Janji Pemerintah Pusat Meleset, Warga Manado Ancam ke Jakarta
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gempa yang mengguncang Kota Manado pada Sabtu (15/11) kemarin, membuat panik warga. Beberapa bangunan di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara ini termasuk Hotel Lion yang berada di kawasan Pierre Tendean, Manado, Sulawesi Utara mengalami kerusakan.
Kepala Badan Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho saat dikonfirmasi Gresnews.com mengaku belum mengetahui apakah ada korban jiwa dan kerugian materiil atas kejadian ini. Pihaknya masih mengkaji serta mengumpulkan data-data dari beberapa wilayah yang terkena musibah tersebut termasuk di Manado.
"Belum ada laporan kerusakan. Masih dilakukan pendataan," ujar Sutopo kepada Gresnews.com, Sabtu (15/11) sore.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado Maximilian Tatahede mengatakan situasi saat ini sudah cukup kondusif. Ia bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Manado bisa menenangkan masyarakat sehingga kepanikan tidak berkepanjangan.
"Gempa bumi tadi masyarakat memang panik, tapi BPBD dan Pak Walikota bisa menenangkan masyarakat. Tapi tetap mereka juga diminta waspada," kata Tatahede kepada Gresnews.com, Sabtu (15/11) malam.
Namun menurut Tatahede yang menjadi perhatiannya saat ini bukanlah gempa tersebut melainkan janji pemerintah pusat untuk memberikan bantuan pasca kejadian banjir bandang beberapa waktu lalu. Karena, bantuan yang dijanjikan itu hingga kini masih juga belum direalisasi.
Pemda Manado sendiri sudah memberikan bantuan sebesar Rp2 juta tiap Kepala Keluarga (KK) terutama di lima kecamatan dengan dampak terparah, seperti Waneah, Sareo, Paluah, Tikala, Singkil, Wenang. Tetapi, jumlah tersebut tidaklah cukup mengingat akibat dari banjir yang terjadi pada sekitar Juni lalu masyarakat Manado mengalami kerugian yang cukup besar, salah satunya kehilangan tempat tinggal.
"Pasca bencana banjir bantuan belum turun. Banjir itu menyebabkan tiga ribu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Pemda Manado hanya sanggup memberikan Rp2 juta per KK," tandasnya.
Tatahede mengaku ia bersama Walikota Manado Vicky Lumentut telah menanyakan hal ini kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Namun mereka beralasan dana tersebut memang belum diturunkan pemerintah. Ia pun mengaku pasrah karena anggaran yang dipunyai BPBD sendiri cukup terbatas sehingga tidak bisa menyanggupi dana tersebut.
Ia menyesalkan pemerintah pusat tidak merealisasikan janjinya tersebut kepada masyarakat Manado. Ia menambahkan, seharusnya jika tidak siap memberikan bantuan, pemerintah pusat seharusnya tidak menjanjikan kepada masyarakat, karena hal itu akan berimbas munculnya ketidakpercayaan warga kepada pemerintah. Selain itu, ia dan Walikota Manado pun kena getahnya karena terus ditanya masyarakat mengenai dana tersebut.
"Warga Manado udah ngamuk, saya sama Pak Walikota juga bingung. Mereka mengancam mau pergi ke Jakarta menanyakan dana itu. Kami menyesalkan pemerintah pusat hanya memberikan janji tapi belum ada realisasi," keluhnya.
