JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengangkat Deputi Pengendalian Komersil SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja sebagai staf khusus Menteri ESDM. Padahal Widhyawan diduga sebagai salah satu pejabat yang terkait kasus suap Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai terpilihnya Widhyawan tidak terlepas dari peran penting Arie Soemarno yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM. Apalagi saat ini terjadi kekosongan posisi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Komisaris Pertamina yang ditempati Bambang Brodjonegoro yang saat ini telah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan.

Menurut Mamit dengan kondisi tersebut, ditakutkan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) akan dengan mudah menunjuk Direktur Utama Pertamina yang kapabilitasnya dipertanyakan. Rini disinyalir akan menunjuk seseorang yang memiliki kedekatan keluarga untuk mengamankan bisnis keluarganya.

"Saya yakin Dirut Pertamina yang dipilih akan mempunyai kedekatan dengan keluarga Soemarno karena ingin mengamankan bisnis Soemarno," kata Mamit kepada Gresnews.com, Jakarta, Rabu (29/10).

Namun,  kendati  Widhyawan memiliki kedekatan dengan Arie Soemarno, Mamit menilai sosok Widhyawan merupakan orang lama yang cukup paham dengan kondisi migas, paling tidak Widhayawan bisa memberikan masukan-masukan positif kepada Menteri ESDM. "Yang jadi masalah nama dia (Widhyawan) disebut-sebut oleh KPK. Jadi serba salah juga waktu Sudirman mengakatnya. Paling tidak ada hal positif, Pak Widhyawan paham di industri migas," kata Mamit.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sofjano Zakaria mengakui meski Widhyawan merupakan orang terdekat Arie Soemarno, dirinya tidak mempermasalahkan pengangakatannya sebagai Staf Khusus Menteri ESDM. Hal itu dikarenakan Widhyawan merupakan sosok yang mengerti dunia migas, sehingga ada relevansi yang kuat. Lain halnya  jika penunjukkan staf khusus tidak ada relevansinya di dunia migas.

Namun menurutnya jika Widhyawan melakukan tindakan yang berbau korupsi maka lembaga hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus turun tangan. Untuk itu lembaga hukum tersebut harus melakukan filterisasi terhadap orang-orang yang ditunjuk sebagai pejabat negara, layaknya Jokowi memilih menterinya. "Saya minta itu juga berlaku untuk komisaris dan direksi BUMN," kata Zakaria.

Widhyawan diketahui pernah diperiksa penyidik KPK dan dihadirkan Jaksa KPK sebagai saksi di pengadilan Tipikor. Widhyawan juga diduga mengetahui dan ikut ambil andil di sejumlah skandal migas. KPK juga disebut-sebut berniat menyeret sejumlah pejabat SKK Migas termasuk Widhyawan.

BACA JUGA:
Tags