JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan untuk melakukan impor beras. Dia mengemukakan, pemerintah masih melihat kemampuan Perum Bulog untuk menyerap beras sebagai stok di gudang-gudangnya.

"Mereka melihat sampai sekarang, dengan kemampuan mereka, melihat mereka dapat menyerap," ujar Rini seperti dikutip setkab.go.id, Jumat (15/5).

Menurut Rini Soemarno, sampai hari ini posisinya Bulog mempunyai 1,2 juta ton beras. Ia menilai hal itu sudah cukup baik. "Kita harapkan per hari ini sekarang mereka sudah bisa menyerap sampai 35 ribu ton," ujarnya.

Namun Rini menyampaikan, kalau dilihat tampaknya panen kali ini tidak seperti tahun lalu. "Kalau tahun lalu itu, serentak," ujarnya.

Tetapi dengan perubahan cuaca sekarang, masa panen itu, menurut dia, lebih terbagi. "Memang bulan April kemarin termasuk paling besar tapi di Mei, di Juni ini ada terus," papar Rini.

Ia juga melihat program tanam dadu (tanam antara, begitu panen bisa tanam lagi) yang menjadi program Menteri Pertanian ternyata juga bisa berjalan dengan lancar. Karena itu, Rini optimistis Bulog tahun bisa menyerap lebih banyak lagi beras dari petani sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras.

Meskipun demikian, Menteri BUMN itu mengisyaratkan kran impor beras belum tertutup. "Bapak Presiden sudah mengatakan kalau memang nantinya perlu toh dengan cepat kita bisa mengimpor," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga mengatakan, Presiden Jokowi belum menginstruksikan untuk melakukan impor beras. Menurutnya, masalah impor beras sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Dalam beleid itu, kata Andi, ada juga yang mengatur soal Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun sejauh ini kebijakan pemerintah adalah tidak impor beras. "Sampai hari ini arahan Presiden sama tidak impor beras," kata Andi seperti dikutip setkab.go.id, Selasa (12/5) kemarin.

Dia mengatakan, kalau ada keharusan melakukan impor beras, pasti ada pertimbangan yang dalam dan serius yang disampaikan oleh Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian. Andi juga mengatakan dalam Inpres No. 5 Tahun 2015 itu juga sudah mengantisipasi kemungkinan dilakukannya impor beras.

Di situ disebutkan, impor beras baru bisa dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah. Selain itu, impor beras juga baru bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Saat ini, jelas Seskab, masih proses panen raya yang laporannya terus diupdate pemerintah. "Kira-kira sampai akhir bulan ini baru tahu ketersediaan stok untuk antisipasi puasa dan lebaran," terangnya.

BACA JUGA:
Tags