JAKARTA, GRESNEWS.COM - Isu reshuffle kabinet jilid II makin kencang berhembus. Berbagai manuver pun dilakukan oleh elit-elit partai politik guna mengambil kesempatan masuk ke jajaran pemerintahan. Selain itu, para menteri juga tak kalah lihai bermanuver unjuk kerja agar tak kena libas kocok ulang menteri bagian kedua ini.

Manuver paling kencang sudah kentara dilakukan oleh Partai Amanan Nasional. PAN sejak awal mengaku sudah diminta Presiden Joko Widodo untuk mengajukan beberapa nama. PAN mengklaim akan dapat jatah dua menteri, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Soal klaim PAN ini, diakui Sekretaris kabinet Pramono Anung memang sempat disebutkan. "Itu tersebutkan tapi kan sudah dibantah oleh PAN, kalau sudah dibantah ya sudah," kata Pramono, seperti dikutip setkab.go.id, Senin (4/12).

Pramono mengatakan, beberapa waktu lalu ada pihak yang meminta untuk dua nama, namun semua itu diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memutuskannya. "Tetapi yang jelas bahwa kita harus menghormati, dan ini kewenangan Presiden," ujarnya menambahkan.

Suara lebih tegas disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia mengakui adanya manuver PAN untuk mendapatakan jatah dua kursi menteri. Tjahjo menilai, PAN seperti mendikte Presiden.

"Soal orang beri masukan setiap parpol datang berdiskusi memberikan saran dan berkomunikasi sah-sah saja. Tapi tidak pada posisi secara opini terbuka, terkesan mendikte," ujar Tjahjo, Selasa (29/12).

Mengenai sindiran ´penumpang gelap´ untuk PAN, Tjahjo tak mau bicara banyak. Dia mengatakan, Presiden Jokowi sudah pasti memiliki pertimbangan sebelum mengambil keputusan dan tidak sembarangan.

"Kalau presiden mau ngambil orang, saya rasa tidak ada pertimbangan ini gelap atau terang," tutup Tjahjo.

Sebelumnya, Aziz Subekti mengklaim mendapat informasi sahih dari kalangan Istana bahwa partainya mendapat jatah 2 menteri dari Jokowi. "Informasi dari kalangan Istana demikian, kami mendapat jatah 2 menteri. Saya rasa informasi nya cukup valid," ujar Ketua DPP PAN Azis Subekti, Kamis (24/12).

Azis mengatakan ada 2 nama yang ramai diperbincangkan untuk mengisi posisi menteri tersebut. Nama Taufik Kurniawan yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPR disebut Aziz akan mengisi posisi Menhub dan Asman Abnur yang saat ini merupakan anggota DPR disebut mengisi posisi Menteri KLH. Namun Sekjen PAN Eddy Soeparno membantah klaim tersebut.

Setelah PAN, PKS juga membuat manuver serupa. Senin (21/12), mendadak enam orang petinggi partai yang menyebut diri sebagai partai dakwah itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Manuver berupa pertemuan antara elit PKS dengan Jokowi dinilai agak ganjil mengingat selama ini PKS sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi pemerintah bersama partai Gerindra dan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Ada yang menyebut pertemuan ini merupakan sinyal melunaknya PKS kepada pemerintahan Jokowi.

Terlebih Ketua DPP bidang Polhukam DPP PKS Almuzammil Yusuf sendiri mengakui, acara pertemuan dengan Jokowi berlangsung hangat dan bersahabat. Bahkan Jokowi sempat menyinggung pengalamannya bersama PKS saat menjadi walikota Solo di periode kedua.

Al Muzammil datang bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurrahman. Selain mereka ikut hadir pula Wasekjen DPP PKS Mardani Ali Sera, Kabid Pekerja-Petani-Nelayan DPP PKS Ledia Hanifa, dan Kabid Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Wirianingsih.

Meski mengaku pertemuan itu penuh kehangatan, namun Muzzammil menegaskan, pertemuan tersebut bukanlah acara "lobi politik" untuk merapat ke pemerintahan. "Penegasan Presiden PKS, kami ini sebagai oposisi loyal, sudah dijelaskan dan Pak Jokowi menerima dengan baik," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/18).

PKS, kata Muzammil tetap berada di di posisi berbeda untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, tetap, kebijakan yang baik dari pemerintah akan mereka beri apresiasi. "PKS menegaskan konstruktif. Ini penyegaran kembali, karena kepengurusan beliau baru beberapa bulan," katanya.

Dia menyatakan karakter PKS memang berada di oposisi. Al Muzammil menyatakan, masyarakat Indonesia sudah terdidik dan tahu bahwa langkah silaturrahmi yang dilakukan partainya merupakan tata cara, etika dalam perbedaan, dan bagian dari kematangan demokrasi.

"Sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat. Bukan soal lebih lunak atau bagaimana. Presiden juga tahu posisi kita," katanya.

Wasekjen DPP PKS Mardani Ali ikut menyatakan, dari awal PKS sudah menegaskan oposisinya yang loyal namun dapat saling melengkapi. Ia pun menampik keras tudingan PKS bermanuver untuk merapat ke pemerintahan.

"Kami akan tetap mengkritik dengan sesuai, tak ada transaksi di pertemuan kemarin," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/12).

MANUVER YUDDY CHRISNANDI - Tak hanya partai-partai politik saja yang membuat manuver untuk meraih kursi di pemerintahan, para menteri yang duduk di kabinet pun ikut-ikutan bermanuver demi "mengamankan" kursi empuk yang mereka duduki.

Yang teranyar adalah manuver Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Yuddy Chrisnandi yang mendadak melakukan survei evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga. Hasilnya bisa ditebak, dari 77 Kementerian/Lembaga yang dievaluasi, hasilnya ada 4 kementerian yang mendapatkan nilai akuntabilitas tertinggi.

Sudah bisa diduga Kemenpan RB menjadi salah satu yang mendapat predikat dengan akuntabilitas tertinggi. Selain itu ada 4 kementerian yang mendapat nilai akuntabilitas kurang dari 60 atau masuk kategori CC.

Akuntabilitas kinerja yang dimaksud yaitu pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, artinya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi semakin baik.

"Jadi setiap instansi harus punya rencana dan kualitas rencana terhadap kinerja yang diukur. Nggak boleh hanya sekadar ambil uang, harus jelas mau dipakai untuk apa, manfaatnya apa, dampaknya apa. Misalnya Dinas Pertanaman, taman yang tadinya gersang jadi hijau, ada tempat duduk dan wifi. Itu akuntabilitasnya bagus," kata MENPAN RB Yuddy Chrisnandi ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (4/1).

Yuddy menegaskan, semua kegiatan yang dibiayai negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Evaluasi dilakukan terhadap 77 Kementerian/Lembaga, 482 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menyampaikan laporan kinerjanya. Hasilnya rata—rata nilai akuntabilitas kinerja K/L yaitu 65,82 atau kategori B.

"Tugas Kementerian PAN RB bagaimana agar kementerian bisa menggunakan anggarannya dan bisa mempertanggung jawabkan. Setelah evaluasi kita lakukan pembinaan ke kementerian yang nilainya masih kurang bagus. Tahun depan semuanya harus sudah di atas 70," kata Yuddy.

Keruan saja manuver Yuddy yang terkesan mencari lewat cara menilai kinerja kementerian/lembaga lain, ini dipertanyakan. Survei ini dinilai sebagai manuver Yuddy untuk "menyelamatkan" kursinya dari gerusan reshuffle kabinet jilid II.

Yuddy pun langsung membantah tudingan itu. Yuddy menegaskan pengumuman hasil ´survei´ ini tak terkait reshuffle. Meski data-datanya dimunculkan di tengah panashnya isu reshuffle kabinet jilid II.

"Ini tak ada kaitannya dengan isu reshuffle. Ini dijadikan satu kriteria dalam penilaian akuntabilitas kementerian/lembaga. Penilaian kami komprehensif, bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," kata Yuddy.

"Penilaian ini bagaimana menciptakan tat kelola baik, sistem yang harus baik supaya paham. Jadi, sama sekali bukan kaitan karena reshuffle," tegasnya lagi.

PASTI TERJADI - Meski belum jelas kapan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, namun PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memastikan, reshuffle akan dilakukan.

"Saya kira reshuffle pasti akan terjadi. Karena itu adalah proses yang bias dan manajemen kinerja selalui disertai dengan menempatkan orang terbaik pada posisi yang tepat," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, Senin (4/1).

Namun demikian kapan reshuffle diumumkan, menurut Hendrawan, hanya Presiden yang tahu. Yang dipahami oleh para elite PDIP, Presiden tak ingin didekte soal reshuffle kabinet jilid II.

"Presiden benar dalam hal ini, dia tidak mau diintimidasi, dipaksa-dipaksa, istilah kasarnya diteror," kata Hendrawan.

Tak menutup kemungkinan karena derasnya intimidasi itu kemudian Presiden menunda-nunda pengumuman reshuffle kabinet jilid II. "Mungkin Presiden ini merasa punya tim yang diberi tugas untuk mengevaluasi. Ada Wantimpres memberikan masukan, ini kok begitu bising," kata Hendrawan.

Hendrawan yakin Presiden Jokowi sudah punya gambaran utuh tentang rencana reshuffle kabinet. Kapan waktu pengumumannya tinggal menunggu waktu terbaik.

Lalu apakah Presiden bakal mereshuffle sejumlah menteri dari parpol pengusung dalam reshuffle kabinet jilid II nanti?

"Kalau evaluasi dalam pandangan Presiden tidak peduli apakah itu parpol atau non parpol karena dikotomi seperti itu tidak objektif lagi. Kalau ada yang mendorong seperti itu karena takut jatahnya berkurang," kata Hendrawan (dtc).

BACA JUGA:
Tags