JAKARTA, GRESNEWS.COM - Fluktuasi harga beras diprediksi akan rentan terjadi menjelang perayaan lebaran. Pasalnya, penetapan Harga Pembelian Petani (HPP) sebesar 10 persen dari 6.600/kg menjadi 7.300 dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015 masih rendah.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Menurut Enny, minimnya HPP 10 persen yang diputuskan pemerintah akan menurunkan minat petani menjual hasil produksinya ke Bulog.

"Harga HPP di pasar saja sudah mencapai Rp7,500. Tentu 10 persen masih dinilai rendah. Minimnya stok Bulog akan membuat harga beras semakin rawan jelang lebaran," kata Enny dihubungi Gresnews.com, Jumat (15/5).

Enny mengatakan, seandainya Bulog menguasai 10 persen atau 3,5 juta ton kebutuhan konsumsi nasional, maka tidak ada permainan harga di pasar. Sebab selama ini, ia menilai tak seluruhnya pengadaan beras dikuasai Bulog sehingga sering terjadi fluktuasi dan permainan harga beras oleh para tengkulak.

Enny menuturkan, minimnya harga HPP membuat banyak petani tergoda kepada para pengusaha. Akibatnya, banyak petani tak sungkan melepas hasil produksi ke para tengkulak yang disinyalir akan siap membeli beras dengan harga tinggi.

Menurut Enny, mestinya fungsi Bulog semakin diperkuat melalui stok dan pengendalian stabilitas harga di masyarakat. Ia menyebut, untuk kondisi saat ini, buffer stok yang harus disediakan Bulog minimal harus berada di kisaran 3,5 juta ton dan beras raskin 1 juta ton.

"Minimal total keseluruhan harus 4 juta ton agar konsumsi masyarakat tercukupi," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pelayanan Publik Bulog Lely Pelitasari mengakui nilai HPP 10 persen masih tergolong rendah bagi kalangan petani. Menurut perhitungan Bulog, lanjutnya, angka ideal HPP mesti berada di kisaran 15 persen.

"Bulog menilai angka ideal HPP bagi hasil produksi petani saat ini yaitu sekitar 15 persen," kata Lely.

Lely mengaku, angka 15 persen sempat diusulkan pihak Bulog kepada pemerintah saat pembahasan HPP beras. "Bulog kemarin sudah sampaikan usulan 15 persen kenaikan HPP," ujarnya.

Namun usulan tersebut tidak dipenuhi pemerintah karena alasan pertimbangan ekonomi. Lely mengatakan, alasan pemerintah tidak menaikkan HPP tentu berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu. Pasalnya, kenaikan HPP beras yang terlalu tinggi akan mendorong inflasi anggaran.

BACA JUGA:
Tags