Jika seorang PNS melangsungkan perkawinan maka wajib untuk melaporkan kepada atasan/pejabat yang berwenang.
Petahana yang masih menjabat sebelum tahapan pilkada bisa saja menggunakan kekuasaan sebagai alat politik.
Pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak tahun 2018 sudah semakin dekat. Terlepas dari siapa yang didukung, rakyat tentunya berharap pilkada berlangsung secara demokratis, fair, dan damai.
Pelaku usaha memiliki hak rahasia dagang berupa cara produksi hingga metode pengolahan maupun metode penjualan.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - ASEAN-India diyakini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Samudra Hindia, hal itu akan mendukung terciptanya kemakmuran dan stabilitas di kawasan lingkar Indo-Pasifik. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan ASEAN-India yang digelar Kamis (25/1), di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India.
Indikasi tersebut disampaikan Presiden demi melihat potensi yang dimiliki ASEAN dan India. Salah satunya adanya jumlah penduduk yang mencapai hampir dua miliar jiwa.
"Dari angka tersebut, penduduk usia produktif mencapai hampir 1,5 miliar," ujar Presiden, seperti dikutip setkab.go.id.
Disamping itu optimisme pertumbuhan ekonomi dunia juga dinilai memiliki peran cukup penting, diperkirakan pertumbuhan dunia akan naik menjadi 3,7 persen di tahun 2018 dari 3,6 persen pada tahun 2017.
Presiden Jokowi menyatakan mengapresiasi kerja sama ASEAN-India yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Bahkan ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 5 persen sedangkan ekonomi India diperkirakan tumbuh 7 persen pada tahun 2018.
"Berkat kerja kita bersama, ekonomi tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi global," tandas Presiden Jokowi.
Namun presiden menggaris bawahi, diluar pertumbuhan itu, masih ada sejumlah kondisi global yang belum stabil yang dihadapi ASEAN dan India. Mulai dari pesimisme pelemahan ekonomi global pada jangka panjang hingga meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai negara.
Untuk itu Presiden mengajak ASEAN dan India untuk melanjutkan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan mewakili hampir setengah populasi dunia, 31,6% dari GDP global, dan 28,5% perdagangan dunia.
Dalam hal ini Kepala Negara juga menyatakan kesiapan Indonesia dan ASEAN untuk bekerja sama dengan India dalam rangka menemukan landing zones yang pragmatik agar upaya perluasan dan pendalaman supply chain di kawasan RCEP dapat terwujud.
"Indonesia menyerukan perlunya mengintensifkan upaya menyelesaikan perundingan RCEP pada tahun 2018," tegas Presiden Jokowi. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah mempertimbangkan memangkas pendapatan negara bukan pajak dari gas bumi untuk menekan harga gas industri mencapai keekonomian. Diharapkan harga gas industri ditekan menjadi sebesar USD 6 per MMBTU sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40/2016. Hal itu disampaikan Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kepada media, di Jakarta, Selasa (23/1) malam.
Menurut Arcandra, pemerintah terus mencari opsi terbaik untuk menekan harga gas industri. Salah satunya melalui pengurangan jatah Penerimaan Negara dari gas bumi agar industri gas mendapat harga gas yang kompetitif dan tumbuh optimal.
Namun demikian, Arcandra mengatakan rencana tersebut masih digodok dan masih menunggu keputusan Menteri Keuangan. "Ibu Menkeu bilang ini efeknya berapa kalau dihilangkan, karena pendapatan negara berkurang juga. Kita tunggu dari Bu Menteri Keuangan," ujar Arcandra, seperti dikutip esdm.go.id.
Pemerintah masih mempertimbangkan dampak penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari gas bumi ini, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan harga gas industri sesuai Perpres 40/2016. "Bisa kurang USD 0,7, ada yang USD 0,3. Kecil sekali efeknya. Itupun tidak di bawah USD 6 jadinya," jelas Arcandra.
Sebab apabila hal ini dilakukan, maka potensi pendapatan negara bisa berkurang hingga USD 4,3 juta. "Kita sudah menghitung, jumlah kehilangan PNBP sekitar USD 4,3 juta," tutur Arcandra.
Arcandra mengatakan saat ini, 56 dari 80 perusahaan hasil rekomendasi Kementerian Perindustrian sedang dikalkulasi nilai jika ada penghapusan PNBP. Total kebutuhan gas dari 80 perusahaan tersebut sebesar 21 MMSCFD dimana perusahaan tersebut di luar dari tiga jenis perusahaan yang sudah mengalami penurunan harga, yaitu baja, pupuk dan petrokimia. "Untuk tiga (jenis) industri sudah selesai. Empat jenis industri ini kecil-kecil," ungkap Arcandra.
Empat jenis industri tersebut adalah keramik, kaca, sarung tangan, dan oleochemical.
Kendati demikian, diakuinya penghapusan PNBP masih menjadi pilihan terbaik sembari tetap mengevaluasi dibanding harus memangkas harga di hulu migas. Apalagi harga minyak dunia yang terus merangkak naik, sehingga jadi pertimbangan lain. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus gizi buruk dan kasus campak di Kabupaten Asmat Papua menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selasa, malam (23/1) presiden memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Pemanggilan itu terkait adanya kasus balita gizi buruk dan kasus penyakit campak yang menyerang puluhan Kabupaten Asmat. Presiden menekankan kerjasama sejumlah pihak untuk untuk menangggulangi kejadian luar biasa (KLB) tersebut.
Presiden menghendaki ada penanganan bersama sebagai solusi jangka panjang atas KLB yang berulang terjadi tersebut. Pada kesempatan tersebut Presiden menginginkan masukan dari kepala daerah karena merekalah yang paling mengetahui kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut.
"Akan kita segera putuskan apakah mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastrukstur khusus," ujar Presiden, seperti dikutip setkab.go.id.
Dilaporkan untuk menanggulangi kasus gizi buruk dan campak di Wilayah Agats, Asmat pada 16 Januari lalu, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun ke lapangan. "Tapi itu kan (solusi) jangka pendek," ujar Presiden.
Pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menurut Menteri Sosial Idrus Marham, Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian awal agar mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya masalah ini.
Untuk itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkat ke Papua pada Rabu (24/1) ini. "Arahan Bapak Presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh, tidak bisa sendiri-sendiri," ujar Idrus.
Presiden juga menginstruksikan untuk mencermati kabupaten lainnya meski KLB ini hanya terjadi di Kabupaten Asmat. "Masalah ini tak hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain agar bisa mengantisipasi semuanya," ujar Idrus.
Sementara Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa dirinya telah meminta para Kepala Dinas Kesehatan di Papua untuk melakukan pengobatan. Kerja sama dengan TNI, Polisi, Kementerian Sosial, kita bekerja secara terpadu. Kami membuat program 10 hari pertama ini sudah, 10 hari dilakukan beberapa kegiatan sampai 3 kali, sampai 1 bulan,” tutur Nila. (rm)
Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menetapkan cantrang hanya boleh digunakan nelayan di Laut Jawa dianggap kebijakan diskriminatif. Seharusnya pemerintah tidak membeda-bedakan antara nelayan di Jawa dan luar Jawa.
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menegaskan selama masih berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia seharusnya tak boleh ada perbedaan perlakukan. "Ini jelas sangat diskriminatif. Apa bedanya di Jawa dan di luar Jawa? Apa kalau di Jawa lautnya tidak rusak lautnya? Kita semua masih di bawah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), masih dalam naungan Negara Indonesia. Tidak boleh dibeda-bedakan. Itu namanya diskriminasi," ungkap Edhy saat bertemu wartawan di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/01).
Politikus dari Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan kalau memang pemerintah belum siap sebaiknya jangan memberlakukan larangan tersebut. Alasan pemerintah memperbolehkan penggunaan cantrang di laut utara Jawa karena karena belum siapnya alat tangkap ikan pengganti yang harus diberikan pemerintah kepada nelayan.
"Ya pemerintah harus siap. Bahkan sejak tahun lalu seharusnya ini sudah siap dan sudah selesai pendistribusiannya," kata Edhy.
Sehingga, tambah Edhy, nelayan sudah siap dengan alat tangkap ikan pengganti yang sudah disediakan atau diberikan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, RED). Bahkan pro dan kontra tentang cantrang pun tidak perlu ada lagi. Apalagi pelarangan cantrang yang diskriminatif ini, ini tidak boleh terjadi.
Sebagaimana diketahui usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan perwakilan nelayan di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sepakat untuk memberikan kesempatan nelayan yang biasa berlayar di Laut Jawa untuk menggunakan alat tangkap cantrang.
Kesepakatan itu diambil tanpa mencabut aturan pelarangan cantrang. Bahkan Susi tidak segan menangkap dan menenggelamkan Kapal nelayan yang menggunakan cantrang berlayar di luar laut Jawa. (mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia menyatakan kekecewaanya atas kebijakan Parlemen Eropa yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada tahun 2021. Kebijakan yang diputuskan Parlemen Eropa dalam "the draft of Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources" dalam sesi pleno, 17 Januari 2018, dinilai pemerintah Indonesia sebagai tindakan diskriminasi.
Menanggapi keputusan tersebut, Pemerintah RI menyakatakan, meski keputusan PE dinilai belum final, namun kebijakan tersebut akan mempengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa (UE) serta memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota UE dan berbagai institusi UE dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan.
"Sangat disayangkan, sebagai institusi terhormat, Parlemen Eropa melakukan tindakan ini tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Contoh terakhir adalah resolusi tentang "Palm Oil and Deforestation of Rainforests" dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit," tulis website resmi Kemlu.go.id.
Kemlu juga menyebut, Parlemen Eropa, secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai global land bank bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.
Melalui rilisnya Kemlu juga menyebut Kelapa sawit sepuluh kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa lainnya. "Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber energi terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis daripada upaya pelestarian lingkungan semata," sebutnya.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Industri minyak sawit Indonesia juga telah terbukti berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals.
Dalam penyataan akhir rilis tersebut Kemlu menyataka, bahwa proses selanjutnya dan keputusan akhir RED II dipastikan akan berdampak pada fondasi hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa yang terus tumbuh berdasarkan nilai saling menghormati kepentingan masing-masing.(rm)
Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), khususnya komponen direct cost tahun 1439/2018 naik sebesar Rp 900.670 atau 2,58 persen dari BPIH tahun 1938/2017. Kenaikan ini disebabkan kenaikan biaya penerbangan haji, penyesuaian PPN 5 persen, dan perubahan pola sewa pemondokan di Madinah.
Besaran living cost diusulkan menjadi SAR 1000 perjamaah, namun kompensasinya jumlah makan di Makkah diusulkan meningkat dari 25 kali pada tahun 2017 menjadi 50 kali pada tahun 2018.
Menanggapi penjelasan dari Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, pembahasan BPIH diharapkan dapat mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji. Apalagi, sesuai hasil rapat kerja 4 Desember 2017 lalu, Komisi VIII mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 yang terlaksana baik dan sukses.
"Untuk itu, Komisi VIII juga berharap penyelenggaran haji 1439/ 2018 agar dipersiapkan lebih baik agar pembinaan pelayanan dan perlindungan lebih meningkat lagi pada kepuasan jemaah," kata Ali Taher dikutip dpr.goid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/01).
Komisi VIII juga mendesak agar laporan keuangan ibadah haji 2017 dapat disampaikan lebih cepat agar pembahasan BPIH 2018 dapat segera dilakukan. Selanjutnya pembahasan BPIH 2018 akan dilakukan oleh Panja BPIH Komisi VIII dengan Pemerintah.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir berharap agar BPIH tahun 2018 tidak mengalami kenaikan. "Kami mengharapkan BPIH tahun 2018 tidak naik, hendaknya diusahakan tetap seperti tahun 2017," ungkapnya.
Sebelumnya Menag Lukman menjelaskan, selain pembiayaan operasional penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari direct cost, Pemerintah mengusulkan pula pembiayaan operasional penyelenggaraan haji tahun 2018 yang sumber pembiayaannya berasal dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah sebesar Rp 5,89 triliun.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Selain menggenjot penerbitan sertifikat untuk tanah masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menggiatkan penerbitan sertifikat terhadap tempat-tempat peribadatan.
Sebagai langkah awal pemerintah telah menerbitkan dan menyerahkan 490 sertifikat untuk masjid dan musholla di Sumatera Selatan. Penyerakan itu dilakukan presiden bersamaan dengan kunjungannya di Sport Center Convention Center (PSCC), Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1) pagi.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan kebahagiaannya karena pada kesempatan itu telah diserahkan 490 sertifikat untuk masjid dan musholla. Ia menegaskan, program pemberian sertifikat untuk tempat-tempat ibadah ini akan dilakukan di semua provinsi, karena banyak tempat-tempat ibadah yang belum bersertifikat.
"Ini akan kita sertifikatkan semuanya, baik masjid, baik mushola, kemudian gereja, vihara, klenteng. Semuanya akan kita sertifikatkan," ujar Presiden Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.
Presiden mengatakan, pemberian sertifikat untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, vihara, dan sebagainya itu, akan menjadi tanda bukti hak hukum atas tanah yang ada, sehingga nantinya akan memudahkan pengurus tempat ibadah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perhubungan jagokan tiga proyek kerjasama Indonesia -Jepang jadi peningkatan daya saing Indonesia di mata dunia. Tiga proyek strategis di bidang transportasi itu yakni proyek MRT Jakarta, Pelabuhan Patimban dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Suarabaya.
"Kami siap mengawal proyek-proyek tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia sesuai anjuran dan arahan Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri acara Perayaan 60 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang yang berlangsung di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu (20/1).
Menurut Budi, Jepang pada ketiga proyek transportasi itu memberikan bantuan berupa pinjaman kepada Pemerintah Indonesia, dengan rata-rata jangka waktu pengembalian pinjaman selama lebih kurang 50 tahun.
"Oleh karenanya saya menghargai Jepang memberikan suatu dukungan kepada kita dengan proyek yang strategis," kata Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.
Menhub berharap adanya proyek tersebut bisa memberikan nilai tambah tertentu yang bermanfaat bagi Indonesia. Misalnya untuk proyek MRT Jakarta yang akan mengubah wajah transportasi kota Jakarta. Adanya MRT, Jakarta akan menjadi kota yang memiliki transportasi massal mumpuni, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kemacetan.
Sedangkan Pelabuhan Patimban akan ada menambah kapasitas 7 juta TEUs, sehingga akan ada dua kali lipat kapasitas selain Tanjung Priok. Jakarta dan sekitarnya akan menjadi wilayah hub yang kuat, yang akan mempermudah para eksportir dan importir untuk berdagang dari dan ke Indonesia. Sedang proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya itu adalah suatu proyek transportasi yang membuat nilai-nilai baru di mana menghilangkan perlintasan sebidang dan membuat jarak Jakarta-Surabaya hanya ditempuh dalam waktu 5 jam.
"Ini semua sebagai hal-hal baru yang merupakan quantum leap bagi suatu pelayanan transportasi di Indonesia," tutur Menhub.
Realisasi ketiga proyek tersebut, Menhub mengatakan bahwa tahun ini MRT Jakarta akan selesai, Pelabuhan Patimban ditargetkan tahun 2019 selesai, dan Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dimulai tahun 2018 dan paling lambat 2019.
"Sehingga dalam waktu 2-3 tahun semuanya selesai dan ada suatu nilai tambah baru bagi Indonesia," pungkas Menhub.
Sementara untuk peningkat infrastruktur transportasi lain juga ada kerjasama dengan Jepang, saat ini sudah banyak seperti inisiatif-inisiatif yang sudah didiskusinya seperti proyek-proyek tentang kereta api, pelabuhan dan lain sebagainya.
"Kita sedang diskusikan. Saat ini kami sedang konsentrasi dulu di tiga proyek ini karena tiga proyek ini besar sekali dan memberikan arti bagi kita semua," jelasnya. (rm)
