JAKARTA, GRESNEWS.COM – Enam bulan masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo sudah berjalan namun belum menampakkan kinerja yang memuaskan. PDIP sebagai partai pengusung presiden merasa sudah saatnya mulai melakukan evaluasi kinerja kabinetnya. Evaluasi yang bisa jadi berujung pada reshuffle kabinet ini setidaknya mampu memperbaiki kinerja para menteri sekaligus memperbaiki dukungan politik bagi Jokowi.  

Ketua Bidang Perekonomian Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan selama enam bulan masa pemerintahan Joko Widodo memang diperlukan evaluasi terhadap sejumlah menteri yang kinerjanya kurang memuaskan. Misalnya menteri yang berada di bidang perekonomian.

"Tapi tentu merupakan hak prerogatif presiden untuk lakukan evaluasi terhadap kinerja menteri," ujar Hendrawan saat dihubungi Gresnews.com, Sabtu (25/4).

Ia tidak menjelaskan secara detail ‘dosa’ dari menteri-menteri yang berada di bidang perekonomian. Tapi ia menjelaskan kinerja para menteri tersebut kurang memuaskan bisa jadi karena ada konflik kepentingan ataupun menteri bersangkutan memang kurang kompeten di bidangnya. Sehingga perlu ada evaluasi yang objektif dan terbuka terhadap para menteri pemerintahan saat ini.

Hendrawan menjelaskan kalau Jokowi mau melakukan reshuffle kabinet maka harus mengedepankan sisi kompetensinya tanpa harus mendikotomikan antara orang yang berasal dari partai atau bukan. Menurutnya profesional juga banyak yang ‘terjun’ ke partai politik dan sebaliknya banyak juga orang di luar partai yang ‘karbitan’.

Lalu Jokowi juga perlu memperhatikan soal konflik kepentingan menterinya dalam menjalankan tugas sebagai menteri. Jangan sampai menteri malah mengedepankan kelompok usahanya, mempunyai agenda tersembunyi, dan yang lebih parah tidak memahami nawacita dan trisakti.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menyatakan sudah saatnya Jokowi melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Selain dilakukan secara objektif, Jokowi juga harus mempertimbangkan realitas politik bahwa saat ini Jokowi minim akan dukungan politik.

"Menurut saya ada beberapa menteri yang layak dievaluasi misalnya menteri yang sering membuat blunder dengan kontroversi yang tidak perlu atau yang kinerjanya kurang bagus karena selama enam bulan menjabat tidak bisa berbuat apapun," ujar Nico usai diskusi di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (25/4).

Nico menilai evaluasi yang bisa jadi berujung pada reshuffle kabinet ini tidak hanya untuk memperbaiki kinerja. Tapi juga bisa memperbaiki posisi politik Jokowi misalnya di mata partai pendukungnya dan kekuatan di luar pendukungnya. Sehingga dengan dukungan politik yang besar, kebijakan pemerintah tidak akan disandera oleh kepentingan kekuatan politik baik dari koalisi pendukung ataupun oposisi.

BACA JUGA: