JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mulai memperluas program konversi minyak tanah ke Elpiji hingga ke Wilayah Timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan Papua. Namun tawaran pada pihak swasta untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) ditampik lantaran proyek ini sulit berbuah laba.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan pembangunan SPBE di wilayah Timur Indonesia akan membantu keberhasilan program konversi tersebut. "Mulai tahun ini diperluas ke NTT, NTB, Maluku, Papua dan beberapa kepulauan di Kepulauan Riau. Kita akan konversi ke sana," ucap Wirat, dalam diskusi bertajuk "Subsidi LPG di Indonesia", di Hotel Intercontinental, Jakarta, Jumat (29/1).

Menurutnya bila proyeksi pemerintah pada tahun ini bisa tercapai dapat membuka kesempatan untuk berbisnis guna membuka SPBE dan depo. "Kesempatan bagi dunia bisnis, seperti Himpunan Wiraswasta Nasional  Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Mereka bisa membuka SPBE dan depo disana," katanya.

Ia menjelaskan secara bertahap konversi minyak tanah ke Elpiji akan semakin luas di wilayah Timur Indonesia. Namun di beberapa daerah tetap tidak bisa dipaksa menggunakan Elpiji, karena masih memakai minyak tanah untuk memasak.

Guna mendukung pemerataan konversi dari minyak tanah ke Elpiji di wilayah Timur Indonesia, pemerintah berencana akan membangun 4 depo Elpiji baru dengan anggaran Rp807 miliar.

Sebelumnya Presiden Jokowi menjanjikan adanya transformasi sektor transportasi dari yang berbasis BBM ke BBG sebagai program 100 harinya. BBM dianggap lebih mahal dan ketergantungan impornya besar, sedangkan BBG lebih murah dan bisa dicukupi dari dalam negeri.

Komitmen ini disebutkan dalam dokumen "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian."  Dokumen yang diterbitkan pada Mei 2014 ini memuat visi, misi dan program Jokowi, saat mencalonkan sebagai Presiden tahun lalu.


PENGUSAHA ENGGAN GARAP SPBE - Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan pengusaha keberatan apabila diminta untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di wilayah Timur, seperti di Papua. Karena pembangunan SPBE membutuhkan investasi besar, apalagi di wilayah timur Indonesia.

Selain itu masalah lainnya seperti ketersediaan lahan cukup pelik. Terutama untuk wilayah Papua, yang kental memegang adat. Biasanya di Papua tanah dimiliki oleh masyarakat adat setempat sehingga sulit untuk membangun SPBE.

"Kalau investasi disana besar, disini saja Rp 20 miliar, bagaimana disana, belum lagi buat bawa semen dan lainnya, susah ditambah dengan tanahnya adat, untuk bebasin lahan sulit," kata Eri, Jumat (29/1/16).

Berdasarkan data terakhir yang dihimpun hingga 17 November 2015 dari Kementerian ESDM, program program konversi minyak tanah ke LPG ukuran 3 kilogram sejak 2007-2015 sudah terlaksana 84,2%. Program ini dilaksanakan di enam provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Selain mendapatkan tabung gas gratis, masyarakat juga mendapatkan kompor, regulator serat selang. Berdasarkan data Ditjen Migas, total paket perdana yang telah dibagikan pada tahun ini berjumlah 950.215 paket atau 84,2% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1.128.674 paket.

Dari jumlah tersebut, paket perdana yang telah dibagikan di wilayah Sumatera Barat mencapai 115.469 paket atau 101,7% dari target sebesar 113.534 paket. Jumlah ini dibagikan ke 64 kecamatan, 427 desa dan 111.059 rumah tangga serta 4.410 usaha mikro. Sementara untuk Kalimantan Tengah, paket perdana yang dibagikan mencapai 176.593 paket atau 87,55% dari target sebesar 201.715 paket dan disebarkan ke 174.558 rumah tangga dan 2.035 usaha mikro di 50 kecamatan dan 416 desa.

Untuk Kalimantan Selatan, telah dibagikan 344.853 paket perdana atau 95,38% dari target 361.557 paket. Paket tersebut dibagikan ke 57 kecamatan, 758 desa dan 333.973 rumah tangga serta 10.878 usaha mikro.

Di Provinsi Sulawesi Utara, seluruh paket perdana telah rampung dibagikan atau 100%. Paket perdana berjumlah 4.967 paket ini, dibagikan di 12 kecamatan, 106 desa dan 4.784 rumah tangga serta 183 usaha mikro. Sedangkan di Sulawesi Tengah, telah terbagi 291.602 paket perdana atau 82,84% dari target 352.019 paket. Jumlah ini dibagikan ke 113 kecamatan, 1247 desa dan 288.041 rumah tangga serta 3.561 usaha mikro.

Di Sulawesi Barat, Pemerintah telah membagikan seluruh paket perdana atau 100% dari target 16.731 paket. Paket perdana ini dibagikan di 10 kecamatan, 80 desa dan 16.659 rumah tangga dan 72 usaha mikro. Hingga saat ini, konversi mitan ke LPG 3 kg telah dilaksanakan di 29 provinsi dengan total paket perdana yang telah dibagikan sampai dengan 2014, mencapai 56.071.289 paket.

Untuk tahun 2016, rencananya dibagikan 1,128 juta paket. Dibandingkan dengan bahan bakar lain, penggunaan LPG lebih menguntungkan. Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah, setara dengan pemakaian 0,57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0,57 kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter minyak tanah.

BACA JUGA:
Tags