, termasuk Djarot, tengah dikaji oleh DPP PDIP untuk maju ke Pilgub Sumut. Ia menilai Djarot sudah memiliki pengalaman dalam memimpin daerah.
"Pak Djarot kan sudah pernah menjadi Wali Kota Blitar dua kali, terus pernah menjadi gubernur. Tentu ini menjadi pertimbangan dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat," tuturnya.
DPD PDIP Sumut masih menunggu hasil kajian dari PDIP. Soetarto menuturkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan setelah hasil pengkajian keluar. "Saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh DPP. Nanti setelah itu akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Hasto," ucap Soetarto. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Berkarya dan Partai Garuda melanjutkan tahap verifikasi calon peserta Pemilu 2019. Kedua parpol itu diberikan kesempatan memperbaiki kekurangan syarat administrasi.
"Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administratif," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Sabtu (23/12).
Rahmat mengatakan keputusan ini diambil setelah adanya mediasi antara KPU dan pemohon (parpol). Dalam hasil mediasi, Bawaslu meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan. "Ada kesepakatan antara KPU dan pemohon, memerintahkan para pihak (KPU dan Parpol) untuk melaksanakan berita acara kesepakatan," sambungnya.
Dalam berita acara kesepakatan disebutkan, Partai berkarya memiliki kekurangan syarat keanggotaan di 16 provinsi. Hal ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian dokumen fisik dengan data dalam sistem informasi parpol (sipol).
"Terdapat kekurangan dari jumlah minimum syarat keanggotaan di 16 Provinsi pada sejumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi, yang jumlah kekurangannya sebagian besar diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara dokumen fisik dengan data yang diunggah oleh pemohon ke Sipol," ujar Rahmat.
Karena kekurangan ini, Bawaslu memutuskan Partai Berkarya untuk melakukan perbaikan dengan menyerahkan dan mengunggah kembali dokumen. Partai Berkarya diberikan waktu 2x24 jam setelah KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu.
"Penyerahan dokumen dan unggah ke Sipol, pemohon diberikan waktu paling lama 2 x 24 jam," ujar Rahmat.
Sedangkan untuk Partai Garuda terdapat kekurangan kepengurusan berupa dokumen model F4-parpol. Selain itu juga terdapat kekurangan pada surat keputusan kepengurusan tingkat kecamatan.
"Dibutuhkan perbaikan pada dokumen kepengurusan berupa model F4-parpol untuk Kabupaten Mimika, dan SK Kepengurusan tingkat kecamatan (PAC) untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Asmat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Pegunungan Bintang," kata Rahmat.
Partai Garuda diberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi kekurangan dokumen. Dalam putusanya Bawaslu minta KPU untuk melaksanakan putusan paling lama 3 hari sejak dibacakannya putusan. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jejak langkah Sandiaga Uno masuk gelanggang politik, bakal diikuti kakaknya, Indra Uno. Indra diketahui saat ini akan maju sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan bupati (Pilbup) Kuningan 2018. Sandiaga sendiri mengaku kaget dengan rencana pencalonan Indra.
Dia secara pribadi mengaku tidak menyarankan kakaknya maju. "Jadi kemarin saya juga kaget. Tapi saya dapat briefing memang banyak tokoh-tokoh daerah meminta Beliau. Saya pribadi menyarankan nggak," kata Sandiaga, di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12).
Menurut Sandi, sudah terlalu banyak politikus di Indonesia. Dia menyayangkan bila Indra harus beralih dari akademisi dan pengusaha dan memilih terjun ke dunia politik. "Di keluarga kita hanya berdua. Saya sudah di politik, Beliau di akademisi dan di dunia usaha. Kemarin beliau udah bisa membangun bersama saya OK OCE. Sayang kalau misalnya beliau akhirnya harus ikut di politik juga," ungkapnya.
Bukan hanya Sandiaga, Indra Uno disebut juga belum mendapat restu dari Ibunda. "Sampai sekarang hari ini belum ada restu dari ibu. Setahu saya," ujarnya.
Sandi menuturkan, sejumlah tokoh masyarakat sudah secara langsung menyampaikan kepadanya terkait niat meminang Indra untuk mengabdi di Kuningan. Sebab, kata Sandiaga, istri Indra berasal dari Kuningan.
"Ada keinginan yang sangat, sangat besar dari masyarakat di Kuningan untuk meminta beliau mengabdi. Karena istrinya kan orang sana. Dia bilang karena istrinya Pak Sandi di DKI, istrinya Pak Indra kan orang Kuningan," tuturnya.
Kendati tak menyarankan pencalonan tersebut, Sandi mengaku tak bisa menahan jika kakaknya ingin maju sebagai bakal calon bupati Kuningan. Dia hanya bisa mendoakan yang terbaik dari pencalonan tersebut. "Saya sampaikan saya nggak bisa menahan seandainya dia maju ya tentunya saya doakan yang terbaik," ujar Sandi.
Ia juga menegaskan, meski mendoakan pencalonan kakak satu-satunya itu, bukan berarti ia mendukung keputusan Indra untuk maju. Sebab, lanjut Sandi, ia ingin Indra tetap menjadi pengusaha. "Saya nggak bisa bilang mendukung. Tapi saya doakan beliau," tuturnya. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta agar semua organisasi partai politik di tanah air solid dan kompak di tahun politik mendatang. Seperti diketahui, tahun 2018-2019 mendatang, akan digelar proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, pemilihan anggota legislatif (Pileg), hingga pemilihan presiden (Pilpres).
"Kepemimpinan parpol harus memberikan teladan untuk rakyat, melakukan pendidikan politik untuk masyarakat. Orientasi parpol harus jelas, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat Pancasila, dan memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika," kata Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Partai Hanura, yang digelar di Pantai Marina, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (23/12).
Dia mengatakan, dunia saat ini semakin terglobalisasi dan arus informasi berkembang semakin cepat. Namun demikian berita bohong ada di mana-mana.
"Artinya apa? NKRI selalu diuji tapi kita tahu bahwa NKRI itu tahan uji. Pancasila juga diuji tapi kita tahu Pancasila itu tahan uji, tahan banting. Bhinneka Tunggal Ika juga selalu diuji, tapi kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu tahan uji. Meskipun kita berbeda beda, kita bermacam-macam tapi kita tetap satu dalam NKRI," tutur Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.
Oleh karena Jokowi meminta agar kader Partai Hanura harus selalu waspada untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga turut mengembangkan politik yang santun, berkarakter, berhati nurani, menjauhi fitnah dan caci maki, berlandaskan hati nurani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada kader Partai Hanura untuk menjadikan Hanura sebagai partai modern, profesional, dan dicintai masyarakat luas. "Saya mengajak Partai Hanura agar terus bersinergi dengan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan," ujar Jokowi. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia dinilai perlu mengambil peran dalam upaya menuntaskan praktik genosida terhadap warga Rohingnya. Sebab selama ini organisasi terbesar dikawasan Asia ASEAN tidak berperan untuk mengambil langkah-langkah utuk menyelamatkan warga Rohingnya kekerasan etnis ditanah kelahirannya. Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon, setelah mengunjungi kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh.
Menurut Fadli diperlukan kekuatan politik (political will) untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Untuk itu, dibutuhkan peran negara-negara Asean termasuk Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan.
"Salah satu yang ditunggu adalah peran Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan juga leader di Asean, saya kira harus betul-betul serius menanggapi persoalan ini," kata Fadli di Senayan, Jumat (22/12).
Sepulangnya dari kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh, Fadli menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Major General Asmar Kabir dan Indonesian Humanitarian Alliance di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (22/12).
Fadli yang sempat menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Major General Asmar Kabir dan Indonesian Humanitarian Alliance di Gedung DPR RI menyatakan menyayangkan ASEAN yang belum berfungsi dengan baik dalam menangani kasus Rohingya. "Bahkan, Asean dinilai cenderung menutup mata karena adanya sistem konsensus," ujarnya, seperti dikutip dpr.go.id.
Menurutnya, Indonesia sebagai pemimpin di Asean harus mampu memainkan perannya dalam melakukan diplomasi terkait penyelesaian konflik Rohingya secara permanen.
Ia berharap pemerintah bisa terus mengupayakan suatu usaha diplomatik di wilayah Asia Tenggara. Sebab diketahui sampai sejauh ini Asean tidak berfungsi dengan baik, di dalam menangani persoalan Rohingya. "Sangat disayangkan, karena ini terjadi di depan mata kita," tandas Fadli.
Politisi asal F-Gerindra ini mengingatkan, MoU antara Bangladesh dengan Myanmar untuk pengembalian pengungsi Rohingya (repatriasi) bisa dilaksanakan dan diawasi dari lembaga-lembaga independen untuk menjamin pemerintah Myanmar memberikan keamanan etnis Rohingya.
Menurut Fadli persoalan itu telah menjadi masalah dunia karena Bangladesh menerima lebih dari 1 juta pengungsi dan masih akan terus bertambah. Ironinya, 500.000 diantaranya adalah anak-anak dan 30.000 anak sudah menjadi yatim piatu, sehingga ini menjadi masalah bermasalah,.
Apalagi menurut dia para pengungsi yang berada di Kutupalong, Cox’s Bazar, Bangladesh membutuhkan perhatian khusus karena maraknya pengungsi yang terjangkit wabah penyakit (epidemi). Pengungsian Cox’s Bazar yang mencapai luas 3.000 hektare dan menjadi tempat pengungsi terluas di dunia. Dari pantauan di lokasi ada beberapa organisasi kemanusiaan Indonesia yang sudah turut aktif berperan memberikan bantuan mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) dan Aksi Cepat Tanggap Indonesia (ACT). (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) secara online. Sebab pelaksanaan ujian yang menjadi bagian dari upaya standarisasi, registrasi dan ijin praktek bagi tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan itu sarat rumor adanya permainan uang.
Untuk itu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi didesak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ujian kompetensi online secara nasional itu. Pengawasan itu diperlukan untuk menjamin kualitas dokter. Hal ini mengingat ada beberapa keluhan di masyarakat terkait uji kompetensi yang dilakukan.
"Di masyarakat ada keluhan akan ujian kompetensi online ini, seperti lamanya waktu nilai ujian keluar, padahal idealnya jika online, mestinya nilai bisa langsung keluar tanpa menunggu waktu sebulan dari ujian dilakukan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra dalam rilinya, Jumat (22/12)
Kondisi itu mengakibatkan adanya keraguan masyarakat terkait validitas dan transparansi dari sistem ini. "Keraguan inilah yang melahirkan isu atau informasi tentang adanya oknum yang dapat meluluskan mahasiswa, dengan membayar nominal tertentu," tambah Sutan seperti dikutip dpr.go.id.
Padahal uji Kompetensi nasional ini diharapkan mampu menyaring tenaga kesehatan Indonesia yang kompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, dengan prinsip utama keselamatan pasien.
Dari sisi pendidikan, uji kompetensi nasional ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di institusi pendidikan. Uji kompetensi ini dapat menjadi dasar pembinaan mutu bidang pendidikan bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab kementerian termasuk masyarakat.
"Terlepas benar atau tidak isu ini, saya tetap meminta Kemenristekdikti melakukan cross check di tingkat pengelola sistem, dan melakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meminimalisir praktek tercela tersebut,” ujar politisi asal Partai Gerindra tersebut. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gunung Agung di Kabupaten Karang Asem Bali dilaporkan kembali mengalamai erupsi dan mengeluarkan aktivitas vulkanik asap vulkanik setinggi 2.500 meter. Namun kejadian itu dipantau tak berdampak bagi masyarakat sekitar.
"Tadi pukul 11.57 Wita Gunung Agung kembali mengalami erupsi kecil dan sesaat. Tinggi erupsi 2.500 meter. Tidak ada dampaknya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (23/12).
Menurut Sutopo akibatnya erupsi tersebut, sempat terjadi hujan abu di sekitar lokasi. Namun Sutopo memastikan aktivitas dan lalu lintas di bandara Ngurah Rai tetap kondusif. Sejauh ini belum ada penambahan pengungsi akibat kejadian tersebut, jumlah pengungsi ke beberapa lokasi masih tetep yaitu sekitar 71 ribu jiwa. Hujan abu hanya terjadi disekitar puncak gunung.
"Bandara normal, tidak ada pengaruhnya erupsi tadi dengan bandara dan masyarakat. Bali tetap aman," ujar Sutopo.
Data yang diperoleh dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menyebut status gunung awas. Warga diimbau tidak mendekati radius 8 kilometer dari kawah Gunung Agung.
Diperingatakan bagi masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak berada atau melakukan pendakian, dan tidak melakukan aktivitas apa pun di zona perkiraan bahaya, yaitu di dalam area kawah Gunung Agung dan di seluruh area di dalam radius 8 kilometer dari kawah Gunung Agung.
Sebelumnya mencermati meredanya aktivitas GUnung Agung beberapa hari lalu , Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan status tanggap darurat Gunung Agung dicabut. Pencabutan status tersebut setelah presiden menggelar rapat terbatas Kabinet Kerja di Bali,Jumat (22/12).
Namun pencabutan tanggap darurat ini tidak mengubah status awas Gunung Agung dengan zona bahaya radius 8-10 km. Pencabutan status tanggap darurat juga tidak menghentikan penyaluran bantuan terhadap lebih dari 70.000 pengungsi.
"Sehingga tidak menimbulkan multitafsir negara-negara yang selama ini menganggap bahwa status tanggap darurat itu membuat mereka menjadi, dalam tanda kutip, ketakutan, sehingga dikeluarkan travel ban," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat di Werdhapura Hotel, Sanur, Denpasar, Bali. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mantap menggandeng Emil Dardak sebagai pasangannya di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Meski begitu, Golkar sebagai salah satu pengusung Khofifah meminta agar keputusan itu dievaluasi.
"Tadi rapat pilkada hanya untuk menuntaskan Jatim. Ada aspirasi dari Golkar Jatim," ujar Nurdin, usai menggelar rapat soal Pilkada Jatim, Jumat (22/12) malam.
Golkar Jatim menurut Nurdin berharap agar kursi pasangan Khofifah diberikan kepada Ipong Muchlissoni. Bupati Ponorogo itu memang sempat diisukan akan menjadi pendamping Khofifah di Pilgub Jatim.
Meski ada usulan tersebut, DPP Golkar tetap menyerahkan keputusan kepada Khofifah. Golkar sendiri memberikan rekomendasi dukungan Pilgub Jatim kepada Khofifah dan Emil Dardak. "Ketua Golkar Jatim mengusulkan wakil Ipong tapi saya sampaikan tergantung Ibu Khofifah. Golkar tetap menyerahkan kepada ibu Khofifah," jelas Nurdin.
Walau ada usulan dari DPD Golkar Jatim, ternyata hal tersebut tidak dibahas dalam rapat pilkada di DPP kemarin. Menurut Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid, tak ada pembahasan soal evaluasi Emil Dardak di Pilgub Jatim.
"Hanya menuntaskan beberapa yang belum putus aja. Tidak ada pembicaraan itu, lebih ke fungsi koordinasi saja. Tidak ada pembicaraan tentang evaluasi Emil Dardak. Hanya persiapan pendaftaran dan sebagainya," terang Nusron saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Partai Golkar resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jawa Timur 2018. Ini menambah dukungan resmi bagi Khofifah-Emil setelah mendapat surat rekomendasi dari Partai Demokrat.
Penyampaian dukungan resmi dilakukan di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/11). Salah satu pertimbangan Golkar adalah mendapat masukan dari kiai-kiai di Jawa Timur untuk mendukung pasangan ini.
"Dengan ucapan bismillah, saya tetapkan Khofifah Indar Parawansa dan Saudara Emil Elestianto sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur," ujar Sekjen Golkar Idrus Marham.
Sementara itu, Khofifah menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Golkar karena telah mendapat rekomendasi resmi maju ke Pilgub Jatim. Masih ada dua partai pendukung lain yang belum memberi rekomendasi resmi, yakni PPP dan Hanura.
"Saya, Khofifah Indar Parawansa dan Pak Emil Dardak, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar dan DPP Partai Golkar pada hari ini telah memberikan rekomendasi kepada kami," sebut Khofifah.
Majunya Emil memang menjadi masalah di internal PDIP yang menaungi sang Bupati Trenggalek itu. PDIP menilai Emil mbalelo karena tidak mengikuti garis keputusan partai. PDIP sendiri telah memutuskan mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas bersama PKB. Keduanya adalah partai pemilik kursi terbanyak di DPRD Jatim.
Sementara itu, Golkar memiliki 11 kursi dan Demokrat 13 kursi. Tanpa PPP dan Hanura, sebenarnya Khofifah-Emil sudah mengantongi tiket untuk berlaga di Pilgub Jatim pada 2018. Namun kabarnya PPP segera mengkuti langkah dua partai itu untuk mengusung Khofifah-Emil. (dtc/mag)
Penyidikan kasus dugaan korupsi kondensat PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) masih tersendat. Status perkara itu tak juga naik ke penuntutan meski pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sudah 4 kali mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Agung.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah akhirnya mencabut status tanggap darurat letusan Gunung Agung. Keputusan itu diambil dalam rapat Terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Wisma Diklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Werdhapura, Sanur, Bali, Jumat (22/12). Jokowi menyebutkan, alasan pencabutan status tanggap darurat Gunung Agung, adalah karena memang sudah tidak diperlukan.
Jokowi menilai, sebagian besar Provinsi Bali aman. "Karena sudah tidak diperlukan, tapi yang paling penting pengungsi tetap ditangani dengan baik," kata Jokowi.
Ia menambahkan pencabutan status tanggap darurat ini juga bukan berarti mitigasi risiko dan penanganan bencana turut ditanggalkan. Menurutnya, keselamatan tak dapat dikesampingkan. "Kemudian proses-proses kalau memang Gunung Agung nanti dilihat akan erupsi, langkah-langkah manajemen evakuasi sudah disiapkan. Keselamatan tetap yang utama," ujar Jokowi.
Jokowi menilai perlunya pemberitaan tentang Bali yang memang aman. Walau hanya beberapa jam, Jokowi menilai tidak ada kekhawatiran dari para turis domestik dan asing yang telah berada di Bali.
Kondisi ini menunjukkan para turis di Pulau Dewata tidak terancam oleh erupsi Gunung Agung. "Ya beritakanlah yang baik mengenai Bali. Seperti tadi di Pantai Kuta ramai sekali, di kafe-kafe juga ramai. Pak Gubernur (Made Mangku Pastika) dan juga BNPB menyampaikan bahwa yang 8 atau 10 kilometer dari kawah saja yang itu dalam posisi awas," ucap Jokowi.
"Jadi jangan digambarkan seluruh Provinsi Bali, dan kenapa kita adakan rapat terbatas di Bali ya untuk menyampaikan pada turis, wisatawan, dan dunia bahwa Bali aman. Kita harapkan target turis di Indonesia, utamanya Bali, sesuai target yang kita tentukan," pungkasnya.
Pencabutan tanggap darurat ini tidak mengubah status awas Gunung Agung dengan zona bahaya radius 8-10 km dari kawah. Pencabutan status tanggap darurat juga tidak menghentikan penyaluran bantuan terhadap lebih dari 70.000 pengungsi.
"Bali benar-benar siap untuk menerima wisatawan dan hal yang terpenting yang diputuskan oleh Bapak Presiden, yang nanti juga akan disampaikan oleh bapak Gubernur bahwa istilah atau status mengenai tanggap darurat itu ditiadakan atau dicabut, tidak ada lagi," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai ratas.
Dengan pencabutan itu, lanjut Seskab, pemerintah berharap tidak menimbulkan multitafsir bagi negara-negara yang selama ini menganggap bahwa status tanggap darurat itu membuat mereka menjadi “ketakutan” sehingga mereka mengeluarkan travel ban.
Ditambahkan Seskab, sebagai bukti Bali aman dikunjungi, maka Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarga pada 29 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018 akan berlibur di sana, menghabiskan waktu tahun baru di Pulau Dewata itu. "Ini menunjukan bahwa Bali betul-betul aman," ujar Pramono, seperti dikutip setkab.go.id.
Sementara itu, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya yang mendampingi Seskab Pramono Anung mengemukakan, angka kedatangan wisatawan mancanegara di Bali yang biasanya rata-rata 15.000, dan sempat turun menjadi 2.000, hari ini sudah mencapai 12.300. "Jadi kira-kira sudah 80% dari kondisi normal. Jadi, saya mohon rekan-rekan media di sini menjaga suasana yang sudah kondusif ini bahwa Bali itu normal," tegas Menpar.
Menurut Menpar, Bali normal kecuali daerah yang 2-8 kilometer (dari Gunung Agung, red) sudah tidak perlu dibahas lagi. Karena Bali sudah normal, menurut Menpar, pemerintah akan melakukan promosi besar-besaran yang akan dijalankan selama satu triwulan ini. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, perlu sebuah political will atau keinginan politik yang kuat untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Karena itu, dibutuhkan peran negara-negara Asean.
Fadli mendotong Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan, untuk menanggapi serius persoalan ini. "Salah satu yang ditunggu adalah peran Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan juga leader di Asean, saya kira harus betul-betul serius menanggapi persoalan ini," ujar Fadli, di Jakarta, Jumat (22/12), seperti dikutip dpr.go.id.
Fadli sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh. Kemudian, Fadli menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Major General Asmar Kabir dan Indonesian Humanitarian Alliance di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (22/12).
Dia menyayangkan, ASEAN belum berfungsi dengan baik dalam menangani kasus Rohingya. Bahkan, Asean dinilai cenderung menutup mata karena adanya sistem konsensus.
Menurutnya, Indonesia sebagai pemimpin di Asean harus mampu memainkan perannya dalam melakukan diplomasi terkait penyelesaian konflik Rohingya secara permanen.
"Kita harap pemerintah bisa terus mengupayakan suatu usaha diplomatik di wilayah Asia Tenggara. Kita tahu bahwa sampai sejauh ini Asean tidak berfungsi dengan baik, di dalam menangani persoalan Rohingya. Sangat disayangkan, karena ini terjadi di depan mata kita," papar Fadli.
Fadli mengingatkan, MoU antara Bangladesh dengan Myanmar untuk pengembalian pengungsi Rohingya (repatriasi) bisa dilaksanakan dan diawasi dari lembaga-lembaga independen untuk menjamin pemerintah Myanmar memberikan keamanan etnis Rohingya.
"Ini sudah menjadi suatu masalah dunia karena Bangladesh menerima lebih dari 1 juta pengungsi dan masih akan terus bertambah. Ironinya, 500.000 diantaranya adalah anak-anak dan 30.000 anak sudah menjadi yatim piatu, sehingga ini menjadi masalah bermasalah," kata Politisi dari F-Gerindra ini.
Dia menuturkan, saat ini para pengungsi yang berada di Kutupalong, Cox’s Bazar, Bangladesh membutuhkan perhatian khusus karena maraknya pengungsi terjangkit wabah penyakit (epidemi).
Diketahui, lokasi pengungsian Cox’s Bazar mencapai 3.000 hektare dan menjadi tempat pengungsi terluas di dunia.
Dari pantauan di lokasi ada beberapa organisasi kemanusiaan Indonesia yang sudah turut aktif berperan memberikan bantuan mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) dan Aksi Cepat Tanggap Indonesia (ACT). (mag)
