Pemerintah Buka Kemudahan Izin untuk Pariwisata Bahari
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menargetkan awal tahun 2015 sektor wisata bahari Indonesia harus meningkatkan. Hal itu juga sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo yang ingin mempermudah sistem perizinan bagi kapal wisata asing yang masuk ke Indonesia.
Indroyono mengeluhkan bahwa sektor wisata bahari Indonesia saat ini masih kurang tertata dengan baik. Selama ini, Indroyono menilai, salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan potensi pariwisata adalah rumitnya proses perizinan.
"Durasi izin kita terkadang sering di complain karena memakan waktu hingga berbulan-bulan. Akibatnya, banyak wisatawan yang tak bisa masuk ke Indonesia," kata Indroyono usai menggelar rapat tertutup dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Georg Witschel, di Gedung BPPT I, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Langkah konkrit yang diupayakan pemerintah menurut Indroyono adalah fokus pada pembenahan regulasi dan integritas pelayanan perizinan. Sejalan dengan itu, Indroyono memastikan bahwa pada awal tahun 2015, pemerintah akan lebih mengandalkan model perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu sebagai strategi penguatan tata kelola kemaritiman. "Saya berharap semoga Perpres bisa segera dibuat agar kapal-kapal layar atau wisata akan semakin mudah masuk di perairan Indonesia," ungkap Indroyono.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel menyambut positif rencana yang akan diterapkan pemerintah tersebut. Georg mengaku optimis jika kemudahan izin benar-benar direalisasikan maka ini akan menjadi sumber daya strategis bagi perkembangan wisata bahari Indonesia sekaligus menarik jumlah wisatawan mancanegara.
Dalam konteks ini, lebih lanjut Georg mengemukakan bahwa Indonesia memiliki potensi bahari yang begitu besar dan menjanjikan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago state). "Jadi kebijakan ini jelas membawa kabar gembira. Intinya kami mendukung niat pemerintah Indonesia untuk mempermudah kebijakan perizinan," kata Georg.
