JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIV/Papua dan Papua Barat, Suriel S. Mofu mengungkapkan, saat ini banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta di Papua mengalami kekurangan dosen. Mofu mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Papua baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, menyampaikan tiga alternatif penyelesaian kekurangan dosen itu. Pertama, melakukan mutasi dari dinas lain yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 dengan jalur umum, kedua melalui mekanisme lolos butuh. Ketiga, afirmasi sarjana asli Papua yang ingin mengabdi di lingkup perguruan tinggi di Papua.

"Maka kita usulkan anak-anak Papua yang lulus S1 kita rekrut CPNS, disekolahkan untuk penuhi kekurangan dosen," jelas Mofu, seperti dikutip dpr.go.id.

Lebih lanjut Mofu menjelaskan secara keseluruhan ada 60 PTS, 42 di Papua dan 18 di Papua Barat. Dari 100 jumlah keseluruhan dosen, hanya 6 diantaranya asli Papua.

Selain masalah kekurangan dosen, anggota Komisi X Reni Marlinawati menjelaskan ada dua masalah lainnya yang disampaikan. Pertama, terhentinya anggaran sarana dan prasarana untuk PTS dari Kementrian Dikti. Kedua, berkurangnya alokasi beasiswa.

Tentang kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana, Reni berpendapat, anggaran pendidikan Papua harusnya mencukupi. "Karena disamping anggaran dari Kementerian Dikti ada dana otsus (otonomi khusus) Rp8 triliun untuk Papua dan Rp2,4 triliun untuk Papua Barat dan itu diberikan tiap tahun," imbuhnya.

Untuk masalah berkurangnya beasiswa, politisi PPP ini menjelaskan pengalokasian anggaran 60% untuk Pulau Jawa berkaitan dengan sasaran terwujudnya world class university. "Maka dibentuklah 11 perguruan tinggi menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang tentunya berbeda dengan perguruan tinggi non BHMN," terangnya. Selain 11 PT BHMN juga diberlakukan sistem ranking hingga 107 PTN.

"Untuk penyelesaian kurangnya BOPTN untuk wilayah Papua ini perlu ada koordinasi komprehensif antara Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendikti dan seluruh stakeholder di Papua dan Papua Barat sehingga dapat ditetapkan masalah prioritas untuk segera ditangani, baik itu kekurangan dosen maupun kekurangan sarana prasarana," tegas Reni. (mag)

BACA JUGA:
Tags