JAKARTA, GRESNEWS.COM - Bentrokan antara anggota Batalyon 134 TNI AD dan anggota Brimob, di Batam, Kepulauan Riau muncul ditengarai karena faktor kecemburuan sosial. Jika tak ditangani dengan tepat, peristiwa yang sering terjadi itu akan terulang kembalai.

Politisi PDIP, TB. Hasanudin menyarankan agar dilakukan kesepakatan, dimana jika terjadi bentrokan kembali di manapun wilayah Indonesia, Kapolda dan Pangdam harus dicopot dari jabatannya.

Sebab bentrokan yang terjadi di dalam maupun lintas wilayah dan teritorial kemungkinan akan terjadi lagi. Pasalnya kejadian semalam bukan kali ini saja terjadi, Batam, Makasar, bahkan Medan sampai terdapat penyerbuan satu batalyon oleh polisi.

"Kemarin Danrem sudah turun, tapi bentrokan juga tidak bisa berhenti. Malah terus berlangsung tembakan yang membahayakan masyarakat sekitar. Panglima Kodam turun, sudah bolak balik ke batalyon, ke Brimob, juga masih terjadi tembakan-tembakan," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (20/11).

Ia menganjurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil panglima TNI dan Polri untuk merundingkan perdamaian berdasar pencopotan jabatan pejabat militer terkait. "Jadi ini bisa membuat semua yang ada di lapangan berjaga-jaga. Karena jika islah-islah saja sudah tak mempan," katanya.

Aparat juga merupakan lembaga yang harus memberi contoh baik kepada rakyat. Sehingga jika ada oknum yang bermasalah, mengeluarkan senjata dan peluru dalam keadaan tidak perang. Maka harus ditindak dan diperiksa karena masuk dalam pidana militer.

Sementara itu di tempat lain, Presiden  Jokowi secara khusus menelepon Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo yang sempat memediasi bentrokan bentrokan TNI-Polri Batam ini‎. "‎Presiden memberikan dukungan apresiasi apa yang dilakukan Pak Soeryo‎," kata Seskab Andi Widjajanto di Kantor Presiden Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Jokowi masih menunggu laporan terkini dan  detail dari Batam soal penyebab dan akar masalah bentrokan tersebut. Nantinya laporan itu akan dianalisa untuk dicari solusi secara permanen. Nantinya akan diselidiki mengapa solusi yang selama ini diterapkan hanya bersifat sekedar dan belum masuk akar masalah.

Menkopolhukam, Yasona Laolly membenarkan adanya instruksi khusus presiden untuk menyelesaikan masalah ini.  Ia pribadi menyesalkan pristiwa yang terus berulang di beberapa tempat ini. "Panggil Panglima TNI Kapolri, staf, kapolda, pamdal untuk ambil langkah agar kondisi tak terulang lagi. Putus perputarannya dengan memindahkan oknum-oknum yang terlibat ke tempat berjauhan," ujarnya seusai rapat dengan Komite I DPD, Senayan, Kamis (20/11).

Kecemburuan dan kesalapahaman ia tengarai sebagai akar masalah yang sudah lama mengakar dari bentrokan ini. "Pembinaan mental dan pemahaman TNI Polri amat diperlukan. Ingat Polri, TNI merupakan alat negara bukan alat kapolda atau komandan," tutupnya.

Wakapolri Badrodin Haiti menegaskan telah ada pertemuan Kapolri dan  Kasad di Batam hari ini. Tindak lanjut yang akan dilakukan menunggu hasil dari pertemuan tersebut. "Mengenai sanksi yang diterapkan  sesuai hukum yang berlaku. Tidak serta merta main pecat atasannya. Harus dicari apa penyebabnya baru lakukan tindakan," ujarnya sesaat sebelum menghadiri rapat dengan Komite I DPD, Senayan, Kamis (20/11).

BACA JUGA:
Tags