JAKARTA,GRESNEWS.COM - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) resmi bertugas sejak dilantik Jumat (28/10). Bahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut ada 2 ribu aduan pungli ke Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli diharap tak hanya menggarap pungli kelas teri tapi juga kelas kakap tingkat elit khususnya di lingkaran kekuasaan.

Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Dalam Perpres disebutkan bahwa tim khusus ini bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien. Selain Kejaksaan, Satgas Saber Pungli diperkuat personel dari Kemenko Polhukam, Polri, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Satgas Saber Pungli memiliki empat fungsi yakni, intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Saber Pungli diberikan kewenangan untuk melakukan operasi tangkap tangan.

Menko Polhukam Wiranto meminta Satgas Saber Pungli bekerja keras tangani semua aduan pungli yang masuk. "Jangan sampai ada anggapan pemerintah main-main dan beretorika tangani kasus pungli," kata Wiranto dalam arahannya.

Sejumlah pihak mengapresiasi Satgas Saber Pungli ini. Hanya saja keseriusan Satgas ini masih perlu diuji. Salah satunya menyisir pungli di tingkat elit. Telah jadi rahasia umum, hasil pungli tidak hanya dinikmati kalangan bawah tapi juga mengalir ke atas.

"Apalah artinya jika yang di OTT hanya jajaran bawah, sementara yang di atas enak-enakan bermain dengan mafia proyek. Jadi presiden harus benar-benar serius dan simultan melakukan OTT dan perang terhadap pungli yang mencakup kalangan bawah maupun atas," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane dikutip dari rilisnya, Sabtu (29/10).

BELUM TERSENTUH - Keterlibatan elit kekuasaan dalam praktik pungli bisa dibaca kasus operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Salah satu tersangka yakni Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub Meizi Syelfia mengaku hasil pungli juga diserahkan kepada orang di atasnya. Meizi juga menyebut bahwa praktik pungli tersebut sudah diketahui pimpinannya.

Namun polisi hingga saat ini mengaku masih mendalami pengakuan Meizi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono mengatakan akan mengembangkan nama-nama yang tertulis dalam amplop yang disita dari meja Meizi. Namun pengembangan penerima amplop tersebut baru akan dilakukan setelah kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan.

"Kami fokus dulu pada kasus ini karena dikejar masa penahanannya dan kita berharap tahap satu kelar dan akan P21. Nantinya kalau sudah tahap satu akan kita kembangkan untuk kasus lainnya termasuk tersangka-tersangka lainnya, termasuk juga yang menerima aliran dana dari pungli dari Kemenhub," ujar Awi beberapa waktu lalu.

Keraguan tak tersentuhnya kalangan elit oleh Satgas Saber Pungli juga disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Bonyamin Saiman. Upaya penegakan hukum tak mudah menyikat habis praktik pungli. Apalagi faktanya banyak oknum penegak hukum yang masih meras dan meminta uang dengan beragam cara.

"Dalam konteks penegak hukum sendiri masih ada oknum pungli dan 86 perkara. Sebenarnya harus dari penegak hukum sendiri (dibenahi) baru kemudian ‎aparatur pemerintahan," kata Boyamin dihubungi Gresnews.com, Sabtu (29/10).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan, kehadirannya di Kementerian Perhubungan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepolisian beberapa waktu lalu, jangan dilihat dari nilai uang suapnya. Presiden dianggap tak perlu turun ke lapangan untuk mengurusi pungutan liar dengan nominal berjumlah kecil. "Bukan masalah uangnya. Tidak. Semuanya pasti akan saya urus, serupiah pun akan saya urus kalau masalah pungli" ujar Jokowi, dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

Jika perlu, kata Jokowi, dia berniat turun langsung ke kantor kelurahan, Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Samsat Polri. Presiden ingin memantau apakah masih ada pungli, sekecil apapun, di loket-loket pelayanan publik tersebut.

Menurutnya meski kecil-kecil, hanya Rp 10.000, Rp 50.000, tapi menjengkelkan dan meresahkan masyarakat. Lagipula, anggapan bahwa nilai pungutan liar yang kecil dinilainya tidak sepenuhnya benar. Bisa jadi, aksi pungutan liar di sejumlah kantor pemerintahan yang telah berlangsung puluhan tahun sudah mencapai puluhan triliun besarnya.

Jokowi juga telah membentuk ´Saber Pungli´ alias Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Jokowi menegaskan, tim itu akan konsisten dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungli di penjuru Indonesia. Jokowi menyebut, tindakan pungli sudah mengakar dan sulit diberantas sehingga diharapkan konsistensi tim akan perlahan-lahan menyelesaikan hal itu.

Ke depan, seiring dengan tim Saber Pungli bekerja, pemerintah akan menyempurnakan perangkat teknologi yang bakal digunakan sebagai basis seluruh pelayanan publik di penjuru Tanah Air. "Ini kan eranya IT, mestinya semuanya harus berbasis pada IT. Yang online, yang tidak mengharuskan orang berhadap-hadapan, yang harus membayar melalui banking system, saya kira arahnya ke sana semuanya," ujar Jokowi.

BACA JUGA:
Tags