JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden terpilih Joko Widodo sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghapus jabatan wakil menteri, yang sebelumnya diadakan pada masa pemerintahan SBY.Namun sejumlah pihak menilai jabatan wakil menteri masih diperlukan, mengigat beban kerja yang berat bagi seorang menteri.

Pengamat politik Medrial Alamsyah menilai perlu dilakukan pengecilan struktur birokrasi. Ia sendiri mengaku sejak awal memang tidak setuju dengan jabatan wakil menteri. Menurutnya, jabatan tersebut bisa menjadi rebutan partai walaupun bukan jabatan politis.

Ia menambahkan keberadaan wakil menteri tersebut juga berkontribusi pembengkakan birokrasi. Ia menuturkan dihapuskan jabatan wakil menteri juga bisa menghemat anggaran Negara. Tambahnya, sekian menteri saja berapa dari kebutuhan pokok mereka yang dihemat seperti mobil dinas dan rumah dinas.

"Birokrasi kita kan terlalu gemuk, dengan adanya wakil menteri menambah ribet. Persoalan yang harus dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi adalah dengan mengecilkan struktur birokrasi dan bukan menambah," katanya pada Gresnews.com, Sabtu (2/8).

Medrial melanjutkan kalau Jokowi mau menghilangkan jabatan wakil menteri ia sangat setuju. Namun ia ragu Jokowi akan melakukan hal tersebut. Sebab untuk mengecilkan birokrasi harus dimulai dengan mengecilkan kabinet. "Birokrasi besar gara-gara kabinet, kabinet besar otomatis banyak kementerian yang tidak perlu, 15 (kementerian) juga kebanyakan, cukuplah 15-20. Eselon 1 juga dikurangi," jelasnya

Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai Jokowi tidak bisa langsung menghapus semua jabatan wakil menteri. Menurutnya, jabatan tersebut harus dipertimbangkan di kementerian tertentu seperti kementerian kelautan dan kementerian perekonomian. Lanjutnya, kedua kementerian tersebut membutuhkan peran wakil menteri. Ia mengatakan ketika sebuah keputusan dikeluarkan akan berbeda dampaknya jika keputusan itu keluar dari wakil menteri atau hanya dari tingkatan dirjen.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo menyatakan dirinya mempertimbangkan menghapus jabatan wakil menteri dalam kabinetnya mendatang. Menurutnya, di kementerian ada jabatan direktur jenderal (dirjen) yang bisa mengganti peran wakil menteri. Selain itu, ia menilai jabatan wakil menteri juga mengambil anggaran negara yang besar. "Kami masih menimbang-nimbang mengenai penting atau tidaknya jabatan tersebut," katanya.

BACA JUGA:
Tags