JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Tetap / Duta Besar Venezuela, Rafael Ramirez membantah pernah menerima secara formal maupun informal petisi terkait Papua seperti diberitakan koran asal Inggris The Guardian. Klarifikasi tersebut disampaikan Ramírez pada media di markas besar PBB (28/9) pukul 9.46 waktu setempat, terkait pemberitaan koran Guardian berjudul "Banned West Papua independence petition handed to UN".

"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan koran Guardian," demikian pernyataan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramírez, sebagai ketua Komite Kolonisasi PBB di markas besar PBB di New York, seperti dikutip kemlu.go.id.

Atas pertanyaan wartawan, apakah Dubes Ramírez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, Ramírez pun menegaskan bahwa selaku Ketua Komite Dekolonisasi, yang pihaknya tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. Ia pun menyatakan gusar dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.

Sebelumnya pada tanggal 27 September 2017 koran Guardian dalam sebuah artikelnya, menyebutkan bahwa Tokoh Organisasi Papua Merdeka yang bermukim di Ingggris, Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.

Namun Duta Besar Ramírez menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. Dijelaskannya, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Ia menegaskan bahwa faktanya  Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.

"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota".  Ditegaskan, Ramírez, bahwa Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Pernyataan Ketua Komite Dekolonisasi ini, menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoax dan kebohongan kepada publik. Menurut Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani, kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan kelompok OPM diluar negeri,  khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir.

"Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata pernyataan tersebut bohong," ujar Triansyah. (rm)

BACA JUGA:
Tags