JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju timbul tenggelam setelah Presiden Joko Widodo merasa kecewa dengan kinerja para pembantunya menangani COVID-19 pada Juli lalu. Tapi beberapa hari terakhir isu reshuffle kabinet terdengar santer kembali.

Apalagi ada pernyataan Ketua Umum (Ketum) Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin (Barak Join) Ali Nugroho bahwa akan ada reshuffle kabinet. Ada beberapa menteri yang kemungkinan diganti dengan tiga wajah baru.

Namun pengamat politik Henri Subagiyo mengatakan isu reshuffle adalah sah-sah saja karena itu adalah hak prerogatif presiden.

"Tapi sebetulnya yang kita harapkan kalau dari sisi masyarakat hasil evaluasi kinerja. Jadi itu kan yang selalu sebetulnya jadi titik tekan. Kalau bagi saya yang penting ada kejelasan soal evaluasi hasil kinerja," kata Henri kepada Gresnews.com, Senin (31/8/2020).

Henri menyatakan basis argumentasi untuk mengukur kinerja harus jelas. "Persoalan ini sekarang yang mengukur itu siapa? Dan bagaimana, kenapa misalnya salah satu menteri itu yang direshuffle. Itulah yang menjadi pertanyaan publik yang harus bisa dijelaskan. Meskipun sekali lagi itu adalah hak prerogatifnya presiden," imbuhnya.

Supaya, kata dia, kabinet itu tidak hanya dipandang sebagai politik semata tetapi juga ajang prestasi bagi kabinet. Karena selalu akan menuai pro dan kontra kalau hanya dilihat dari sisi politik saja. "Nah, yang paling penting sebetulnya basis reshufflenya itu. Kalau bagi saya ya, itu penting untuk dikomunikasikan juga pada publik," pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan isu reshuffle sudah basi. "Kelamaan ditunggu dan tidak ada hasil," kata Mardani kepada Gresnews.com, Senin (31/8/2020).

Padahal bagi kalangan industri, kata Mardani, kepastian yang paling utama. Kondisi sekarang semuanya jadi tidak pasti. "Reshuffle kecil-kecilan tidak memberi dampak (yang) signifikan. Waktu dan momentumnya sudah lewat. Kecuali reshuffle besar-besaran,"pungkasnya.

Namun hal itu ditepis oleh staf khusus presiden Donny Gahral Adian. Belum ada tanda-tanda ke arah reshuffle.

"Saya kira belum ada tanda-tanda arah ke sana. Presiden meminta menteri-menterinya untuk bekerja keras sekarang untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan kesehatan ini secepat-cepatnya dan setuntas-tuntasnya," kata Donny kepada Gresnews.com, Senin (31/8/2020).

Ia mengatakan semua orang bisa berpendapat tapi semua keputusan dikembalikan kepada presiden. "Sekarang kita sedang menghadapi krisis ya menteri-menteri diminta untuk bekerja keras itu aja si dari saya yang bisa saya sampaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menepis isu 18 menteri akan didepak yang diembuskan Indonesia Police Watch (IPW). Pratikno menegaskan pemerintah sedang konsentrasi menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan direshuffle. Itu tidak benar karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," kata Pratikno dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2020).

Ia menuturkan para menteri Kabinet Indonesia Maju dan jajarannya diperintahkan Jokowi bekerja keras menangani dampak pandemi Corona. Para menteri juga diminta fokus menyelesaikan krisis.

"Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang," ujarnya.

"Jadi itu yang sudah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga, karena saya juga mengkonfirmasi perihal ini kepada beliau kemarin," sambungnya.

Pratikno mengatakan para menteri juga akan terus bersinergi satu sama lain dalam menangani krisis.

"Saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah dengan seluruh jajarannya dan dengan seluruh komponen bangsa agar kita bisa segera keluar dari krisis. Krisis kesehatan segera selesai, krisis perekonomian segera selesai, dan justru kita sekali lagi melakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi tolong kita semuanya fokus untuk bekerja," tuturnya.

IPW sebelumnya menyatakan mendapat informasi Jokowi akan mereshuffle 18 menteri, yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI. IPW menyebut sedikitnya ada 11 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti. Paling banyak, kata Neta, ada 18 menteri yang kena reshuffle.

"Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021. Demikian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2020). (G-2)

BACA JUGA:
Tags