JAKARTA, GRESNEWS.COM - Drama pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berakhir sudah. Jumat (30/10) malam, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya untuk mengesahkan RAPBN 2016 menjadi UU APBN 2016 yang besarannya mencapai Rp2.095,7 triliun. Fraksi Gerindra yang sebelumnya gigih menolak pengesahan RAPBN, melunak dan menyetujui setelah klausul yang mengganjal yaitu pengucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp40 triliun akhirnya ditunda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan pembahasan soal PMN tersebut akan dilakukan ketika pengajuan APBN Perubahan 2016 di tahun depan diajukan. Dengan demikian sebelum masa pengajuan APBNP maka dana PMN tersebut tidak akan disalurkan kepada BUMN. "Iya (PMN dibekukan). Jadi baru nanti akan di bawah ketika APBN Perubahan masuk," tegas Bambang saat meninggalkan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10)

Pengucuran PMN atau suntikan modal pemerintah ini sendiri dinilai penting untuk mendorong pembangunan secara nasional dengan melibatkan peranan BUMN. Misalnya seperti PT PLN yang mendapatkan PMN sebesar Rp10 triliun untuk mendukung program 35.000 megawatt dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp4 triliun untuk mendukung proyek infrastruktur.

Begitu juga BUMN lainnya, seperti Perum Bulog sebesar Rp2 triliun untuk‎ mendorong ketahanan pangan nasional, PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan pelabuhan di wilayah timur dan lainnya.

"Ini menambah modal supaya dia bisa melakukan ekspansi bisnis dan bisa pinjam ke perbankan lebih besar lagi. Maksudnya mereka kan bukan perusahaan‎ yang mau bangkrut. Apalagi yang karya (konstruksi), mereka punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan dalam dinamika pembahasan sekitar dua bulan ini, memang‎ ada beberapa fraksi yang menilai dana PMN tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kontribusi BUMN terhadap perekonomian. Di samping juga realisasi PMN pada tahun ini tergolong masih sangat rendah.

Terkait perubahan sikap Fraksi Gerindra, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa perubahan sikap itu bukan karena tidak konsisten dalam mengawal RAPBN 2016, melainkan tetap menjaga dan mengawal anggaran negara tersebut hingga pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Fraksi Partai Gerindra memperhatikan dan menerima itikad baik pemerintah melalui Menteri Keuangan yang telah bertemu untuk menjelaskan secara langsung kepada Ketua Umum Gerindra perihal penyusunan dan perencanaan RAPBN 2016," kata Muzani dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (31/10).

Muzani menjelaskan, Gerindra menerima disahkannya RAPBN 2016 karena menilai bahwa poin-poin perjuangan Gerindra telah diterima oleh pemerintah dan menjadi bukti bahwa perjuangan Gerindra telah berhasil.  "Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan perjuangan Fraksi Gerindra untuk menahan dana PMN, memaksimalkan penyaluran dana desa, dan fokus menanggulangi bencana asap dengan membeli 3 pesawat bom air," terangnya.

Muzani yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi setiap rupiah yang keluar dari uang APBN agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Gerindra memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuktikan janji-janjinya dan bekerja sekeras mungkin untuk menyejahterakan rakyat dan memperbaiki keadaan Indonesia," ungkapnya.

TAK BERPENGARUH KE BUMN - Terkait penundaan pengucuran PMN ini, anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan, pemerintah dan DPR akan kembali berunding dalam penyusunan APBNP 2016. Soal apakah nantinya dana sebesar Rp40 triliun itu bakal dikucurkan dalam APBNP atau dihapus sama sekali, itu akan sangat tergantung pada hasil pembahasan.

"Kalau dana PMN yang disebutkan dihapus dari RAPBN 2016, nantinya operasional dan pelaksanaan tugas menjadi urusan masing-masing BUMN," kata Johnny kepada gresnews.com, Jumat (30/10).

Berkaca dari latar belakang efisiensi penggunaan PMN, sebagian pihak di DPR menilai perlu mengkritisi penyertaan modal tersebut lantaran realisasi PMN dari APBNP 2015 lalu masih belum optimal. Serapan PMN tahun lalu dinilai rendah dimana dari total anggaran Rp62 triliun yang dicairkan baru berhasil digunakan sebesar Rp28 triliun sementara sisanya Rp 34 triliun masih menganggur.

Sementara itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro menegaskan, keputusan untuk pembahasan ulang PMN hingga tahun depan, diyakini tidak akan mengganggu kinerja dari BUMN. Program yang sudah direncanakan tetap akan berjalan sesuai dengan rencana, berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik maupun jalan tol.

"PMN kan tambahan modal bukan belanja. Jadi si BUMN bersangkutan nggak akan terganggu kerjanya. Misalnya dia tahu akan dapat Rp1 triliun misalnya, buat dua proyek jalan tol. Ya dia kerjain saja jalan tol," jelas Bambang.‎

Dari sisi anggaran Bambang memastikan tidak mengubah postur anggaran dalam APBN. Hal ini karena‎ pagu untuk penyaluran PMN terletak di pembiayaan. "Defisitnya tetap, pokoknya semua UU-nya posturnya nggak berubah, yang ditahan atau ditunda adalah pelaksanaan PMN, dibahas dulu oleh komisi terkait dan pemerintah, ketika APBN Perubahan pembahasannya dimulai," katanya.

BUMN MENGELUH - Meski DPR dan pemerintah optimis penundaan pengucuran PMN tak mengangu, namun pihak BUMN sendiri mengeluhkan ditundanya pengucuran penyertaan modal itu. Salah satunya adalah PT Garam yang berharap dukungan pemerintah dari sisi penguatan finansial dan alokasi anggaran ke sektor pengelolaan produksi garam nasional.

Direktur Utama PT Garam Usman Perdanakusuma mengatakan, kucuran PMN sangat diperlukan dalam rangka menuju penguatan level produksi petani garam. PT Garam mengaku optimis anggaran PMN sebesar Rp223 miliar yang telah ditentukan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi petani garam.

Selama ini, Usman menyebut, kendala penyerapan hasil produksi petani diakibatkan minimnya sarana penyimpanan berupa gudang penampungan garam. Ia menyebut, penambahan kapasitas gudang itu hanya bisa dilakukan apabila sudah ada realisasi pencairan PMN untuk PT Garam. Pengadaan gudang penyimpanan merupakan masalah, sebab hingga saat ini, PT Garam mengklaim belum mampu menampung volume produksi garam yang dihasilkan petani karena keterbatasan sarana yang dimiliki.

Realisasi pembangunan gudang penyimpanan sejatinya dapat mendongkrak produksi dan kualitas petani. Jika garam disimpan dalam waktu sekitar 1 atau 2 bulan lebih lama tanpa secara terburu-buru dipasarkan, maka petani garam akan memperoleh hasil produksi dalam kualitas rata-rata 97 persen.

Dengan kapasitas PT Garam yang sejauh ini berhasil mengelola 30 persen produksi garam nasional, masih ada tantangan lain yang dihadapi yaitu minimnya lahan garam yang kini baru mencapai lima ribu hektare. "Perlu dipikirkan dan ditingkatkan kedepan agar kualitas garam terus meningkat," kata Usman.

Sementara itu, Kepala Divisi Penyerapan Garam Rakyat PT Garam Budi Sasongko menyampaikan, target total penyerapan produksi petani oleh PT Garam tahun ini seharusnya mencapai 350 ribu ton. Namun, karena alasan anggaran, ia menyebut, sampai awal September 2015 lalu baru mencapai 70 ribu ton hasil petani yang berhasil diserap. "Belum bisa diserap karena masih menunggu anggaran PMN dari pemerintah," ucap Budi kepada gresnews.com.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur, Muhammad Hasan menilai, ditengah kondisi sulit dan rendahnya harga garam petani dibawah Harga Pokok Pembelian (HPP), seharusnya pemerintah hadir memberi dukungan terhadap PT Garam guna membantu penyerapan garam petani. Dari anggaran PMN yang ada, Hasan menilai dapat dialirkan juga ke sektor pembangunan infrastruktur lainnya termasuk membangun mesin-mesin pabrik PT Garam.

"Ini kan membutuhkan komitmen pemerintah. Jika, PMN yang rencana diberikan kepada PT Garam terkena imbas, bagaimana wujud komitmen negara membantu petani garam. Ini jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat," kata Hasan kepada gresnews.com, Jumat (30/10).

Menurutnya, pemerintah perlu mendukung PT Garam dalam membangun tempat penyimpanan gudang untuk stok garam nasional. Sentra-sentra penghasil garam, kata Hasan, masih membutuhkan banyak sarana penampungan.

"Kalau anomali cuaca, maka hasil produksi akan meningkat. Disitu, tentu membutuhkan gudang induk penyimpanan garam petani. Berharap, ada gudang besar yang nantinya didirikan untuk petani garam sekaligus sebagai penyedia stok garam nasional," jelasnya.

Menurutnya, PMN yang rencananya bakal difasilitasi pemerintah, dapat diberdayakan untuk memfungsikan kembali gudang-gudang stok penyimpanan garam yang selama ini tidak terurus. Selain itu, infrastruktur tambak, irigasi dan teknologi yang dapat menunjang peningkatan kualitas garam nasional juga bisa ikut diperbaiki.

Hal terpenting, kata Hasan, tujuannya adalah pada kesejahteraan masyarakat petani garam. Sentra-sentra garam di Jawa Timur, lanjutnya, masih sangat membutuhkan gudang penyimpanan. Ia menjelaskan, Jawa Timur yang selama ini berperan sebagai lumbung garam nasional masih membutuhkan penyediaan gudang penyimpanan garam.

Alasannya, untuk produksi wilayah Jawa Timur, pada tahun 2014 mencapai 1,1 juta ton garam nasional. Sementara, khusus daerah Madura, menghasilkan 900 ribu ton garam.

RINI SOEMARNO DIGOYANG - APBN 2016 sudah disahkan DPR, PMN yang menjadi ganjalan juga akhirnya diputuskan ditunda pengesahannya. Hanya saja, persoalan PMN dalam APBN 2016 ini ternyata berimbas ada digoyangnya posisi Menteri BUMN Rini Soemarno.

Motor penggoyang kursi Rini justru datang dari PDIP sendiri yang selama ini menjadi pengusung Rini. PDIP meminta Rini Soemarno dicopot dari posisi Menteri BUMN karena kebijakannya dianggap merugikan negara. PDIP punya sosok ideal lain untuk mengisi jabatan tersebut.

"Sebagian fraksi memang tidak sepakat atau meminta PMN ditinjau ulang. Alasannya karena  harus diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja," kata anggota F-PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Hendrawan menilai, bila BUMN masih mendapatkan PMN, pada akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset. Kebijakan Menteri Rini pun dianggap merugikan negara. "Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara," ujar Hendrawan.

Menurutnya, Kementerian BUMN seharusnya dipimpin sosok yang kreatif dan solutif. Oleh karena itu, dia menilai sudah seharusnya Jokowi mempertimbangkan untuk mengganti Rini. "Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," ucap Ketua DPP PDIP ini.

Kinerja Rini di BUMN sendiri memang dinilai buruk. Selain dinilai terlalu royal mengobral PMN, yang membebani keuangan negara, Rini juga dikritik keras karena membawa tiga bank pelat merah meminjam dana mencapai US$3 miliar, atau sekitar Rp 42 triliun.

Ketiga bank BUMN itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Alasan Rini, pinjaman itu untuk membentu pendanaan pembangunan infrastruktur. Namun banyak yang menilai Rini malah menggadaikan ketiga bank pelat merah itu ke China.

NAMA TRENGGONO MUNCUL - PDIP menjadi salah satu fraksi yang menolak masuknya alokasi PMN untuk BUMN di RAPBN 2016. Selain itu, fraksi-fraksi lain yang menolak adalah Golkar, PKS, Gerindra, dan PPP. Isu yang santer beredar, PDIP sendiri akan mendorong figur Wahyu Sakti Trenggono untuk menggantikan Rini.

Trenggono sendiri pernah masuk bursa kabinet kerja. Kala itu PAN sudah santer terdengar bakal dapat jatah menteri setelah kemenangan Jokowi di Pilpres. Eks bendahara DPP PAN yang dikenal sebagai orang dekat Hatta Rajasa ini pernah menjadi pimpinan Satgas Khusus Kantor Transisi Jokowi-JK. Wahyu Sakti bekerja bersama Prananda Prabowo, menjadi salah satu pimpinan tim pengarah blusukan Jokowi.

Hanya saja soal ini tak bisa dijawab Hendrawan. "Tanya Jokowi. Itu produk spekulasi saya tidak mau komentar," kilah Hendrawan.

Dia hanya bilang sosok penggantinya adalah kreatif, solutif dan mampu menyatukan BUMN. "Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

Soal figur pengganti Rini memang masih menjadi spekulasi. Hanya saja isu pergantian Rini sepertinya memang bukan sekadar spekulasi lagi. Buktinya pimpinan DPR pun sudah ikut membicarakan masalah ini.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon misalnya, ikut meminta Rini dicopot dari jabatannya dan diganti oleh profesional. "BUMN itu alat untuk kesejahteraan rakyat, tanggung jawab rakyat, demi kesejahteraan rakyat, kenyataannya tidak terjadi. Malah BUMN mengurangi kesejahteraan rakyat," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Kebijakan tersebut dianggap tidak tepat dan merugikan rakyat. Oleh sebab itu, Fadli mendesak agar Menteri BUMN Rini Soemarno yang bertanggung jawab atas kebijakan itu dicopot dari jabatannya.

"Kalau perlu diganti lah (menterinya). Tidak bisa manajemen keuangan negara, justru hanya menggerogoti. Saya pribadi rekomendasikan Rini diganti. Ya walaupun itu hak prerogatif presiden," ucap Waketum Gerindra ini.

Fadli menuturkan bahwa jabatan menteri BUMN seharusnya diisi oleh yang bisa mengurus aset dengan nilai ribuan triliun rupiah. Dia pun berharap pos itu diisi oleh profesional. "Sebaiknya profesional. Yang betul-betul tidak ada baggage politik," ujar Fadli. (dtc)

BACA JUGA:
Tags