Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kondisi perekonomian Indonesia sepanjang 2017 meningkat dibandingkan periode 2015. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,88%, kemudian 2016 5,02% dan kuartal III-2017 5,06%.
"Kita ikuti hingga kuartal III-2017, perbaikannya memang agak lambat tapi di kuartal III cukup baik, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita 2017 berada di 5,05%," kata Gubernur BI, Agus Martowardojo menyebutkan, dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Kamis (28/12).
Dia menjelaskan, perbaikan ekonomi terlihat dari mulai meningkatnya investasi serta ekspor impor. Peningkatan impor terjadi karena dunia usaha sudah mulai mempersiapkan diri untuk pekerjaan berikutnya di tahun depan dan diharapkan bisa mendorong perekonomian yang lebih baik.
Agus menjelaskan, capaian Indonesia yang baik tahun ini adalah surplus pada neraca perdagangan yang mencapai US$ 12 miliar jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode November 2016 sebesar US$ 8,48 miliar.
Selain itu defisit neraca transaksi berjalan yang mulai membaik sejak periode 2013-2014 defisit sempat menyentuh 4,2% namun tahun ini diprediksi 1,65% dari gross domestic product (GDP).
Peningkatan rating utang Indonesia juga menjadi salah satu indikator mulai membaiknya perekonomian nasional. "Kami menyambut baik sejumlah rating agency yang meningkatkan status Indonesia menjadi investment grade. Kemudian Desember 2017 ini Fitch Rating menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB," ujar Agus.
Agus menjelaskan, cadangan devisa Indonesia tercatat US$ 125,9 miliar atau setara dengan 8,1 bulan impor dan pembayaran kewajiban Indonesia ke luar negeri. Dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tahun 2017 ini memiliki volatilitas yang terjaga.
"Nilai tukar rupiah tahun lalu bisa dikatakan nomor 2 terbaik di bawah Jepang, apresiasi 2,25%. Volatilitas rupiah cenderung stabil sepanjang 2017 meskipun sempat ada tekanan eksternal pada kuartal IV, seperti AS yang meluncurkan paket kebijakan dan ketidakpastian pengganti Janet Yellen," ujar dia.
Kondisi stabilitas sistem keuangan tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang cukup tinggi pada level 23,2% dan rasio likuiditas (AL/DPK) pada level 22,7% pada Oktober 2017.
Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada pada level 2,96% (gross) atau 1,25% (net). Pertumbuhan kredit Oktober 2017 tercatat masih sebesar 8,16% (yoy), meski membaik dibandingkan September sebesar 7,86% (yoy). Namun demikian, pembiayaan ekonomi melalui pasar keuangan, seperti penerbitan saham, obligasi, dan medium term notes (MTN), terus tumbuh tinggi hingga mencapai 45,5% (yoy) pada Oktober 2017.
Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2017 tercatat 11,0% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya 11,7% (yoy). Untuk keseluruhan 2017, DPK dan kredit diperkirakan tumbuh masing-masing sekitar 9,0% (yoy) dan 8,0% (yoy). (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebanyak 142 proyek energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp1,17 triliun yang dikerjakan Kementerian ESDM mangkrak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, banyak pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun.
Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Yaser Palito dalam keterangannya di Jakarta hari ini meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dan menindaklanjuti laporan BPK tersebut. "Ada baiknya KPK mengusut kasus ini. Sebab ini masalah APBN yang nilainya tidak kecil. Potensi penyimpangannya sangat besar," ujar Yaser dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (28/12).
Dikatakannya, kebijakan EBT dalam beberapa tahun terakhir semakin tidak jelas. Regulator dan PT PLN terlalu ambisius membangun dan mengoperasikan sendiri EBT ditengah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat terbatas. Akibatnya, sejak dari hulu, regulasi EBT sudah carut-marut. "Perencanaan pun tidak matang, tapi program dan proyek tetap jalan sehingga terbengkalai paska pembangunan pembangkit," tegas Yaser.
Yaser mengatakan, banyak pembangkit tersebut dibangun asal-asalan. Bahkan ada pembangkit yang hanya sehari beroperasi, besoknya langsung rusak. Sebab itu, banyak Pemerintah Daerah yang enggan menerima pembangkit yang langsung rusak tersebut.
"Tidak sepenuhnya Pemda dipersalahkan, sebab ini barang sejak dibangun sudah rusak. Disisi lain, Pemda tidak punya kapasitas untuk mengoperasikan pembangkit. Dia mesti cari pihak ketiga," ucap dia.
Oleh sebab itu, sejak awal Hipmi berpandangan pemerintah tidak perlu membangun sendiri pembangkit dan mengoperasikannya sendiri. ESDM sebaiknya menyerahkan kepada swasta, sehingga pemerintah masih punya anggaran yang cukup untuk membangun transmisi di daerah-daerah. "Coba kalau dana Rp1 triliun itu dipakai untuk bangun transmisi, swasta yang bangun pembangkitnya,´ ucap Yaser.
Agar masalahnya menjadi terang benderang, Hipmi mendesak KPK untuk mengusut masalah ini dan tidak terulang lagi pada pembangkit lainnya. KPK juga perlu mengevaluasi kebijakan ESDM yang dinilai tidak efisien memanfaatkan APBN dan mengerdilkan peran swasta.
"Yang mesti diwaspadai, potensi mangkraknya pembangkit-pembangkit lainnya akan membesar, bila regulasi berubah-ubah terus dan tidak rasional secara bisnis," ujar Yaser.
Yaser mengatakan, banyak produk regulasi saat ini yang dikeluarkan Kementerian ESDM yang tidak dipikirkan secara matang. Padahal, regulasi sebelumnya misalnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 19 Tahun 2015 sangat kondusif bagi investasi kelistrikan. Namun pasca Permen tersebut, setelah berganti Menteri, terbit Permen-Permen tanpa kajian dan mengalami berbagai revisi (trial and error) setelah diprotes keras oleh IPP.
Permen-Permen tersebut yakni Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tertanggal 27 Januari 2017, disusul Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 tertanggal 3 Agustus 2017, dan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tertanggal 7 Agustus 2017. "Seharusnya, apa yang menjadi kendala pada Permen sebelumnya dikaji dan diperbaiki, bukan dianulir keseluruhannya. Setelah dianulir pun, IPP ditekan kiri-kanan," papar dia.
Sebelumnya, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyebutkan dari 686 unit pembangkit EBT tersebut, sebanyak 126 unit kegiatan atau senilai Rp1,044 triliun belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah, dan 68 kegiatan di antaranya senilai 305 miliar rupiah mengalami kerusakan ringan dan berat. Rincian dari 68 pembangkit yang rusak itu yakni 55 unit senilai 261 miliar rupiah mengalami kerusakan ringan.
"Sementara 13 unit dengan nilai 48,85 miliar rupiah mengalami rusak berat atau tidak beroperasi. Kerusakan berat itu karena bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan petir," ungkap Rida.
Melihat rendahnya kinerja EBT saat ini, Yaser pesimistis target bauran energi dari EBT minimal 23% pada 2025 akan tercapai. "Kalau dengan kondisi regulasi seperti saat ini, sudahlah, target pasti akan meleset," ujar Yaser.
Dia mengatakan, kondisi investasi EBT di Indonesia tidak bisa disamakan dengan di Uni Emirat Arab yang menjual dengan harga murah hanya US$2 sen per kwh. "Beda sekali. Disana, tanah gratis, cost fund sangat rendah, mereka diberikan insentif oleh pemerintah setempat, dan kondisi geografis sangat ringan sebab di padang gurun. Nah di Indonesia, geografisnya tahu sendirilah," papar dia. (mag)
Alhasil Dedi pun kemudian merangkul Deddy, saat Partai Golkar dan Demokrat sepakat berkoalisi di Pilgub Jabar 2018.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar langkah-langkah yang selama ini dilakukan untuk penanganan Kejadia Luar Biasa (KLB) Difteri dilanjutkan. "Perintah Presiden sudah, artinya tetap kita lakukan penanganan langkah yang sudah dilakukan," kata Nila seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/12).
Nila menegaskan, penyakit difteri tergolong KLB dan bukan mewabah. Nila kemudian menegaskan tak ada cara untuk mencegah difteri selain vaksinasi. Upaya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. "Satu, imunisasi kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Supaya kita kebal, dan akhirnya walaupun ada kumannya kita tidak akan terkena," ujar Nila.
Dia tak memungkiri masih ada penolakan vaksinasi dari sejumlah pihak. Nila pun telah meminta bantuan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membantu mensosialisasi pentingnya vaksinasi. "Jadi kalau sudah ada memang wabah, KLB seperti ini, mau nggak mau kita harus lakukan. Jadi tidak boleh ditolak," ucapnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga telah menggelar pertemuan dengan Menkes Nila Moeloek terkait KLB difteri. Wiranto menegaskan perlu antisipasi yang disiapkan sejumlah kementerian untuk mencegah penyebaran difteri.
"KLB difteri cukup meresahkan. Masih terkendala beberapa hal. Kalau kita tidak atasi, akan menyangkut permasalahan yang lebih luas lagi. Misalnya terjadi reaksi yang cukup keras dari luar negeri adanya wabah penyakit di sini, sehingga melarang warga negaranya masuk dan sebagainya," ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
Wiranto menyebut perlu dilakukan pengetatan peraturan agar KLB difteri tidak meluas. Sebab, difteri juga sudah merebak di sejumlah negara. "Ini juga masuk masalah keimigrasian, wabah ini sudah terjangkit di India, Myanmar, dan Bangladesh, sehingga perlu ada satu aturan bagaimana mengetatkan masuknya warga negara itu," katanya.
"Jangan-jangan mereka belum ada vaksinasi sehingga nanti bisa menjadi sumber penyakit di sini. Itu kan masalah imigrasi dan keamanan, berarti masalah Polhukam lagi," tambahnya.
Sementara itu, Menkes sebelumnya menyebut pentingnya koordinasi antarkementerian untuk menangani difteri. "Intinya, kami tidak mungkin bekerja sendiri, jadi tadi di rapat terbatas, difteri diakui sebagai kejadian luar biasa, kemudian kita harus melakukan penanggulangan dengan sebaik-baiknya. Itu juga sudah kita lakukan misal dengan ORI dan lainnya, sudah kita lakukan," kata Nila. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - KPK terus mendorong agar pihak kepolisian menuntaskan kasus teror air keras terhadap Novel Baswedan. Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan pihaknya masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian.
"KPK masih mendorong supaya polisi menyelesikan itu. Kalau sampai beberapa saat tidak ada, kita lihat lagi perkembangannya," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Menurut Agus tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus ini belum perlu dibuat. Agus bahkan mempertanyakan pernah-tidaknya TGPF mengungkap tuntas sebuah kasus. "Dari TGPF yang lalu anda pernah lihat yang berhasil tuntas yang mana? Ada?" ujarnya.
Novel Baswedan mengalami teror penyiraman air keras setelah menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya pada 11 April 2017. Novel kini tengah menjalani perawatan di Singapura. Polisi juga telah mengungkap dua sketsa wajah yang diduga menyiramkan air keras ke Novel. Namun belum ada titik terang dari penyelidikan tersebut.
Akibat penyiraman air keras itu, Novel harus menjalani operasi ulang tahap pertama pada 6 Desember lalu karena pertumbuhan jaringan putih mata kirinya belum maksimal. Operasi ini dilakukan dengan menempelkan jaringan gusi pada mata kirinya. Ini untuk memperbaiki pertumbuhan jaringan putih mata.
Operasi itu dilakukan setelah perawatan dan pemulihan sebelumnya tidak membawa hasil signifikan terhadap mata kiri Novel, yang mengalami kerusakan hingga 95 persen akibat paparan air keras. Novel sendiri harus dirawat di Singapura sejak 12 April, sehari pasca penyerangan terjadi. "Kemungkinan tahun depan Novel masih terpisah dengan keluarga dan koleganya karena belum dapat kembali ke Indonesia," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Sementara itu, KPK masih menunggu hasil dari penyelidikan Polda Metro Jaya untuk menemukan pelaku penyerangan terhadap Novel, setelah dirilisnya sketsa baru dua terduga pelaku. Ini juga untuk mencegah ancaman berulang terhadap oknum pemberantas korupsi.
"Kami harap pelaku ditemukan dan diproses serta peristiwa penyerangan dapat segera diungkap agar teror, ancaman, dan serangan terhadap pihak-pihak yang memberantas korupsi tidak terjadi lagi ke depan," ujar Febri.
Sementara itu, dalam koordinasi terakhir dengan KPK, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz mengaku telah mengerahkan 167 personel kepolisian untuk mengusut kasus ini. Bahkan nomor hotline juga dibuka bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai identitas keduanya. Namun hingga kini belum ada titik terang yang mengarah ke identitas pelaku. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Plt Ketua DPR Fadli Zon menilai penolakan atas Ustaz Abdul Somad untuk masuk ke Hongkong oleh otoritas setempat merupakan pelecahan terhadap warga negara Indonesia (WNI) sekaligus terhadap ulama. Dia menegaskan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari KJRI Hongkong dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta.
Fadli mengaku prihatin atas kejadian tersebut. "Penolakan tersebut merupakan pelecehan terhadap WNI dan ulama sekaligus. Memang kewenangan ada pada otoritas setempat. Namun, ketika ada WNI yang sudah memenuhi syarat dan sah memasuki wilayah negara lain, tapi kemudian dideportasi, maka Kemlu RI harus menanyakan apa yang salah dari WNI tersebut. Ini bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI yang menjadi salah satu tugas prioritas Kemlu RI," papar Fadli, seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (27/12).
Fadli menambahkan, ditolaknya orang asing masuk ke suatu negara memiliki alasan beragam yang sudah diatur oleh regulasi khusus. Di Indonesia sendiri, sudah ada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian. Didalamnya, terdapat 10 penyebab penolakan, beberapa di antaranya mulai dari tak memiliki visa, keterangan palsu dalam dokumen, terlibat dalam makar, tercatat dalam daftar pencarian orang, hingga terkait dengan kelompok kejahatan internasional.
"Kalau dari aspek administrasi seperti visa, sepertinya bukan itu alasan yang melatarbelakangi penolakan Ustaz Abdul Somad. Sebab, Indonesia dan Hongkong telah memberlakukan kebijakan bebas visa resiprokal. Inilah yang kemudian membuat jamaah beliau, dan sebagian masyarakat di tanah air, mempertanyakan alasan penolakan yang dialami Ustad Abdul Somad," jelasnya.
Apalagi, Fadli melanjutkan, sebelumnya Ustaz Abdul Somad baru mendapat perlakuan kurang pantas. Dengan adanya kejadian penolakan Ustaz Abdul Somad oleh otoritas imigrasi Hongkong akan membuat masyarakat semakin berspekulasi mengenai faktor di belakangnya.
"Untuk itu, saya berharap Kementerian Luar Negeri RI, baik itu KJRI Hongkong maupun Kemlu di Jakarta, meminta penjelasan tertulis kepada otoritas terkait di Hongkong. Meski Ustad Abdul Somad bukan pejabat negara, beliau adalah WNI yang hak-haknya harus dilindungi. Tanpa diskriminasi. Pemerintah kita juga tetap perlu untuk meminta penjelasan atas penolakan tersebut, sebagai bagian dari upaya perlindungan WNI di luar negeri," pungkasnya. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan, pemerintah terus menguatkan upaya penanganan penyakit difteri melalui serangkaian upaya diantaranya melalui Outbreak Response Immunization (ORI). "Ini sebenarnya sudah dilakukan di daerah masing-masing kan kita sudah memberikan tentunya apa namanya, vaksin untuk disimpan di Dinas-Dinas Kesehatan," jelas Nila usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (27/12).
Nila menegaskan, pemerintah pusat akan turun tangan untuk bersama-sama dengan daerah untuk melakukan ORI karena penanganan difteri ini hanya bisa dilakukan melalui imunisasi. "Imunisasi, kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Supaya kita kebal jadi akhirnya walaupun ada kumannya, kita tidak akan terkena," ujar Nila seperti dikutip setkab.go.id.
Pemerintah melalui PT Biofarma terus memproduksi vaksin, sehingga distribusi vaksin bisa dilakukan secara berkesinambungan hingga Januari mendatang. "Semua juga yang belum pernah diimunisasi, tentu harus diimunisasi," ujarnya.
Nila mengajak masyarakat untuk melakukan imunisasi difteri. Penyakit difteri sendiri merupakan suatu penyakit endemis yang sudah ada dari dulu. Penyakit difteri ini tidak pernah hilang, dan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara di dunia. Seperti India, Bangladesh, Myanmar, dan sebagainya.
"Kalau daya tahan kita turun, kumannya ada, itu bisa jadi terjadi lagi penyakit difteri ini. Yang disebut KLB, 1 saja secara klinis kita menemukan kasus difteri, kita sebut KLB. KLB itu bukan wabah, KLB itu adalah early warning, jadi kewaspadaan dari kita," jelas Menkes. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kebijakan pajak yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut adalah UU Reformasi Perpajakan serta kenaikan suku bunga acuan The Fed untuk ketiga kalinya. Fadli mengatakan, dua kebijakan itu perlu diberi perhatian oleh pemerintah dan otoritas moneter karena akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Kebijakan tersebut, dikatakan Fadli, akan berpengaruh terhadap perekonomian global. "Ditambah oleh kenaikan suku bunga acuan The Fed, efeknya bisa jadi berganda," ungkap Fadli seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (27/12).
Dia mengatakan, keputusan tersebut berpotensi menarik dana asing dari pasar keuangan negara-negara berkembang. Pasalnya, imbal hasil dari instrumen investasi serta besaran reformasi pajak yang ditawarkan pemerintahan Trump cukup signifikan, sehingga pasti akan memikat investor.
"Saat ini nilai keuntungan bisnis perusahaan-perusahaan AS yang ditempatkan di pasar global mencapai US$ 2,6 triliun. Jika kebijakan pemotongan pajak oleh pemerintahan Trump ini bisa menarik hingga separuh nilai tadi, maka pasar global bisa mengalami goncangan. Sesudah isu Yerusalem menjadi gempa politik global, maka kebijakan Trump yang ini bisa menimbulkan gempa ekonomi," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai, disahkannya UU Reformasi Perpajakan AS memang merupakan reformasi pajak terbesar di AS sejak era 1980-an. Lewat beleid itu, Trump telah memangkas pajak korporat dari sebelumnya 35% kini menjadi 21% dan akan mengurangi beban pajak untuk individu. Hal inilah yang dinilai akan menarik para investor untuk mengembalikan dananya ke dalam negeri AS.
Menurut Fadli, ancaman repatriasi ini akan makin memperkuat nilai tukar dolar AS, dan hal ini tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. "Setiap penurunan nilai tukar rupiah, beban pembayaran cicilan utang dan bunga utang kita tentu jadi membengkak, karena semuanya dibayar dengan dolar," terang Fadli.
Sebagai gambaran, per Oktober 2017, total utang luar negeri Indonesia mencapai US$341,52 miliar, atau sekitar Rp4.603 triliun. "Dengan angka tersebut, beban pembayaran bunga utang kita tahun depan diperkirakan bisa di atas angka Rp300 triliun," sambung politisi dari Dapil Jawa Barat V ini.
Fadli mengingatkan, pemerintah dan otoritas moneter dituntut berpikir cerdik untuk menghadapi kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan menaikkan juga suku bunga acuan di dalam negeri. Walaupun, hal itu akan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah selama ini yang berusaha untuk menekan tingkat suku bunga kredit di bawah dua digit.
"Sebab, setiap kenaikan suku bunga acuan, maka suku bunga kredit juga otomatis akan naik, yang pada gilirannya akan kian menekan iklim usaha di dalam negeri. Bank Indonesia harus bisa merumuskan kebijakan yang pas, agar tidak memukul sektor riil yang saat ini sedang terjepit. Di tahun politik 2018, pemerintah tak boleh kehilangan fokus terhadap soal ekonomi. Jangan sampai kita tak memiliki skenario jika terjadi gejolak ekonomi tahun depan," tandas Fadli. (mag)
Dinamika politik di Pilgub Jabar semakin memanas. Mulai dari bongkar pasang koalisi hingga penarikan dukungan terhadap calon-calon potensial terjadi. Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar terancam gagal maju.
Ridwan Kamil saat ini hanya didukung Nasdem, PKB dan PPP. Koalisi belum tentu bertahan hingga pendaftaran karena persoalan wakil. PKB dan PPP punya ego masing-masing ingin kadernya dipilih, kalau tidak, kedua partai mengancam hengkang.
Tak berbeda jauh dari Ridwan Kamil, Deddy Mizwar yang diusung Demokrat, PKS dan PAN berada di ujung tanduk. PKS dan PAN juga sepakat membentuk koalisi reuni dengan Gerindra. Masa depan koalisi zaman now tergantung keputusan PKS dan PAN.
PDIP dan Hanura yang belum menentukan sikap sejauh ini kerap dikait-kaitkan dengan partai Golkar. Apalagi partai pimpinan Airlangga Hartanto itu sedang mencari rekanan koalisi untuk mengusung kadernya Dedi Mulyadi.
Pengamat politik Universitas Pendidikan (UPI) Karim Suryadi mengatakan dinamika yang terjadi saat ini merupakan upaya penjegalan figur-figur potensial. Sebab, sambung dia, sejauh ini Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar selalu memimpin hasil survei.
"Ini seperti ada operasi untuk membantai calon yang punya elektabilitas tinggi. Demiz dan RK digantung di seleksi awal, bisa jadi tidak diloloskan. Partai lebih memilih orang-orang yang disukai tapi tidak punya elektabilitas," kata Karim saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (27/12).
Ia menuturkan penjegalan Demiz - RK merupakan keegoisan partai dalam merengkuh kekuasaan politik. "Terlalu pragmatis dan dangkal memaksakan orang pilihannya sendiri tanpa mengindahkan persepsi publik. Warga butuh orang yang paham dengan Jabar, bukan yang disukai partai," ungkap dia.
Menurutnya ketiadaan Demiz - RK akan membuat kualitas dan daya saing kontestasi di Pilgub Jabar buruk. Ia yakin masyarakat tidak akan antusias menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Tentu ini kurang sehat untuk masa depan demokrasi Indonesia.
"Kami ingin melihat kompetisi fair, para petarung tangguh. Tanpa Demiz - RK seperti final terlalu dini. Orang kehilangan harapan menyaksikan pertandingan seru. Siapapun pemenangnya akan dilihat dingin, kualitas kompetisi merosot," kata Suryadi.
Sementara itu bakal calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan PPP masih setia mendukungnya bersama NasDem dan PKB. Menurut pria yang akrab disapa Emil itu, komunikasi yang dibangun Uu Ruzhanul Ulum sebagai bakal calon wakil gubernur dari PPP dengan Partai Golkar adalah sebuah hal biasa.
"Saya sudah konfirmasi ke DPP (PPP), itu hanya komunikasi biasa saja. Karena setiap calon belum fix. Jadi DPP sudah komit ke saya," ujar Emil, Rabu (27/12).
Emil menilai selama belum ada keputusan resmi yang terdaftar di KPU Jabar, semua calon bebas untuk menjalin komunikasi dan tidak terpaku pada partai pengusung atau koalisi.
"DPP (PPP) bilang komitmennya masih dengan saya. Saya percayai apa yang disampaikan. Jika di bawah ada komunikasi, namanya politik itu tidak kaku. Maka berkomunikasi ke mana saja," ucapnya. (dtc/mfb)
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Jokowi buruk. Jokowi dinilai kurang tegas dalam hal pemberantasan korupsi.
"Bila kita buat multiple choice langkah politik antikorupsi Jokowi itu ada di kata mantap, sangat mantap, parah, parah banget. Jokowi ada di mana? Jokowi ada di parah, bagi saya komitmen pemberantasan korupsi Jokowi itu ada di posisi parah, belum sampai parah banget tapi sudah parah," kata Dahnil di Kantor PP Muhammadiyah di Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).
Dahnil menyampaikan ini dalam diskusi Madrasah Anti Korupsi Muhammadiyah yang bertajuk ´Satu Tahun Politik Antikorupsi Pemerintahan Jokowi´. Selain Dahnil, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan sertta Aktivis HAM dan Antikorupsi Haris Azhar juga hadir sebagai pembicara.
Dahnil menilai Jokowi kurang tegas menindak dalam pemberantasan korupsi sehingga muncul kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi, terutama kasus Novel Baswedan. Kasus Novel Baswedan menurut Dahnil merupakan salah satu ujian pokok atau komitmen pemberantasan korupsi Jokowi.
"Sederhana sekali, kita mulai dari adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi yang dilakukan oleh polisi dan seterusnya, mulai dari kriminalisasi terhadap Novel itu masih dilakukan ketika KPK pada jilid sebelumnya itu berusaha melakukan pencegahan kasus korupsi wajib dalam hal ini kepolisian," sambung dia.
Sementara itu, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan praktik korupsi masif karena upaya serangan pada pemberantasan korupsi dibiarkan. Sedangkan masyarakat dibuat lemah dalam mengkritisi pemberantasan korupsi.
"Kalau ini tak diperbaiki praktik akan makin menjadi padahal mulai memasuki tahun politik, kalau tak diantisipasi, nggak ada keberanian, nggak ada aksi, itu ini akan makin menjadi. Presiden juga akan rugi selain masyarakat," tutur Ade.
Ade juga menuturkan jika pengadaan infrastruktur terus dilakukan tetapi pemberantasan korupsi diabaikan, maka program Nawacita Jokowi akan gagal.
"Sebesar apapun anggaran untuk infrastruktur, tetapi korupsi nggak dilawan, program (Nawacita) itu akan gagal. Melawan korupsi bukan hanya menepati janji Nawacita tetapi memastikan program berjalan, karena penegakan antikorupsi ini berkaitan dengan program yang berjalan," tutur Ade. (dtc/mfb)
Ketua DPW PKB DKI Hasbiyallah Ilyas mengkritisi penataan di kawasan Tanah Abang yang baru dijalankan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Hasbiyallah meminta penataan kawasan Tanah Abang tidak sekedar menjadi ajang balas budi politik Anies kepada konstituennya.
"Saya kira hari ini penataan Tanah Abang bukan penataan, bukan malah jadi bagus. Coba kamu cek hari ini di Tanah Abang kan tambah macet. Janganlah penataan Tanah Abang dijadikan balas budi politik atau apa," kata Hasbiyallah, Selasa (26/12) malam.
Hasbiyallah menilai penataan kawasan Tanah Abang yang saat ini dijalankan tidaklah efektif. Dia menuturkan banyak pedagang kios terdampak akibat penataan tersebut.
"Dengan adanya kaki lima, pedagang yang ada di blok A, di Blok G itu kurang laku. Coba mas cek-cek, Tanah Abang itu berapa banyak toko yang mau dijual, mau dialih fungsikan maksudnya karena bangkrut karena daya beli masyarakat rendah. Apalagi ini kaki limanya diizinin," tuturnya.
Hasbiyallah berpesan agar Anies bertindak tegas sesuai aturan terkait penataan kawasan Tanah Abang. Dia meminta Anies tidak menabrak aturan yang ada dalam menata PKL.
"Ya Pemda, gubernur harus punya sikap, ketegasan. Jangan karena gara-gara kampanye PKL jadi diperbolehkan, istilahnya merusak tatanan yang ada," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menerapkan kebijakan untuk menyediakan lahan bagi 372 PKL berjualan di Jalan Jatibaru. Selain itu, Pemprov DKI juga menutup jalan saat pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB untuk mengakomodasi PKL yang berjualan. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Pemerintah segera melakukan pembenahan fasilitas di pulau Bali menyusul ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah IM F-WB Annual Meetings 2018 atau ajang pertemuan IMF dalam bidang Ekonomi dan Keuangan. Peretemuan ini akan menghadirkan Menteri Keuangan dari 189 negara pada Oktober 2018 mendatang.
Pembenahan antara lain dilakukan terhadapa Pelabuhan Benoa di Bali. Pelabuhan ini akan dikembangkan sehingga layak disinggahi oleh oleh kapal layar sejumlah negara. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Benoa di Bali, Jumat (22/12) lalu.
Pembenahan ini akan diserahkan kepada Pelindo III, diantaranya dengan melakukan reklamasi dan pembangunan terminal baru di Pelabuhan Benoa. Adanya event IMF meeting tersebut maka akan ada lebih dari 17.000 orang yang datang sebagai rombongan delegasi negara-negara tersebut.
"Pada Oktober 2018 akan ada lebih dari 17.000 orang dari rombongan negara peserta IMF Meeting yang akan datang. Pasti mereka akan menyempatkan diri untuk berlayar dengan cruise atau yacht," tutur Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.
Pelindo III, menurut Menhub, memiliki waktu sepuluh bulan untuk membangun reklamasi dan membangun terminal. Ditambahkan Menhub pembangunan terminal mungkin dilaksanakan, namun untuk reklamasi harus dilakukan dengan hati-hati. Ia menyarakan untuk mendahulukan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan penumpang.
"Untuk Oktober 2018, paling tidak sandar untuk penumpang di dermaga baru dan juga berikut bangunan terminal sudah selesai. Pembangunan direncanakan mulai bulan Januari 2018, karena ada izin, amdal dan aturan yang harus ditaati," ujar Menhub.
Pengembangan ini ditarget akan meningkat kapasitas penumpang di Pelabuhan Benoa menjadi lima kali lipat, dari 69.000 penumpang per tahun menjadi 320.000 penumpang per tahun. (rm)
