JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengakui secara resmi menjagokan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Puan Maharani sebagai calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Benar memang kami mengajukan Puan, hal ini sudah sistematis karena dia sebagai ketua Fraksi. Hanya Ketua Fraksilah yang pantas diajukan sebagai Ketua DPR,"  ujar Eva Sundari Kusuma, anggota DPR dari PDI-P saat dihubungi Gresnews.com, Selasa, (19/8).

Dengan resminya Puan masuk ke dalam jajaran bursa calon Ketua DPR-RI, otomatis ia akan bersaing dengan nama-nama lainya seperti Setya Novanto dari Partai Golkar dan beberapa nama lain yang digadang akan menduduki kursi pimpinan wakil rakyat tersebut.

Namun,  menurut Pengamat Politik Hendri Satrio, diajukannya Puan sebagai pimpinan DPR akan membuat banyak pergolakan dari dalam koalisi PDI-P. Kemungkinan harus ada lobi-lobi politik dari pihak PDIP kepada partai koalisinya. “Karena Puan masih belum pantas jika dibandingkan senior-senior lainnya,” katanya kepada Gresnews.com, Selasa, (18/8).

Meskipun sudah digadang-gadang sejak dulu untuk mendapat jatah kursi ketua DPR karena gagal menjadi wakil Jokowi, Puan dinilainya belum banyak memiliki track record yang dapat mendongkrak dirinya. Menurut Hendri, lamanya seseorang berada di partai dan rekam jejak di DPR lah yang biasa menjadi patokan memilih seorang ketua DPR. “Biasanya orang yang dituakan di partai dan di DPR yang bisa menduduki jabatan itu,"

Sementara anggota DPR yang memiliki kriteria itu lebih banyak berada di koalisi merah putih, khususnya di Golkar dan Demokrat untuk sepuluh tahun terakhir. Sehingga, Hendri menilai calon dari koalisi tersebut akan menjadi batu penghalang yang cukup besar, bagi calon dari PDIP. Apalagi jika koalisi partai PDI-P tidak solid dalam mendukung Puan.

Ini diakuinya,  tidak akan mudah dilakukan PDI-P. Jika semua mau setuju, tentu tidak munafik akan ada bagi-bagi kekuasaan antara koalisi pendukungnya. “Kita tidak menampik, politik pasti ujung-ujungnya kekuasaan kan? Sekarang semuanya tergantng pada bagaimana pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Puan memang tidak menampik berita terkait dirinya yang akan mengisi kursi bursa. Namun ia mengatakan masih fokus memperjuangkan gugatan uji materi terhadap UU 17/2004 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD ke Mahkamah Konstitusi yang mengubah komposisi pimpinan DPR RI dari secara proporsional menjadi dipilih oleh anggota DPR RI. “Yang terpenting mengembalikan hak pemenang pemilu,” katanya.

BACA JUGA:
Tags