JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan paket kebijakan untuk menggenjot perekonomian. Sayang pelaku pasar belum merespons positif atas kebijakan baru Jokowi ini.

Pada Kamis (10/9) ini saat pembukaan justru Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh 34 poin mengekor koreksi pasar saham regional dan global. Indeks kembali bergerak di kisaran 4.200. IHSG turun 34,621 poin (0,80%) ke level 4.312,656. Sedangkan Indeks LQ45 melemah 8,853 poin (1,21%) ke level 723,379.

Menurut riset harian Daewoo Securities, efektivitas paket kebijakan yang diluncurkan Jokowi kemarin akan tertunda, karena maraknya sentimen negatif dari luar negeri. "Paket ekonomi kemarin, tidak menjadi katalis yang kuat bagi IHSG untuk saat ini, efektifitas realisasi tertunda," kata Daewoo Securities dalam risetnya, Kamis (10/9).

Sentimen negatif yang ada mulai dari jatuhnya Indeks Dow Jones 1,5% di Wall Street, Amerika Serikat (AS) hingga pasar saham regional yang juga terkoreksi. Indeks Nikkei di Bursa Tokyo jatuh hingga 3,09% pagi tadi.

Selain itu, harga minyak dunia jenis WTI turun 3,5% menjadi US$ 44,2 per barel. Ditambah lagi penguatan dolar AS yang sudah mencapai Rp 14.320 dan yield surat utang pemerintah yang naik ke 9,21%.

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP PERTAMA - Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama pada September 2015. Pengumuman berlangsung di Istana Negara, Jokowi didampingi para menteri bidang ekonomi. "Paket kebijakan tahap pertama September 2015 terdiri dari tiga langkah," kata Jokowi di Istana Rabu (9/9/2015)

1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

Jokowi mengatakan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk ke tim. Tujuannya untuk menghilangkan duplikasi dan memperkuat koherensi, dan memangkas peraturan yang tak relevan dan menghambat daya saing industri nasional.

Selain itu, sudah disiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 rancangan peraturan lain.

"Selain itu, pemerintah melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, menggunakan pelayanan berbasis elektronika," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. "Jadi nanti akan ada paket I, Paket II, dan paket III akan secara konsisten," kata Jokowi.

2. Mempercepat proyek strategis nasional, menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional.

Menurut Jokowi antara lain penyederhanaan izin tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskrisi dalam hambatan masalah hukum. Pemerintah juga memperkuat peranan kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan proyek strategis nasional.

3. Meningkatkan investasi di sektor properti.
Menurut Jokowi pemerintah mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti. Presiden ingin menekankan paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk menggerakan sektor riil yang akhirnya memperkuat pondasi perekonomian ke depan.

Jokowi yakin stimulus tahap pertama September 2015 akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, memperlancar perdagangan antar daerah, dan pariwisata, dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap dan penghematan bahan bakar sebesar 70% melalui konversi bahan bakar solar ke elpiji.

Ia menegaskan pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian, butuh kerja sama dan dukungan. Presiden mengajak masyarakat untuk bersatu bergotong royong menghadapi tantangan melemahnya perekonomian global. Pemerintah tak hanya berkomitmen menggerakan ekonomi nasional dengan paket ekonomi ini. "Pemerintah juga serius dalam melaksanakan komitmen, saya dibantu wapres dan kabinet akan memimpin langsung sehingga ada terobosan," kata Jokowi.

PAKET LENGKAP  - Menko Perekonomian Darmin Nasution yang berbicara seusai Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman Paket Kebijakan Tahap I September 2015 itu menyampaikan sedikit lebih rinci mengenai Paket Kebijakan dimaksud, antara lain:

1. Penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account. Regulasinya Peraturan Menteri Keuangan tentang Penugasan Kepala Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, deregulasinya penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor.

Komite ini yang anggotanya berasal dari beberapa kementerian/lembaga, menurut Menko Perekonomian, akan bertugas memastikan pelaksanaan National Interest Account berjalan efektif. Proyek yang terpilih harus memenuhi kriteria, ada 6246 kriteria.

2. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri.

3. Kebijakan pengembangan kawasan industri. "Ini menyangkut peraturan Menteri Perindustrian," ujar Darmin.

4. Kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi.

Menurut Menko Perekonomian, deregulasi ini menyangkut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM. Adapun manfaat yang diberikan misalnya, koperasi tidak lagi jadi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial, tetapi berubah dengan kuatnya fungsi ekonomi koperasi menjadi mitra utama usaha mikro kecil dan menengah di daerah.

Harapanya kemampuan permodalan dan keuangan koperasi untuk mengembangkan usahanya sebagai sumber pembiayaan masyarakat semakin meningkat. Kemudian menjadi trading house dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah, untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat industri dan ekspor, termasuk menciptakan produk-produk ekspor  ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global.

5. Kebijakan simplikasi perizinan perdagangan.

6. Kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata.

7. Kebijakan elpiji untuk nelayan. Adanya konverter yang mengefisienkan penggunaan biaya yang digunakan oleh nelayan. Manfaat yang bisa diperoleh, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, apabila sekali melaut nelayan kecil membutuhkan solar sampai denga 30 liter dengan biaya bahan bakar Rp 6.900/liter, akan hemat sebesar Rp 144.900.

"Artinya dengan modal solar Rp 62.100, nelayan mendapatkan 10 kg ikan dengan asumsi seharga Rp 20.000/kg, maka nelayan memperoleh keuntungan tambahan dibanding sebelumnya sebesar Rp 137.900. Kebijakan ini tentu akan meningkatkan produksi ikan tangkap nasional, sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan," terang Darmin.

8. Stabilitas harga komoditi pangan, khususnya daging sapi. Menurut Darmin, ini adalah memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi maupun daging sapi, sehingga dapat menciptakan harga sapi atau daging sapi harga yang lebih kompetitif. Memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi.

9. Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. "tadi yang dijelaskan oleh Presiden sebagai percepatan pencairan Dana Desa, serta mengarahkan penggunaan dari Dana Desa," kata Darmin.

Deregulasi ini, kata Menko Perekonomian,  adanya surat yang sifatnya khusus untuk Dana Desa. Ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yaitu Mendagri; Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan yang membuat aturan dan penyederhanaan, sehingga dengan melihat template bisa diganti langsung, juga tidak perlu ada RPJMDes (tinggal lihat templatenya, dicoret-coret dan disesuaikan).

10. Pemberian Raskin atau Beras Kesejahteraa untuk bulan ke-13 dan ke-14. (dtc)

BACA JUGA:
Tags