JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta terbuka terkait rencana penjualan saham Blok Mahakam yang akan dibeli keseluruhan oleh PT Pertamina (Persero). Sebab tidak terbukannya pemerintah dalam menawarkan Blok Mahakam berdampak banyaknya pihak yang akan mengambil keuntungan  dalam proses penjualan saham Blok Mahakam tersebut.

Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menjelaskan saat ini blok Mahakam dikuasai oleh Total E&P dan INPEX. Dimana kedua perusahaan tersebut telah menginvestasikan dana senilai US$27 miliar, jika berpatokan dengan harga kurs dollar Rp13.000 maka harga jual Blok Mahakam sedikitnya senilai Rp351 triliun.

Dia menambahkan jika mengacu kepada perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Perancis, bahwa jika Indonesia ingin melakukan nasionalisasi aset maka Indonesia harus memberikan kompensasi dengan harga layak. Jika tidak maka Indonesia dapat digugat ke arbitrase internasional. Begitu juga dengan UU No 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa nasionalisasi harus melalui pembelian.

"Keengganan pemerintah mengumumkan harga Blok Mahakam wajib diwaspadai," kata Salamuddin, Jakarta, Selasa (17/3).

Dia menuturkan berdasarkan catatannya, Total E&P dan INPEX selama 48 tahun telah menyumbangkan pendapatan negara senilai Rp750 triliun atau Rp15 triliun per tahun. Sementara untuk perkiraan pendapatan diterima kedua perusahaan tersebut bisa mencapai Rp2250 triliun, hal itu berdasarkan perhitungan bagi hasil minyak dan cost recovery yang dibayar oleh negara.

Maka dari itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar penyelesaian Blok Mahakam paling lama satu tahun. Jika kurs bergerak naik sampai akhir April hingga Rp16.000 per US dolar sebagaimana strest test Bank Indonesia, maka harga Blok Mahakam bisa mencapai Rp432 triliun. Dia menduga untuk mendapatkan dana tersebut, pemerintah pasti meminta Pertamina untuk mencetak uang dengan menerbitkan global bon. Padahal global bond Pertamina sudah lebih dari Rp100 triliun.

"Sadis juga ya, kalau kekayaan alam kita sendiri harus kita beli dengan harga semahal itu," kata Salamuddin.

Sementara itu, aktivis Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi mengatakan pemerintah harus percaya diri dengan menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina. Kemudian pemerintah juga harus memberikan kepercayaan kepada Pertamina dengan memberikan keleluasaan mengajak mitra kerja untuk mengoperasikan Blok Mahakam.

Menurut Adhie pengambil alihan ini tidak akan meruugikan pemerintah Indonesia, Sebab  meski Total E&P dan INPEX sudah lama mengeruk produksi migas Blok Mahakam, namun pengambil alihan itu juga menyertakan sumber daya manusia dan teknologi milik Total E&P. Sehingga nantinya mampu mengambil keuntungan yang sama seperti kedua perusahaan tersebut. "Berikan hak mengelola ke Pertamina. Pertamina itu milik kita," kata Adhie.

Sebagai informasi, pada akhir masa kontrak Blok Mahakam tahun 2017. Diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial) sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 juta kaki kubik (TCF), dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti gas kurang dari 2 TCF.

Sebagaimana diketahui, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja saat ini di Blok Mahakam yaitu Total E&P yang berpartner dengan INPEX dengan pembagian 50 persen - 50 persen, telah menginvestasikan setidaknya US$27 miliar. Sejak masa eksplorasi dan pengembangannya telah memberikan penerimaan negara sebesar US$83 miliar.

BACA JUGA:
Tags