JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap bisa menyelesaikan kasus korupsi e-KTP dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga tuntas. Selain itu juga KPK akan menggeber penyelesaian kasus lain yang sempat tertunda tahun lalu.
"Resolusi 2018, kasus e-KTP dan BLBI bisa diselesaikan tuntas," kata Syarif, Senin (1/1/2018).
Selain itu, Syarif berharap bisa membawa para tersangka korupsi korporasi ke pengadilan. Para tersangka korupsi di bidang sumber daya alam juga menjadi salah satu yang ditargetkan oleh Syarif untuk diberantas.
"Tindak pidana korupsi korporasi dan korupsi sumber daya alam lebih banyak yang sampai penuntutan," ujarnya.
Sebelumnya, Syarif mengatakan akan menuntaskan kasus-kasus yang tertunda di antaranya kasus yang melibatkan RJ Lino serta kasus Bank Century. "(Kasus) yang lain sedang dilakukan, misalnya penetapan tersangka yang tadi dikatakan, misalnya RJ Lino juga sekarang lagi dihitung (angka kerugiannya), bekerja sama juga dengan BPK. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Kita jadikan prioritas di tahun 2018, jangan sampai kelamaan," kata Syarif kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Beberapa kasus memang ada yang tersendat sepanjang 2017. Penyebabnya macam-macam, jumlah penyidik yang tak imbang hingga konsentrasi penyidik tersedot menangani kasus-kasus besar lain. Seperti dugaan korupsi proyek e-KTP dan penertiban Surat Keterangan Lunas BLBI kepada Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
KPK juga memilih bersikap hati-hati dalam pengumpulan bukti yang dimiliki. Kasus-kasus itu mandek dalam periode kepemimpinan Ketua KPK, Agus Rahardjo Cs, padahal kasus-kasus itu sudah naik ke tingkat penyidikan.
Berikut sejumlah kasus mandek.
1. Kasus TPPU Tubagus Chaeri Wardana
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis bersalah dalam kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Namun, Wawan masih harus menghadapi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka pencucian uang, pada 13 Januari 2014. Tapi, hingga kini lembaga antirasuah itu belum meningkatkan kasus TPPU Wawan ke penuntutan.
Ratusan saksi telah diperiksa selama hampir empat tahun mengusut kejahatan penyamaran aset hasil korupsi suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu. Mulai dari penyelenggara negara, politisi, pihak swasta, hingga selebritis, telah dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Wawan.
Tak hanya memeriksa saksi, penyidik KPK turut melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset Wawan yang disinyalir berasal dari praktik korupsi.
Aset-aset Wawan yang disita dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di antaranya, aset bergerak, sekitar 74 mobil dan satu motor besar, serta 100 unit tanah dan atau bangunan yang berada di Bali, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
KPK menduga Wawan meraup keuntungan berlebih dari, sedikitnya 1.200 proyek di lingkungan Pemprov Banten, Kota Tangerang Selatan dan Kota Pandeglang, selama kurun waktu 2002 hingga 2013 lalu.
Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menggunakan 300 perusahaan fiktif, dalam melancarkan kejahatannya tersebut. Pemeriksaan saksi untuk kasus TPPU Wawan, dilakukan KPK pada awal tahun ini.
2. Kasus Korupsi Eks Dirut Pelindo II RJ Lino
KPK mulai penyidikan kasus dugaan korupsi Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJ Lino), dengan surat perintah penyidikan tertanggal 15 Desember 2015.
Lino dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) alias mesin derek besar kontainer pada 2010.
Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd., dalam pengadaan tiga alat berat tersebut. Dalam kasus ini negara ditaksir merugi hingga Rp60 miliar.
Lino sempat mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, namun kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 26 Januari 2016. Lino juga sudah diperiksa sebagai tersangka pada 5 Februari 2016.
KPK telah memeriksa 60 saksi, yang terdiri dari unsur pejabat dan staf Pelindo II, pejabat Kementerian BUMN dan swasta. Bahkan, lembaga antirasuah telah mengirim penyidik ke Tiongkok untuk mencari bukti lainnya, dalam kasus Lino ini.
Belakangan, KPK kesulitan mendapatkan harga asli QCC, yang dibeli perusahaan plat merah tersebut dari perusahaan asal Tiongkok tersebut. Otoritas Tiongkok belum memberikan harga asli barang tersebut.
3. Kasus TPPU Rohadi
KPK menetapkan mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi sebagai tersangka gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pada 31 Agustus 2016. Rohadi sebelumnya dijerat sebagai tersangka suap pengamanan perkara pedangdut Saipul Jamil.
Setelah pengusutan berjalan setahun lebih, penyidik KPK belum juga merampungkan berkas perkara Rohadi itu.
Dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU, Rohadi diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Bekasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Rohadi disinyalir menyamarkan uang miliaran rupiah dari hasil korupsi.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Rohadi, di antaranya mobil ambulans, Mitshubisi Pajero Sport, Toyota Yaris. Kemudian uang Rp700 juta yang ditemukan di mobil Rohadi saat ditangkap penyidik KPK.
Selain itu, ada dua rumah di Perumahan Royal Residence Blok A6 Nomor 12 dan Blok D3 Nomor 8, Cakung, Jakarta Timur, Rumah Sakit Resya Permata, rumah di Cikedung dan di kampung Lungadung, Indramayu, serta satu unit Apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
KPK terakhir kali memanggil saksi-saksi untuk penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU Rohadi pada Juni 2017.
4. Kasus Suap Eks Bos Lippo Group
KPK menetapkan mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro sebagai tersangka suap kepada mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada sekitar November 2016.
Dari surat dakwaan terhadap bekas pegawai Lippo Group Doddy Aryanto Supeno dan Edy Nasution, Eddy Sindoro disebut merestui pemberian sejumlah uang dengan total mencapai Rp2,3 miliar kepada mantan panitera PN Jakarta Pusat itu.
Sampai saat ini, Eddy Sindoro belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Chairman PT Paramount Enterprise Internasional itu dikabarkan masih berada di luar negeri. KPK pun sudah meminta pihak imigrasi mencegah yang bersangkutan ke luar negeri sejak April 2016.
KPK sudah beberapa kali melayangkan surat panggilan untuk Eddy Sindoro, namun yang bersangkutan mangkir.
5. Kasus Suap Eks Dirut Garuda Indonesia
KPK menetapkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo, yang merupakan beneficial owner Connaught International Pte Ltd, sebagai tersangka suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.
Emirsyah diduga menerima suap dari Rolls-Royce melalui Soetikno, CEO sekaligus salah satu pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA). Suap yang diduga diterima Emirsyah yakni dalam bentuk uang sebesar €1,2 juta dan US$180 ribu, serta barang bernilai total US$2 juta yang tersebar di Indonesia dan Singapura.
Baik Emirsyah maupun Soetikno, mereka berdua telah diperiksa penyidik KPK, pada sekitar Februari 2017. Usai diperiksa KPK ketika itu, Emirsyah mengaku akan kooperatif selama penyidikan kasus suap ini.
KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan dan menyita dokumen terkait kasus dugaan suap pembelian mesin untuk pesawat Garuda Indonesia. KPK mengonfirmasi pada Juni 2017, berkas perkara Emirsyah dan Soetikno bakal segera rampung.
Kasus-kasus di atas, merupakan kasus yang penanganan di tingkat penyidikannya memakan waktu hampir setahun hingga empat tahun.
Sementara itu, hingga 30 September 2017, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian, penyelidikan 70 perkara, penyidikan 78 perkara, penuntutan 58 perkara, inkracht 48 perkara, dan eksekusi 49 perkara. (dtc/mfb)
Munculnya nama Sudirman Said sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah yang dideklarasikan partai Gerindra dan didukung kolega koalisinya, seperti PKS dan PAN. Hal itu membuat partai-partai lain harus berhitung dalam menentukan calon pesaing Sudirman Said.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta kepada Kadishub Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melakukan razia terhadap bus pariwisata di tempat-tempat wisata yang lokasi menanjak, Seperti di Puncak Bogor, Lembang Bandung, Batu Raden dan lain sebagainya. Permintaan itu menyusul ditemukannya dua bus Pariwisata yang mengangkut turis asal Thailand yang tidak layak, saat dirinya melakukan ram check terhadap kendaraan itu, di Jalur Yoykarta-Magelang, Sabtu (30/12).
Selain itu, berdasarkan temuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ditemukan sebanyak 30 persen bus dan truk yang dilakukan ramp check ternyata dalam kondisi tak laik jalan.
Untuk itu menegaskan bahwa kendaraan yang tidak laik jalan dilarang untuk beroperasi.
"Kita sudah wanti-wanti kepada operator, jika kendaraan tidak laik tidak boleh beroperasi, kita minta petugas untuk selalu menjaga," tegas Menhub saat Dialog Merangkai Silaturahmi Bersama Menteri Perhubungan, di Lawang Sewu Semarang, Sabtu malam (30/12).
Menurut Menhub saat dirinya melakukan ramp check di Muntilan KM 22 ruas jalan Yogyakarta-Magelang, Sabtu siang (30/12) menemukan bus pariwisata yang mengangkut wisatawan asal Thailand tidak laik jalan.
"Turis dari Thailand kita pindahkan dengan bus yang kita sediakan. Bus yang tidak laiknya kita kandangkan. Artinya ada hal-hal yang abai yang dilakukan oleh sebagian operator dan pelaku transportasi itu," kata Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.
Ditambahkan Menhub, ia telah datangi tiga titik untuk memantau Angkutan Natal dan Tahun Baru, yakni Muntilan, Terminal Tidar Magelang dan Terminal Bawen. Menhub ingin memastikan angkutan darat bertambah baik. Dari indentifikasi tersebut, Menhub menyimpulkan angkutan darat kurang maksimal. "Artinya banyak hal-hal prinsip yang belum dipenuhi, yakni yang berkaitan dengan keselamatan, seperti kelaikan kendaraan," tegasnya.
Menhub mengatakan harus ada instrospeksi dari semua pihak berkaitan dengan angkutan darat khususnya bus. Dalam pengamatan Menhub menyebut bahwa tingkat keekonomian bus tidak mencapai suatu titik yang feasible. Namun karena keselamatan itu yang utama, maka tidak ada tawar-menawar.
"Tetapi bagaimana ini mendorong agar laik, oleh karenanya kita menghimbau kepada Dishub Kabupaten memberikan pembagian untuk melakukan penegakan hukum bersama Polisi. Kepada Dishub di arah tempat wisata," tegas Menhub. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memecat 24 anggota polisi dan memberikan sanksi terhadap 70 anggota aktif. Dua orang di antaranya perwira menengah.
"Dari awal saya sudah katakan, saya akan tindak tegas setiap anggota yang nakal. Bila perlu langsung PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) saja kalau mereka masih main-main. Itu saya buktikan karena sepanjang tahun 2017 ini ada 24 anggota dipecat," kata Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara saat rilis di Mapolresta Palembang, Minggu (31/12).
Zulkarnain menyebut kebanyakan anggota yang dipecat karena kasus narkoba. Penindakan tegas terhadap personel yang melanggar dipastikan akan tetap berlanjut.
"Tahun 2017 kejahatan transnasional mengalami peningkatan, salah satunya adalah peredaran narkoba yang semakin memprihatinkan. Kalau ada anggota terlibat juga kita sikat. Tidak ada toleransi untuk peredaran dan jangan macam-macam," sambungnya
"Bisa jadi mereka pas masuk itu ada permainan (sogok), jadi pas dinas dia nakal. Artinya, kalau dia nakal, dia jelek kita copot dan biarlah kami kehilangan ratusan anggota nakal daripada buat jelek institusi," tutur Zulkarnain.
Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Didi H mengatakan dari 24 anggota yang dipecat secara resmi, 2 orang di antaranya merupakan perwira menengah. Mayoritas anggota dipecat karena terlibat kasus peredaran narkoba dan ikut membekingi.
"Perwira menengah ada 2 orang yang dipecat, mereka terbukti dan terlibat membekingi dan menjadi penakai narkoba. Bahkan saya sudah katakan, berikan sanski lebih berat daripada masyarakat pada umumnya atau hukuman mati saja," kata Didi. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH/Polisi Syariah) Aceh memasang baliho berisi imbauan tidak merayakan tahun baru. Ada sejumlah larangan terpampang di sana seperti tidak boleh membunyikan lonceng hingga menyalakan kembang api.
Baliho ukuran besar tersebut dipasang di depan Kantor Satpol PP dan WH Aceh di Jalan Teungku Daud Beureueh, Banda Aceh Aceh. Pada bagian atas tertulis pesan yang mengajak tidak keluar malam tahun baru.
"Sukseskan! Aksi tidak keluar malam tahun baru 2018," bunyi bagian atas baliho.
"Tidak menabuh lonceng seperti Nasrani, tidak meniup terompet seperti Yahudi dan tidak membakar kembang api seperti majusi memuja api," isi bagian tengah baliho.
Di baliho tersebut juga mengutip satu hadis yang diriwayatkan Ahmad. "Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka (HR Ahmad)."
Sementara bagian paling bawah baliho berisi pesan agar mengisi liburan tahun baru menurut agama masing-masing.
"Berbanggalah menjadi muslim! Mari kita isi masa liburan ini dengan cara dan agama kita masing-masing," demikian isi baliho.
Plt Kasi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan WH Aceh, Nasrul Miadi, membenarkan baliho tersebut milik Satpol PP dan WH Aceh. Baliho di pasang di depan kantor.
"Iya itu punya Satpol PP dan WH Aceh. Kalau tidak salah semalam dipasang," kata Nasrul.
Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan seruan berisi larangan perayaan tahun baru dengan hura. Seruan yang kini ditempel di tempat-tempat keramaian tersebut diteken oleh Forkopimda Kota Banda Aceh. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menyambut perayaan malam tahun baru 2018 PT Transportasi akan memberlakukan pengoperasian layanan bus Transjakarta hingga pukul 5 pagi. Terutama untuk jalur-jalur wisata.
"Kami akan menambah armada yang akan beroperasi sehingga bisa membantu mobilisasi masyarakat yang ingin tahun baru di Sudirman, Thamrin maupun di Ancol," ujar Direktur Pelayanan dan Pengembangan Bisnis PT TransJakarta Welfizon Yuza, Minggu (31/12/2017).
Diantara layanan Bus TransJ yang akan diperpanjang jam operasinya ada busway rute Harmoni-Ancol yang akan beroperasi mulai pukul 17.00 WIB sore nanti hingga pukul 05.00 WIB, Senin (1/1/2018). Penyediaan rute ini untuk melayani warga yang berencana menghabiskan malam tahun baru di Ancol, Jakarta Utara.
"Koridor 1 kita siapkan 50 armada, nanti kita operasikan mulai koridor 1 dan juga kita akan lihat kondisi di lapangan kalau misalnya dibutuhkan penambahan pelanggan nanti kita akan melakukan penambahan bus lagi secara bertahap," ujarnya. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendadak memindahkan penumpang dua bus pariwisata yang tengah melintas di KM 22 ruas Jalan Yogyakarta-Magelang. Langkah itu dilakukan Menhub menyusul ditemukannya kondisi bus yang tak laik jalan saat dilakukan rampcheck di lokasi. Bus yang mengangkut turis asal Thiland dengan Tujuan Candi Borobudur dinilai tak laik jalan. Sementara bus lainnya tak memiliki ijin trayek.Bahkan pihaknya langsung mengandangkan dua busa tersebut.
"Ada tiga bus yang kita periksa. Dua bus laik jalan dan satu bus tidak laik. Dari dua bus yang laik, ternyata satunya tidak memilki izin trayek. Satu unit tidak laik digunakan oleh turis dari Thailand. Oleh karenanya tadi kita lakukan pemindahan wisatawan mancanegara dari Thailand menuju kawasan wisata candi Borobudur dengan bus yang sudah kita siapkan," jelas Menhub, saat melakukan pemantauan dan peninjauan arus balik Angkutan Natal dan Tahun Baru di Jawa Tengah, Sabtu (30/12).
Disebutkan Menhub kondisi tidak laik jalan yang ditemukan terhadap bus itu, diantaranya ban yang bermasalah. "Bannya sudah rusak. Tadi kita berusaha mentolerir. Kita suruh ganti dengan ban cadangan yang mereka punya dan tenyata kondisi ban cadangannya juga tidak laik," jelas Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.
Untuk itu pihaknya langsung memberikan sanksi ditempat berupa larangan untuk memuat penumpang. Selain itu bus tersebut juga akan dikandangkan. Selain itu dua mobil kita kandangkan. Yang satu tidak ada izin trayek, tidak berpenumpang dan satu yang tidak laik, yang mengangkut wisatawan mancanegara dari Thailand. "Jadi nanti proses hukumnya saya minta ke Kepala Dinas Perhubungan Magelang untuk tindaklanjuti, dan ini menjadi contoh. Berikutnya Kepala Dinas Perhubungan harus lakukan sendiri," ujar Menhub.
Ramp check yang dilakukan Menhub itu menindaklanjuti hasil random check yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat terhadap kelaikan mobil-mobil khususnya bus pariwisata dan truk. Dari hasil tersebut diindikasikan ada 30 persen yang tidak laik jalan. Menhub mengatakan apabila kendaraannya tidak laik maka kendaraan tersebut tidak boleh jalan dan tidak boleh menaikkan penumpang. Hal ini menurut Menhub sudah diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Perhubungan dan sudah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa.
Pihaknya mengimbau seluruh Dinas Perhubungan untuk turun ke lapangan dan memeriksa, baik secara berkala (berjadwal) maupun secara acak. Menhub juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan minimal razia secara acak.
"Jadi kita lakukan penegakan hukum dengan konsisten. Karena kita tidak ingin ada kecelakaan seperti rem blong di suatu tempat. Terlihat sepele tapi kalau sudah terjadi akibatnya bisa fatal, dan kita tidak dapat mengatakan siapa yang bertanggung jawab," tandas Menhub. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Merayakan malam tahun baru dan car free night malam pergantian tahun baru di Kawasan Puncak Bogor, Polres Bogor berencana menutup Jalan Raya Puncak mulai petang nanti. Penutupan jalur dilakukan dimulai pukul 18.00 WIB pada 31 Desember 2017 hingga pukul 06.00 WIB pada Senin, 1 Januari 2017.
Untuk itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau masyarakat yang hendak menuju kawasan Puncak, Bogor, tidak nekat pergi saat CFN diberlakukan. Dia meminta masyarakat untuk tidak menuju Puncak mulai hari ini pukul 12.00 WIB.
"Mulai (diterapkan) pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB. Tidak ada kendaraan yang naik maupun turun, tidak ada. Saya imbau kepada masyarakat untuk sebelum jam 12.00 WIB nggak usahlah naik lagi ke atas. Begitupun kendaraan yang dari arah Cianjur mau ke bawah. Ini car free night yang pertama kali di sana," ujar Tito di RS Polri Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (28/12).
Namun polisi menghimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan disekitar kawasan itu untuk bisa menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan saat puncak ditutup.
"Ada jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat ketika Puncak ditutup agar tidak terjebak di kemacetan," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama, Jumat (29/12).
Beberapa jalur alternaif yang bisa ditempuh antaralain:
- Melalui Jalur Cibubur (Kendaraan dari arah Jakarta yang mengarah Puncak/Cianjur dialihkan melalui jalur Cibubur-Cileungsi-Jonggol-Cariu-Cikalong-Cianjur), Jalur alternatif berjarak 86,1 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 45 menit.
- Melalui Jalur Caringin, Sukabumi. (melalui jalur Ciawi-Caringin-Cijeruk-Cicurug-Cibadak-Sukabumi Kota-Cianjur. Jarak rute tersebut mencapai 86,6 km dengan waktu tempuh 3 jam 45 menit.)
Sementara bagi warga masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru di Kawasan Puncak Kepolisian juga telah menyiapkan kantong-kantong parkir untuk menampung pengunjung kawasan puncak yang diperkirakan akan membludak.
"Ada lima titik kantong parkir. Warga bisa menaruh kendaraan di kantor parkir yang sudah disediakan," ujar Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Rendy Setia Permana, Sabtu (30/12).
Lima titik kantong parkir tersebut berada di Brasco FO di Jalan Raya Cimacan, Rumah Makan Rindu Alam 2 Jalan Cimacan, DSE FO Jalan Cimacan, Rumah Makan Simpang Raya 1 Jalan Cipanas, dan Rumah Makan Simpang Raya 2 Jalan Cimacan. Total, 160 kendaraan bisa diparkir di 5 lokasi tersebut.
Selanjutkan dengan ditutupnya akses jalan dan gelaran car freeday maka kepolisian akan menyediakan shuttle bus. Akan ada dua bis dengan kapasitas 34 penumpang yang akan mondar mandir melayani penumpang dijalaur Puncak. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) bakal masuk ke dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). "Salah satunya Pak BW. Karena Pak BW yang paling mumpuni di bidang itu," ucap Sandi di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (30/12).
Meski sudah menyebut nama, Sandi masih enggan mengungkapkan nama-nama lainnya. Sandi mengaku, dia bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membicarakan kriteria tim yang nantinya akan membantu gubernur.
Sandi ingin tim gubernur akan diisi oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya, seperti di bidang pencegahan korupsi, penataan pesisir, dan bidang percepatan pembangunan. "Sampai hari ini saya berbicara dengan pak gubernur lebih ke arah kriteria-kriterianya. Tokoh-tokoh yang sudah dikenal sebagai expert di masyarakat. Jadi mohon sabar ada satu-dua hari sebelum mereka bertugas. Nanti kita kordinasi sama pak gubernur," lanjut Sandi.
Perlu diketahui, BW memang bukan orang asing bagi Anies-Sandi. BW merupakan salah satu Tim sukses pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017. BW juga sudah beberapa kali terlihat menyambangi Balai Kota DKI untuk bertemu dengan Anies. Namun, dalam beberapa kali wawancara, BW enggan mengakui bahwa dirinya datang terkait dengan rekrutmen tim gubernur.
Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, seluruh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta bakal diisi kalangan profesional. Nantinya, anggota TGUPP yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan dikembalikan ke SKPD masing-masing.
"Yang dari PNS DKI kami tidak pakai semua. Kami kembalikan ke... mungkin kembali ke SKPD-nya. Ya (dari kalangan profesional semua)," kata Saefullah.
Dalam menentukan anggota Tim Gubernur, kata Saefullah, tidak dibuka proses pendaftaran. Sebab, sejak pertama kali dibentuk pada era Presiden Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, tak diberlakukan proses pendaftaran. "Dulu juga nggak begitu (buka pendaftaran). Tahun 2014, 2015, 2016 nggak begitu. Ini kan tim yang membantu kepala daerah," terang Saefullah.
Di satu sisi, Saefullah memastikan pemilihan anggota Tim Gubernur tak asal tunjuk. Pemprov DKI Jakarta tetap melihat latar belakang para kandidat. "Asal tunjuk tentu nggak. Misal milih pemain bola. Brasil kan pemain bolanya bagus-bagus, kita ke Brasil mau cari pemain bola, begitu turun pesawat langsung tunjuk kamu, kamu, kamu. Itu namanya asal tunjuk. Kalau dilihat dulu pengalamannya di bidang apa, itu bukan main tunjuk," papar dia.
Pembentukan Tim Gubernur DKI Jakarta tinggal menunggu peraturan gubernur (Pergub) dari Anies Baswedan. Tim itu bakal memakan anggaran APBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp28 miliar, dengan jumlah anggota 73 orang. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Bendahara KPUD Kabupaten Blitar Teguh Sutjahja (53) ditahan Kejaksaan Negeri Blitar atas dugaan korupsi senilai Rp1,7 miliar. Peran Teguh diduga membantu sekretaris KPUD Kabupaten Blitar, Eko Budoyo, mencairkan anggaran Pemilu Legislatif tahun 2013-2014. Karena tanpa dilengkapi SPJ atau tidak terdapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran tersebut, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,74 miliar.
"Memang benar kami telah menahan saudara Teguh Sutjahja selaku bendahara KPUD Kabupaten Blitar. Penahanan mulai dilaksanakan pada Kamis (28/12) sampai 16 Januari 2018," kata Kasi Intelejen Kejari Blitar Safi Hadari, Sabtu (30/12).
Masa penahanan di Lapas Kls II B Blitar ini, tambah dia, dapat diperpanjang sampai masa penyidikan terhadap kasus disangkakan kepada tersangka selesai dilaksanakan.
Menurut Safi, penahanan dilakukan karena keadaan sekarang menimbulkan kekhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana.
"Karena sekretaris (KPUD Kabupaten), Eko Budoyo sampai sekarang DPO belum juga ketemu. Supaya tidak terulang, makanya kami lakukan penahanan bendaharanya," ungkap Safi.
Teguh sendiri ditahan, usai memberikan keterangan pada pihak penyidik Kejari Blitar. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar lalu menerbitkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : PRINT-01/O.5.22/Fd.1/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 . Isinya, memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.
Warga Minggir dari, Kanigoro Kabupaten Blitar ini melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya, Kejari Blitar memasukkan Sekretaris KPU Kabupaten Eko Budoyo (57) Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No 97/O5.22/Fd.1/2017, Kejari Blitar meminta bantuan pencarian dan penangkapan Sekretaris KPU Kab Blitar, Eko Budoyo dalam kasus penyalahgunaan dana Pemilu 2014. Dalam kasus itu, hasil audit BPK menyatakan, kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan realisasi penerimaan pajak DKI naik Rp5,2 triliun dari tahun lalu. "Kami dengan mengucapkan syukur menyatakan apresiasi yang sangat tinggi ke masyarakat Jakarta bahwa tahun ini realisasi penerimaan sampai 29 Desember, naik Rp5,2 triliun dari penerimaan tanggal 29 Desember 2016," ungkap Sandi, di Rumah Dinas Wagub, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/12).
Sandi menjelaskan, kenaikan tersebut, sesuai dengan pembicaraannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak. Tak hanya itu dalam hal kepatuhan, Pemprov akan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait. "Bersama instansi seperti KPK, kejaksaan tinggi, dan instansi lainnya," ucapnya.
Dengan capaian yang dinilainya cukup memuaskan itu, Sandi optimistis dalam dua hari ini, akan ada penambahan Rp40-50 miliar lagi untuk penerimaan pajak. "Dan sekitar Rp 200-300 miliar dibukukan bulan Januari. Jadi Pak Edi Sumantri (Kepala BPRD DKI) dan jajarannya di BPRD dan termasuk teman-teman KPK, instansi lainnya, dan masyarakat Jakarta kami bersyukur bahwa ini capaian luar biasa naik 16 persen," ungkap Sandi.
Capaian terbesar, kata Sandi, ada pada penerimaan pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"PBB Rp8 triliun targetnya, kita bisa menembus sedikit. BPHTB juga menembus dan pajak kendaraan bermotor karena kemarin OK O Tax ternyata juga cukup bisa menopang tambahan dari penerimaan di bidang pajak," tuturnya. (dtc/mag)
Selain itu, Sandi juga mengatakan, penerimaan pajak tahun ini telah melampaui target penerimaan pajak dalam APBD. Per hari ini, kata Sandi, target penerimaan pajak melampaui target hingga 4 persen. "Targetnya APBD-P 2017 Rp 35,3 triliun. Hari ini sudah Rp 36,5 triliun. Jadi ada Rp 1,2 triliun. Ini capaian yang luar biasa," katanya. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta masyarakat untuk waspada terhadap kejahatan seksual kepada anak pada malam tahun baru. Untuk itu, KPAI mengimbau agar masyakaray mengawasi hotel atau wisma selama perayaan tahun baru 2018.
Ketua KPAI Santoso mengatakan, tempat-tempat itu rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan seksual untuk melancarkan aksinya. "Sebagian kelompok sosial menyambut perayaan tahun baru dengan euforia bahkan rentan mengarah kepada kejahatan seksual. Menginap di area wisata, dalam sejumlah kasus, bagi pelaku kejahatan seksual dijadikan momentum untuk melancarkan aksinya," ujar Santoso, Sabtu (30/12).
KPAI meminta perhatian dan dukungan semua pihak termasuk manajemen hotel maupun penginapan untuk lebih selektif dalam memberikan promo. Agar tidak disalahgunakan oleh oknum pelaku kejahatan seksual.
"Hotel, penginapan, wisma, losmen, cottage, villa jangan sekali-kali memberikan promo khusus, diskon khusus, untuk kepentingan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perketat manajemen layanan agar anak tidak dijadikan obyek seksual oleh para pelaku kejahatan," paparnya.
Lebih lanjut, Santoso meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas bila ada hotel maupun tempat penginapan yang melanggar. "Maka jika ada hotel, villa, wisma, losmen, cottage, memberikan diskon khusus untuk menfasilitasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Agar pemerintah daerah tegas memberikan punishment, jika perlu cabut izinnnya," tambah Santoso.
Akhir kata, KPAI mengimbau agar momentum pergantian tahun disambut dengan hal-hal yang berbau positif. Dirinya berharap agar Indonesia ramah anak dapat segera terwujud di tahun baru 2018.
"Kami berpesan bahwa momentum tahun baru harus disambut dengan positif, tatap tahun 2018 dengan visi besar, harapan besar dan langkah besar, bukan hura hura, apalagi euforia yang justru menodai spirit positif tahun baru," katanya. (dtc/mag)
