JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana membangun jalan tol Bakauheni - Palembang dan pengembangan dermaga di Merak dan Bakauheni. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penundaan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah memang menunda pembangunan JSS. Untuk itu, pemerintah lebih memilih pengembangan dermaga dan pembangunan tambahan dermaga di Merak. Sehingga dapat melayani penyebrangan Merak-Bakauheuni lebih baik lagi.

Kemudian untuk rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Palembang, sementara diprioritaskan untuk pengadaan tanah dengan pembebasan lahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2015-2016. Menurut Basuki sesuai dengan UU Pembebasan Lahan ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun.

Basuki  menuturkan untuk total panjang jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Palembang sepanjang 373,4 Kilometer (Km). Rencana dimulai konstruksinya pada  tahun 2017-2018. Saat ini untuk pembangunan jalan tol tersebut hanya menunggu kesiapan dari PT Hutama Karya/HK (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk karena sesuai dengan Perpres yang lama dimana penugasan proyek tersebut akan ditangani oleh HK bekerjasama dengan Jasamarga.

"Kami bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ASDP, HK, JSMR akan membentuk tim teknis untuk menyusun pengembangan dermaga di Merak, linement dan pelaksanaan jalan tol Bakauheni - Palembang," kata Basuki di Kementerian BUMN, Jakarta, (1/12).

Basuki mengatakan target pembangunan jalan tol Bakauheni-Palembang akan selesai dalam waktu lima tahun, dengan ruas Bakauheni-Babatan, Babatan-Tegineneng, Tegineneng-Terbangi Besar, Terbangi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Indralaya dan Indralaya-Palembang, dengan target penyelesaian di tahun 2019.

Ia menjelaskan alasan pembangunan jalan tol diperlukan bantuan dana APBN karena internal rate of return (IRR) sekitar 8 persen dengan nilai investasi Rp45 triliun. Namun investasi tersebut tidak termasuk pembebasan tanah karena pembebasan lahan didanai dari APBN. "Walaupun IRRnya kecil, namun secara ekonomis bagus," kata Basuki.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan percepatan infrastruktur sangat dibutuhkan koordinasi antar perusahaan BUMN supaya saling mendukung dalam membangun di satu kawasan. Hal ini perlu dilakukan sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan infrastruktur.

"Jadi tidak sendiri-sendiri. Kita harus sering berkomunikasi memanfaatkan kekuatan dan kemampuan masing-masing, sehingga kita dapat konsolidasikan kekuatan tersebut dalam membangun negara kita ini," kata Rini

BACA JUGA:
Tags