Pemerintah Bentuk Tim Khusus Hitung Aset NU
SURABAYA, GRESNEWS.COM - Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mempercepat sertifikasi aset-aset milik Nahdlatul Ulama (NU) seperti, masjid, mushola, madrasah maupun pondok pesantren. Langkah ini dirasa perlu untuk melindungi aset organisasi keagamaan agar tidak hilang.
"Kita ingin melindungi aset-aset NU. Bukan tidak menyelamatkan, tapi bagaimana pengadministrasian aset-asetnya," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (6/6).
Ucapan tersebut diungkapkan Ferry di sela-sela acara Seminar Nasional Pra Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Aset-aset Nahdlatul Ulama, serta MoU tentang ´Gerakan Penyelematan Aset-Aset NU´ dengan Ketua umum PBNU Said Aqil Sirodj.
Ferry menjelaskan tim khusus percepatan sertifikasi aset-aset NU ini melibatkan dirjen dan direktur di lingkungan kementerian Agraria serta, PBNU dan pengurus wilayah NU.
"Ini program khusus kami. Ini kan bukan komersiil. Betapa besarnya aset-aset NU. Ini hubungan kolaborasi sinergi kelembagaan. Tanggungjawabnya saya, tapi sehari-hari dirjen. Ini langkah proses perlindungan bagi aset NU," tuturnya.
Pihaknya mentargetkan akan terus menginventarisir seluruh aset-aset NU yang belum tersertifikasi. "Mudah-mudahan sebelum muktamar sudah (ada hasil inventarisir aset NU yang belum tersertifikasi). Nanti kami akan melakukan langkah-langkah perlindungan," tambahnya.
Tidak hanya bagi NU, sertifikasi aset juga akan ditawarkan kepada organisasi keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya."Ya semua organisasi se Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PBNU Said Aqil Sirodj mengucapkan terima kasih kepada Ferry yang memberikan percepatan sertifikasi aset NU. Ia mengatakan ada dua faktor utama penyebab hilangnya aset-aset NU yakni dari internal dan eksternal.
Untuk di Jawa Timur sendiri ada sekitar 8.000 lebih aset NU. Dari jumlah tersebut, yang belum tersertifikasi sekitar 50 persen. Sedangkan secara nasional, Said mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlahnya.
"Bagus. Tapi perlu kesungguh-sungguhan dari kalangan pemerintah, NU dan masyarakat. Ini kerja keras dari NU, masyarakat, lurah setempat juga siap jadi saksi. BPN akan mengeluarkan sertifikat betul-betul kenal dengan sejarahnya," ujarnya. (dtc)
