JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perhutani memperluas lahan yang bisa digarap para petani dengan sistem tumpang sari dengan jati. “Kita ini di sini kan mempunyai jati, mungkin nanti PTP, nanti sawit, bisa juga. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak produktif,” kata presiden saat melakukan peninjauan ke lahan tanaman jagung  di areal Perhutani Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (7/3) siang seperti dikutib setkab.go.id.

Presiden mengatakan, dengan pola seperti itu maka produksi tanaman pangan seperti jagung, kedelai, dan padi bisa meningkat karena tidak hanya ditanami di lahan yang memang untuk tanaman pangan itu. Namun juga ditanam di lahan perkebunan dengan sistem tumpang sari.

Selain menambah produksi pangan, dengan sistem tumpang sari yang melibatkan masyarakat sekitar hutan atau kebun yang dikelola oleh perusahaan pemerintah. Menurut Presiden, maka masyarakat sekitar juga akan mendapatkan penghasilan tambahan yang meningkatkan kesejahteraan.

“Inilah contohnya yang sudah ada. Di sini per hektar bisa mencapai 7,6 ton. Kemarin di Ponorogo bisa mencapai 5,4-5,6 ton. Kalo per kilonya dikalikan Rp. 2.800, sudah gede banget, sudah puluhan juta. Kalau per hektarnya dibagi 5 KK, berarti sudah Rp. 4 juta, jagung per 3 bulan. Bagi 3 lagi, Rp. 1.300.000. Menurut saya income yang sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, agar mereka tidak merambah hutan itu sendiri,” papar Jokowi.

Untuk meningkatkan produksi petani, Presiden meminta Menteri Pertanian memberikan benih gratis. Selain itu, ia berharap Perhutani juga menambah luas lahan PTT yang bisa dikerjakan oleh petani.

Selain mengunjungi lahan Perhutani yang dikerjakan oleh petani, dalam kunjungan ke Blora ini, Presiden Jokowi dan rombongan juga meninjau lahan varietas padi gogo hasil penelitian Kementan, UGM & Perhutani, di Ngliron.

Dalam kesempatan itu meminta kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatur siklus pertanian antar daerah. Sehingga saat panen tidak terjadi bersamaan. Demikian juga saat kekurangan stok pangan, tidak semua pulau mengalami kelangkaan.

“Jadi siklus antar pulau, antar provinsi, antar daerah harus diatur. Jangan sampai panen bersama-sama, harganya jatuh bersama-sama. Pada saat barang tidak ada, harganya naik bersama-sama,” kata Presiden

Presiden meminta Menteri Pertanian mengatur hal tersebut. “Jangan sampai keadaannya seperti itu, panennya bareng semua dari Sabang sampai Merauke. Kemudian apa?  Harganya jatuh. Begitu tidak panen, harganya langsung melambung naik. Ini yang perlu diatur,” pintanya.

BACA JUGA:
Tags