Pelaku Illegal Fishing Belum Jera, Laut Seram Masih Dijarah

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pemberantasan illegal fishing dengan menangkap dan menenggelamkan kapal asing ilegal, tampaknya belum memberi efek jera bagi kapal ilegal dari negara lain. Bupati Seram Barat Jacobus Puttileihalat melaporkan kondisi wilayah teritori lautnya masih disusupi sejumlah kapal ilegal asing dari Thailand dan Filipina.

"Saat ini masih banyak kapal illegal asing yang berkeliaran dan mengeruk sumber daya laut di perairan Seram Barat, Maluku. Informasi tersebut kami peroleh dari hasil pantauan Dinas Perikanan dan para nelayan," ujar Jacob dalam konferensi pers yang berlangsung di gedung KKP, Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut Jacob, kehadiran kapal-kapal ilegal asing tersebut telah meresahkan nelayan sekitar pasalnya praktik overfishing tersebut akan berdampak pada krisis hasil perikanan di Maluku. Terkait hal itu, dalam kunjungannya ke KKP, Jacob ingin Menteri Susi segera menambah armada pengawasan perikanan di laut Seram Barat.

"Dalam pertemuan kali ini, keluhan kami direspon Menteri Susi Pudjiastuti dan rencananya akan dikirim sejumlah kapal pengawas untuk menjaga perairan Seram dan juga laut Banda,” kata Jacob.

Selain itu, Jacob berharap ada penegakan sanksi dan regulasi yang ketat dari pemerintah dalam merespon kasus pencurian ikan tersebut. Solusinya, Jacob meminta agar kapal ilegal asing tersebut disita dan seluruh ABK diproses hukum di peradilan perikanan setempat.

Selain menangkap ikan secara ilegal, Jacob juga mengungkapkan para penjarah hasil laut itu penggunaan jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan keterangan dari para nelayan, kapal-kapal ilegal asing tersebut memakai alat tangkap trawl (pukat harimau). Akibatnya, lanjut Jacob, spesies ikan yang masuk dalam kategori dilindungi seperti tuna yellowfin dan Bluefin ikut tergeruk.

Menurut Jacob, tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat setempat yaitu minimnya unit alutsista dan armada patroli laut. Jacob menjelaskan, sistem alutsista (persenjataan) perlu dilibatkan karena nelayan kecil setempat mengaku sering mendapat perlakuan kriminal.

"Nelayan kami sudah pasti tidak mampu menangkap para pencuri ikan tersebut karena mereka menggunakan senjata," ujar Jacob.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah membuat kesepakatan bersama TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengamanan wilayah perairan RI.

Kerja sama itu tertuang dalam bentuk nota kesepahaman atau (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Menteri Susi dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio di Mabes TNI AL pada awal desember 2014.

Susi mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus upaya penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan. "MoU menjadi dasar utama dalam mendukung kinerja TNI AL memerangi segala bentuk praktik illegal fishing di wilayah teritori perairan Indonesia," kata Susi.