JAKARTA, GRESNEWS.COM – Puncak arus mudik angkutan Natal dan Tahun Baru 2018 (Nataru) diprediksi akan terjadi tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2017. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk menangani arus angkutan natal dan tahun baru

"Puncak mudik akan terjadi mulai tanggal 22 Desember malam sampai tanggal 24 Desember. Oleh karenanya saya mengimbau bagi yang sudah libur atau cuti sebaiknya berangkat lebih awal karena tanggal 22 akan terjadi suatu lonjakan, begitu juga tanggal 23 dan 24," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kepada wartawan di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Rabu (13/12).

Terkait antisipasi arus mudik ini Menhub mengaku telah memberikan beberapa rekomendasi untuk angkutan darat salah satunya dengan memeriksa kelaikan atau kondisi bus (rampcehck). Menurutnya, Kemenhub, Ditjen Perhubungan Darat sudah melakukan random cek terhadap bus-bus yang akan digunakan dalam angkutan nataru.

“Dalam waktu singkat kita akan lakukan double check juga pengecekan di lapangan. Ini kita lakukan secara intensif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan karena kondisi kendaraan yang tidak layak. Untuk itu, saya himbau pemilik kendaraan untuk melakukan cek dan tidak mengoperasikan kendaraannya yang tidak layak," tandas Budi.

Ia menyatakan tidak ada pembatasan kendaraan khususnya truk. Namun dia mengimbau agar truk tidak beroperasi pada tanggal 22 Desember.

"Memang tidak ada pembatasan kendaraan tetapi kami imbau mulai tanggal 22 Desember agar truk tidak beroperasi kecuali untuk mengangkut barang-barang pokok. Kami juga sudah minta pengangkutan semen dan baja tidak dilakukan kecuali sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat," tambahnya, seperti dikutip dephub.go.id.

Terkait persoalan kepadatan Gerbang Tol Cikarang Utama, yang diduga akan terjadi saat puncak arus mudik nataru, Menhub meminta Dirjen Hubungan Darat untuk melakukan evaluasi rancangan arus angkutan nataru. "Cikarang Utama adalah jalur yang paling strategis. Saya menugaskan Dirjen Hubdat untuk melakukan evaluasi tentang rancangan flow seperti apa, dan kami sepakati tadi bahwa komando di lapangan adalah Kakorlantas," kata Menhub.

Menurut Menhub dari hasil koordinasi dengan stakeholder juga dibahas beberapa hal, diantaranya terkait rest area, bahan bakar minyak (BBM), layanan tol non tunai.

Terkait rest area misalnya,  pihaknya telah minta Dirjen Perhubungan Darat, Jasa Marga dan Korlantas untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang keluar masuk rest area serta berkoordinasi dengan Polri di lapangan. Kemudian terkait BBM, dari hasil laporan Kementerian ESDM tidak ada kelangkaan pasokan BBM karena sudah dipersiapkan jumlah yang cukup dan akan mempersiapkan motor untuk distribusi. Sedangkan untuk layanan tol non tunai (e-toll), pihaknya juga minta disiagakan petugas di setiap gerbang sehingga dapat membantu pengendara yang tidak membawa atau kekurangan saldo kartu non tunai," jelas Menhub.

Sementara Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengantisipasi adanya longsor di jalur kereta api maupun jalan raya. Menhub juga secara khusus akan meminta Kementerian PUPR untuk menyiapkan traktor di tempat yang berpotensi longsor agar bisa bergerak cepat jika terjadi longsor. Selain itu, juga akan disiapkan petugas medis atau kesehatan di sejumlah titik jalur mudik. (rm)

BACA JUGA: