Senin, 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama Pemerintah telah mengesahkan RUU Cipta Kerja. Keputusan tersebut menuai pro dan kontra dan Presiden Jokowi dalam keterangan pers virtual dari Istana Bogor yang ditayangkan oleh Sekretariat Presiden di Youtube, Jumat (9/10/2020), menyatakan mempersilakan untuk melakukan Uji Materiil UU Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi. 

Terkait hal tersebut di atas, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk permohonan Uji Materiil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Sebelum mengajukan permohonan Uji Materiil perlu diperhatikan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik dan privat, atau lembaga Negara.

Selanjutnya, pemohon uji materiil harus menjelaskan legal standing pemohon dan harus menjelaskan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 untuk dapat dikatakan ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dapat dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945.
2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut di anggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
3. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang di maksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab - akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

(NHT)

BACA JUGA: