Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) dalam survei terbarunya menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia tahun 2011 turun satu juta orang. Hasil survei BPS itu justru mendapat cibiran dari DPR. Alasan para wakil rakyat yakni indikator kemiskinan yang diterapkan BPS tidak jelas.

Sebelumnya, Kepala BPS Rusman Heriawan menjelaskan, per Maret 2011 jumlah orang miskin 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan, Maret 2010 penduduk miskin jumlahnya 31,02 juta orang atau 13,33 persen.

“Dalam setahun ini pemerintah baru berhasil menurunkan satu juta orang miskin,” ujar Rusman di kantor BPS, Jakarta, Jumat (1/7).

Penurunan angka kemiskinan tersebut menurut Rusman, tidak sebesar jika dibandingkan dengan pencapaian pada 2010 yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 1,5 juta orang.

BPS mencatat, dari satu juta orang yang berhasil lepas dari kemiskinan, 953.000 orang berasal dari pedesaan. Sementara penduduk yang berhasil terlepas dari kemiskinan di kota hanya 51.000 orang. “Meskipun jumlah orang miskin banyak di desa tapi pergerakannya lebih cepat sehingga terlihat harapan adanya keseimbangan,” ujar Rusman.

Menanggapi klaim BPS tersebut, anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengungkapkan, sejauh ini angka kemiskinan tetap tinggi, utamanya di perdesaan. Makanya, pihaknya mempertanyakan klaim pemerintah mengenai berkurangnya angka kemiskinan.

“Kami minta pemerintah menjelaskan indikator kemiskinan yang selama ini digunakan, sebab masih belum jelas. Masa orang miskin turun satu juta,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP itu juga menilai, garis kemiskinan yang dipatok pemerintah sebesar Rp 233.174 per bulan dinilai terlalu rendah. Dia membandingkan dengan Vietnam yang mematok garis kemiskinan Rp450.000 per bulan yang diperbarui pada Agustus 2010.

Selain itu, politik anggaran pemerintah sejauh ini tidak menyentuh masyarakat miskin. Fungsi anggaran perlindungan sosial hanya bisa dinikmati oleh 10 persen penduduk miskin.

Demikian pula dengan penurunan angka pengangguran. Makanya, dia meminta pemerintah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen sehingga lebih banyak lapangan kerja yang dibuka.

Arif mengharapkan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 600 ribu tenaga kerja. Pasalnya, pemerintah dalam targetnya menyebutkan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi menyerap 440 ribu tenaga kerja.

(rif)

BACA JUGA:
Tags