JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi soal "hoax membangun" mendapatkan kritik keras dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pernyataan itu merupakan preseden yang buruk. "Itu preseden buruk," ujar Fahri kepada wartawan lewat WhatsApp, Rabu (3/1).
Fahri menyimpan kekhawatiran atas pembentukan BSSN. Fahri menduga sesuatu terkait pembentukan BSSN, salah satunya BSNN dianggapnya bisa jadi ´alat´ pemerintah. "Saya khawatir BSSN mau dipakai sebagai alat penggalangan," ucapnya.
"Ya itu saya dengar dia pengin dibolehkan bikin hoax dan boleh nangkap. Itu bahaya," imbuh Fahri memerinci soal kata ´penggalangan´.
Kritik senada juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Kalau yang dimaksud adalah hoax yang dibuat oleh aparat, ya nanti akan ditiru rakyat juga. Sebaiknya disudahi soal hoax-lah. Masih banyak pekerjaan besar BSSN ini," ujar Sekretaris F-PKS Sukamta kepada wartawan, Rabu (3/1).
Menurut anggota Komisi I DPR ini, masyarakat dapat dengan bijak memanfaatkan media sosial untuk memilah antara informasi hoax dan sebaliknya. Sukamta menjelaskan hoax merupakan sampah teknologi.
"Nanti akan hilang dengan perbaikan kinerja dan komunikasi pemerintah dan ketika masyarakat makin pintar menggunakan media sosial. Hoax ini adalah sampah teknologi, jadi nanti akan hilang sendiri," ucap Sukamta. "Kalau soal SARA, agitasi, terorisme, kekerasan via siber, semua sudah ada di UU ITE. Sudah komplet," tambahnya.
Sebelumnya, Djoko Setiadi menyebut hoax ada yang negatif, ada pula yang positif. Djoko pun mengatakan, apabila hoax sifatnya membangun, tak jadi masalah.
"Kalau hoax itu membangun, ya kita silakan saja, tapi jangan terlalu memproteslah, menjelek-jelekanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas, saya rasa bisa dikurangi," ujar Djoko di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Presiden Joko Widodo membentuk BSSN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Badan tersebut bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Beberapa tokoh nasional diramalkan bakal tampil sebagai penantang Joko Widodo selaku petahana dalam gelaran Pemilihan Presiden 2019. Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio mengatakan, tokoh-tokoh tersebut di antaranya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau lebih populer dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) dan Anies Baswedan.
Selain itu, nama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rizal Ramli juga disebut. "Nama-nama seperti Samad, Gatot, Rizal Ramli, Tuan Guru Bajang, Tito Carnavian, Anies dan nama-nama tokoh lainnya kami prediksi memiliki peluang untuk meramaikan persaingan 2019 selain nama Jokowi dan Prabowo. Nama-nama ini sering muncul saat diskusi kelompok terfokus dan survei," kata Hensat--panggilan akrab Hendri Satrio-- di acara Ngopi Bareng dari Sebrang Istana di Jakarta, Rabu (3/12).
Acara Ngopi Bareng dari Sebrang Istana edisi pertama 2018 ini juga dihadiri oleh Adhi Masardi, Ketua Gerakan Indonesia Bersih, Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhamaddiyah, Enny Sri Hartati, Direktur Indef, Haji Datuk Sweida, Ketua Perkumpulan Profesional Indonesia/Presiden Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia, Lukmanul Khakim, DPP PKB, Mardani Ali Sera, DPP PKS, Titi Anggraini, Direktur Perludem.
Hensat menambahkan bahwa pada 2019 fokusnya memang masih pada Jokowi dan Prabowo, tapi besar kemungkinan Prabowo akan mengambil peran berbeda."Posisi Jokowi saat ini memang masih terlalu kuat bagi penantangnya, makanya saya menggunakan istilah meramaikan 2019. Prabowo kemungkinan akan memainkan berbeda, mungkin sebagai king maker ya, beliau kan tercatat lebih sukses jadi king maker, Jokowj adalah buktinya," jelas Hensat.
Selanjutnya Hensat mengatakan, nama-nama yang disebutkan tadi bisa saja menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, terutama untuk posisi yang akan ditinggalkan Jusuf Kalla lantaran menurut undang-undang sudah tidak bisa mencalonkan lagi. "Posisi cawapres Jokowi lebih ramai diperebutkan dibandingkan capres penantang atau cawapres penantang. Mungkin karena jadi Cawapres Jokowi jalannya lebih menurun menuju kemenangan bila dibandingkan posisi menantang," tambah Hensat.
Dijelaskan Hensat, nama Abraham Samad sempat ramai diperbincangkan sebagai kandidat kuat pendamping Jokowi sebelum memutuskan Jusuf Kalla. Namanya kembali diperbincangkan sebagai calon pengganti Jusuf Kalla bila Jokowi mencari pendamping dengan kriteria ahli hukum dan pejuang anti korupsi.
Nama Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTB dianggap berpeluang maju ke level nasional sebagai representasi Islam.
Hanya saja belum tentu Partai Demokrat mendorong TGB lantaran saat ini Demokrat sibuk mendorong AHY. Rizal Ramli adalah nama lain untuk calon Jokowi. Sang Rajawali Ngepret ini dianggap kandidat mumpuni untuk urusan ekonomi.
Tito Karnavian yang dekat dengan Jokowi pun masuk radar. Berbeda dengan tiga nama tadi, nama Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan justru dianggap sebagai calon penantang kuat Jokowi di 2019. Nama-nama lain yang beredar pun tetap berpeluang menjadi pendamping Jokowi atau memang siap menjadi penantang Jokowi. "Hanya saja keputusan siapa pendamping Jokowi ya ada pada Jokowi," ujar Hensat.
Kondisi ini memang berbeda dengan 2014 saat Jokowi harus mengikuti saran partai pengusungnya untuk urusan cawapres. "Saat ini dengan elektabilitas menjulang Jokowi bisa memilih wakilnya sendiri," pungkasnya. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna menolak memberi keterangan terkait kasus dugaan korupsi helikopter AW-101. Agus beralasan keterangannya itu berkaitan dengan rahasia militer.
"Dalam proses pemeriksaan, dari informasi yang kami dapatkan dari penyidik, saksi tidak bersedia memberikan keterangan dengan alasan, saat kejadian, saksi menjabat sebagai KSAU dan merupakan prajurit aktif sehingga terkait dengan rahasia militer," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (3/18).
Namun KPK tidak akan tinggal diam. Febri menyebut lembaganya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan POM TNI.
"Hal ini tentu akan kami cermati dan dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan POM TNI. Kami percaya komitmen Panglima TNI masih sama kuatnya dalam pengusutan dugaan korupsi di pengadaan heli AW-101 ini," ucap Febri lagi.
Agus hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Setelah mendatangi penyidik KPK selama 2,5 jam, Agus sempat memberi pernyataan soal pembelian helikopter yang kini mangkrak di Bandara Halim Perdanakusuma tersebut.
"Jadi alat pertahanan sistem senjata, untuk militer, pengguna, pengelolanya itu pasti prajurit. Nah, prajurit itu punya sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang kelima, biar teman-teman tahu: Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Itu (makanya) nggak boleh (disebutkan)," tutur Agus.
Pengadaan helikopter jenis angkut penumpang tersebut menimbulkan kontroversi lantaran rencana pembeliannya ditolak Presiden Joko Widodo pada 2015. Awalnya helikopter tersebut ditujukan sebagai helikopter pengangkut very-very important person (VVIP), namun harganya dinilai terlalu mahal untuk kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tak stabil.
Namun, pada 2016, Marsekal (Purn) Agus Supriatna, yang masih menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, kembali melakukan pengadaan helikopter AW-101 dengan perubahan fungsi, sebagai helikopter angkut pasukan dan SAR.
Sebelumnya Agus Supriatna mengaku telah menjelaskan proses pengadaan helikopter Augusta-Westland 101(AW-101) kepada penyidik KPK. Agus pun menghormati tugas KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan itu.
"Segala sesuatu ini kan sudah tugas tanggung jawabnya KPK. Jadi saya sudah jelaskan apa yang bisa saya jelaskan di sana," ucap Agus usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/18).
Kemudian, Agus mengibaratkan pengadaan heli itu dengan membeli supercar Ferrari. Menurutnya, ada spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ketika membeli Ferrari, begitupun heli AW-101 itu.
"Nah, sekarang saya, istilahkannya, saya ini pernah datang ke showroom mobil Ferrari, (Agus kemudian memeragakan dialog antara penjual Ferrari dengan dirinya) ´Ini Ferrari buat apa nih?´ ´ Ini buat jalan-jalan, Pak´ ´Oh buat jalan-jalan seperti ini tho Ferrarinya, berapa nih segini?´," kata Agus.
Namun, Agus menginginkan Ferrari itu bisa pula dipakainya untuk balapan. Untuk memenuhi keinginan Agus, si penjual pun menyarankan beberapa penambahan yang mendukung fungsi balapan Ferrari itu.
"Tapi saya menginginkan Ferrari ini bisa saya pakai suatu saat untuk balap-balapan, untuk trek-trekan, untuk apa, jadi fungsinya sampai 5, beberapa fungsi yang digunakan," ujar Agus.
"Nah, sehingga akhirnya orang di showroom itu mengatakan, ´Oh begini, Pak, berarti saya nanti di mesin akan saya tambah ini, wiring-nya saya akan tambah ini, di bodinya saya harus pasang spoiler, Pak. Tapi waktu bapak balapan, cassis-nya harus bapak ganti. Di waktu basah, Bapak bannya yang ini, tapi waktu kering, Bapak juga harus ubah bannya ini´," imbuh Agus.
Dengan analogi itu, Agus menyebut pengadaan heli AW-101 pun demikian. Namun Agus enggan membeberkan apa saja spesifikasi tambahan untuk heli yang nilai pengadaannya mencapai Rp 738 miliar itu.
"Jadi alat pertahanan sistem senjata, untuk militer, pengguna, pengelolanya itu pasti prajurit. Nah, prajurit itu punya sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang kelima, biar teman-teman tahu: Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya, itu (makanya) nggak boleh (disebutkan)," kata Agus.
Dalam kasus ini, KPK bekerja sama dengan POM TNI. Ada lima tersangka yang ditetapkan POM TNI. Dari pihak sipil, KPK menetapkan Irfan sebagai tersangka pertama dari swasta pada Jumat (16/6). Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.
Sementara itu, untuk kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilainya malah Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar. Namun saat ini POM TNI dan KPK masih menunggu penghitungan kembali kerugian negara oleh BPK.
Pengadaan helikopter jenis angkut penumpang tersebut menimbulkan kontroversi lantaran rencana pembeliannya ditolak Presiden Joko Widodo pada 2015. Awalnya helikopter tersebut ditujukan sebagai helikopter pengangkut very-very important person (VVIP), namun harganya dinilai terlalu mahal untuk kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tak stabil.
Namun, pada 2016, Marsekal (Purn) Agus Supriatna, yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, kembali melakukan pengadaan helikopter AW-101 dengan perubahan fungsi, sebagai helikopter angkut pasukan dan SAR. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Politikus PKS Muhammad Kurniawan mengaku menerima uang USD 140.000 dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng di Surabaya. Uang tersebut untuk commitment fee Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia.
"Uang yang Anda terima 17 Januari 2016 itu dari Aseng uang commitment fee ya?" tanya jaksa kepada Kurniawan saat sidang terdakwa Yudi Widiana Adia di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
"Iya," kata Kurniawan.
Kepada Kurniawan, jaksa mengkonfirmasi apakah ada uang untuk mengurus masalah di KPK. Sebab, Aseng pernah menyatakan dalam persidangan bahwa uang tersebut untuk mengamankan KPK.
"Jadi bukan uang yang akan mengurus masalah di KPK?" tanya jaksa.
"Saya tidak ada kemampuan itu. Yang saya sampaikan itu commitment fee tahun 2016. Itu yang sebenarnya. Itu informasi terkait KPK saya dapatkan dari Pak Yudi, tapi itu commitment fee," ucap Kurniawan.
Lantas, jaksa kembali bertanya kepada Kurniawan informasi mengenai KPK saat bertemu Aseng. Apa yang disampaikan saat bertemu dengan Aseng.
"Informasi KPK disampaikan ke Aseng apa?" tanya jaksa.
"Pak Yudi bilang telepon bahwa itu ada yang sedang diawasi dan jangan banyak komunikasi itu saya sampaikan ke Aseng," ucap Kurniawan. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan beberapa anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Setiap anggota tim tersebut mendapatkan fasilitas gaji yang dianggarkan dari APBD DKI.
Dana untuk gaji TGUPP dianggarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp 19.880.820.000. Ketua TGUPP mendapatkan gaji sebesar Rp 51.570.000 per bulan dengan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.
"Ketua TGUPP mendapatkan gaji Rp 50 juta. Untuk ketua dapat mobil Altis," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Santoso mengatakan gaji yang diterima tim gubernur tersebut terdiri dari beberapa tingkatan. Santoso mengkritisi dimasukkannya PNS bagian administratif dalam tim tersebut.
"Yang berikutnya kami menilai, bahwa TGUPP ini belum semua diisi oleh orang-orang profesional, kenapa? Karena jumlah yang 73 ternyata masuk juga orang sekretariat. Harusnya yang namanya tim gubernur harus orang profesional semua, sementara orang administrasi bagian supporting unit yang bukan bagian dari tim itu," tuturnya.
Santoso mengatakan anggaran untuk gaji tim administrasi yang mencapai Rp 15 juta per bulan harus dievaluasi kembali. Dia meminta tim tersebut hanya terdiri dari anggota-anggota yang profesional saja.
"Jadi ini yang kita evaluasi semoga bisa diterima gubernur dan ke depan jika ada tim seperti ini harus diisi oleh orang profesional misalnya empat bidang, sekarang ada satu bidang kalau 73 itu berarti semua orang itu harus profesional, sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, bagian administrasi gitu," terangnya.
Santoso mengatakan anggaran untuk TGUPP seharusnya Rp 28 miliar. Namun karena dirasionalisasi ke Bappeda maka Rp 8 miliar dimasukkan ke dalam biaya tak terduga (BTT) APBD DKI.
"Rp 19 miliar honor, sementara biaya makan mereka, fotocopy ATK itu Rp 437 juta (setahun). Kalau dijumlah 20 miliar sekian. Sisanya masuk di pot biaya tak terduga APBD Jakarta," sebutnya.
Berikut daftar gaji anggota TGUPP yang dibayarkan sebanyak 13 kali setahun:
Ketua TGUPP (1 orang): Rp 51.570.000
Ketua Bidang (5 orang): Rp 41.220.000
Anggota TGUPP Grade 1 (9 orang): Rp 31.770.000
Anggota TGUPP Grade 2 (7 orang): Rp 26.550.000
Anggota TGUPP Grade 2a (8 orang): Rp 24.930.000
Anggota TGUPP Grade 2b (8 orang): Rp 20.835.000
Anggota TGUPP Grade 3 (9 orang): Rp 15.300.000
Anggota TGUPP Grade 3a (9 orang): Rp 13.500.000
Anggota TGUPP Grade 3b (9 orang): Rp 9.810.000
Anggota TGUPP Grade 3c (8 orang): Rp 8.010.000
Honor Narasumber (2 orang): Rp 1.000.000
Honor Narasumber Profesional (2 orang): Rp 1.400.000
Ada 5 orang yang disebut sebagai anggota inti Tim Gubernur untuk bidang pencegahan korupsi. Bertindak sebagai ketua bidang adalah mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Adapun selaku anggota, ada ketua tim Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Muhammad Yusuf dan bekas Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Kemudian ada salah satu pendiri Kontras, Nursyahbani Katjasungkana, serta yang terakhir ada peneliti Tatak Ujiyanti.
"Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota, disusun sebagai bagian dari TGUPP. Ini pesan utama kita untuk menghadirkan good government. Karenanya, kita tempatkan pembentukan komite ini komite pertama," kata Gubernur Anies Baswedan dalam sambutannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Bidang pencegahan korupsi memiliki beberapa tugas. Terutama, menurut Anies, membangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan aturan di Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, bidang pencegahan korupsi menjadi penghubung Pemprov DKI Jakarta dengan lembaga seperti KPK.
"Komponen tugas, mendorong pembangunan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dan membangun integritas. Menjadi penghubung antara Pemprov DKI dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK. Karena itu, kami ingin melalui pembentukan komite, kami berdua semangat membangun sistem," papar Anies.
Tim Gubernur DKI Jakarta memiliki 5 bidang berbeda. Selain bidang pencegahan korupsi, ada bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, serta bidang percepatan pembangunan. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Serli istri Wakil Wali Kota Gorontalo, Budi Doku ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo saat tengah pesta narkoba, Selasa (2/1) malam. Serli ditangkap bersama temannya LN alias Len.
"Keduanya, ditangkap, sekitar pukul 22.00 Wita, oleh petugas BNNP Gorontalo, di salah satu rumah milik AR alias Adrian yang ada di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Limba UI, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo," kata Kepala BNNP Gorontalo, Brigjen Pol Oneng Subroto, Rabu (3/1).
BNN mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah alat hisap sabu atau bong, tiga sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika sabu, satu buah korek api gas serta enam buah handphone dari tangan kedua pelaku.
"Dari tes urine, keduaya positif mengkonsumsi narkoba," ungkap Oneng.
Saat ini keduannya tengah diperiksa intensif. "Tapi mereka sering nangis saat diperiksa," ujar Oneng.
Pihaknya belum memastikan jenis obat narkoba yang di konsumsi keduanya. "Masih akan kita bawa ke laboratoriun," pungkas Oneng.
rawal Penangkapan terhadap kedua pelaku dari informasi masyarakaya yang melapor kepada pihak BNNP bahwa akan ada pesta narkoba di salah satu rumah. Dari laporan tersebut petugas BNN melakukan penggerebekan yang juga ditemukan barang bukti narkoba. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menyusul masaknya gelombang aksi demonstrasi antipemerintah di Iran yang berlangsung rusuh dan menewaskan puluhan orang. Kedutaan Besar RI (KBRI) di Teheran pun mengeluarkan himbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk menjauhi lokasi demonstrasi di pusat Kota Teheran.
Himbauan itu dikeluarkan KBRI pada 2 Januari 2018. Himbaun resmi itu juga diunggah KBRI Teheran dalam akun Twitter-nya, Selasa (2/1).
"Tetap waspada dan memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing serta menjalin komunikasi dengan sesama WNI dan diaspora Indonesia di Iran," tulis himbau tersebut.
KBRI juga mengingatkan seluruh WNI untuk menghindari kerumunan massa dan lokasi yang dijadikan lokasi unjuk rasa. Pihak KBRI juga mengingatkan agar WNI dan diaspora di negeri tersebut untuk selalu membawa identitas diri, untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan keamanan di tempat umum.
"Hindari interaksi dengan kerumunan massa yang diawasi aparat keamanan antihuru-hara dan tempat yang sering digunakan sebagai lokasi unjuk rasa, seperti Kota Teheran, daerah di sekitar Universitas Teheran, perempatan Vali Asr-Enghelab, dan Tajrish Square," ujar pesan itu.
KBRI Teheran juga mengingatkan WNI dan diaspora tidak mudah terpancing berita dari sumber tidak tepercaya. Dalam suratnya, KBRI Teheran juga menyertakan nomor telepon yang bisa digunakan sebagai pengaduan atau informasi kepada WNI yang berada di negeri para Mullah tersebut.
"Informasi terkini mengenai kondisi keamanan di Iran dapat diperoleh dari media resmi Pemerintah Iran dan KBRI Teheran," pesan surat tersebut.
"Sekiranya terdapat hal yang perlu diketahui bersama mohon dapat menghubungi KBRI Teheran melalui nomor hotline +989129632269, +989120067021, +989120368594, atau +98912189152," tutupnya.
Iran akhir-akhir ini tengah dilanda demontrasi dan aksi unjuk rasa menentang pemerintah. Demonstrasi antipemerintah ini berlangsung sejak Kamis (28/12/2017) pekan lalu. Hingga Senin (1/1/2018), dilaporkan telah 21 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di berbagai kota di Iran tersebut.
Sementara sebanyak 450 orang lainnya dilaporkan ditangkap pemerintah setempat dalam beberapa hari terakhir. Unjuk rasa tersebut dipicu oleh aksi memprotes perekonomian Iran yang memburuk, tapi kemudian bergeser pada penggulingan rezim. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo memastikan akan menindak penyebar hoak di dunia maya.
Djoko menyatakan akan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penyebar hoak. Namun sebelumnya akan memberikan peringatan untuk berhenati.
"Ada tindakan, pasti ada tindakan. Jadi nanti paling nggak kita ingatkan, kita ingatkan supaya berhenti, tapi nanti kalau dia semakin menjadi-jadi nanti ada aturan," ujar Djoko usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (3/1).
Menurut Djoko sebenarnya selama ini sudah ada instansi yang berwenang menindak penyebar hoax, seperti Polri. Untuk itu BSSN akan menggandeng instansi-instansi yang selama ini memiliki badan siber.
"Kita berdayakan semaksimal mungkin sehingga benar-benar ibaratkan sapu lidi kalau kita gabungkan jadi satu kan kuat sekali. Ini juga demikian," ujar Djoko.
Djoko yang merupakan Purnawirawan bintang dua TNI itu berharap BSSN punya wewenang untuk menindak penyebar hoax. Tetapi bisa juga menyerahkannya ke kepolisian.
"Saya sih berharap bisa menindak. Karena kalau ada badan siber tidak bisa menindak juga percuma," kata dia.
Demikian juga dengan kewenangan pemblokiran situs, ia berharap memiliki kewenangan serupa. Namun bisa pula dengan menggandeng Kemkominfo untuk pemblokiran. (dtc/rm)
Namun, dominasi Gus Ipul-Khofifah, coba digoyang oleh PKS yang menawarkan wacana mengusung poros ketiga bersama PAN dan Gerindra.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai NasDem dipastikan mengusung Ridwan Kamil (Emil) sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jabar 2018. Sekjen NasDem Johnny G Plate optimistis ´perahu´ Ridwan Kamil akan tetap berjalan dengan dukungan tiga koalisi: NasDem, PPP, dan PKB.
"Kang Emil pasti jalanlah. Perahunya pasti berlayar. Karena didukung tiga partai, (yakni) NasDem, PPP, PKB," kata Johnny di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Terkait dengan wakil yang akan mendampingi Emil, Johnny menuturkan partainya menyerahkan pilihan tersebut pada Emil. NasDem juga membebaskan Emil terkait waktu deklarasi wakilnya.
"Yang pasti kami menyerahkan kepada Kang Emil (untuk memilih wakilnya), itu pasti. Kami menyerahkan hak menunjuk wakil kepada calon gubernur bernama Ridwan Kamil, yang mana yang dipilih. Kita juga serahkan kepada Kang Emil kapan hari baiknya (untuk deklarasi)," ujarnya.
Seperti diketahui, Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda sempat bertemu dengan Ketua DPD Partai Demokrat Irfan Suryanagara membahas kemungkinan koalisi di Pilgub Jabar.
Menanggapi pertemuan itu, Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustopa menilai itu sebagai hal wajar. Pihaknya yakin PKB akan tetap bergabung bersama NasDem dan PPP untuk mengusung Ridwan Kamil.
"Sampai hari ini tidak ada masalah. Sekarang masih solid. Soal ajakan-ajakan partai lain kepada anggota koalisi itu, menurut saya hal biasa. Misalkan Demokrat ngajak PKB, Golkar ngajak PPP, itu menurut saya biasa. Tidak perlu dikhawatirkan," kata Saan saat dihubungi, Selasa (2/1).
Sementara itu, Emil sendiri menyerahkan sepenuhnya posisi calon wakil gubernur kepada forum yang berisi ketua partai koalisi, yakni Partai NasDem, PKB, PPP, dan Hanura. Menurut Emil, siapa saja boleh jadi wakilnya asalkan seizin forum. Peluang terbuka termasuk nama Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal, yang santer disebut akan mendampingi Emil di Pilgub Jabar 2018.
"Siapa pun yang berminat ingin jadi wakil, silakan saja. Tapi posisinya bukan minta izin ke saya, karena posisi wakil itu ada pada forum. Saya tidak bisa berspekulasi lagi," ujar Emil kepada wartawan, Selasa (2/1).
"Pertanyaan itu (soal Agung) tidak tepat kepada saya. Tepatnya kepada para ketua umum yang hari ini sedang membahas," imbuhnya.
Dia menegaskan tidak akan menolak keputusan koalisi soal calon wakil gubernur yang akan diduetkan. Emil mengatakan telah menyerahkan sepenuhnya kepada forum ketua partai koalisi. "Karena yang menentukan forum ketua umum, jadi diserahkan ke sana," ucapnya.
Pria berkacamata itu menyebut hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai, termasuk PDIP, yang salah satu calon eksternalnya adalah Agung. "Intinya, sampai hari-H tanggal 8 sampai 10 (masa pendaftaran ke KPU) bisa saja ada dinamika yang hadir," tutur Emil. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Memasuki tahun baru 2018, DPR dan pemerintah adu data soal angka kemiskinan sepanjang tahun 2017 lalu. Dari sisi DPR, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, sepanjang tahun 2017 kemiskinan tumbuh subur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, per Maret 2017 jumlah orang miskin bertambah 6.900 jiwa.
"Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam bidang ekonomi menyambut tahun 2018," ujarnya seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (2/1).
Heri mengatakan, dengan tambahan jumlah orang miskin itu berarti jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2017 menjadi 22,77 juta jiwa (10,64 %). Dan angka kemiskinan 2017 ternyata lebih tinggi daripada 2016 yang mencapai 27,76 juta jiwa.
"Sistem itu tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan tapi juga memiskinkan. Pemerintah sering bersembunyi di balik statistik yang acuannya sering jadi polemik, sering salah tafsir, dan bahkan menyesatkan," tandas politisi muda Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, angka ketimpangan masih bertengger di kisaran 0,39. Ini adalah angka berstatus wapada. Dengan kata lain, sistem ekonomi yang dijalankan selama ini masih belum mampu menciptakan pemerataan.
Dikemukakan Heri, postur APBN yang terus defisit dari tahun ke tahun masih tak bisa diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi rakyat banyak. Faktanya, hanya ada 1% orang yang menguasai 39% pendapatan nasional. Lebih dari itu, tak lebih dari 2% orang telah menguasai lebih dari 70% tanah di Republik ini.
"Ekonomi kita tidak dinikmati oleh rakyat banyak. Angka di kuartal III yang mencapai 5,06% tak menggenjot daya beli sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dari 4,95% menjadi 4,93%," ujar Heri.
Ditambahkannya, daya beli masyarakat yang tertekan juga berimbas pada penurunan kinerja industri ritel yang hanya mampu tumbuh di angka 5% dan industri barang konsumsi kemasan hanya tumbuh 2,7%. Mengutip hasil survei Nielsen, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, menyebutkan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.
Ini menjadi bukti bahwa sistem ekonomi yang dijalankan pemerintah belum memenuhi amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Apalagi, kata Heri, ambisi pemerintah membangun infrastruktur masih tercium di dalamnya jejak mengorbankan sektor lain. Bahkan, sebagian dibiayai lewat skema utang yang ujungnya berdampak pada defisit anggaran.
"Pemerintah harus sadar bahwa defisit cenderung meningkat. Penyebabnya adalah realisasi belanja rata-rata tumbuh di kisaran 5%, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran 3%. Pemerintah harus prudent mengelola belanja dan utang. Apalagi kelihatannya pemerintah akan menggantungkan sepenuhnya pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan," kilah Heri lagi.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto justru mengatakan sebaliknya. Dia mengungkapkan, pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), atau berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
"Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 401,28 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 786,95 ribu orang," kata Suhariyanto seperti dikutip setkab.go.id.
Persentase kemiskinan di perkotaan, lanjut Suhariyanto, turun dari 7,72 persen menjadi 7,26 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,93 persen menjadi 13,47 persen. Berdasarkan persentase, menurut Kepala BPS itu, penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 21,23 persen. Sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,18 persen.
Adapun dari sisi jumlah, Kepala BPS Suhariyanto mengemukakan, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,94 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,98 juta orang).
Menurut Kepala BPS Suhariyanto, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2017–September 2017 antara lain adalah, selama periode Maret 2017–September 2017, inflasi umum relatif rendah yaitu sebesar 1,45 persen. Kemudian rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2017 naik sebesar 1,50 persen dibanding Maret 2017 (dari Rp49.473,00 menjadi Rp50.213,00).
Sejalan dengan itu, upah riil buruh tani per hari pada September 2017 naik sebesar 1,05 persen dibanding Maret 2017, yaitu dari Rp37.318,00 menjadi Rp37.711,00. Upah nominal buruh bangunan per hari pada September 2017 naik sebesar 0,78 persen dibanding Maret 2017, dari Rp83.724,00 menjadi Rp84.378,00.
Akan tetapi, upah riil buruh bangunan per hari pada September 2017 turun sebesar 0,66 persen dibanding Maret 2017, dari Rp65.297,00 menjadi Rp64.867,00. Pada periode Maret 2017-September 2017, laju pertumbuhan beberapa harga komoditi pangan cukup terkendali.
Berdasarkan data Susenas September 2017, beras sejahtera (rastra) telah diterima oleh rumah tangga. Rata-rata setiap bulannya, selama Mei-Agustus 2017 rastra telah disalurkan kepada sekitar 30 persen rumah tangga. (mag)
Untuk memastikan kehandalan jaringan dan layanan TelkomGroup, jajaran Direksi TelkomGroup melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke beberapa posko teknis infrastruktur dan pelayanan pelanggan TelkomGroup sesaat sebelum malam pergantian Tahun Baru 2018 (31/12).
