JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berkomitmen menggalakkan ´Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan´ dengan berbagai pihak, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). KLHK belakangan ini kembali menjadi permasalahan serius di beberapa wilayah di Indonesia.

Program yang berperan penting dalam menekan potensi kejadian karhutla di tingkat tapak ini telah digalakkan sejak 2016 dengan melibatkan unsur dari Manggala Agni KLHK, TNI, POLRI, dan masyarakat desa. KLHK kembali melaksanakan kegiatan ini dengan menambah jangkauan kerja dan mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran di tingkat tapak sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara. KLHK sendiri telah meresmikan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat pada Selasa (8/8) kemarin.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B Panjaitan menjelaskan, kegiatan Patroli Terpadu ini diinisiasi dan didanai oleh KLHK. "Kegiatan ini adalah upaya optimalisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, kemutakhiran data, serta kehadiran petugas di tingkat tapak serta sinergitas antar lembaga dan masyarakat tingkat desa," ujarnya, Sabtu (12/8).

Tim Patroli Terpadu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setiap harinya serta melakukan deteksi dini tingkat kerawanan kebakaran dengan basis desa. Hasil pelaksanaan kegiatan setiap harinya dilaporkan secara berjenjang mulai dari satgas desa, satgas kabupaten/provinsi, sampai ke tingkat pusat.

Laporan disampaikan melalui jejaring komunikasi aplikasi smartphone (WhatsApp). "Tujuannya agar lebih mudah dimonitor dan ditindaklanjuti dalam waktu yang lebih singkat, terutama pada saat kejadian karhutla," terang Raffles.

Raffles menambahkan, untuk tahun ini kegIatan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini sudah dimulai sejak 11 Mei 2017 di Provinsi Riau (65 posko desa) dan Sumatera Selatan (50 posko desa). Sedangkan untuk Kalimantan Barat sudah dimulai pada 18 Juli 2017 dan akan berlangsung sampai November 2017.

Di Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan Patroli Terpadu dilaksanakan di 60 posko desa dengan basis wilayah kerja Daop Manggala Agni meliputi Daops Pontianak 13 posko desa, Daop Singkawang 11 posko desa, Daop Sintang 15 posko desa, Daop Ketapang 13 posko desa, dan Daop Semitau 8 posko desa. Dari 60 posko desa tersebut dapat dijangkau sekitar 120 desa rawan karhutla.

"Menindaklanjuti kondisi yang semakin rawan, saat ini juga sedang dipersiapkan kegiatan patroli terpadu di Provinsi Sumatera Utara (15 posko desa), Jambi (20 posko desa), Kalimantan Tengah (55 posko desa), Kalimantan Selatan (20 posko desa), dan Kalimantan Timur (15 posko desa) yang rencananya akan dimulai pada minggu kedua dan ketiga Agustus ini," ujarnya,

Khusus untuk kegiatan patroli terpadu, KLHK menargetkan dapat menjangkau 731 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 8 provinsi rawan. Raffles menjelaskan secara umum kondisi hotspot saat ini untuk deteksi dari Satelit NOAA memperlihatkan kenaikan apabila dibandingkan tahun 2016 ke 2017. Pada periode 1 Januari-8 Agustus 2016 terdeteksi 1.295 hotspot di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada periode 1 Januari - 8 Agustus 2017 terdeteksi 1.345 hotspot atau naik sebesar 8%.

Untuk deteksi satelit Terra/Aqua (NASA) dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80%, untuk periode 1 Januari - 8 Agustus 2016 terdeteksi 2.171 hotspot, sedangkan pada tahun ini pada periode yang sama terdeteksi 348 titik atau terjadi penurunan sebesar 84%.

Khusus untuk Kalimantan Barat, perbandingan antara 2016 dan 2017 baik deteksi satelit NOAA 19 maupun Terra/Aqua menunjukkan kenaikan. Deteksi satelit NOAA untuk periode 1 Januari-8 Agustus 2016 terdeteksi 99 hotspot di Kalimantan Barat, periode yang sama untuk tahun 2017 telah terdeteksi 201 hotspot. Untuk satelit Terra/Aqua pada periode 1 Januari - 8 Agustus 2016 terdeteksi 10 titik. Pada periode yang sama untuk tahun ini terdeteksi 72 titik.

Raffles mengingatkan kembali tentang arahan Jokowi pada Rakernas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terutama pada sisi pentingnya pencegahan sampai di tingkat tapak yang melibatkan masyarakat dan sinergi antarpusat dan daerah. "Semua pihak harus mengambil peran dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mewujudkan Indonesia Bebas dari Asap Kebakaran Hutan dan Lahan," tegasnya. (dtc/mag)

BACA JUGA:
Tags