JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo akan menghidupkan kembali proyek Hambalang setelah sekian lama mangkrak pasca kasus korupsi terkait pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) itu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat terbatas membahas Hambalang, Jokowi telah memerintahkan pembentukan tim teknis untuk mengkaji ulang proyek itu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan, pada prinsipnya memang masih ada hal yang perlu dikaji dan dipelajari secara hati-hati terkait proyek P3SON Hambalang tersebut. "Istilah beliau (Presiden, red) konservatif, karena memang ternyata dari sejak awal ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh bupati, misalnya, amdalnya belum ada, yang kedua Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya tiga lantai tetapi bangunannya sudah enam lantai, dan beberapa hal lainnya," kata Pramono seperti dikutip setkab.go.id, Rabu (30/3) kemarin.

Menurut Seskab, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk proyek Hambalang itu sampai dengan hari ini sudah mencapai Rp536 miliar. Maka, untuk itu Presiden Jokowi menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk melakukan audit menyeluruh secara teknis. "Mana aset yang bisa diselamatkan, mana hal-hal yang memang sudah tidak bisa diselamatkan," jelas Pramono.

Mengenai bentuk kelanjutannya seperti apa, Pramono meminta wartawan menunggu dulu, supaya tidak berandai-andai. Tapi yang jelas, lanjut Seskab, dari awal amdal Proyek Hambalang itu tidak ada. "Kedua, IMB-nya hanya untuk 12 meter, artinya untuk tiga lantai tapi sudah dibangun enam lantai," kata Pramono.

Yang ketiga, lanjut Pramono, adalah walaupun pembangunannya belum selesai tapi keperluan interiornya seperti mebel sudah ada. "Nah itu untuk apa kan begitu. Nah ini yang kemudian tadi presiden meminta untuk secara hati-hati secara konservatif, tetapi nunggu finalnya dari Menteri PUPR," tegas Pramono.

Menanggapi rencana pemerintah ini, pihak KPK menegaskan dukungannya. Hanya saja kelanjutan proyek Hambalang harus dilakukan lebih cermat. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, evaluasi total harus dilakukan.

"Kita dukung niat pemerintah untuk lanjutkan pembangunannya kembali dengan sejumlah rekomendasi. Dievaluasi total dari awal teknis, manajemen, timetable pekerjaan agar KPK bisa mengikuti jadwalnya agar tidak menimbulkan masalah baru," kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis (31/3)

Terkait proyek itu sendiri, ada empat temuan awal yang sudah dilaporkan kepada Jokowi. Pertama, kecepatan pergerakan tanah 8 mm per tahun. Kedua, kondisi bangunan seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak bergeser. Ketiga, tidak adanya retakan berarti pada struktur bangunan di proyek Hambalang. Keempat, terjadi degradasi pada struktur bangunan yang terbuka karena oksidasi, khususnya akibat penghentian pekerjaan.

TIM AUDIT PUPR - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sendiri memang telah membentuk tim audit untuk mengkaji proyek tersebut pada 21 Maret lalu dan saat ini sudah bekerja melakukan audit. Basuki menegaskan, tim itu nantinya yang akan menegaskan apakah proyek itu bisa dilanjutkan atau tidak.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugasi (Presiden) untuk melakukan audit teknis yang akan nanti menginfokan go-on go-off-nya Hambalang ini dalam arti penyelamatan aset. Kementerian PUPR audit teknis, BPKP audit finansial," kata Basuki usai menghadiri Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) sore.

Tim audit teknis itu, menurut Basuki, dipimpin oleh tim fakta. Diantaranya ada ahli geologi Teknik UI Doktor Bagus Kurniawan, ahli geologi teknik ITB Prof Mansyur Irsyam, ahli struktur bangunan Profesor Bambang Suhendro, ahli struktur bangunan ITB Profesor Bambang Budiono, ahli struktur bangunan ITB Profesor Drajad Wijayanto, dan ahli perencanaan Dr. Surono.

Basuki mengatakan, secara prinsip, KPK mendukung rencana pemanfaatan fasilitas negara di Hambalang ini sehingga akan dilanjutkan menjadi domainnya pemerintah. Namun demikian, lanjut Basuki, KPK memberikan empat syarat agar fasilitas negara di Hambalang ini bisa dimanfaatkan.

Pertama, tim audit ini melibatkan para ahli di bidang masing-masing agar hasilnya lebih komprehensif. Yang kedua, tim ini diminta untuk menyusun jadwal dan tahapan audit teknisnya agar KPK dan BPKP dapat mendampingi, karena pemerintah tidak ingin ada hal-hal yang kembali (bermasalah) lagi.

Kemudian yang ketiga, memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan, antara lain mengevaluasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), mengevaluasi IMB, dan persyaratan lainnya. Dan yang keempat, KPK menyarankan agar tim ini dapat memberikan rekomendasi terhadap penyelamatan aset bangunan gedung ini pada tahap selanjutnya yang harus diperhatikan.

Basuki mengatakan, meski tim sudah melakukan kajian awal, tim tersebut akan mengkaji lagi dan merampungkan dalam dua minggu ke depan. Nantinya jika hasil pengkajian telah rampung, akan diberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk memutuskan melanjutkan proyek Hambalang tersebut atau tidak.

"Data (sementara) ini akan kami konsultasikan dengan para tim pakar supaya kami lebih pede memberikan rekomendasi," ucap Basuki.

ALTERNATIF LAIN - Terkait dengan audit teknis dan keuangan proyek Hambalang, Jokowi telah memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk menyiapkan alternatif penggunaan proyek tersebut.

"Presiden tadi juga memberikan arahan ke Kemenpora untuk menyiapkan alternatif-alternatif baru bagi penggunaan Hambalang bilamana semua kajian itu sudah selesai dan diteruskan atau tidaknya, dilanjutkan atau tidak," kata Imam.

Menurutnya, Proyek Hambalang itu pelajaran penting bagi pemerintah terutama Kemenpora, bahwa merencanakan sesuatu yang baik itu butuh ketelitian, butuh waktu yang cukup detail untuk merencanakan sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu.

"Ini penting sehingga semua kajian nanti betul-betul menjadi poin yang penting bagi Kemenpora untuk melanjutkan dengan berbagai macam kebutuhan yang betul-betul kami harapkan," terang Imam.

Sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyampaikan dukungannya pada rencana Presiden Jokowi untuk melakukan audit sebelum memutuskan mengenai kelanjutan Proyek Hambalang.

Ia menyebutkan, hasil audit investigasi BPK tahun 2012 menemukan ada sekitar Rp243 miliar anggaran yang telah digelontorkan untuk proyek tersebut. Sementara tahun 2013 ada lagi sebanyak Rp463 miliar.

"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, jadi kami sangat appreciated sekali kepada Pak Presiden, tadi dari angka yang total lost, berapa yang kita selamatkan untuk apakah kita akan teruskan lagi dengan Kementerian Menpora ataukah kita akan cari tempat lain," kata Harry Azhar. (dtc)

BACA JUGA:
Tags