JAKARTA, GRESNEWS.COM - Direktur Pengembangan Kesetaraan dan Studi Globalisasi Northwestern University, Amerika Serikat Jeffrey Winters mengatakan, dinamika politik pemerintah Indonesia hingga kini masih dikuasai para oligark (elit) dengan kepentingan kekuasaan. Dia menegaskan, selepas era Orde Baru hingga memasuki masa reformasi, belum ada pola perubahan sistem pemerintahan yang fundamental dimana kekuasaan berbasis kepentingan masih membudaya dan terpelihara di kalangan figur politik.

"Transisi Orba ke era reformasi hanya pada ´bungkusan´ saja. Namun, sistem pemerintahan di dalamnya masih dikendalikan oleh kepentingan para oligark (penguasa)," kata Prof Jeffrey saat jadi pembicara di kuliah umum bertajuk Oligarchy and the Jokowi Administration di Universitas Negeri Jakarta, Senin (8/6).

Jeffrey Winter mengatakan, definisi oligarki secara umum dapat dimaknai sebagai sistem kekuasaan yang dijalankan atau dikendalikan oleh golongan atau pihak berkuasa dengan tujuan kepentingan golongan itu sendiri. Dalam pemaparannya, dosen sekaligus peneliti politik asal Amerika Serikat itu secara tajam membedah perilaku kepentingan berbasis sistem oligarki di Indonesia.

Berdasarkan penelitiannya di Indonesia selama 30 tahun, Jeffrey mengelompokan dua model oligarki yang kerap dibangun oleh pemerintah yaitu bersifat ekstraktif dan produktif. Menurutnya, pemerintah Indonesia cenderung mengadopsi sifat oligarki ekstraktif atau berorientasi pada pencabutan kepentingan publik.

Dimana, dia menegaskan, diakui atau tidak hal itu secara konkret dan nyata sedang dihadapi masyarakat Indonesia sekarang. "Pemerintahan Indonesia masih bersifat ekstraktif bukan produktif," ungkap Jeffrey.

Dalam studi dan riset, Jeffrey membuktikan pernyataannya tersebut dari konteks pengelolaan sumberdaya alam. Menurutnya, dengan hasil kekayaan alam yang berlimpah, hingga saat ini Indonesia belum masuk dalam daftar 10 besar (top ten) sektor pertanian dalam bidang apapun.

"Dalam pengamatan dan penelitian saya, Indonesia belum termasuk dalam top ten list negara dengan keunggulan di sektor pertanian," katanya.

Tidak hanya itu, ia pun mengungkapkan, kedaulatan pengelolaan minyak, gas bumi, mineral kerap dimanfaatkan kalangan oligarki dan golongan tertentu. Dimana, Jeffrey menilai, akumulasi komoditas strategis tersebut lebih dimanfaatkan untuk mencapai kekayaan kelompok elit.

Sebelumnya, Jeffrey pernah menulis kajian dalam bukunya berjudul Oligarki yang dipublikasikan oleh Cambridge University Press pada Tahun 2011 lalu. Pada bagian pengantar, Jeffrey menggarisbawahi soal motif keberadaan semua oligarki adalah mempertahankan kekayaan.

Dimana, pemeliharaan kekuasaan ditempuh dengan berbagai cara termasuk keterlibatan oligarki menghadirkan koersi (paksaan) dengan tujuan mengklaim hak milik dan kekuasaan yang kolektif terhadap cabang-cabang produksi negara.

Artinya, secara garis besar sistem trickle down effect (kemakmuran kelas) di kalangan masyarakat, lanjutnya, tidak akan terjamin secara merata selama kendali pemerintahan masih dikapling oleh budaya pemerintahan oligarki.

Sebelumnya, mantan Ketua MK Mahfud MD menilai sistem pemerintahan yang kini berjalan di Indonesia adalah bukan berbasis demokrasi melainkan oligarki yang berasal dari partai politik.

Hal itu dinilai dari aspek penegakan hukum. Menurutnya, kepentingan golongan masih menjadi alas politik dalam setiap keputusan dan proses hukum. Artinya, Mahfud menilai, tujuan elit politik kini telah mengabaikan kepentingan publik.

"Jika sistem pemerintahan adalah demokrasi, maka dipastikan penegakan hukumnya lebih adil," kata Mahfud.

BACA JUGA:
Tags