JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan banding atas vonis terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP. Andi Narogong divonis 8 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi proyek e-KTP.
"JPU telah menyatakan banding untuk putusan Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Andi Agustinus," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (2/1/2018).
Dalam pertimbangannya, KPK lebih berfokus pada penerapan hukum Pasal 2 dan Pasal 3 dalam banding tersebut. Selain itu, KPK berfokus pada penerapan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi bersama-sama dalam proyek e-KTP.
"Dalam proses banding ini, yang menjadi fokus JPU adalah penerapan hukum, terutama terkait dengan pihak-pihak yang melakukan korupsi bersama-sama dan penerapan hukum Pasal 2 dan Pasal 3. JPU lebih berfokus pada penerapan hukumnya. Jadi, kalau lihat tingginya vonis itu, sudah sama dengan tuntutan," ucap Febri.
Menurut Febri, pengajuan banding ini agar konstruksi proyek e-KTP memiliki keterkaitan dengan kasus terdakwa lain, Irman dan Sugiharto, serta sidang terdakwa Setya Novanto. Menurut Febri, keterangan Andi juga memiliki keterkaitan dengan bukti-bukti Setya Novanto.
"Kita juga hargai hakim kabulkan JC (justice collaborator) karena Andi membuka peran pihak lain. Namun, untuk penerapan hukum Pasal 2 atau Pasal 3 dan pihak yang diduga bersama-sama, itu yang sedang jadi perhatian JPU agar konstruksi kasus e-KTP seluruh ini lebih saling terkait dan terintegrasi dengan yang lain, Irman dan Andi serta SN yang sedang berjalan. Karena ada keterkaitan keterangan Andi dengan beberapa bukti Setya Novanto," ujar Febri.
Diketahui, hakim menilai Andi terbukti sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara tersebut. Hakim juga mengabulkan permohonan menjadi justice collaborator yang diajukan Andi.
Selain dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, hakim membebani Andi membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar.
Jumlah uang pengganti ini dikurangi pengembalian uang Andi Narogong sebesar USD 350 ribu. Bila uang pengganti tidak bisa dipenuhi dalam waktu satu bulan setelah putusan hukuman berkekuatan tetap, harta Andi disita. (cdn/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Prof Dorodjatun Kuntjoro Jakti sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Penyidik memeriksa Dorodjatun terkait perannya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Dorodjatun sebagai Ketua KSSK jadi perlu lihat karena surat tersebut ditandatangani saksi saat itu sebagai Ketua KSSK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Selasa (2/1).
Febri mengatakan penyidik juga ingin mengetahui proses pembuatan surat tersebut. Sebab menurut Febri ada tahapan dalam penerbitan surat tersebut.
"Kita ingin tahu bagaimana proses pembuatan surat itu usulan siapa dan juga proses perdebatan sebelumnya seperti apa. Karena ada tahapan SKL itu terbit misalnya klasifikasi utang sebelumnya sampai diputuskan sluruh kewajiban selesai sehingga SKL bisa diterbitkan," kata Febri.
Dorodjatun menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 9 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2004. Namun usai diperiksa KPK, Dorodjatun enggan menanggapi pemeriksaan KPK pada hari ini. Dorodjatun diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung.
"Tanya saja KPK," ujar Dorodjatun.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka selaku mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.
Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.
SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002. KPK menyebut perbuatan Syafruddin menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perundingan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) akan kelar sesuai target yang ditetapkan. Saat ini proses negosiasi tentang kepastian berusaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu masih terus berlangsung.
Menurut Sri Mulyani, menyusul telah berubahnya izin usaha dari kontak karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemerintah dan Freeport telah memasuki tahap detail tentang 4 kesepakatan yang telah ditetapkan, yakni mengenai divestasi saham, pembangunan smelter, perpanjangan kontrak, dan stabilitas hukum dan fiskal.
"Kita masih akan sesuai dengan target, yaitu melakukan 4 hal dalam satu paket perjanjian dengan Freeport. Sekarang ini sudah dibahas sangat detail, mengenai masalah masing-masing," ujar Sri di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (2/1).
Terkait perpanjangan operasi, sehubungan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), terutama yang mencakup dan memasukkan seluruh item-item mengenai seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Freeport.
"Katakanlah seperti pembangunan smelter, kapan jangka waktunya, bagaimana kita mengukur progress-nya," tegasnya.
Demikian pula dengan masalah penerimaan negara dan kepastian investasi, menurutnya pemerintah akan menetapkan bagaimana tingkat pembayaran royalti pajak daerah maupun pajak pusatnya.
"Kemudian mengenai divestasi, kita juga melakukan detail langkah-langkah sampai kepada tahunnya dan kapan kita akan melakukan eksekusinya," tutur Sri Mulyani lagi
Menurut Sri dalam pembahasan sejauh ini tak ditemui kendala dalam negosiasi. Seluruh hal detail yang dibahas masih sesuai dengan harapan masing-masing pihak. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan besaran inflasi tahun ini jauh dari target APBN yang ditentukan sebelumnya. BPS mencatat mencatat inflasi sepanjang 2017 sebesar 3,61%, atau masih di bawah target APBN sebesar 4,3%.
"Dengan 0,71% ini berarti tahun kalendar (YoY) 2017 sebesar 3,61%. Angka ini bagus karena berada jauh di bawah target APBNP 4,3%," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan besaran inflasi 2017 sebesar 3,61% di 2017 inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,28% dan terendah di Sorong 0,18%.
Disebutkan Suhariyanto, inflasi Desember 2017 yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya juga dianggap normal karena memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru 2018. Banyaknya hari libur membuat permintaan mengalami lonjakan.
"Sekarang kalau inflasi Desember 2017 0,71% ini kita duga pasti inflasinya lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, karena banyak libur dan banyak permintaan. Dengan 0,71% ini oke, karena secara total 2017 3,61%," ujarnya.
Besaran inflasi pada Desember 2017 tercatat sebesar 0,71%. Terjadinya inflasi pada Desember 2017 tersebut disebabkan karena andil makanan, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
Menurut Suhariyanto besaran inflasi pada Desember 2017 yang tercatat sebesar 0,71%, andil terbesar inflasi disebabkan oleh kenaikan bahan makanan seperti kenaikan harga beras, telur ayam, daging ayam, hingga tomat.
"Jadi inflasinya 2,26% andil bahan makanan 0,46%. Ada beberapa komoditas yang memberikan andil kenaikan harga beras, telur segar andilnya 0,08% dan daging ayam ras 0,07%, cabai merah andil 0,05%, beberapa sayuran tomat cabai rawit wortel 0,01-0,02%," ujar Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).
Kenaikan harga makanan jadi dan rokok juga menyumbang inflasi hingga 0,30%. Isu kelangkaan Elpiji juga memberikan andil inflasi pada Desember 2017 sebesar 0,71%.
Sedang untuk sandang, kesehatan andilnya aman sebesar 0,01%, untuk pendidikan, rekreasi dan olah raga tidak ada andilnya," ujarnya.
Sementara pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2018, sektor transportasi dan telekomunikasi juga memberikan andil. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan.
"Untuk transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan itu andilnya 0,14%, karena meningkatnya permintaan karena libur Natal dan tahun baru, pertama angkutan udara 0,10%, tarif angkutan antar kota 0,01%, itu dipicu kenaikan oleh angkutan udara," jelasnya. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penyidik KPK memanggil mantan Menteri Koordinator Perekonomian Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).
"Diperiksa sebagai saksi dalam kasus BLBI untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung)," tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (2/1).
Dorodjatun tiba di gedung KPK, sekitar pukul 10.00 WIB. Ia mengenakan batik berwarna biru dan celana hitam dan langsung menaiki tangga menuju ruangan pemeriksaan.
Saat masuk gedung KPK ia tak banyak berkomentar kepada wartawan yang menghadangnya digedung KPK. Sebelumnya nama Dorodjatun tak ada dalam pemeriksaan KPK hari ini.
Dalam kasus BLBI ini, KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka, selaku mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kasus ini berawal saat Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun pada Mei 2002.
Namun, pada April 2004, Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), yang memiliki kewajiban kepada BPPN.
SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI. KPK menyebut perbuatan Syafruddin menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun
Pada saat proses SKL itu dikeluarkan Dorodjatun menjabat Menteri Koordinator Perekonomian (9 Agustus 2001-20 Oktober 2004). Dorodjatun sebelumnya juga pernah diperiksa penyidik KPK dalam kasus SKL BLBI. Pemeriksaan itu dilakukan pada 4 Mei 2017. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - PT Pertamina (Persero) akan menggelontorkan dana dana sebesar US$1,7 miliar atau sekitar Rp23 triliun (kurs Rp 13.500) untuk mengelola Blok Mahakam. "Komitmen penuh Pertamina untuk kesinambungan produksi di wilayah kerja juga dibuktikan dengan anggaran yang dikucurkan pada 2018 yang lebih dari US$ 1,7 miliar untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi," kata Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/1).
Sebagai informasi, Blok Mahakam sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesie (TEPI). Namun per 1 Januari 2018, Blok Mahakam resmi dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di bawah naungan PT Pertamina (Persero).
Selain itu, Syamsu juga menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak selama masa peralihan. Pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi Blok Mahakam yang telah melewati masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009, mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya.
"Sebagai komitmen menjaga kesinambungan operasi dan produksi, sampai hari ini kami telah menuntaskan pemboran 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke-15 dalam beberapa hari ke depan, yang ditargetkan dari Juni hingga Desember 2017, transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM telah mencapai 98,23%, melakukan penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai US$ 1,27 miliar untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam," terang Syamsu.
Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, cadangan migas di Blok Mahakam mampu bertahan hingga 15 tahun. Angka ini juga akan bertambah bila perusahaan mau membuat sumur kembali.
Pasalnya, dengan membuat sumur baru, cadangan migas lainnya akan bisa ditemukan sehingga menembah cadangan dan waktu ketahanannya. "Masih lama sih cadangannya paling enggak 15 tahunan ya. Gini, kalau cadangan migas itu ketemu terus diproduksi kan turun tapi kalau kita ngebor lagi ya ketemu lagi kan tinggi (meningkat jumlah cadangan)" kata Amien.
Lantas, berdasarkan data SKK Migas, per November 2017, Blok Mahakam memproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Kemudian untuk cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat.
Baca juga: Sah, Pertamina Kelola Blok Mahakam
SKK Migas menargetkan produksi di Blok Mahakam 42,01 ribu barel minyak per hari dan gas bumi 916 mmscf per hari. Angka tersebut rencananya dicapai dengan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 buah, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur serta pengembangan lapangan/ POFD (Plan Of Further Development) 5 migas di Blok Mahakam.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Bambang Manumayoso mengatakan bahwa proyeksi 2018 dari Blok Mahakam akan bertambah hingga 40 MM. Hal ini berkat tambahan sumur yang dilakukan oleh pihaknya. "Berkat tambahan 14 sumur, proyeksi kita naikkan menjadi 40 MM, dan Insya Allah kita akan menaikkan lebih dari Total E&P Indonesie," pungkasnya. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemadaman listrik wilayah Jakarta dan sekitarnya warnai awal tahun 2018. Listrik padam sejak pagi ini, Selasa (2/1) di beberapa lokasi. Gangguan aliran listrik itu terjadi diareal yang cukup luas, dari wilayah Jakarta Bagian Barat hingga sebagian Kawasan Banten.Padamnya listrik sempat menyebabkan layanan Kereta Rel Listrik di wailayah Jabotabek mengalami gangguan dan tak berfungsi.
Menurut Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya, Dini Sulistyawati, gangguan listrik di wilayah Jakarta ini disebabkan adanya gangguan dari subsistem Muara Karang-Gandul pada pukul 07.18 WIB.
"Subsistem Muara Karang-Gandul ada gangguan, tadi pukul 07.18 WIB. Trafo IBT-nya yang bermasalah," ungkap Dini, Selasa (2/1).
Namun Dini mengatakan untuk saat ini, pasokan listrik sudah dialihkan ke subsistem lain. Karena itu, listrik di sebagian wilayah Jakarta sudah mulai kembali normal secara perlahan.
"Saat ini sebagian sudah menyala. Jadi dimanuver ke subsistem lain. Jadi berlangsung mungkin sebentar lagi akan menyala semua," ujarnya.
Disebutkannya bebebrapa wilayah di Jakarta yang masih mengalami gangguan listrik antara lain Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
"Masih ada beberapa titik lagi, sebagian Jakarta barat, sebagian Jakarta selatan. Soalnya Muara Karang-Gandul bukan cuma menyuplai listrik wilayah Jakarta saja," tuturnya. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perhubungan akan menggandeng pakar penataan kota untuk membahas penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah punya kajian, namun perlu ada pertimbangan lain terutama terkait penempatan pedagang kaki lima (PKL) di jalan raya.
Karena itu, Kemenhub tetap akan mengundang pakar untuk membahas penataan itu. "Tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri (Perhubungan) bahwa fungsi jalan harus digunakan untuk berlalu lintas. Tapi kita nanti lihat apa sebenarnya kebijakan Pak Gubernur terkait dengan itu sudah ada kajiannya kan? Artinya kan tidak sembarangan atau sekonyong-konyong ada kebijakan seperti itu" kata di Gerbang Tol Cikarang, Senin (1/1).
Bambang mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu apa yang melatarbelakangi Anies mengambil kebijakan tersebut. Diskusi bersama pakar pun akan digelar. "Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan FGD, kita diskusi, kita undang para pakar, kemudian dari pemerintahan juga, kira-kira bagaimana penataan Tanah Abang ke depan," tuturnya.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menanggapi konsep baru penataan kawasan Pasar Tanah Abang oleh Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Budi menilai pedagang kaki lima (PKL) harus ditempatkan di lahan yang benar.
Anies-Sandi menata kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jati Baru Raya untuk lapak PKL. Budi mengatakan perlu ada pembahasan antara pihaknya dengan Pemprov DKI terkait konsep baru penataan Tanah Abang.
"Makanya itu salah satu yang perlu kita bahas ya nanti, di mana mau taruh PKL, ya pedagang, harus ditaruh di tempat yang benar," ujar Budi di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/12).
Menurut Budi, perlu ada rapat antara pihaknya, Pemprov DKI, PT KAI, TransJakarta, dan perwakilan Organda untuk membahas kemacetan di Tanah Abang. Perlu ada pembahasan terkait konetifitas antar moda transportasi umum di lokasi tersebut.
"Ya kita mesti duduk sama-sama dengan PT KAI, DKI yang diwakili Organda, Transjakarta dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang kita harus memikirkan bahwa koneksitas antar moda ke moda lain harus difikirkan secara baik," katanya.
"Di situ akan ada terobosan Jakarta seperti apa sehingga daya angkut besar, ya terus lintasan kita lihat lagi dari mana ke mana juga dimungkinkan juga ada feeder-feeder yang skalanya tidak terlalu besar," imbuhnya.
Budi menyebut banyak penumpang KRL yang turun di Stasiun Tanah Abang bekerja di wilayah Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat. Dengan adanya bus-bus pengumpan yang tidak terlalu besar, maka akan mengurangi mobil berukuran kecil yang berada di wilayah Stasiun Tanah Abang. "Kalau sekarang ini banyak yang pakai ojek dan macam-macam kalau itu terjamin akan lebih bagus," ucapnya.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun akan ditugaskan untuk membantu penyelesaian masalah di Tanah Abang. "BPTJ itu (wewenangnya). BPTJ akan saya tugaskan untuk mengangkat itu sebagai suatu tempat yang seharusnya," tutur dia. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto belum dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menilai partai tersebut belum memenuhi syarat verifikasi faktual di poin kepengurusan.
Verifikasi faktual dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman didampingi oleh komisioner lainnya di kantor DPP Partai Berkarya, Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Senin (1/1). Selain KPU, turut hadir juga anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.
Ketua Umum Partai Berkarya Neneng Anjarwati Tutty dan Sekjen Badaruddin Andi Picunang langsung menyambut kedatangan dari KPU. Saat verifikasi dilakukan, KPU menilai Partai Berkarya belum memenuhi syarat sebab bendahara umum (bendum) berhalangan hadir.
"Tingkat keterwakilan perempuan memenuhi syarat, domisili kantor memenuhi syarat, kepengurusan kan ada tiga macam, ketua memenuhi syarat, sekjen memenuhi syarat, bendahara umum belum memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Wahyu menjelaskan bendahara umum partai tak hadir karena sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Dia pun menerangkan syarat verifikasi yang belum dipenuhi bisa diperbaiki pada masa perbaikan.
"Yang bersangkuran sakit. Jadi pengurus inti ketua umum memenuhi syarat, sekjen memenuhi syarat dan bendahara belum memenuhi syarat sakit dan dirawat di RS. Sehingga yang belum memenuhi syarat itu akan diperbaiki pada saat masa perbaikan," tuturnya.
Selain itu, Wahyu mengatakan sempat ada kesepakatan dalam pelaksanaan verifikasi tadi untuk mendatangi bendahara umum di rumah sakit. Namun, hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut.
"Kita verifikasi ulang, tadi ada jalan tengah pada saat masa perbaikan, kita bersama dengan tim dari Partai Berkarya jika diperlukan akan mendatangi rumah sakit," imbuhnya.
Sementara itu, meskipun verifikasi faktual di tingkat pusat dinilai belum memenuhi syarat, verifikasi di tingkat daerah tetap dilakukan. Wahyu mengungkapkan ada beberapa tempat yang secara bersamaan dilakukan verifikasi faktual pada hari ini. "Tetap jalan terus, jalan terus. Pada hari yang sama KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual di tingkat provinsi demikian juga di kabupaten atau kota," ujarnya. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus postingan dosen Universitas Indonesia Ade Armando sudah masuk proses penyelidikan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, saat ini pihak Bareskrim akan berkoordinasi dengan jajaran Polda Metro Jaya saat saat penyidik menemukan bukti-bukti tindak pidana.
"Kalau proses penyelidikan sudah berjalan, bukti-bukti pidana sudah dapat, penyidik akan melakukan supervisi. (Laporan) di mana pun akan kita kumpulkan, entah di Bareskrim atau di Metro Jaya," jelas Iqbal di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/1).
Iqbal menggambarkan penanganan atas laporan dugaan penistaan agama dapat ditangani Bareskrim, dapat pula ditangani Polda Metro Jaya, mengingat Ade Armando masih berstatus tersangka dari kasus yang sebelumnya di sana. "Jadi bisa saja Bareskrim melimpahkan ke Polda atau bisa saja Bareskrim menarik (penanganan kasusnya). Tunggu, ini ada tim supervisinya. Biarkan kami memproses penyelidikan di Bareskrim sebentar. Nanti, ketika tindak pidana itu dikatakan oleh penyidiknya ada dan sama, kita akan lakukan koordinasi," terang Iqbal.
Iqbal mengatakan kepolisian masih menyelidiki kelima laporan tersebut dan, bila ada bukti tindak pidana, polisi akan menegakkan hukum yang berlaku. "Bila terdapat bukti pidana sesuai laporan, kita akan lakukan proses. Prinsipnya, hukum akan ditegakkan," tegas Iqbal.
Sebelumnya, Ade dilaporkan oleh lima pihak berbeda terkait postinganya yang dinilai mengandung SARA dan hoax terkait imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. Para pelapor diantaranya perorangan atas nama Ratih Puspa Nusanti, Front Mahasiswa Islam (FMI), LSM Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), FPI DPD DKI Jakarta dan perorangan atas nama Michael.
"Bahwa pernyataan akun Facebook Ade Armando amat sangat melecehkan hadis Rasulullah SAW. Bahwa Al-hadis atau As-sunnah adalah sumber kedua setelah Alquran, yang menjadi rujukan umat Islam dalam beribadah, sehingga memiliki kedudukan mulia pada keyakinan umat Islam," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat FMI Ali Alatas, Jumat (29/12) lalu.
"Jadi kami membuat laporan. Ada tiga, dari pribadi atas nama Michael. Mewakili umat Islam, FPI DPD DKI Jakarta, Bang Japar. Masing-masing kami membawa dua saksi," kata pengacara dari Bantuan Hukum FPI DKI, Mirza Zulkarnaen, Sabtu (30/12).
Atas laporan itu, Ade Armando angkat bicara. Ade pun memberikan penjelasan. Terkait unggahan gambar mengenai Habib Rizieq yang tampak mengenakan atribut Natal, Ade menyatakan bahwa itu dibuatnya justru untuk menjelaskan bahwa hal tersebut adalah hoax.
"Saya tidak pernah menghina agama dan ulama, yang sering jadi sasaran serangan saya adalah orang yang disebut ulama tapi menyebarkan kebencian, seperti Rizieq Shihab. Saya menghormati para ulama, seperti KH Quraisy Shihab, Prof Syafii Maarif, Gus Mus, dan KH Said Aqil," kata Ade, Minggu (31/12).
"Soal gambar rombongan ulama beratribut Natal, jelas saya tulis ´ini hoax´," tegasnya. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan verifikasi faktual terhadap Partai Garuda sebagai peserta Pemilu 2019. KPU menilai Partai Garuda telah memenuhi syarat verifikasi tingkat pusat.
"Untuk verifikasi faktual yang di tingkat pusat, kami nyatakan memenuhi syarat," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor DPP Partai Garuda, Jalan Kwitang Raya, Jakarta Pusat, Senin (1/1).
Selanjutnya, Partai Garuda akan mengikuti verifikasi faktual di tingkat daerah. Verifikasi di tingkat daerah akan ditambah dengan poin keanggotaan.
"Selanjutnya hasil verifikasi faktual di tingkat DPW dan di tingkat kabupaten atau kota. Selain verifikasi faktual ini, akan ditambah satu lagi terkait keanggotaan," ujarnya.
Selain itu, Arief menjelaskan ada tiga item yang diverifikasi di tingkat pusat. Ketiganya itu meliputi kepengurusan, domisili kantor, dan tingkat keterwakilan perempuan.
"Yang pertama kepengurusan, yang kedua domisilinya, yang ketiga keterwakilan," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana sangat bersyukur atas keputusan KPU terkait verifikasi faktual di tingkat pusat ini. Dia mengatakan pengurus di tingkat daerah pun siap mengikuti verifikasi dari KPU.
"Mengucapkan syukur alhamdulillah DPP Partai Garuda telah memenuhi syarat di tingkat pusat dan ini awal yang baik," ujarnya.
"Sudah masih berjalan (verifikasi faktual) karena memang jadwalnya yang meneken KPU provinsi dan kabupaten, ada yang sudah kemarin, ada yang hari ini, ada yang tanggal 3," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu memutuskan Partai Berkarya dan Partai Garuda melanjutkan tahap verifikasi calon peserta Pemilu 2019. Kedua parpol itu diberi kesempatan memperbaiki kekurangan syarat administrasi.
"Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administratif," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Sabtu (23/12).
Partai Partai Garuda adalah sebuah partai politik yang dideklarasikan tanggal 16 April 2015. Ahmad Ridha Sabana menjabat sebagai Ketua Umum partai. Di luar politik, Ridha Sabana adalah Presiden Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) milik Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung mantan Presiden Soeharto.
Pada 2015, melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Partai Garuda mendapatkan ketetapan hukum dan resmi menjadi partai politik.
Partai Garuda mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum 2019 pada tanggal 15 Oktober 2017. Partai ini merupakan partai politik ke-13 yang mendaftar di KPU untuk pemilu 2019.
Ahmad Ridha Sabana mengklaim bahwa Garuda sudah mencapai angka 98 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. Ia memperhitungkan terdapat sekitar 400 ribu anggota partai di seluruh daerah.
Ahmad menambahkan bahwa Garuda dibentuk sebagai salah satu partai politik yang mengakomodasi anak muda, dengan memberikan wadah kepada para pemuda Indonesia untuk memiliki minat untuk berpolitik melalui mekanisme bergabung dengan partai politik. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pisah jalan PKS dengan Deddy Mizwar terkait dengan Pilgub Jabar terungkap jelas dengan diperlihatkannya kontrak politik Deddy dengan Partai Demokrat. Gara-gara tantangan Deddy, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membuka kontrak politik tersebut.
Baik tantangan maupun pengungkapan dokumen ini terjadi di lini masa Twitter. Cerita bermula saat Deddy meminta Hidayat membuka saja dokumen yang dipersoalkan PKS soal dukungan terhadap capres Demokrat.
"Ust HNW org yg baik..utk mengakhiri ini silakan beliau menunjukkan kontrak politik yg dimaksud via sosmed atau sambil ngopi hehe," kata Deddy melalui akun Twitter-nya @Deddy_Mizwar_, Senin (1/1/2018) siang.
Deddy berkicau begitu menanggapi komentar netizen yang merasa bingung mengapa Hidayat terus mengurusi Deddy Mizwar, padahal PKS dan Wagub Jabar itu sudah pisah jalan. Kicauan Deddy itu lantas dibalas oleh Hidayat. Hidayat menyanggupi usulan Deddy untuk membuka dokumen itu. Dokumen pun diunggah.
Dokumen satu lembar itu berjudul ´Pakta Integritas´. Pada intinya, dokumen itu berisi kesanggupan Deddy, yang telah menjadi kader Demokrat, mendukung capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat.
"Bang @Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yg pd point 3 jelas menyebutkn ttg komitmen Demiz unt gerakkan mesin Partai unt memenangkan Presiden/Wakil Presiden yg diusung olh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yg sangat dekat dg Antum," kata Hidayat.
"Sekali lagi, kami hormati pilihan politik Bang Demiz. Sbgmn kami juga berterimakasih, Bang Demiz pun hormati pilihan politik kami di PKS," sambung Hidayat.
Menanggapi dokumen yang diunggah Hidayat, Deddy tak membantah atau membenarkan. Menurutnya, wajar kader partai diminta mendukung capres/cawapres yang diajukan partai.
"Hehe kalo dokumen itu yg dimaksud, mk dosa apa yg sy lakukan pd PKS. bukankah Ustadz sbg kader PKS juga harus mendukung capres/cawapres yg diusung PKS?" tanya Deddy, yang resmi menjadi kader Demokrat pada November 2017.
"Saya sdh menerima keputusan PKS utk tdk bersama. Jd klarifikasi ini bukan utk menyudutkan ust n PKS melainkan utk mengakhiri kemarahan n kebencian di netizen krn statement ustadz," sambung Deddy.
Merespons pernyataan Deddy, Hidayat menyatakan PKS sudah legawa pisah jalan dengan ´Jenderal Naga Bonar´.
"Kami di PKS juga sudah legowo dg pilihan politik Bang Demiz. Itu hak Bang Demiz kan. Tapi ada jg yg tunggangi hal ini unt bikin judul yg sesat, sebarkan fitnah, kompori, unt pecahbelah ukhuwah kita. Sekalipun ttg difitnah mah, bagi kami sudah hafal&kenyang he he he. Hanupis Bang," kata Hidayat.
Tak lama kemudian, ada netizen yang mempertanyakan mengapa Hidayat mengungkap dokumen tersebut ke media sosial. Menurut si netizen, dokumen itu tak seharusnya diunggah. Hidayat menjawab, dia hanya meladeni permintaan Deddy Mizwar.
"Saya lakukan itu, bukan krn nuruti netizen, tapi krn nuruti usul/pernyataan langsung dari Bang Demiz via twitter. Itu saya sebutkan dlm cuitan saya juga. Kalau Bang Demiz tak minta, tak mungkin saya buka. Coba baca lagi cuitan yg dimulai Bang Demiz siang ini," kata Hidayat.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menanggapi surat pakta integritas kontrak politik Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat. Menurutnya tidak ada yang salah dalam surat tersebut. Namun surat itu, ujarnya, untuk keperluan lingkup internal saja.
"Apa yang salah dari surat itu? Sejak dulu yang bersangkutan (Deddy) salah satu pendiri PD," ujar Syarief, Senin (1/1/2018).
Surat tersebut dibuka Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di media sosial. Menurut Syarief, surat tersebut untuk kalangan internal kader PD.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo enggan menanggapi lebih jauh soal surat itu. Roy Suryo malah meminta awak media meminta konfirmasi mengenai surat itu kepada Deddy.
"Kalau soal ´surat´ tadi, bisa konfirmasi langsung saja ke yang bersangkutan," ujar Roy Suryo.
Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari juga meminta awak media mengecek langsung surat itu kepada pengurus DPD Demokrat Jawa Barat. "Maaf, saya sedang rapat. Coba dicek ke DPD Jabar," kata Imelda.
PKS kini berkoalisi dengan Gerindra dan telah mendeklarasikan dukungan ke Mayjen (Purn) Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. PAN juga disebut bergabung dengan koalisi itu namun tak hadir saat deklarasi. Adapun Deddy Mizwar berduet dengan Dedi Mulyadi dan didukung Golkar dan Demokrat. (dtc/mfb)
