Penerimaan PNS Honorer Masih Sarat KKN
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Reformasi birokrasi yang didengungkan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gagal. Buktinya proses rekrutmen pegawai negeri sipil di pusat maupun daerah masih sarat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satunya proses Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 jalur honorer kategori 2 (K2) diduga sarat dengan skandal korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar yang bergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC) menemukan ada 1.226 daftar nama honorer siluman yang lolos dalam rekrutmen CPNS tahun lalu. Mereka melaporkan dugaan korupsi rekrutmen CPNS 2013 kepada Bareskrim Mabes Polri.
Febri Hendri dari ICW selaku koordinator KLPC menuturkan dugaan korupsi yang dilaporkan ada di enam kabupaten, yaitu di Tengerang, Blitar, Buton Utara, Tobasa, Tasikmalaya dan Garut. Dari enam kabupaten itu, pihaknya menyerahkan 1.226 daftar nama honorer K2 siluman yang lolos dalam rekrutmen CPNS tahun lalu. Selain itu diserahkan juga nama pejabat yang diduga terlibat beserta bukti transaksi suap atau pemerasan. "Kami minta Bareskrim Mabes Polri mengusut kasus ini yang diduga melibatkan beberapa pejabat tinggi di daerah," kata Febri di Mabes Polri, Selasa (18/3).
Dari temuan ICW dan KRPK, nilai transaksi suap atau dugaan pemerasan mencapai Rp 80 juta-120 juta per orang. Dan patut diduga perbuatan korupsi ini tidak hanya terjadi di enam kabupaten tersebut melainkan di seluruh Indonesia.
Karenanya, Febri meminta Mabes Polri untuk menginstruksikan jajarannya di Polda atau Polres seluruh Indonesia memantau dugaan korupsi dalam proses rekrutmen CPNS. "Karena kami yakin berdasarkan data yang kami miliki proses rekrutmen CPNS 2013 terutama untuk jalur K2 sarat dengan kecurangan dan korupsi yang masif dan sistematis di seluruh Indonesia," bebernya.
Menurut Febri sudah mendapat respon positif dari kepolisian. Laporannya diterima Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Wadir Tipikor Bareskrim) Ahmad Wiyagus dan berjanji menindaklanjuti laporan korupsi tersebut.
Febri menyatakan temuan ini didapat setelah membandingkan daftar nama dalam dokumen database honorer tahun 2005, 2010, 2012, dan 2013. ICW menggunakan informasi Terhitung Mulai Tugas (TMT) untuk membandingkan dan menelusuri nama honorer siluman. Dari situ dapat diketahui nama honorer siluman biasanya tiba-tiba muncul pada database 2013 namun tidak ada nama itu pada tahun sebelumnya. Padahal pegawai honorer adalah pegawai yang biasanya sudah bekerja lebih dari dua tahun.
"Nama siluman ini muncul pada database honorer K2 yang ditandatangi Sekda masing-masing kabupaten kota tahun 2013 yang kemudian diserahkan ke BKN," kata Febri.
Menteri PAN-RB Azwar Abubakar sebelumnya menyebutkan, terdapat sejumlah kendala teknis dalam mempersiapkan perekrutan CPNS honorer K2. Misalnya untuk honorer guru di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.
"Ada suatu daerah, yang tidak dapat sebutkan namanya, pelajar SMA menjalankan fungsi sebagai pengajar. Itu kan tidak sesuai kriteria. Jadi kita harus atur agar jangan ada masalah," ungkap Azwar.
Menurut dia, pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS sangat diprioritaskan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, serta tenaga teknis/administrasi tertentu. Selain itu, pengangkatan ini disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kemampuan keuangan negara sampai dengan tahun anggaran 2014.
Dari 605.170 peserta tes, sebanyak 254.774 atau 42% diantaranya merupakan tenaga pendidik. Adapun tenaga kesehatan sebanyak 17.124 orang, tenaga penyuluh ada 5.585 orang, dan 327.696 orang, atau 54% merupakan tenaga teknis/administrasi. Rencananya pemerintah bakal menjaring sekitar 33% dari total peserta untuk menjadi CPNS.
Azwar menjelaskan, dalam ujian penerimaan CPNS golongan K2, panitia tidak melakukan Tes Kompetisi Dasar (TKD) seperti PNS dari jalur umum. Dengan demikian, hasil tes yang diumumkan hari ini merupakan keputusan final. Artinya peserta tes akan langsung ditentukan lolos tidaknya sebagai CPNS.
(dtc)
