Luthfi T. Dzulfikar, The Conversation

Saat ini, lebih dari setengah populasi Indonesia terdiri dari Milenial (24-39 tahun) dan Gen Z (6-23 tahun). Jumlah pemilih berusia kurang dari 40 tahun pada Pemilu 2019 diperkirakan sekitar 30%-40%, dan angkanya pun diprediksi meningkat menjadi 60% pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

Survey dari Indikator Politik akhir Maret lalu yang berbicara dengan sekitar 1.200 anak muda dari seluruh Indonesia mungkin memberikan sedikit gambaran terkait preferensi politik kelompok tersebut.

Survei tersebut mengungkap beberapa nama figur pemimpin yang muncul terdepan seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sedangkan Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan dua partai pilihan teratas.

Kami berbicara dengan dua peneliti politik untuk mendalami preferensi anak muda jelang pemilu 2024.

Gerindra tapi bukan Prabowo

Dari segi calon presiden, nama yang muncul teratas dalam survei anak muda Indikator Politik adalah pemimpin daerah yang cenderung muda seperti Anies Baswedan (15,2%) dan Ganjar Pranowo (13,7%).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto justru terpaut di posisi ke-5 dengan 9,5% – meskipun partai yang teratas dalam survei ini adalah partainya.

Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat (AS), Indonesia memang memiliki sistem dan budaya politik yang mementingkan figur di atas ideologi atau tawaran kebijakan partai.

Peneliti gerakan politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Muhammad Fajar, mengindikasikan bahwa pengutamaan figur di atas partai bisa jadi lebih terlihat pada kelompok anak muda ketimbang masyarakat secara umum.

Dalam beberapa survei nasional yang melihat masyarakat secara umum, misalnya, elektabilitas Prabowo masih salah satu yang tertinggi, bersaing ketat dengan Ganjar dan Anies.

Riset tahun 2018 dari peneliti politik Dirk Tomsa dari La Trobe University, Australia dan Charlotte Setijadi dari Singapore Management University menunjukkan hal tersebut bisa jadi karena gencarnya aktivisme politik berbasis figur yang diinisiasi anak muda Indonesia dalam satu dekade terakhir.

“Mereka mengambil titik berangkatnya dari [Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012] waktu Jokowi Ahok, mulai muncul organisasi relawan yang beberapa diinisiasi anak muda. Sepertinya ada semacam bentuk gerakan anak muda baru yang lebih menginduk ke figur dibanding parpol,” kata Fajar.

“Gerakan-gerakan ini justru mengambil alih fungsi-fungsi partai politik seperti mobilisasi massa dan mobilisasi dana.”

“Mungkin argumen itu bisa menjelaskan mengapa Prabowo yang menjadi pimpinan partai Gerindra justru tidak sepopuler Anies,” ungkapnya.

Beberapa pemimpin daerah seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil mendapat suara terbanyak sebagai pilihan calon presiden dalam survei anak muda Indikator Politik. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Selain itu, Fajar mengatakan bahwa kebosanan terhadap figur politik lama juga bisa menjadi alasan kenapa anak muda tidak terlalu antusias lagi dengan Prabowo – sehingga kini mementingkan calon yang memiliki rekam jejak yang baik di atas ketenaran.

“Kalau kita jujur, Prabowo berada di arena politik sejak tahun berapa, nyalon jadi wakil presiden dan presiden sudah dalam tiga pemilu terakhir,” katanya.

“Mungkin beberapa orang memperhatikan soal rekam jejak. Anies punya program semacam Gerakan Indonesia Mengajar, mungkin itu hal yang bisa dilihat ‘positif’ untuk anak muda.”

Imbas ketidakpuasan terhadap kualitas demokrasi?

Dalam survei Indikator Politik, dua pilihan partai teratas anak muda adalah Partai Gerindra (16%) dan PDIP (14.2%), disusul cukup jauh oleh Partai Golongan Karya (Golkar) (5.7%) – meskipun sebanyak 43.8% responden menolak untuk menjawab.

Terlepas dari tingginya jumlah yang abstain, peneliti politik pemilu di Binus University di Tangerang Selatan, Ella Prihatini mengatakan bahwa hasil ini bisa jadi mencerminkan ketidakpuasan anak muda terhadap kinerja pemerintah dalam merawat kualitas demokrasi.

Pada survei yang sama, misalnya, sebanyak 40% kelompok anak muda merasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi kurang demokratis.

Angka ketidakpuasan ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 27,8%.

“Secara matematis, misal kenapa nggak Golkar, karena terkenal buruknya sebagai partai Orde Baru … Partai Demokrat masih ada masalah internal dan tidak terlalu baik manajemennya terhadap itu,” ujar Ella.

Ella juga menambahkan beberapa masalah dengan partai-partai lainnya.

“Partai Nasdem [Nasional Demokrat] juga sangat terafiliasi dengan pemerintah sekarang, jelas, PKB [Partai Kebangkitan Bangsa] sama saja. Partai yang jelas berafiliasi dari awal Pemilu 2019 akan ‘sama-sama dihukum’ karena membuat Indonesia kurang demokratis,” katanya.

“Sementara, PKS [Partai Keadilan Sosial] punya basis [tokoh yang] sangat [fokus pada] kader [internal mereka sendiri], bisa jadi anak muda Indonesia kurang berminat untuk mendukung. Jadi itu kenapa akhirnya Gerindra jadi salah satu yang berpeluang didukung.”

Kebebasan sipil menjadi sorotan

Terkait isu sosial-politik bagi anak muda, survei Indikator Politik menunjukkan adanya polarisasi di beberapa aspek.

Anak muda terbelah cukup merata saat ditanya apakah keberatan apabila seorang non-Muslim terpilih menjadi kepala daerah atau presiden, sekitar 30% untuk masing-masing ‘ya’ dan ‘tidak’.

Sebaliknya, hanya 16,4% anak muda Muslim yang keberatan apabila orang non-Muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggal mereka – jauh lebih rendah daripada angka nasional yang mencapai 52%.

“Mungkin bisa dilihat bahwa memang kita nggak punya gambaran yang utuh tentang kelompok anak muda sih. Mungkin itu mewakili dua preferensi anak muda yang berbeda kelompok aja, sesuai pembelahan politik yang cukup tajam beberapa tahun belakangan ini,” kata Fajar.

Namun, secara umum, Fajar melihat adanya peningkatan perhatian yang cukup tinggi pada isu-isu seputar hak sipil – dari kebebasan berpendapat hingga isu gender – terutama sejak Reformasi 1998.

“Terutama kalau kita melihat demonstrasi 2019 yang menentang RKUHP [Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana] kan isunya lebih ke hak sipil, walaupun ada isu ikutan termasuk ekonomi, tapi itu sepertinya isu-isu yang mungkin di awal ‘98 belum terlalu ke arah sana,” katanya.

“Juga ada misalnya dukungan terhadap RUU PKS [Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual] terkait kesetaraan gender dan kesetaraan antar minoritas, lalu rasisme. Itu kayaknya isu-isu yang di awal setelah reformasi nggak kebayang ada. Itu perkembangan yang cukup signifikan.”

Mayoritas anak muda yang disurvei (57,3%), misalnya, mendukung revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjamin masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya.

“Ada dorongan sangat kuat untuk pemerintah melakukan perbaikan atau revisi untuk menjamin masyarakat bebas berpendapat – 60%, ini sangat serius,” ujar Ella.

“Kalau mau mengembalikan tingkat kepercayaan dan partisipasi dan kepercayaan politik dari semua lapis masyarakat, maka perbaikilah ini.”

Kekuatan politik atau sekadar demografi?

Meskipun figur yang muncul dalam survei-survei di atas banyak merupakan tokoh politik muda, Fajar mengingatkan hal tersebut tidak menjamin dibawanya agenda anak muda saat mereka menjabat.

“Yang perlu didorong lebih jauh adalah debat bahwa apakah figur misal Anies atau Sandi [Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno], atau tokoh yang dianggap lebih muda, apakah mereka akan mewakili aspirasi atau kepentingan anak muda?” katanya.

Beberapa perempuan muda turun ke jalan saat Women`s March tahun 2018 di Yogyakarta.
Hadirnnya pemimpin muda dalam posisi penting di pemerintahan belum tentu menjamin diutamakannya agenda anak muda. (Luthfi T. Dzulfikar), CC BY-NC

Riset tahun 2020 dari University of Melbourne di Australia, misalnya, mengungkap bahwa selama ini pemerintah Indonesia hanya fokus menuntut anak muda untuk sukses tanpa mempertimbangkan kesenjangan yang ada dalam kelompok tersebut dan mengabaikan kebutuhan mereka secara ekonomi, sosial, dan poltik.

Menurut Fajar, sebelum kelompok anak muda benar-benar memiliki kekuatan politik formal yang besar untuk mendorong sebuah agenda dalam pemerintahan, mereka hanyalah sekelompok orang dengan usia tertentu yang menjadi target strategi dan kebijakan politik sama seperti kelompok perempuan atau buruh.

“Diskursus atau citra yang dibangun bahwa anak muda punya peran sebagai agen perubahan dan lain-lain, saya cuma melihat itu hanya cara elit untuk memikat anak muda sebagai pemilih,” kata Fajar.

Menurut Ella, masalah ini penting untuk segera diatasi untuk mencegah anak muda menjadi apatis dalam berpolitik pada berbagai pemilu berikutnya.

“Orang yang apatis akan cenderung nggak nyoblos, nggak akan nyari tahu atau terlibat diskusi. Jangan sampai generasi penerus kita apatis sama politik, karena gimana kita nanti ke depannya?”The Conversation

Luthfi T. Dzulfikar, Associate Editor, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

BACA JUGA:
Tags