JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) sudah diambang mata. Pemerintah mengingatkan agar para kontestan pilkada serentak pada 2018 mendatang tak memainkan isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada beberapa daerah rawan konflik akibat dimainkannya isu SARA di pilkada serentak 2018. Di antaranya yakni Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Maluku Utara.
"Tertinggi sementara Papua, kemudian Jawa Barat," kata Tjahjo kepada wartawan seusai menghadiri resepsi pernikahan putri Mensesneg Pratikno, di Jogja Expo Center (JEC), Sabtu (30/12).
"Kalau kami data yang ada Papua, Papua Barat, kemudian Maluku Utara," tambahnya.
Untuk wilayah Papua, kata Tjahjo, memang diperlukan sosialisasi lebih intensif lagi. Sebab tidak semua masyarakat paham permainan politik saat pilkada.
"Kedua Jawa Barat, karena Jawa Barat itu daerah yang satu-satunya yang padat pemilih di seluruh Indonesia, berdekatan dengan Ibukota," ungkapnya.
Namun Tjahjo menegaskan pemerintah sudah bersiap mengantisipasi potensi konflik di sejumlah daerah saat pilkada serentak berlangsung. Lembaga pemerintah seperti kepolisian, BIN dan TNI juga telah mendeteksi daerah-daerah rawan konflik.
"Saya kira mencermati gelagat perkembangannya, kan sudah setahun yang lalu implikasi pilkada-pilkada serentak. Mudah-mudahan, kalau saya optimis lancar dari sisi pilkadanya. Tinggal nanti hasil evaluasi pilkada akan menentukan pola dan suasana pileg dan pilpres (2019)," terangnya.
Dalam kesempatan ini, Tjahjo juga mengajak calon kepala daerah yang akan maju di pilkada serentak mengedepankan gagasan, adu program dan konsep pembangunan di daerah. Bukan justru saling fitnah dan memainkan kampanye hitam.
Selain itu, Tjahjo juga meminta masyarakat turut aktif melawan kampanye hitam yang dimainkan saat pilkada serentak berlangsung. Caranya dengan melaporkannya ke kepolisian agar segera ditindak.
"Harus ada keberanian masyarakat untuk mengadukan ke polisi, ini kan masuk delik aduan. Peraturan dari panwas juga harus tegas, mana sanksinya kalau kampanye yang tidak adu program, tidak adu konsep, tapi berujar kebencian," ungkapnya.
"Apalagi yang menyangkut fitnah. Fitnah kan sudah delik aduan sudah masuk ranah pidana, masuk di undang-undang IT juga," pungkasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tak ada yang memainkan isu SARA dalam agenda Pilkada 2018. Dia mengingatkan ada ancaman pidana bagi siapa pun yang terlibat.
Dia mengingatkan, dalam kampanye, ada larangan menggunakan isu terkait SARA. "Tentu ada batasannya. KPU juga sudah bikin batasan-batasan, pemerintah bikin batasan-batasan, sehingga batasan itu agar ditaati," kata JK.
JK mengatakan isu SARA kini terjadi di mana-mana. Media sosial juga digunakan untuk memainkan isu-isu yang ada di masyarakat. "Isu SARA terjadi di mana saja. Isu apa saja yang bisa dipertentangkan karena sekarang orang kampanye tidak lagi umum, tapi umumnya dengan isu yang lewat dunia maya, medsos, dan sebagainya," ucapnya.
Menurutnya, isu pertentangan yang sering dimainkan di media sosial adalah soal ideologi. Isu-isu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara negara lainnya, seperti Amerika Serikat.
"Apa yang bisa dipertentangkan di medsos itu dikampanyekan orang," kata JK.
"Orang tak lagi ´hidup, hidup!´ (yel-yel kampanye) di lapangan, tidak lagi. Berubah jadi perang isu, melempar isu yang paling hot issue yang paling bisa dipertentangkan seperti itu," tambahnya.
Salah satu pasal terkait SARA adalah Pasal 156-a KUHP berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."
Sedangkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sepekan sudah Pemprov DKI Jakarta menempatkan Pengusaha Kecil Mandiri (PKM) atau PKL di salah satu lajur depan Stasiun Tanah Abang. Penutupan ruas jalan itu tentu berimbas pada arus lalulintas yang ada.
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis sampai angkat bicara soal kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Untuk pengkajian Tanah Abang, saya baru mengarahkan Dirlantas (Kombes Halim Pagarra), saya berpikir bahwa perlu ada kajian yang komperhensif tentang masalah di Tanah Abang itu," ujar Idham di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (30/12).
Ia menjelaskan kajian yang dia maksud adalah yang bersifat akademis. Dengan demikian, lanjut mantan Kadiv Propam Polri ini, kepolisian dapat memberikan saran yang konkret dan utuh kepada Pemprov DKI.
"Kajiannya harus bersifat akademis sehingga kita bisa memberikan masukan yang kongkret dan utuh ke Pemda DKI bahwa mungkin perlu ada kaji ulang atau perlu ada solusi lain," jelas Idham.
"Itu yang sedang dikerjakan oleh Pak Dirlantas," imbuh dia.
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menilai kebijakan penempatan PKM itu mengakibatkan kemacetan di Tanah Abang. Sepekan setelah kebijakan itu diterapkan, arus lalu lintas di kawasan Tanah Abang tersendat.
"Ya demikian (malah menimbulkan kemacetan). Kita tetap berusaha melaksanakan kebijakan pemerintah, namun perlu dicek ulang, evaluasi," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan sudah menjelaskan secara rinci penempatan Pengusaha Kecil Mandiri (PKM) di depan Stasiun Tanah Abang kepada jajaran Polda Metro Jaya. Dia mengklaim pihak Polda Metro Jaya menyambut baik penjelasan tersebut.
Jajaran Pemprov DKI Jakarta, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah disebut bertemu dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra. Pertemuan tersebut membahas soal penataan kawasan Tanah Abang.
"Kami selalu berkordinasi dan hasilnya juga alhamdulillah baik. Sudah diklarifikasi bahwa ini (penempatan PKM di depan Stasiun Tanah Abang) tidak melanggar UU," kata Sandiaga, di Balai Kota, Jumat (29/12).
Sandiaga menjelaskan penempatan PKM di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang serupa dengan kondisi saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day. Dia menegaskan pemindahan PKM semata untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia.
"Sebetulnya ini sejalan dengan apa yang dilakukan juga kalau car free day dan car free night, waktunya terjangkau. Dan memang akhirnya kebijakan ini dilandasi untuk memastikan lapangan pekerjaan tetap terselamatkan. PKM jadi prioritas utama," papar Sandiaga.
Sandiaga sebelumnya mengatakan konsep baru kawasan Tanah Abang berdampak terhadap penurunan laporan kemacetan. Penurunan laporan kemacetan dihitung berdasarkan data yang masuk ke aplikasi ponsel pintar Waze.
"Ada penurunan dari laporan kemacetan, tapi ini data belum bisa kita sebut valid karena ini kita kena libur. Tapi ada penurunan sekitar 56 persen. Nanti kita bisa lihat setelah Januari, normal lagi nggak datanya," terang Sandiaga. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Jika sebelumnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam, kini BSSN langsung dibawah kendali presiden.
Perubahan tersebut atas dasar pertimbangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Atas pertimbangan tersebut, pada 16 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
Dalam perubahan itu ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (sebelumnya melalui Menko Polhukam), dan dipimpin oleh Kepala.
Dalam perubahan baru ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru Wakil Kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu Kepala.
"Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala," bunyi Pasal 5A ayat (2) Perpres ini, seperti dikutip setkab.go.id.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pasal 36 Perpres tentang BSSN berubah menjadi: "Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan" (sebelumnya kepada Presiden melalui Menko Polhukam).
Perpres ini juga menyebut, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.
"Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sebut Pasal 47 Perpres ini.
Selain itu, dalam Perpres ini juga ditegaskan, Kepala BSSN diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik tahun baru 2018 terjadi pada tanggal 1 Januari 2018. Sebab pada keesokan harinya tanggal 2 Januari 2018 masyarakat akan kembali beraktivitas normal. Sementara itu PT. Jasa Marga memprediksikan kenaikan volume lalu lintas pada 1 Januari 2018 akan meningkat sebanyak 104.000 kendaraan atau naik sekitar 3,11% dari tahun sebelumnya yang sebesar 88.527 kendaraan.
Untuk itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang berlibur tahun baru agar tidak kembali ke Jakarta secara bersamaan pada tanggal 1 Januari 2018. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas.
"Kami mengimbau sebaiknya jangan pulang berbarengan pada tanggal 1 Januari 2018 agar tidak terjadi kepadatan arus kendaraan pada saat arus balik tahun baru. Malam tahun barunya di Jakarta saja, acara tahun baru di sini kan juga bagus," ujar Menhub, Jumat (29/12).
Selain itu Menhub juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara di jalan. "Sebelum berangkat pastikan kondisi kendaraan baik, mematuhi semua aturan lalu lintas, dan selalu menjaga kesehatan. Kalau lelah harus istirahat, jangan dipaksakan," pinta Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.
Kementerian Perhubungan sejauh ini telah berkoordinasi dengan Kakorlantas untuk pengaturan arus lalu lintas. Menurutnya pihaknya telah mengamanahkan kepada Kakorlantas untuk melakukan diskresi berkaitan dengan contraflow, pembatasan jalan jika terjadi penumpukan atau kemacetan sampai kondisi jalan bisa terurai.
Menhub juga telah mengusulkan agar kendaraan berat di atas 3 sumbu tidak beroperasi pada 31 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
Pada arus mudik kemarin (23/12) diketahui telah terjadi kenaikan volume kendaraan di Tol Cipali sehingga diprediksi pada saat arus balik masyarakat akan menggunakan jalur selatan untuk menghindari kepadatan lalu lintas di Tol Cipali.
"Satu kenaikan signifikan pada arus mudik tanggal 23 Desember di Tol Cipali sebanyak 58%. Kita menduga dengan kenaikan tersebut, pada saat arus balik mereka akan menggunakan jalur selatan untuk menghindari kemacetan di tol Cipali," jelas Menhub. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Proyek Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek akhirnya memperoleh kepastian tentang sumber pembiayaannya, setelah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan dua belas Bank Sindikasi baik dari Himbara, bank swasta nasional maupun bank swasta asing, Jumat (29/12) kemarin.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penandatanganan perjanjian itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. "Bagi Kementerian Perhubungan hal ini suatu era baru di mana satu pembangunan infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN dapat didanai oleh swasta," ujarnya di Grand Ballroom Hotel Kempinski kemarin.
Berdasarkan perhitungan pemerintah total nilai investasi penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek mencapai Rp 29,9 Triliun. Besarnya anggaran yang dibutuhkan proyek tersebut sempat membuat pemerintah membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi.
"Hari ini, hal tersebut direalisasikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit sebesar Rp19,25 triliun antara PT. KAI dengan dua belas sindikasi perbankan," ujar Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.
Dalam hal ini PT. KAI (Persero) menandatangani kontrak pinjaman terhadap 12 bank untuk jangka waktu 18 tahun dengan nominal sebesar Rp 18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp.1,15 triliun untuk kredit modal kerja. Penandatanganan fasilitas kredit tersebut dilakukan Bank Sindikasi yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BCA, CIMB Niaga dan PT.SMI, serta bank-bank lain yang juga bertindak sebagai kreditur diantaranya Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pemerintah mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun kepada PT. Adhi Karya dan Rp 7,6 triliun kepada PT. KAI (Persero). Namun hal tersebut belum mencukupi untuk pembangunan proyek ini.
"Oleh karena itu pembiayaan yang dilakukan oleh konsorsium sindikasi dalam hal ini membutuhkan jaminan dari pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman PT.KAI sebesar 18,1 triliun. Jaminan itu tentu saja dengan asumsi bahwa PT.KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari konsorsium sindikasi perbankan," ujar Sri.
Upaya percepatan pembangunan LRT Jabodebek ini didasari Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jabodebek. Pemerintah menugaskan PT. KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek dengan skema investasi dan menugaskan PT. Adhi Karya untuk melakukan pembangunan prasarana LRT Jabodebek.
Melalui skema pendanaan ini, Menhub berharap dapat terus tumbuh dan berkembang pembangunan infrastruktur di Indonesia.
" Ini diharapkan bisa menjadi momentum dan semangat bagi implementasi penyelenggaraan pembangunan tra nsportasi perkotaan di Indonesia. Selain itu, saya minta pihak-pihak yang terlibat dapat mengelola pembiayaan tersebut secara transparan, akuntabel, serta melaksanakan kewajiban dalam perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Menhub.
Penandatanganan tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Utama PT.KAI (Persero) Edi Sukmoro, Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Budi Harto, Direktur Utama PT. LEN Zakky Gamal Yasin. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Kapoksi Baleg Fraksi Partai NasDem Luthfi Mutty menyatakan fraksinya menolak jika perubahan UU MD3hanya soal pembagian kursi pimpinan semata. "Tidak ada urgensi mengubah UU MD3 jika hanya menambah pimpinan DPR," ujar Luthfi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/12).
Luthfi menyebut mestinya revisi UU MD3 tak hanya membahas penambahan pimpinan DPR. Jika hanya soal pasal-pasal terkait jumlah pimpinan DPR, Luthfi menilai urgensi perubahan UU MD3 menjadi tak berarti. "Fraksi NasDem memandang perubahan bisa dilakukan jika membahas hal-hal yang komprehensif. Karena UU MD3 saat ini adalah yang terburuk yang dimiliki DPR saat ini," katanya.
Anggota Komisi II DPR itu menyatakan perubahan UU MD3 seharusnya dipikirkan untuk jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat. "Ini mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara demokrasi di dunia, yakni UU yang mengatur tentang lembaga legislatif, diberlakukan untuk keanggotaan legislatif periode berikut. Bukan periode legislatif yang membuat aturan itu," terang dia.
Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan kursi pimpinan DPR dalam revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3. Penambahan kursi pimpinan akan diberikan kepada F-PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2014.
"Yang sudah fraksi-fraksi setuju adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR untuk PDIP saja," ujar anggota Baleg F-PPP Arsul Sani saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/12).
Arsul mengatakan revisi UU MD3 akan kembali dibahas pada masa sidang yang akan datang. Arsul menegaskan kesepakatan soal revisi UU MD3 yang baru dicapai hanya soal penambahan kursi pimpinan DPR untuk F-PDIP.
Meski demikian, Arsul menyebut masih ada fraksi lain yang menginginkan jatah kursi pimpinan DPR. Namun mayoritas fraksi di Baleg DPR menolaknya. "Yang bulat adalah tambahan satu pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat, bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," katanya.
Penambahan kursi untuk PDIP akan direalisasikan pada masa sidang berikutnya, yang dimulai Januari 2018. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengkritik sebagian kelompok masyarakat yang justru merasa senang jika ada kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Kritik itu disampaikan Jokowi saat menutup Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2017, di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (29/12) sore.
"Menikmati, terus menjadikan kita pesimis. Ini yang dari dulu saya paling enggak senang ini," ujar Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.
"Saat tahun 2015 lalu, katanya wait and see karena ada Pilkada. Ia menambahkan tahun 2016 ada lagi Pilkada, wait and see lagi, tahun 2017 ada Pilkada, wait and see. Tahun depan ada Pilkada lagi kan, wait and see. Tahun depannya lagi ada Pilpres, wait and see. Apa kita mau seperti itu terus? Yang politik silakan politik, yang ekonomi kita garap bersama-sama urusan ekonomi," tegas Jokowi.
Dia mengakui, berita yang mengkhawatirkan, menakut-nakuti sangat seru untuk komoditas jualan dan membuat situs internet mendapatkan banyak klik. "Tapi masalahnya, kalau kita sampai terjebak pada ketakutan terhadap risiko-risiko, kita akan kehilangan peluang, kita akan kehilangan kesempatan, kita akan kehilangan opportunity secara cepat. Padahal kesempatan itu kadang datangnya hanya sekali. Momentum-momentum seperti ini yang harus kita gunakan," terang Jokowi.
Jokowi mengemukakan, di awal tahun semua analis mewanti-wanti soal kenaikan suku bunga dolar di Amerika. "Saya ingat betul, semuanya wanti-wanti, hati-hati, hati-hati. Banyak kalangan mengatakan dengan kenaikan suku bunga dollar oleh Bank Sentral Amerika, The Fed, semua mata uang yang lain akan rontok. Semua kan ngomong seperti itu semuanya," ujarnya.
Kemudian, kata Jokowi, banyak kalangan khawatir akan adanya stimulus fiskal besar-besaran oleh Presiden Amerika terpilih, Donald Trump. "Semuanya juga berbicara mengenai itu. Banyak orang bilang, arus modal akan berbondong-bondong pulang kampung lari kembali ke Amerika," paparnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, banyak juga analis di awal tahun yang mewanti-wanti mengenai naiknya sentimen proteksionisme di seluruh dunia mengenai risiko yang akan terjadinya perang dagang. Apalagi, ada beberapa pemilu di beberapa negara Eropa di mana tokoh-tokoh garis keras dikhawatirkan bisa menjadi presiden atau perdana menteri, baik pemilu legislatif di Belanda, pilpres dan pemilu legislatif di Perancis, dan pemilu legislatif di Jerman.
Tapi apa yang terjadi akhirnya? Jokowi menyampaikan, dolar AS justru melemah sepanjang tahun 2017. Ia melanjutkan bahkan sudah kembali di bawah titik saat kemenangan Presiden Trump di pemilu Amerika tahun lalu. Arus modal ke negara-negara berkembang, tambah Jokowi, termasuk ke Indonesia juga mencapai sebuah rekor.
Selain itu, Presiden mengingatkan, yang terpilih di Eropa malah pemimpin-pemimpin yang sudah ada terpilih kembali. Bahkan di Perancis yang terpilih adalah tokoh reformis, yaitu Presiden Emmanuel Macron.
Presiden melanjutkan, ekspor negara-negara berkembang, khususnya di Asia malah melonjak. Ia menambahkan bahwa tahun 2017 adalah tahun di mana laju pertumbuhan perdagangan dunia kembali di atas laju pertumbuhan ekonomi dunia, pertama kalinya dalam 7 tahun.
"Angka-angka seperti ini harus kita ikuti terus, sehingga memberikan rasa optimisme kita untuk menyampaikan hal-hal yang positif, menyampaikan hal-hal yang optimis," tutur Jokowi.
Ekspor Indonesia sendiri, lanjut Presiden, tahun ini naik doubel digit, sekitar 15-17 persen. Ia menambahkan bahwa investasi internasional ke Indonesia tahun ini juga double digit, di sekitar 13-14 persen. Rating Indonesia, lanjut Presiden, mendapatkan upgrade, yang pertama, SMI kembali ke layak investasi atau investment grade, terakhir dari Fitch rating juga BBB- menjadi BBB.
Karena itu, Presiden menekankan agar hal yang optimis ini harus terus disampaikan. Ia menegaskan jangan yang tidak baik terus disampaikan, agar ada keseimbangan. "Yang kita inginkan rasa optimisme sehingga menanamkan modal itu menjadi sebuah semangat kita semuanya," ujar Jokowi. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Plt. Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, menguatnya politik identitas belakangan ini terjadi karena pemerintah mengabaikan keadilan sosial. Hal itu ditandai dengan beberapa kata kunci yang telah meramaikan jagat politik Indonesia sepanjang 2017, yaitu hoax, SARA, toleransi, politik identitas, dan UU Ormas.
"Semuanya bukanlah isu yang menyenangkan. Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI. Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoax, yang oleh para pengamat di-framing sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional," kata Fadli seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (29/12).
Dia menegaskan, sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat kita berkaca diri. "Politik identitas erat kaitanya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat. Mengeksploitasi kekhawatiran sangatlah tak berguna. Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?" ujarnya.
Sejak awal, Fadli berpandangan, jika benturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan semata sebagai persoalan "sektarian versus kebhinekaan. Meminjam analisisnya Inglehart dan Norris, populisme biasanya berkembang karena dua faktor, yaitu kesenjangan ekonomi dan terjadinya benturan kebudayaan.
"Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan, tetapi karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial. Jangan lupa, indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya di masa pemerintahan Pak Jokowi ini," kata Fadli.
Dia mengutip studi Amy Chua, yang mengatakan, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. "Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan," tegasnya.
Di luar soal ekonomi, benturan kultural juga bisa jadi pemicu munculnya populisme. "Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena gesekan kebudayaan ini. Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang," papar Fadli.
Ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, dan bahkan—entah secara sengaja maupun tak sengaja—sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut. Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi.
Itu sebabnya, resep untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi, melainkan dengan menata kebijakan ekonomi dan politik, termasuk politik tata ruang, yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan mereka yang selama ini termarjinalkan.
"Kita akan segera menginjak tahun politik. Penting buat pemerintah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Untuk itu, ruang publik kita mestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Sayangnya, pemerintah kadang justru menjadi pihak yang turut mengeruhkan suasana. Kita lihat kasus Saracen, misalnya. Polisi awalnya mengekspose kasus Saracen seolah ini adalah kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial. Masyarakat kita dulu menanggapinya dengan heboh," kata politikus Partai Gerindra itu.
Sayangnya, lanjut dia, yang bisa kita baca dari proses peradilan yang tengah berjalan, tuduhan-tuduhan polisi yang bombastis tadi tak ada yang masuk dalam dakwaan jaksa. Artinya, tuduhan-tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan. "Kita tentu berharap agar ke depannya bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat," ujarnya.
Menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma."Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas," pungkas Fadli. (mag)
Dalam rangka meningkatkan penetrasi internet broadband diseluruh pelosok NKRI, khususnya untuk memberdayakan pelaku UMKM, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperkenalkan dua layanan internet WiFi unggulan berbasis jaringan fiber optik, yakni WiFi Corner 2.0 (WiCo 2.0) dan WiFi Station.
Tujuh parpol mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait keputusan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU). Ketujuh parpol keberatan atas keputusan KPU soal verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2019.
"Tujuh partai resmi telah mendaftar (gugatan sengketa), tapi permohonan belum lengkap, jadi ada kesempatan untuk memperbaiki permohonan," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar kepada wartawan, Jumat (29/12).
Ketujuh parpol yang mengajukan gugatan adalah Partai Idaman, Partai Suara Rakyat Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Republik, Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Rakyat.
Fritz mengatakan syarat yang belum terpenuhi adalah tiga rangkap dokumen permohonan dan bukti hingga objek sengketa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 13 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
"Di Perbawaslu kita meminta agar setiap permohonan itu terdiri dari satu permohonan asli dan tiga rangkap, baik permohonan dan juga bukti. Kita minta soft file bukti, list bukti, itu sebagian ada yang belum memenuhi," sambungnya.
"Kami juga minta ada identitas pemohonnya, itu tidak jelas juga siapa, apakah ketua, sekjen, kalau kuasa apa ada surat kuasanya atau tidak. Juga yang paling penting adalah beberapa partai lupa untuk memasukkan objek sengketa, yaitu SK kemarin," sambungnya.
Fritz menegaskan surat keputusan KPU menjadi hal penting yang harus dijadikan bukti utama dalam pengajuan sengketa.
"SK KPU tersebut sebagai bukti utama dalam pengajuan sengketa, karena itulah dasar mereka lolos atau tidak ke verifikasi faktual," ujar dia.
Ketujuh partai diberi waktu perbaikan selama 3 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan (kekurangan dokumen) diterima oleh pemohon. Batas waktu perbaikan adalah 4 Januari 2018. (dtc/mfb)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik peran sektor swasta terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Penelusuran itu dalam rangka pengembangan perkara.
"Jadi ada swasta, ada penyelenggara negara, ini sedang berlanjut. Seperti yang pernah saya katakan berkali-kali bahwa kasus e-KTP ini bukan kasus lari jarak dekat. Ini lari jarak jauh, ini maraton. Jadi masih banyak," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di kantornya, Jumat (29/12).
Awalnya, Syarif masih merahasiakan klaster mana yang disasar. Namun akhirnya dia menyebut klaster swastalah yang kemungkinan bakal dijerat.
"Oke sebagai hadiah ulang tahun (KPK), mungkin (pelaku) dari pihak swasta," ucap Syarif.
Sejak Kamis (28/12) kemarin, KPK memang menyatakan sedang mengembangkan kasus e-KTP. Beberapa orang yang telah diperiksa adalah Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan Ketua DPR nonaktif Setya Novanto.
Terkait kasus ini, banyak nama memang disebut terlibat dalam pengondisian proyek e-KTP hingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Hingga kini, KPK juga sudah memproses hukum 6 orang.
Empat di antaranya sebagai terdakwa, yaitu Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang kasusnya sudah vonis, serta Setya Novanto, yang masih dalam proses pengadilan. Ketiga terdakwa pertama pun sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Sementara itu, dalam penyidikan, KPK sedang merampungkan berkas perkara anggota DPR Markus Nari dan Anang Sugiana Sudihardjo. (dtc/mfb)
Dua lembaga penegak hukum, Polri dan Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat membentuk satgas antipolitik uang terkait Pilkada 2018. Satgas ini akan mengawasi permainan politik uang para calon kepala daerah.
"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan KPK, ´Pak, kita buat saja tim bersama.´ Nanti Mabes Polri membuat khusus satgas money politics. Nanti Kabareskrim saya suruh untuk membentuk, tarik beberapa anggota yang memiliki idealisme yang kuat dan kita biayai khusus, dan setelah itu mulai dari Januari kita bergerak sama," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jumat (29/12).
Dalam pelaksanaannya, temuan kasus yang menyangkut UU KPK akan ditangani KPK. Polri juga bisa menerima penyerahan penanganan kasus dari KPK.
"Yang tidak bisa ditangani KPK, KPK boleh tangkap dan serahkan ke Polri. Polri juga bisa tangkap sendiri juga, dan Ketua KPK sangat setuju. Tadi pagi pun kami berdiskusi, sudah sepakat," jelas Tito.
Soal teknis pembentukan, Tito meminta KPK bersama Kabareskrim Komjen Ari Dono melakukan pembahasan bersama. Tito berharap lahirnya satgas antipolitik uang dapat menciptakan pilkada yang bersih.
"Saya sampaikan (kepada KPK) untuk mengundang Kabareskrim, membuat tim itu komposisinya kita lihat nanti wilayah mana yang rawan politik. Tidak semua wilayah, tapi beberapa wilayah rawan politik. Kita anggap memberi efek deterrent," papar Tito. (dtc/mfb)
