NUSA DUA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa harus direformasi. Dewan Keamanan yang efektif haruslah mewakili realitas global secara lebih baik lagi, yakni sebuah dewan yang mamungkinkan negara-negara anggota PBB dapat berperan serta seluas mungkin.

"Dalam lingkup politik dan untuk mencapai keamanan global, kita harus memiliki lembaga internasional yang efektif dan responsif yang mampu mengakhiri konflik berdarah yang berkepanjangan," tandas Presiden ketika memberi sambutan sekaligus membuka Bali Democracy Forum (BDF) V di Bali International Convention Center (BICC), Westin Hotel, Nusa Dua, Bali Kamis (8/11). BDF V yang diselenggarakan 8-9 November bertema ´Advancing Democratic Principles at The Global Setting.´

Dua butir pemikiran lain seperti dilansir setkab. go. id adalah di bidang ekonomi dan lingkup sosial. Menurut Presiden lembaga ekonomi global harus terus mengembangkan peran dan sumbangan kepada negara-negara emerging economies. Karenanya, Indonesia secara konsisten mengusulkan kepentingan negara berkembang.

Dalam lingkup sosial, Presiden mengingatkan kesejahteraan global tidak mungkin pernah tercapai bilamana tata kelola global tidak menjawab masalah pembangunan. Negara berkembang harus ikut menikmati akses yang sama memasuki pasar dan arus finansial bagi pembangunan. Tata kelola global harus menyediakan mekanisme untuk menjawab isu-isu jangka panjang seperti ketidaktoleran dan prasangka.


BACA JUGA:
Tags