JAKARTA—Reformasi perizinan investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menunjukkan perbaikan. Namun, reformasi itu tak diikuti oleh banyak daerah di bawahnya. Akibatnya, kinerja investasi nasional kurang memuaskan setiap tahun. “Jadi, sekarang kendalanya di daerah. Masih sangat lamban,” kata Direktur Eksekutif Independent Power Producer (IPP) atau investor listrik yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Calvary Marimbo melalui keterangan tertulis yang diterima Gresnews.com, akhir pekan ini. 

Rizal mengatakan, perizinan di daerah untuk investasi ketenagalistrikan dan sektor lainnya sangat buruk. Salah satunya, masih lama dan berlapis-lapisnya perizinan di tingkat daerah. “Bisa berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun baru keluar itu barang (izin),” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, sejumlah perizinan misalnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin lokasi masih menjadi kewenangan daerah. Izin-izin inilah yang membuat investasi berjalan lamban. Sebab itu, investor mesti menunggu satu atau dua tahun lagi hanya untuk selembar surat. “IPP-nya dilema. Mau bangun belum ada IMB. Ada yang nekat bangun, sambil tunggu IMB-nya yang tidak muncul-muncul juga. Menunggu itu biaya semua. Cost over run-nya melonjak,” ucap Rizal. 

Sebab itu, Rizal mengatakan, nasib investor saat ini sangat tergantung kepada `budi baik` kepala daerah atau bupati setempat. “Kalau bupatinya lagi bagus, syukur. Kalau tidak, mesti nunggu lama. Untung-untungan kalau keluar izinnya,” imbuh dia. 

Berkaitan dengan BKPM, Rizal mengatakan, tantangan BKPM saat ini bukan lagi mendatangkan investor baru. Tetapi bagaimana merealisasikan berbagai komitmen investasi yang sudah ditandatangani namun terhenti sebab berbagai alasan. “Investor itu sudah antre. Tapi cuma sampai di meja MoU (Nota Kesepahaman) di pusat. Masalahnya pada realisasinya,” ucap Rizal.

Menurut Rizal, terdapat dua harapan besar investor atau pengusaha ketenagalistrikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. “Pertama, adalah bagaimana Kepala BKPM baru menyederhanakan dan mempercepat perizinan di daerah. Terlalu lama dan berbelit-belit. Tergantung mood-nya kepala daerah,” ucap Rizal.

Harapan besar kedua, Bahlil menyinkronkan regulasi di tingkat kementerian dan lembaga agar pro terhadap iklim investasi yang baik. “Tadi saya sebut di atas koordinasi beliau secara vertikal. Kedua, secara horizontal, bagaimana beliau mengharmonisasikan regulasi-regulasi di berbagai kementerian yang tumpang tindih dan mempersulit investor itu agar kondusif,” ujar Rizal.

Dikatakannya, saat ini ego sektoral antarkementerian dan lembaga sangat tinggi. Masing-masing kementerian memiliki visinya sendiri-sendiri. Akibatnya, banyak kementerian malah rajin membuat regulasi yang mempersulit investor. “Ego sektoral ini yang harus diberantas oleh beliau. Agar semua bersatu padu mendukung visi Presiden menciptakan iklim yang baik  untuk investasi,” ucap Rizal. 

Proyek Strategis Negara
Rizal mengatakan, pembangkit yang dikerjakan oleh IPP rata-rata merupakan proyek Proyek Strategis Negara (PSN). Meski statusnya sebagai PSN pun, masih ada kementerian dan kepala daerah yang sengaja mempersulit investor dengan aturan-aturan baru. “Mestinya, kan karena ini PSN-nya Presiden jangan dipersulit. Tetap saja dibuat susah,” ucap dia.

Untuk itu, APLSI siap bekerja sama dengan Kepala BKPM yang baru untuk membangun iklim investasi yang sehat ke depan. Rizal mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja dan konsep layanan perizinian terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS). Hanya saja, para kepala daerah perlu beradaptasi, dan mengintegrasikan serta mengharmonisasikan perizinan dan regulasi di daerah masing-masing dengan OSS. “Ini yang masih lemah. Kalau kinerja investasi nasional jeblok, jangan pemerintah pusat lagi yang disalahkan,” kata Rizal. (G-1)

BACA JUGA:
Tags