JAKARTA, GRESNEWS.COM –  Ditemukan sejumlah surat suara yang rusak akibat dicoblos pada gampar pasangan nomor urut satu saat proses pelipatan di daerah pemalang , Jawa Tengah sebagai bentuk lemahnya pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Temuan tersebut juga patut dicurigai sebagai bentuk kesengajaan. “Kalau kesalahan dari percetakan, harus ada punishment terhadap perusahaan percetakan yang tidak memenuhi surat kontrak, sebaliknya kalau kesalahan itu bukan di Percetakan KPU harus dapat dijelaskan ke publik,” kata Sunanto kepada Gresnews.com, Minggu (22/6).

Menurut Manajer Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto bentuk lemahnya pengawasan dan koreksi dari KPU di setiap perusahaan percetakan yang terbukti meloloskan surat suara pilpres yang rusak.

Selain mendesak KPU mengawasi kualitas surat suara, JPPR juga mewanti-wanti pengawasan kuantitas dan distribusi surat suara. Pasalnya, ada adendum (perbaikan kontrak) produksi surat suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 antara KPU dan perusahaan percetakan terkait perubahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Namun, ia mengaku belum mengetahui perubahan tersebut.

Berkaca pada kontrak awal yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 355, surat suara yang dicetak mencapai 192.226.976 lembar. Jumlah ini merupakan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pilpres 2014 ditambah dua persen dan 1.000 lembar per kabupaten/kota. “Penambahan ini juga harus menjadi perhatian untuk menghindari rusaknya demokrasi dalam pelaksanaan Pilpres,” tegasnya.

Ketua KPUD Kabupaten Pemalang, Abdul Hakim menjelaskan, saat proses pelipatan suara, ditemukan beberapa surat suara rusak. Letak kerusakan surat suara, kebetulan terdapat lubang di gambar pasangan Pilpres nomor urut satu, berupa lubang sekecil jarum hingga sebesar koin logam. Ada juga surat suara yang sobek dan cetakan tak baik. "Ada lubang tapi bukan karena dicoblos," kata Abdul kepada wartawan.

BACA JUGA: