JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melayangkan protes kepada Uni Eropa-ASEAN (EU-ABC) atas diskriminasi kelapa sawit Indonesia, saat menerima delegasi Konsil Bisnis EU-ABC di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Mardani H. Maming menegaskan organisasinya berada di belakang Presiden Jokowi. "Pada prinsipnya, HIPMI mendukung protes kepala negara ini. Diskriminasi soal sawit memang tidak enak. Industri dan petani kita dirugikan. Harga anjlok," ujar Maming kepada Gresnews.com, Sabtu (30/11), melalui surat elektronik.

Kemarin, Jokowi mengingatkan delegasi Uni Eropa, bahwa bermitra dengan ASEAN adalah kemitraan yang bermanfaat. Presiden mengingatkan berbisnis dengan Uni Eropa bukanlah hal yang asing bagi negara-negara ASEAN. Presiden Jokowi juga menjelaskan, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Uni Eropa.

"Namun saya harus mengakui di sisi ekonomi yang kita mengalami batu sandungan, kelapa sawit Indonesia terus menerima diskriminasi dalam hal kebijakan maupun dari perusahaan-perusahaan Eropa," ungkap Jokowi.

Sejalan dengan Presiden, HIPMI mengingatkan Uni-Eropa agar melaksanakan cara-cara berdagang yang adil atau fair trade. "Kita tidak ingin ada udang di balik batu dalam setiap kebijakan negara-negara Uni Eropa soal sawit. Perdagangan semestinya ditentukan oleh daya saing produk dan jasa. Bukan akal-akalan politik dagang internasional," ujar Maming.

Maming mengatakan, perdagangan yang adil semestinya mengandung asas resiprokal atau timbal-balik. "Kita kan selama ini tidak melarang masuknya produk-produk Eropa. Bebas saja dia masuk. Kita juga tidak bikin susah. Susah diterima akal sehat bila kemudian sawit kita dipersulit sedemikian rupa. Kita sudah ikut sertifikasi yang dia buat. Begitu kita penuhi syaratnya, dia buat sertifikasi atau standar-standar baru lagi," katanya.

Ia juga mendukung program memperkuat pasar domestik agar pasar alternatif siap menyerap produksi sawit untuk diolah menjadi biodiesel. "Kita dukung penyerapan CPO dari B-20, B-30, hingga B-100. Sekaligus mengurangi ketergantungan kita akan bahan bakar minyak (BBM) impor yang masih sangat tinggi," papar Maming.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke beberapa negara di Eropa. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan nilai ekspor kelapa sawit cukup signifikan di beberapa negara seperti Inggris sebesar 22% dan Belanda mencapai 39%. Negara lain yang mengalami penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit adalah Jerman, Italia, Spanyol, dan Rusia. "Ini terjadi karena ada negative campaign CPO dan pemerintah sudah mengantisipasi itu dengan membuat beberapa kebijakan," ujar Suhariyanto. (G-2)

BACA JUGA:
Tags