JAKARTA - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013 diprediksi baru bisa dilakukan pada pertengahan Januari 2013. hingga mendekati penghujung 2012 ini, masih pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD.

"Kalau dilihat dari jadwal tidak mungkin akhir Desember. Ya, sedikit lewat sekitar di pertengahan Januari 2013," kata Sarwo Handayani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Senin (19/11).

Menurutnya, hingga saat ini masih akan ada pembahasan KUA-PPAS bersama dengan DPRD. Diharapkan pada 23 November akan ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) KUA-PPAS tersebut. Kemudian RAPBD akan diserahkan oleh Gubernur, Jokowi ke DPRD.

Dikatakan Yani, kemunduran ini dikarenakan adanya pergantian kepemimpinan di Pemprov sehingga ada program-program yang disesuaikan kembali. "Kita punya pemimpin baru, jadi ada penyesuaian," ujarnya seperti beritajakarta.com

Ia menyebut, hingga pertengahan November 2012, penyerapan APBD DKI Jakarta baru mencapai 56 persen. Hal itu dikarenakan tiga kendala yakni, masih ada kontraktor yang belum menagih pembayaran, beberapa program di APBD perubahan masih dalam proses, serta pembebasan lahan yang juga masih dalam proses.

Meski demikian, lanjut Yani, angka tersebut sudah lebih tinggi 2,5 persen dibandingkan tahun lalu. Agar penyerapannya optimal, telah diperintahkan kepada semua asisten untuk mengkoordinasi dinas yang ada di bawahnya. Terutama terkait, percepatan administrasi penagihan dan percepatan dokumen administrasi pembebasan lahan.

BACA JUGA:
Tags