JAKARTA, GRESNEWS.COM - Janji pemerintahan Jokowi untuk tidak melakukan impor beras terancam hanya sekadar janji kosong. Pasalnya, melihat fakta yang terjadi di lapangan, diyakini pemerintah dalam waktu dekat bakal membuka kembali keran impor beras.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyatakan, ada beberapa alasan yang melandasi prediksi ini. Pertama, pada akhir tahun 2014 serangan hama wereng dan blast marak di sentra produksi padi. Kedua, ancaman kekeringan pada awal tahun 2015 yang menurunkan produksi. Prediksi bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras juga diperkuat dengan bergejolaknya harga beras dengan hebat pada periode Pebruari-Maret.

Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan, melihat fakta-fakta di atas, maka pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa Indonesia bisa swasembada dalam tiga tahun, dinilai target yang cukup berani. "Sebagai target sah-sah saja pemerintah menjanjikan itu, namun mencapai swasembada padi jagung dan kedelai dalam 3 tahun dinilai sangat ambisius," kata Said dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Selasa (12/5).

Ambisius karena kondisi ekosistem pertanian sudah sedemikian rusak, ancaman hama penyakit tinggi dan kondisi iklim yang makin tak bisa diprediksi. Selain itu, Said juga menilai, strategi yang dipakai Presiden Jokowi tak berubah dari era SBY.

Kecuali keterlibatan TNI secara langsung dan rehabilitasi irigasi, sementara untuk selebihnya sama. Penggunaan benih hibrida, subsidi pupuk kimia sintetis besar-besar dan pestisida serta pembagian alsintan (traktor) juga dilakukan pada masa lalu.

"Sepertinya tidak belajar dari pengalaman 10 tahun era SBY. Berdasar data FAO, dengan pendekatan yang sama kita impor beras sebanyak 7,3 juta ton," lanjut Said.

Tercatat Indonesia impor beras dalam volume besar terjadi pada tahun 2005 sebesar 1,1 juta ton, 2011 sebesar 2,7 juta ton dan 1,8 juta ton pada tahun 2012. Pada tahun-tahun ini produksi terjun bebas karena adanya serangan hama penyakit dan sebagian kecil karena bencana banjir atau kekeringan.

Said menilai, swasembada yang didekati dengan pendekatan input luar yang tinggi terbukti gagal meningkatkan produksi. Pendekatan ini menyebabkan agroekologi hancur lebur. Kualitas kesuburan tanah terus turun hama penyakit makin resisten.

Di Jawa, kandungan bahan organik ditanah tinggal 0,5% dari idealnya diatas 2%. Penyemprotan pestisida yang membabibuta mengilangkan musuh alami, hama penyakit makin kebal, akibatnya tingkat serangannya makin hebat.

Menurut Said, kalaupun terjadi kenaikan sifatnya hanya akan sesaat saja. "Jadi bukan tidak mungkin ketika akhir tahun ini produksi naik, 2 atau 3 tahun lagi produksi turun. Jika demikian maka impor beras dilakukan lagi," ujarnya.

Strategi yang diambil pemerintah juga dinilai tidak efisien. Anggaran subsidi pupuk dan benih terus meningkat. Pada saat yang sama kebocoran dan salah sasaran juga terjadi. Pengalaman era SBY, dalam 10 tahun anggaran pertanian naik hingga 611%. Padahal produksi hanya naik sebesar 17,4%. Pada saat yang sama impor beras naik hingga 117% pada periode 2005-2009 dan 482,6% periode 2010-2013.

Said menyarankan, pemerintah harus segera mengubah strategi dan pendekatannya. FAO mengingatkan semua pihak bahwa pertanian konvensional sarat input kimia sintetis tak akan lagi mampu menjawab kebutuhan pangan dan peningkatan produksi.

Pertanian ekologis skala rumah tangga (family farming) merupakan jawaban atas problem pangan kini dan dimasa yang akan datang. "Indonesia tak lagi bisa bertumpu pada pertanian konvensional jika ingin swasembada apalagi berdaulat pangan," ujar Said.

Pertanian ekologis merupakan salah satu pilar dalam konsep kedaulatan pangan. "Jika pemerintah benar-benar menempatkan kedaulatan pangan sebagai tujuan akhir pembangunan pertanian maka seharusnya tidak lagi menggunakan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip kedaulatan pangan itu sendiri," tegas Said.

Jika pemerintah memaksakan model pembangunan seperti ini maka kita menjadi tahu bahwa kedaulatan pangan yang dijanjikan dalam "Nawacita" tak lebih hanya lipstik belaka. Pemerintah tak sungguh-sungguh memegang janjinya.

Hal ini, kata Said, tentu saja melukai perasaan dan menyakitkan bagi petani karena seperti yang lalu-lalu, saat pemerintah lupa diri, lupa janji. "Jangan lupa, kedaulatan pangan itu menempatkan petani sebagai subyek pembangunan pertanian. Tujuan utama kedaulatan pangan adalah petani yang mulia dan sejahtera," tegas Said.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Jokowi belum menginstruksikan untuk melakukan impor beras. Menurutnya, masalah impor beras sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Inpres itu mengatur soal Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun sejauh ini kebijakan pemerintah adalah tidak impor beras. "Sampai hari ini arahan Presiden sama tidak impor beras," kata Andi seperti dikutip setkab.go.id, Selasa (12/5).

Saat ini, jelas Seskab, masih proses panen raya yang laporannya terus diupdate pemerintah. "Kira-kira sampai akhir bulan ini baru tahu ketersediaan stok untuk antisipasi puasa dan lebaran," terangnya.

BACA JUGA:
Tags