JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bukanlah partai besar, bahkan cenderung hanya partai gurem. Namun partai itu kini menjadi rebutan antara dua mantan jenderal TNI, yakni Jenderal (Purn) AM Hendropriyono dan Mayor Jenderal (Purn) Haris Sudarno. Keduanya sama-sama mengklaim sebagai ketua umum partai yang sah, menyusul lengsernya Sutiyoso karena menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Majunya Hendropriyono yang pernah menjabat sebagai kepala BIN dan terkenal sebagai figur yang selalu memainkan peranan di belakang layar, menimbulkan spekulasi bahwa langkahnya itu merupakan bagian dari strategi menghadapi Pemilu 2019.

Analisis itu diungkapkan oleh pengamat militer Muradi.

Menurut Muradi, majunya Hendropriyono sudah sepengetahuan Presiden Jokowi. Target jangka panjangnya adalah untuk mengamankan posisi Pilpres 2019 nanti, sebab bukan tidak mungkin partai pendukung pemerintah saat ini,  seperti Nasdem, Hanura dan partai pendukung lainnya tiba tiba berbalik arah menarik dukungan karena sistem ambang batas parlementer (treshold) dan presidensial treshold yang memungkinkan partai peserta pemilu sekecil apa pun bisa mencalonkan pasangan.

Menurutnya, apabila Jokowi berseteru dengan partai pendukungnya dan hanya didukung oleh PDIP maka PKPI dapat memainkan peranannya untuk mendukung Jokowi. Tentu saja posisi tawar Hendropriyono selaku ketua umum akan menjadi besar. Selama ini, walaupun Hendro memiliki akses langsung ke lingkaran Istana, akan tetapi dirinya belum memiliki kendaraan politik yang dapat meningkatkan bargaining politiknya.

"Hendro sangat menyadari celah politik di 2019 dan bagaimana cara dia bisa mengakses kekuasaan," ujar Muradi kepada gresnews.com, Selasa (6/9).

Ia juga mengungkapkan, Hendro sendiri secara politik butuh eksistensi dalam memberikan dukungan terhadap Jokowi. Maka PKPI bisa menjadi kendaraan politik dalam menaikkan nilai tawar dan menjadi jalan dalam menjaga orang-orang terdekat atau dinastinya tetap ada di pemerintahan. Hal tersebut tentu tidak dapat terlaksana bila sejak awal PKPI tidak menjadi partai pendukung pemerintah, tentu secara politik tidak akan memiliki nilai tawar.

"Jadi jika dia pingin anaknya menjadi menteri nah itu bisa dilakukan," katanya.

Selain itu, Jokowi juga memiliki kepentingan mengamankan dukungan dari TNI karena jika melihat peta politik yang ada, hubungan antara TNI dan Jokowi belum clear. Jokowi masih dipandang oleh sebagian TNI berhaluan komunis atau pun tidak NKRI. Hal inilah yang ingin diubah melalui PKPI. PKPI sebagai partai berbasis purnawirawan tentunya bisa menjadi jembatan antara TNI dan PDIP. Jokowi dan Hendro dipandang sebagai figur yang dapat memainkan peranan tersebut.

"Untuk menyampaikan pesan bahwa Jokowi dan PDIP itu NKRI loh, bukan pro-Komunis," ujar Muradi

Sedangkan untuk target jangka pendeknya, Muradi menilai majunya Hendropriyono adalah untuk mengelola balancing power, antara Hendro dan Luhut Binsar Pandjaitan di lingkaran presiden. Sebab di Istana sendiri diketahui ada dua kubu militer, yakni Luhut dan Hendropriyono. Hendro yang sedari awal sudah kalah set karena tidak memiliki kendaraan politik maka langsung mengambil kesempatan sehingga dirinya memiliki posisi yang lebih bagus di mata pemerintah karena memiliki jabatan ketua umum dan memiliki kekuatan membelokan kebijakan partai demi kepentingan tokoh yang diusung.

Sebagai informasi, konflik perebutan ketua umum PKPI dimulai saat Hendropriyono mengklaim terpilih menjadi orang nomor satu PKPI secara aklamasi. Mantan jenderal bintang empat itu mengatakan, pemilihan tersebut terjadi Sabtu pekan lalu, pada kongres luar biasa yang dihadiri seluruh perwakilan pengurus daerah.

Tak lama setelah Hendro mempublikasikan kemenangannya, menyusul Haris Sudarno mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum PKPI. Haris adalah mantan Panglima Kodam V Brawijaya yang pensiun dengan dua bintang di pundaknya. Partai Kebangkitan Bangsa sempat mengusungnya pada sebuah pemilihan kepala daerah.

Haris mengklaim pada kongres PKPI yang berlangsung 22 hingga 23 Agustus, pengurus partai tersebut memilihnya secara aklamasi menjadi ketua umum sampai terbentuk kepengurusan yang baru. Haris juga menuding forum yang memilih Hendro sebagai pertemuan abal-abal.

Kursi ketua umum PKPI yang merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebelumnya diduduki Sutiyoso. Purnawirawan jenderal berbintang tiga itu melepaskan jabatan kepartaiannya usai ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BIN. AM Hendropriyono menyatakan bahwa Sutiyoso sudah mengakui kebijakan partai yang telah mengamanahkan dirinya sebagai ketua umum.

"Pak Sutiyoso sebagai kader partai mendukung. Sudah tidak ada dualisme," kata Hendro, Minggu (4/9).

Sedangkan Kubu Haris mengklaim setelah Isran Noor dipecat dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN), dirinya langsung mendaftarkan ke Kemenkum-HAM sebagai pejabat sementara (Pjs) Ketum PKPI. Hingga akhirnya dikeluarkan surat pengesahan No. AHU.4.AH.11.01-40 tertanggal 29 Juli 2016. Kemenkum-HAM pun mengeluarkan surat yang mengesahkan Haris sebagai Pjs Ketum PKPI. Serta berhak menjadi penyelenggara kongres untuk memilih ketum definitif.

Haris pun mengklaim bahwa Kongres Luar Biasa yang ia selenggarakan itu telah didukung dan dihadiri oleh seluruh sesepuh atau pendiri PKPI dan sebagian besar anggota DPRD PKP Indonesia. Mantan Pangdam Brawijaya ini menegaskan, bahwa pihaknyalah yang telah secara sah menyelenggarakan KLB di Grand Cempaka, Jakarta Pusat pada tanggal 22-24 Agustus 2016 yang dihadiri oleh 32 DPP dan 386 DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota).

PERCATURAN POLITIK KOMPLIKASI - Namun demikian pengamat politik Hendrajit menilai pembahasan soal Hendropriyono yang menjadi Ketua Umum PKPI sebetulnya  kurang menarik. Hal itu disebabkan, selain PKPI partai gurem, sepanjang sejarah PKPI dari dipimpin Edi Sudrajat sampai Sutiyoso, partai ini tidak memiliki kursi di DPR.

Namun, kemunculan sosok Hendropriyono sendiri ke pentas politik nasional meskipun melalui sebuah partai gurem adalah hal yang menarik untuk diulas terkait langkah-langkah politiknya menjelang Pilpres 2019.

Ia juga memandang, formasi politik pemerintahan Jokowi semakin jelas dengan terpilihnya Hendropriyono sebagai Ketua Umum PKPI. Ia mengibaratkan jika permainan catur posisi raja dan perdana menteri tidak di belakang layar lagi, tapi langsung memimpin prajurit di lapangan.

"Padahal, karakteristik Hendropriyono cenderung bermain di belakang layar dan berperan sebagai skemator dan penulis skenario, ketimbang terjun langsung ke lapangan," ujar Hendrajit melalui pesan yang diterima gresnews.com, Selasa (6/9).

Hal ini membuktikan bahwa kondisi percaturan politik dalam negeri sepertinya mengalami komplikasi. Aturan main politik yang ada terlihat seperti melawan kesepakatan, karena kondisi yang ada sudah tidak mampu lagi diantisipasi oleh para pemain-pemain kunci di istana, sehingga terlihat para tokoh yang sebelumnya ada di belakang layar mulai mengambil posisi di depan memimpin langsung para bidak alias pion.

"Salah satu indikasinya, Hendropriyono terjun langsung ke kancah perpolitikan nasional," ungkapnya.

Ia juga menilai, arena Pilpres maupun Pileg 2019 jika dijadikan arena catur, maka publik akan disuguhkan perang langsung para perdana menteri, sementara para pion hanya bertugas untuk mengalihkan fokus lawan. Terkait dengan Hendro, ia mengatakan bahwa pihak yang memegang data intelijen paling akuratlah yang akan menjadi penguasa lapangan. Sementara  untuk urusan yang satu ini, reputasi dan kredibilitas Hendro sebagai kader binaan Benny Moerdani sang maestro intelijen di era Suharto, sudah teruji adanya.

"Jika melihat karakteristiknya, Hendro akan bertindak sebagai pengatur irama permainan dan membangun keseimbangan," jelas Hendrajit.

BACA JUGA:
Tags