JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VI DPR RI dipastikan akan meluluskan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Empat perusahaan itu adalah PT Angkasa Pura II (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Aneka Tambang/Antam (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengatakan keempat perusahaan dipersilakan melanjutkan pengajuan PMN dan Komisi IV akan mempertimbangkan. Sebab empat perusahaan tersebut memiliki peran penting menopang kebutuhan infrastruktur transportasi dan pembangunan pabrik smelter. Dia mengungkapkan untuk Antam memerlukan dana PMN sebesar Rp7 triliun, dari Rp7 triliun pemerintah baru mengucurkan Rp3,5 triliun untuk pembangunan pabrik smelter.

Sementara untuk Hutama Karya memerlukan dana PMN sebesar Rp10 triliun, namun pemerintah baru memberikan Rp2 triliun untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera. Angkasa Pura II memerlukan Rp7 triliun, pemerintah baru mengucurkan PMN sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan runway di Bandara Soekarno Hatta. Sedangkan Adhi Karya membutuhkan dana PMN untuk membangun LRT dari Cibubur ke Jakarta. Menurutnya, pembangunan LRT merupakan bisnis jangka panjang, selain itu pembangunan LRT untuk memecah kemacetan yang ada di jalan tol.

Sedangkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang rencananya ingin mengajukan PMN dalam RAPBN 2016, Hafisz mengaku perlu melihat paparan kedua perusahaan tersebut. Sebab jangan sampai kedua perusahaan tersebut ingin mendapatkan PMN untuk memperoleh uang tambahan dari negara.

"Kalau Jasa Marga tidak perlu kita prioritaskan dapat PMN karena sudah untung. Tidur saja Jasa Marga sudah untung. Duit Jasa Marga kan berputar terus," kata Hafisz, Jakarta, Kamis (16/4).

Sementara itu, Executive Director & CEO IPMI International Business School Jimmy M Rifai Gani mengatakan BUMN sejatinya bagai sebuah perusahaan swasta yang harus dikelola profesional, sehingga tidak harus mengandalkan anggaran negara untuk mendongkrak kinerja bisnis. Menurutnya kebutuhan pendanaan BUMN bisa dipenuhi dengan banyak cara, seperti penerbitan obligasi, go public, joint venture, right issue, dan lain-lain.

"Itu lebih cocok buat BUMN ketimbang mengharapkan tambahan dana PMN," kata Jimmy,

Jimmy menilai BUMN di China dan Singapura berhasil mengkapitalisasi modal domestik dengan cara mengaktifkan partisipasi publik, selain dari bantuan pemerintah. Termasuk melakukan kerja sama dengan partner asing yang berguna untuk meningkatkan kemampuan perseroan dan mendapatkan transfer teknologi.
 
Maka tak heran apabila BUMN-BUMN tersebut berdaya saing tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat global. Jika direksinya bagus, bahkan tanpa mengandalkan PMN dari pemerintah. Apalagi saat ini belum ada kajian tentang dampak langsung PMN kepada rakyat.

"Jangan-jangan dampak PMN hanya untuk BUMN saja, tidak untuk publik," kata Jimmy.

Jimmy menyarankan agar pemerintah lebih fokus mengimplementasi peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan produktivitas bangsa, apabila negara memiliki ruang fiskal yang cukup besar. Hal tersebut lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian rakyat.
 
Pemerintah juga harus mendorong produk dan jasa domestik mampu bersaing dengan asing sehingga dapat mempertahankan pangsa pasar dalam negeri, bahkan meraih pasar ekspor.
 
"Pak Jokowi jangan hanya membicarakan revolusi mental saja, tapi juga perlu revolusi skill atau kemampuan SDM menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN 2015.  Sebab, kalau mentalnya bagus tapi keahlian SDM minim, daya saing negara kita akan kalah dengan bangsa lain dan kita akan kehilangan kesempatan yang baik," kata Jimmy.

BACA JUGA:
Tags