JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan 2012 penuh dengan masalah hukum. Tidak tanggung-tanggung tahun 2012 disebutnya sebagai tahun galau dalam penegakan hukum. Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Mabes Polri soal kewenangan penanganan kasus simulator SIM Korlantas Mabes Polri, salah satu contohnya.

"Saya melihat 2012, saya sebut tahun galau. Karena antarinsitusi negara jadi sengketa yang serius. Seperti KPK dan Polri timbul perseteruan yang hebat," kata Lukman di Jakarta, Rabu (26/12).

Wakil Ketua Umum PPP itu menambahkan konflik, antara DPR dan KPK dalam kasus revisi Undang-undang KPK merupakan masalah yang hingga kini terus mencuat. Hal itu diperparah dengan pemerintah yang tidak tegas dalam menanganinya. "Antarinsitusi negara jadi sengketa yang serius. Seperti KPK dan DPR," imbuhnya.

Lukman mengatakan di tahun yang sama ada menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang melaporkan menteri yang lain ke KPK. Tindakan dibenarkan secara hukum namun sebagai sesama penyokong roda pemerintahan pelaporan itu sangat tidak beretika. Sehingga. Pada 2013 harus ada sinergi antarlembaga negara itu.

"Yang mencemaskan adalah menteri melaporkan menteri yang lain. Di sinilah pemerintah berdiri paling depan untuk mengatasi hal itu. Kita harap tahun 2013 menjadi momentun untuk meluruskan itu," pungkas Lukman.

BACA JUGA:
Tags